Sudah Jelas: Pdt . Albert Yoku itu Gembala Berbulu Serigala

Menanggapi berbagai kasus penembakan dan tanggapan yang datang dari berbagai pihak, PMNews menyempatkan diri menelepon langsung Panglima Tertinggi Komando Revolusi Tentara Revolusi West Papua, Gen. TRWP Mathias Wenda di Markas Pusat Pertahanan (MPP). Berbagai tanggapan dari dalam negeri dan luar negeri disampaikan. Gen. Wenda terfokus kepada berbagai tanggapan secara rentetan yang disampaikan oleh Ketua Sinode GKI Papua, Pdt. Albert Yoku. Secara langsung Gen. Wenda nyatakan,

Jangan tanyakan saya komentari semua tanggapan, saya mau nyatakan kepada orang Papua semua, baik gembala ataupun domba-domba di seluruh dunia, bahwa Pdt. Albert Yoku itu Serigala berbulu Domba, Gembala yang ditugaskan untuk mengamankan pembunuhan oleh sang serigala. Saya yakin, semua domba dalam pengembalaannya hari ini tidak sejahtera melihat sang Gembala berbulu Serigala terlibat politik praktis NKRI. Sangat memalukan. Dulu Gembala dari Gereja lain yang jadi serigala, sekarang GKI yang jadi serigala. Memalukan.

Berikut petikan wawancara.

PMNews: Selamat pagi dan selamat atas kesuksesan peristiwa bersejarah dalam perjuangan bangsa Papua yang baru-baru berakhir di Vanuatu, di mana Sdr. Okto Motte terpilih menjadi Sekjend, dan Sdr. Benny Wenda menjadi Jurubicara perjuangan Papua Merdeka.

TRWP: Selamat pagi. Saya perbaiki dulu pernyataan Anda. Okto Motte dan Benny Wenda itu tidak dipilih untuk perjuangan Papua Merdeka saja, tetapi tujuan utama ialah menyatukan semua bangsa Papua, ras Melanesia, baik yang ada di dalam negeri, yang ada di rimba, yang ada di luar negeri, dan di mana-pun. Kita semua punya. Jadi, bapak kasih nama itu organ dengan nama “Payung Identitas”. Itu payung identitas. Bapak sebenarnya sedikit tidak setuju dengan nama yang mereka kasih, karena tujuan payung itu bukan untuk memecah-belah ras Melanesia, tetapi tujuannya untuk menyatukan orang Papua Merah-Putih, orang Papua Bintang Kejora, orang Papua Bintang Empatbelas, orang Papua Bintang apa saja semua bersatu menjadi orang Melanesia dan datang kepada Indonesia dan MSG untuk melamar menjadi anggota MSG.

Jadi, organisasi yang berjuang untuk merdeka dari NKRI itu sudah ada, tidak diganti, tidak dirubah, tidak dilebur, tidak disatukan. Semua ada di tempat masing-masing, dengan tugas masing-masing.

Sekali lagi, mari orang Melanesia bersatu, mari NKRI kalau bilang NKRI hadir untuk memajukan Papua maka mari berikan fasilitas negara dan perlindungan kepada semua orang di Parlemen Nasional West Papua, Majels Rakyat Papua, DPRP yang ada di dua provinsi NKRI. Jokowi jangan hanya jago kandang, Jokowi saya tantang berani bermain di politik regional dan internasional secara laki-laki. Jangan hanya berani menjinakkan Prabowo waktu selesai Pemilu, sekarang buktikan permainan yang dinantikan orang Indonesia dengan memberikan fasilitas dan perlindungan kepada semua orang Papua di manapun kami berada untuk mendaftarkan diri menjadi anggota MSG.

PMNews:Fokus pertanyaan kami sebenarnya tadi terkait dengan pernyataan dan tanggapan dari berbagai pihak terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan NKRI di Tanah Papua pada kahir tahun ini.

