Category Archives: Opini & Analisis

Berbagai opini dan tulisan khusus terkait perjuangan Papua Merdeka, berupa analisis, kritik, masukan dsb.

Pengadilan Buchtar Sandiwara Politik

JAYAPURA (PAPOS)- Di luar sidang, massa pendukung Buchtar Tabuni berorasi di pertokoan seberang jalan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Jayapura. Massa sedikitnya seratusan itu terdiri dari mahasiswa dan pemuda yang menamakan diri Komiten Nasional Papua Barat. Dipimpin oleh Ketua 1-nya Vietor Yeimo dan dikoordinator Nako Tabuni, massa berorasi mengatakan, pengadilan Buchtar adalah Sandiwara Politik Pemerintah RI, dan menganggap tindakan menahan dan mengadili Buchtar merupakan suatu konspirasi politik Indonesia dalam membungkam hak hak demokrasi rakyat Papua.

Untuk itu KOmite Nasional Papua Barat menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Lepaskan Buchtar Tabuni dan hentikan sandiwara yang sedang di lakukan oleh Negara melalui Polda Papua dan Pengadilan Negeri di Papua.

2. Segera buka ruang bagi dilakukanya Yuredisial Review pasal makar dengan melibatkan seluruh pihak-pihak terkait.

3. Tangkap dan adili pelaku pemukulan Buchtar Tabuni.

4. Hentikan tindakan militerisme dari Papua Barat.

5. Pemerintah RI segera buka diri untuk melakukan dialog Internasional sebagai solusi damai dalam menyelesaikan akar persoalan di Papua.

6. Bila poin 1 2 dan 3 belum juga ditepati, maka pemerintah RI, Polda Papua dan pihak Kejaksaan Negeri bertanggung jawab terhadap atas segala kerugian yang akan dialami akibat reaksi emosi Rakyat Papua Barat.”Sebab Rakyat Papua Punya Batas Kesabaran”.

Aksi demo tersebut berjalan aman tanpa ada keributan dan mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan, namun tidak menghambat aktivitas di sekitar lokasi demo yang berada di pertokoan.
Setelah selesai menyampaikan orasi, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (cr-45)

Sumber Click

“Papua Merdeka Sudah Ketinggalan Kereta! “: Tidak akan Pernahkah Ada Kereta Lain Singgah Stasiun Ini?

Wacana yang sedang berkembang

Sudah ada wacana yang sedang dikembangkan orang Papua belakangan ini bahwa isu atau perjuangan Papua Merdeka adalah isu yang “sudah ketinggalan kereta.” Artinya isu kemerdekaan dan perjuangan kemerdekaan sudah bukan eranya lagi. Isu itu sudah tidak menjadi isu populis dalam kancah politik masyarakat pascamodern, di era globalisasi ini.

Ada sejumlah alasan yang sering dikemukakan. Alasan utama berpatokan kepada berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kemerdekaan dan Dekolonisasi. Mereka katakana masa berlaku berbagai resolusi dimaksud telah kedauarsa alias tidak berlaku lagi.

Sebagai kelanjutannya, peta politik dunia di era globalisasi ini sedang dimajukan upaya-upaya penguatan regional (misalnya ASEAN, PIF, APEC, dan sebagainya). Penguatan regional itu dibangun di atas penguatan lokal dengan berbagai upaya. Upaya yang paling populer adalah proses politik otonomisasi. Berbagai wilayah, suku-bangsa, kelompok yang dianggap berseberangan atau masih sulit berkompromi dengan kekuasaan Negara-bangsa yang sudah ada dikemas dan ditangani dengan pemberian otonomi. Otonomi yang diberikanpun dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai julukan (nama). Ada yang disebut sebagai devolution, ada juga sebagai persemakmuran, ada dalam bentuk federasi, otonomi, otonomi khusus, otorita khusus, dan sebagainya.

Memang Kereta Sudah Berangkat, Tetapi Ia Berangkat Berarti akan Datang Pula, Bukan?

Ya, benar, kereta yang tadi datang itu benar-benar sudah berangkat. Itu sebuah fakta dan sejarah yang tidak dapat ditarik kembali. Akan tetapi juga ada benarnya bahwa sejarah itu sering dan selalu mengulangi dirinya (berulang kembali). Sejarah bukan sebuah garis lurus yang terus-menerus berubah tanpa ada batasnya. Ia hanyalah merupakan sebuah pergerakan dari satu titik ke titik lain dalam sebuah siklus yang membumi (memutar). Kemasan kondisi social, budaya, peradaban memang berbeda, tergantung tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Akan tetapi siklus itu tetap saja berjalan sesuai rumus dan hokum alam, yaitu sebagaimana bumi mengitari matahari dan bulan mengitari bumi, demikianlah kehidupan ini dan sejarahnya mengalami siklus dari satu titik ke titik lain, menurut masin-masing kondisinya. Tak pernah seorang manusiapun pernah membayangkan Kerajaan dan Istana yang dibangun Daud dan dirampungkan Solaiman akan berakhir dan tinggal dalam catatan sejarah. Tidak pernah juga seorangpun membayangkan Kerajaan Romawi akan berakhir, walaupun Kekaisaran itu bertahan ribuan tahun lamanya. Siapa pernah menyangka Kekaisaran Inggris juga akan berakhir. Siapa pernah menduga penjajahan di muka bumi ini akan berakhir dan mulai terjadi dekolonisasi? Siapa pula yang pernah meramalkan dan memastikan bahwa penjajahan Belanda di Pulau Jawa akan tinggal dalam cerita sejarah? Semuanya sekalu berlalu, tetapi berulang kembali pula.