TRWP: Jangan tanyakan saya komentari semua tanggapan, saya mau nyatakan kepada orang Papua semua, baik gembala ataupun domba-domba di seluruh dunia, bahwa Pdt. Albert Yoku itu Serigala berbulu Domba, Gembala yang ditugaskan untuk mengamankan pembunuhan oleh sang serigala. Saya yakin, semua domba dalam pengembalaannya hari ini tidak sejahtera melihat sang Gembala berbulu Serigala terlibat politik praktis NKRI. Sangat memalukan. Dulu Gembala dari Gereja lain yang jadi serigala, sekarang GKI yang jadi serigala. Memalukan.

Dulu saya say Herman Saut dan Ketua Sinode sebelumnya tidak sejahat gembala ini. Saya heran ini instruksi dari Ondoafinya Fransalbert Joku atau ini instruksi dari NKRI langsung. Ini mengindikasikan campurtangan Indonesia ke dalam sistem penggembalaan jemaat di Tanah Papua sangat kental. Kemarin-kan gereja lain yang dikekang, sekarang GKI yang dikekang.

Saya ini gembala, saya bukan gembala gereja, tetapi gembala perjuangan sebuah bangsa terjajah, jadi saya tahu saat serigala muncul bagaimana para domba berikan reaksi. Pasti Tuhan sedih melihat ini. Kemarin Tuhan sedih karena Serigala berbulu Gembala ada di gereja lain, sekarang Tuhan sedih kembali karena ada di dalam gereja GKI.

PMNews: Ini tuduhan sangat langsung dan antara sesama gembala apakah ini tidak membahayakan penggembalaan Bapak sebagai gembala dengan Pdt. Yoku sebagai gembala?

TRWP: Pdt. Yoku tidak memiliki sifat Yesus, Sang Gembala Agung. Saya pimpin perjuangan ini sebagai Panglima Tertinggi Komando Revolusi tetapi saya tunduk kepada Panglima Agung saya, Yesus Kristus sebagai Tokoh Revolusioner Semesta Sepanjang masa. Apakah Pdt. Yoku tunduk kepada Sang Gembala Agung? Mana buktinya?

Kenapa NKRI yang bunuh rakyat tidak pernah dia kutuk? Rakyat Papua membalas kebrutalan NKRI, malah dia kutuk? Ingat, kutuk itidak boleh dikeluarkan sembarang, apalagi oleh sang gembala jemaat Tuhan, apalagi yang menjadi korban ialah orang Papua. Sang gembala harus tahu siapa yang menjadi korban dalam kasus-kasus di Tanah Papua.

Gembala Jemaat harus tahu dalam kasus hubungan NKRI-Papua ini siapa yang dikorbankan dan siapa yang mengorbankan; siapa yang menjadi serigala dan siapa yang menjadi gembala, siapa yang memangsa dan siapa yang dimangsa. Jangan marah kepada domba yang lari ke jurang lalu serigala ikut jatuh ke jurang lalu dibilang saya kutuk domba jatuh ke jurang karena itu menyebabkan serigala juga jatuh ke jurang. Ini gembala jahat! Saya tahu Tuhan sama-sama dengan saya, saya tahu Tuhan tidak senang melihat gembalanya disulap jadi serigala untuk kepentingan politik penjajah.

PMNews: Sulit Pada posisi sulit dalam hal ini, karena ….

TRWP: Stop dulu, kalian takut karena takut kepada Pdt., bukan? Jangan takut kepada Pendeta kalau dia sudah jelas menjadi serigala. Takutlah kepada Tuhan yang punya jemaat, yang telah bangun kerajaan di Tanah Papua, yang menamai Tanah ini sebagai Tanah Surgawi, Bumi Cenderawasih. Jangan main-main di atas tanah ini. Semua yang bermain-main akan lenyap. Tanah ini akan mengatasi mereka.

PMNews: Kami tertarik dengan serigala berbulu domba yang dulu, yang sudah diganti kata Bapak?

TRWP: Itu sudah bukan saatnya disebut, tidak perlu dibahas.

PMNews: Baik. Terimakasih banyak. Kami akan tanyakan besok tentang pernyataan Bapak di awal tadi tentang penangangkatan Motte dan Wenda. Untuk sekarang sekian dulu.

TRWP: Ya, baik. Terimakasih.

Sudah Jelas: Pdt . Albert Yoku itu Gembala Berbulu Serigala was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Orang Papua Sekarang Bersatu untuk Menyusun Program Kerja dan Langkah-Langkah

dari KNPB Facebook

Generasi Penerus Perjuangan Bangsa Papua

Menanggapi perkembangan terakhir yang terjadi di Port Vila, Vanuatu, Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat Jurubicaranya, Gen. Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan TRWP Menyatakan

“Worskhop ini lebih bertujuan untuk menyatukan program kerja dan langkah-langkah menuju kemerdekaan.”

Ketika ditanyakan pembentukan lembaga baru, Gen. Tabi menyatakan,

“Itu bukan organisasi, tetapi sebuah wadah koordinasi kerja, yang mengkoordinir semua elemen dan organisasi perjuangan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.”

Berikut petikan wawancara per telepon.

PMNews: Selamat pagi.

TRWP: Selamat pagi, selamat memasuki Hari Natal 2015, Selamat merayakan HUT Hari Kebangkitan Nasional I, Bangsa Papua.

PMNews: Selamat pagi. Terimakasih. Kami punya satu pertanyaan mengenai perkembangan yang terjadi di Vanuatu saat ini. Apa pendapat dari TRWP?

TRWP: Perkembangan yang terjadi saat ini sangat kami banggakan. Waktu-waktu penderitaan kami di rimba raya New Guinea akan diperpendek. Waktu itu semakin dekat. Kami hanya bersyukur kepada Tuhan, Pencipta dan Pelindung Tanah dan Manusia Papua.

PMNews: Kami maksud terkait penyatuan yang terjadi di Vanuatu. Semua organ perjuangan akan disatukan ke OPM atau WPNCL atau NFRPB, atau apa?

TRWP: Jangan salah baca. Worskhop ini lebih bertujuan untuk menyatukan program kerja dan langkah-langkah menuju kemerdekaan, bukan untuk menyatukan organisasi. Kita harus lihat Papua dan organisasi perjuangan dalam konteks “Papua” bukan dalam konteks dunia barat dan dunia modern. Kami di Papua ini terdiri dari 245 suku lebih, dengan segala sistem suku, adat dan organisasi sosial yang sekian jumlahnya juga. Jadi menyatukan kami semua ke dalam satu struktur akan makan waktu lebih lama daripada waktu yang kita butuhkan untuk mewujudkan Papua Merdeka.

Kita jangan lawan realitas suku-bangsa kita. Kita harus jalan atas koridor fakta adat-istiadat, dan berjalan di atas jembatan itu. Jangan keluar jalur.

PMNews: Maksudnya TRWP memandang banyak faksi dan organisasi perjuangan Papua Merdeka tidak menjadi masalah?

TRWP: Tepat! Kami para pejuang tidak pernah melihat fakta yang ada sebagai masalah, atau penghambat. Lihat saja kami punya banyak Panglima, banyak organisasi, tetapi kami tidak baku tembak di antara kami sendiri. Jadi, jangan berpandangan yang keliru. Jangan jadikan barang yang bukan masalah menjadi masalah.

PMNews: Kalau begitu, sebenarnya kenapa harus ada pertemuan ini? Kami dengar ada pembentukan wadah baru.

TRWP:  Itu bukan organisasi, tetapi sebuah wadah koordinasi kerja, yang mengkoordinir semua elemen dan organisasi perjuangan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.

Yang kita pejuang Papua Merdeka perlu saat ini ialah “koordinasi kerja” dan “penyatuan program kerja dan langkah-langkah kerja” menuju Papua Merdeka.

PMNews: Apakah itu artinya semua organisasi lain dihapus?

TRWP: Sudah jelas tadi saya katakan. Semua organisasi yang ada tidak akan pernah dihapus. Tidak boleh kita membiasakan diri mendirikan organisasi lalu bunuh orgasasi kami sendiri. Itu kebiasaan tidak produktif. Kita harus menjaga dan mendayagunakan semua organisasi perjuangan yang ada.

PMNews: Bagaimana dengan negara yang sudah didekalarasikan di Padang Bulan, dalam kongres yang mereka sebut KRP III?

TRWP: Negara bukan baru didirikan, negara sudah ada sejak 1 Desember 1961, dan dikukuhkan 1 Juli 2971, cuman belum ada pengakuan dari negara lain. Yang kekurangan selama ini ialah Pemerintah Revolusi dan Dewan Perwakilan. Jadi kami sudah punya Parlemen Nasional West Papua, kami tinggal tunggu membentuk pemerintahan, bekerjasama dengan pemberintah bentukan KRP III itu, dan semua pihak.

Kita harus membangun sejarah perjuangan yang logis dan jelas secara logika hukum. Jangan bikin negara di atas negara, sama seperti yang dibuat NKRI. Jangan anggap proklamasi tidak pernah ada dan membuat proklamasi baru. Itu cara-cara yang justru membuat masyarakat internasional akan menilai kita tidak tahu bernegara.

Jadi, semua terlibat, semua bersama, semua bersatu. Kami punya semboyan kan, “One People – One Soul”.

Semua, artinya semua orang Melanesia, dari dalam negeri, dari luar negeri, yang pro Papua Merdeka yang anti Papua Merdeka, semua perlu bersatu dalam satu barisan, yaitu Barisan Orang West Papua sebagai manusia Ras Melanesia, tanpa membeda-bedakan, tanpa harus menuduh dan saling menolak.

PMNews: Maksudnya semua pendukung Merah-Putih termasuk?

TRWP: Pendukung Merah-Putih itu orang mana? Mereka orang Melanesia toh? Jadi, sekarang ini kita orang Melanesia yang satukan agenda dan program kerja. Agenda pertama ialah mendaftarkan diri ke MSG, jadi itu yang kita kemukakan. Itu membangun kebersamaan kita. Kita harus mendaftarkan diri sebagai orang Melanesia, bukan sebagai orang Merah-Putih atau orang Papua Merdeka.

PMNews: Apakah orang Merah-Putih menentang Bintang Kejora?

TRWP: Siapa bilang mereka menentang Bintang Kejora? Yang mereka tentang ialah cara perjuangan, pendekatan perjuangan, strategi perjuangan. Tadi saya sudah bilang, orang Papua ini bermacam-macam suku, dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Ada yang senang perang, ada yang tidak memilik budaya perang. Jadi, kalau Papua Merdeka ialah pereang, maka itu membuat suku-suku lain menjadi tidak sejalan. Jadi, yang menimbulkan perbedaan ialah fakta latar-belakang kita.

Karena itu pertemuan ini membantu kita berkoordinasi dan menyatukan program dan langkah-langkah. Program pertama ialah mendaftarkan diri ke MSG. Itu sesuai dengan pesan Komunike MSG tahun 2013 dan tahun 2014.

PMNews: Terimakasih, kami sudah dapat penjelasan. Kami akan hubungi kalau ada perlu penjelasan. Terimakasih dan cukup sekian, kami mohon permisi.

TRWP: Selamat pagi. terimakasih. Kami selalu terbuka. Terimakasih.

Orang Papua Sekarang Bersatu untuk Menyusun Program Kerja dan Langkah-Langkah was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Detik Otsus Dihapus, Detik itu NKRI tidak Punya Dasar Hukum Menduduki Tanah Papua

Menanggapi rencana NKRI menghentikan Otsus atas tanah Papua yang telah diberlakukan sejak 2001 oleh Presiden Megawati Sukarnoputri waktu itu, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi atas nama Gen. TRWP Mathias Wenda dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyatakan,

“Detik Otsus dihapus, maka detik itu pula NKRI tidak punya Dasar Hukum untuk menduduki Tanah Papua. Dengan mencabut UU Otsus, maka secara otomatis mencabut dasar hukum NKRI tinggal di Tanah Papua, sama dengan NKRI keluar dari Tanah Papua“.

Demikian dijawab lewat SMS menanggapi ringkasan SMS yang PMNews kirimkan kepada Markas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP.

Dilanjutkan dalam pesan pendek itu,

Demikian juga, begitu masa berlaku UU Otsus berakhir, maka status hukum West Papua di dalam NKRI harus berakhir, kecuali kalau NKRI mengeluarkan UU selain UU Otsus untuk memperpanjang masa pendudukannya atas tanah Papua. Jadi, UU Otsus bukan sekedar untuk membangun tanah dan bangsa Papua ras Melanesia di dalam kerangka NKRI, tetapi sekaligus sebagai Surat Kontrak yang berisi Hak Menduduki dan Menggarap serta mencari keuntungan dari Tanah Papua. Kontrak itu ditandangani oleh NKRI, dan diketahui oleh masyarakat internasional, tanpa keterlibatan bangsa Papua.

Selanjutnya dikatakan juga dalam sms berikutnya,

Oleh karena itu, orang Papua yang mau tetap mempertahankan UU Otsus ialah orang Papua yang pro-NKRI, yang kami sebut orang suku Papindo (Papua – Indonesia). Kalau orang Papua asli dan murni akan mengucap syukur kepada Tuhan kalau NKRI mau menghapus UU Otsus atas tanah Papua.

Akan tetapi di sisi lain, tetap mempertahankan Otsus juga lebih bagus, karena ujung-ujungnya pasti tetap menguntungkan perjuangan Papua Merdeka.

Jangan kita lupa bahwa hubungan negara-bangsa modern dengan masyarakat adat di seluruh dunia semuanya didasarkan atas produk hukum internasional yang dijadikan dasar bagi para penjajah untuk menduduki wilayah dan bangsa jajahannya. Termasuk NKRI menduduki West Papua atas dasar Perjanjian Roma dan Perjanjian New York tahun 1960-an. Kedua perjanjian ini ditindak-lanjuti dengan Pemberlakuan Otonomi Khusus 25 tahun, yang mulai dari tahun 1963 dan berakhir tahun 1988 (masih ingat Dr. Thom Wainggai memproklamirkan negara Melanesia Raya dengan alasan Otsus I NKRI di Tanah Papua berakhir pada saat ini). Dari tahun 1988 – 2001, status West Papua di dalam NKRI tidak memiliki dasar hukum apapun. Baru tahun 2001 ada dasar hukum UU Otsus No. 21/2001, yang akan berakhir 2026.

Akan tetapi itu semua tergantung perjuangan orang Papua, baik yang ada di dalam pemerintah NKRI sebagai pejabat kolonial Indonesia ataupun yang ada di luar pemerintah. Kalau semua orang Papua punya harga diri dan bermartabat sebagai manusia ciptaan Tuhan di tanah leluhurnya dan menghargai itu serta memperjuangkannya, maka bukan hal yang tidak mungkin, NKRI akan angkat kaki dari Tanah Papua, pada suatu saat. Hal itu pasti, tetapi kita tunggu waktu Tuhan.

Detik Otsus Dihapus, Detik itu NKRI tidak Punya Dasar Hukum Menduduki Tanah Papua was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Sekarang Bukan Otsus Minus Lagi, tetapi NON Otsus

Sejak wacana dan perjuangan para Papindo yang ditugaskan di jabatan Pemerintah kolonial NKRI seperti Gubernur, Ketua I, DPRP dan Ketua MRP ramai-ramai bersemangat memperjuangkan apa yang mereka sendiri beri nama “Otsus Plus”, PMNews dan Tentara Revolusi West Papua langsung menyatakan “Itu bukan Otsus Plus, tetapi Otsus Minus”.

Tetapi dalam perkembangannya, bukan Otsus Minus, apalagi Otsus Plus, yang dilahirkan justru Non-Otsus, yaitu Bumi Cenderawasih dalam hukum penjajah Indonesia kembali ke salah satu provinsi NKRI yang sama statusnya secara hukum dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pantas saja status Non-Otsus yang bakalan disandang provinsi di Tanah Papua ini mendapat tanggapan dari gubernur Papua Lukas Enembe dan mengeluarkan pernyataan “bargaining”, yang menurut PMNews akan sulit dipenuhi.

Gubernur Nyatakan, “Otsus boleh Dihapus asal Papua diberi Kewenangan” seperti dilansir BintangPapua.com tanggal 15 November 2015. Arti lain dari pernyataan gubernur ini ialah,

“Waduh, saya gagal memperjuangkan Otsus Plus di akhir pemerintahan SBY, sekarang di pemerintahan Joko Widodo saya bukan siapa-siapa, jadi perjuangan saya sudah saya nyatakan gagal total, dan sekarang malahan status Otsus mau dihapus, Megawati ini perempuan pembunuh para tokoh Papua, saya juga terancam. Jadi lebih lunak saya minta kewenangan ajalah, daripada nyawa saya menjadi taruhan gara-gara tuntut Otsus Plus atau Otsus seperti nasib pendahulu saya Theys Eluay dan Jaap Solossa yang terang-terangan dibunuh di depan mata semua orang.”

Terlihat sepertinya Gubernur Provinsi Papua lupa apa yang diucapkannya saat meluncurkan dan memperjuangkan Otsus Plus beberapa bulan lalu. Ucapannya masih segar di telingan kita semua. Saat Otsus mau dihapus, semua perjuangan Otsus Plus dianggap tidak pernah ada. Padahal perjuangan yang dia luncurkan begitu menjadi Gubernur itu merupakan pertaruhan harga dirinya sebagai gubernur pertama dari Pegunungan Tengah Tanah Papua. Banyak dana, tenaga, waktu yang sudah dikuras habis-habisan. Tetapi cukup mengejutkan, Jakarta menganggapnya tidak ada apa-apanya, sama halnya Papua juga menganggapnya seolah-olah sepertinya tidak pernah terjadi apa-apa dengan Otsus.

Tiba-tiba begitu mendengar wacana penghapusan Otsus, Gubernur Papua langsung minta kewenangan. Padahal Gubernur lupa bahwa “Justru Kewenangan itu yang Mau diambil”, bukan Otsusnya. Otsus menekankan kewenangan entah dalam bentuk distribution of power atau delegation of power, yang jelas Otonomi berbicara tentang “kewenangan”.

Lalu kita bertanya, “Bagaimana caranya kewenangan tanpa Otsus?” Atau pertanyaan lain, “Apakah ada kewenangan di luar Otsus?” Tentu saja, Otsus dihapus berarti sama dengan kewenangan diambil. Itu sudah otomatis, itu pasti, dan itu konsekuensi logis secara hukum. Tidak bisa kita katakan Otonomi Boleh dihapus tetapi Kewenangan diberikan. Secara logika politik hukum tidak pas, karena dalam politik hukum, begitu UU Otsus dicabut, maka sudah termaktub di dalamnya kewenangan juga diambil kembali, bukan diberikan.

Yang harus dilakukan pemerintah Provinsi di Tanah Papua saat ini bukannya menyerah dan menuntut kewenangan yang sudah pasti terambil, tetapi bersiteguh mempertahanan dan memperjuangkan Otsus Plus yang merupakan inisiativ Gubernur kolonial di Tanah Papua dengan menyatakan bahwa Otsus boleh dihapus tetapi Otsus Plus tetap diperjuangkan sehingga rakyat Papua melihat betapa pejabat kolonial di Tanah Papua membela dan konsisten dengan perjuangan mereka, dan berharap kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya di bawah kepemimpinan mereka. Kalau tidak, kepercayaan yang selama ini dirayakan pasti menguap dan akibatnya rakyat Papua akan mengembara di belantara kebingungan mencari solusi menurut cara dan pendekatan mereka masing-masing.

Kalau itu yang terjadi, maka Papua Merdeka sudah pasti dan harus menjadi pilihan kita semua sebagai solusi yang tepat dan final, tidak bisa ditawar-tawar lagi dengan alasan apapun juga. Selama ini Ketua I DPRP, Ketua MRP dan Gubernur Papua menyatakan Papua perlu orang yang punya hati dan membangun dengan hati itu menjadi buyar, menjadi kampanye politik belaka, menjadi tidak ada hubungan dengan hasil kerja nyata di lapangan. Memang demikian karena kegagalan Otsus Plus sudah pasti memalukan, tetapi sangat memalukan lagi dengan pencabutan Otsus di depan mata dan dari tangan para pemimpin asal pegunungan Tengah Papua. Dalam istilah kasar, para Kepala Suku Pegunungan Tengah sudah pasti akan menyuruh kalian

“Lepas koteka, kenakan Sali/ Tali saja, karena nyata-nyata kalian gagal total memperjuangkan aspirasi dan hak bangsa Papua di dalam NKRI!”

Sekarang Bukan Otsus Minus Lagi, tetapi NON Otsus was originally published on PAPUA MERDEKA! News

DPR Papua Ingatkan Aparat Keamanan Bertindak Profesional

Jayapura, Jubi – DPR Papua mengingatkan aparat keamanan, polisi dan TNI yang bertugas di Papua agar bertindak profesional dalam melakukan pengamanan di Bumi Cenderawasih.

Ketua DPR Papua terpilih, Yunus Wonda mengatakan, pihak tak menyudutkan aparat keamanan, namun hanya mengingatkan agar lebih mengedepankan pendekatan persuasif. Tidak dengan cara yang bisa membuat jatuhnya korban jiwa.

“Kalau ada tanggapan yang menyebut TNI dan Polri disudutkan, kami tidak menyudutkan. Hanya mengingatkan agar bertindak profesional. Senjata kan alat negara. Bukan untuk membunuh rakyat. Aparat keamanan kan untuk melindungi rakyat. Masyarakat berharap aparat bisa melindungi mereka,”

kata Yunus Wonda, Selasa (16/12).

Namun menurutnya, kini kondisi terbalik. Kehadiran aparat keamanan justru membuat masyarakat Papua trauma. Trauma yang ada sejak tahun 60-an itu, terbawa hingga kini.

“Harusnya bagaimana membuat masyarakat Papua hingga ke pelosok agar mencintai aparat kemanan polisi dan TNI. Jangan justru membuat mereka takut. Jadi kami tidak menyudutkan aparat keamanan,” ucapnya.

Kata Yunus, aparat keamanan harus bijaksana menyikapi setiap kejadian. Jangan arogan. Melakukan pengamanan tak harus hanya dengan senjata. Satu nyawa orang Papua mahal harganya.

“Kalau datang melindungi orang Papua, buktikan seperti Apa. Harusnya bagaimana membuat orang Papua mencintai bangsa ini. Selama ini setiap peristiwa selalu katakan barang bukti amunisi dikirim ke pusat untuk mengetahui jenis amusi. Tapi sampai kini tidak diketahui siapa pemilik amunisi itu,”

katanya.

Politisi Partai Demokrat itu juga menyarankan, agar selalu dilakukan pergantian atau roling untuk aparat keamanan yang bertugas di daerah, guna menghindari rasa jenuh anggota yang bisa berpengaruh pada psikologi mereka.

Sebelumnya, Kapolda Papua Inspektur Jenderal (Pol) Yotje Mende mengatakan, pihaknya berharap semua pihak bisa jeli melihat berbagai kejadian yang ada di Papua kini. Katanya, jangan selalu menyudutkan Polri.

“Seharusnya kalau HAM, itu mengingatkan kami juga. Sebagai manusia harus juga melakukan penyelidikan dalam kasus pembunuhan Brimob. Dalam permasalahan ini jangan menyudutkan Polri,”

kata Kapolda Yotje kala itu. (Arjuna Pademme)

Sumber: TabloidJubi, Posted by Arjuna Pademme, Date: December 17, 2014in: Jayapura

DPR Papua Ingatkan Aparat Keamanan Bertindak Profesional was originally published on PAPUA MERDEKA! News