Ia berulang kembali, walaupun telah berlalu. Penjajahan Belanda di Indoensia masih nampak dengan berbagai hal, khususnya di bidang ekonomi dan politik, walaupun secara hukum, ada kedaulatan NKRI.Siapa yang pernah menyangka bahwa Kereta-kereta ini akan pernah datang lagi? Siapa pernah bilang bahwa kereta yang sudah berlalu itu akan datang pula?

Akan tetapi nyatanya kereta itu datang juga, dan tetapi untuk berangkat juga. Walaupun begitu, kereta itu tidak akan berangkat untuk terus pergi selamanya. Ia berangkat, berarti ia akan datang. Itu hukum alam, bukan?

Gambaran Kondisi Saat ini secara Global

Dari kerajaan ke kerajaan dan kekaisaran ke kekaisaran tadi menggambarkan sebuah peradaban dari yang satu kepada yang lain. Kini disebut peradaban pascamodern, artinya peradaban manusia selepas era modern, yaitu era di mana globalisasi menjadi wajah permainan manusia dalam segala aspek kehidupan. Pendapat lama bahwa pembangunan dan kemerdekaan masing-masing suku-bangsa dan Negara menjadi modal untuk membangun manusia dan kehidupanya yang damai, adil, dan makmur itu sudah tidak dianggap tidak tepat lagi. Yang terpenting dari semua adalah kedamaian, keamanan, dan kebahagiaan sejati secara bersama-sama sebagai satu keluarga manusia. Bahkan sudah ada pemikiran ke dalam dimensi bersama-sama sebagai satu keluarga penghuni Bumi, bersama segenap komunitas makhluk, dan benda alam serta Planet Bumi itu sendiri.

Dalam proses ini, isu demokrasi (demokratisasi) dan HAM menjadi Injil yang perikehidupan manusia, berbeda daripada Injil dari Surga dan prinsip pergi ke seluruh muka Bumi dan menyampaikan Injil dari surga itu seperti yang telah terjadi di era modern. Sebelum tahap pemikiran itu telah ada pemikiran memperkaya diri dengan menguasai dan mengeruk segala benda berharga milik orang lain dan dibawa pulang demi kemakmuran bangsa dan negerinya.
Perbuatan seperti ini mengajar dua fakta kepada manusia. Fakta pertama, bahwa kemakmuran dan penumpukan kekayaan sekelompok manusia di sebuah Negara-bangsa tidak mutlak dan tidak benar memakmurkan kehidupan mereka. Selama dunia, bangsa dan belahan Bumi lain masih ditinggalkan, selama itu kehidupan tidak menjadi seperti yang pernah diidamkan. Oleh karena itu pernah ada banyak proyek pembangunan dan dana bantuan luar negeri diluncurkan dengan maksud memajukan Negara-bangsa lain, agar menjadi sama dengan kemajuan yang ada di Eropa dan Amerika Utara.

Hal itu juga mengajarkan fakta bahwa tak satupun dari semua Negara-bangsa di muka Bumi ini yang pernah mereka bantu atau beri pinjaman yang maju semau mereka. Malahan terbukti terbalik: semua dari mereka yang menerima bantuan menjadi melarat, beberapa kali lipat daripada kemelaratan sebelum dibantu/ diberi pinjaman.
Fakta yang terbukti terbalik ini ditantang lagi oleh fakta kedua dari hasil modernisasi, yaitu bahwa Bumi ini dan kandungannya ternyata tidak akan pernah sanggup memenuhi segala ambisi yang diwujudkan lewat perilaku konsumeris dan eksploitativ manusia yang selalu dan terus-menerus mengeruk kekayaan yang ada dari perut Bumi. Bumi kita katakan, “Eh, manusia, saya punya keterbatasan, dan kalau kau melanggar, nih, ada hukum alam yang harus ditegakkan, dalam keadaan terpaksa!” Hukum alam itu berkata, “Bumi dan tatanan yang telah dicapai ini harus dirombak kembali, dirombak kembali sesuai dengan hukum alam, bukan hukum pidana atau perdata manusia.” Bumi ini memang sebuah organisme, artinya ia hidup, sama dengan manusia. Manusia makan dan minum, berselang beberapa jam, ia akan buang kotoran (ampasnya) keluar. Sama halnya pula, Bumi ini harus membuang keluar kotoran yang telah ditumpukkan oleh manusia. Ia harus dirombak kembali. Bumi ini memang tidak akan berakhir, tetapi ia akan dirombak sesuai hukum alam, entah menjadi Bumi seperti ini lagi, ataupun menjadi tempat hunian yang berbeda daripada Bumi seperti kita kenal saat ini dengan penghuninya bukan manusia lagi, itu semuanya tergantung kepada hukum alam itu sendiri.

Manusia rupanya sudah membaca penegakkan hukum alam itu, sehingga sudah ada banyak kegiatan manusia yang digalakkan untuk menyelamatkan dirinya dari kepunahan dari Bumi ini. Salah satunya adalah banyak pemerintah di dunia ini menggalakkan kegiatan perlindungan hutan, karena hutan (pohon/ tumbuhan) dianggap sebagai penghasil oksigen (02) yang sangat dibutuhkan manusia. Sementara tumbuhan mengeluarkan 02 dimaksud, ia menghirup C02, yaitu udara yang dikerluarkan oleh manusia. Jadi, memang ada keseimbangan, di mana yang dikeluarkan manusia dipakai tumbuhan, dan yang dikeluarkan tumbuhan dihirup manusia untuk bertahan hidup. Keseimbangan itulah yang semakin pincang gara-gara jumlah manusia dengan segala kegiatan hasil modernisasi yang menghasilkan kebanyakan C02 daripada O2. Sementara itu, sang penghasil 02, yaitu hutan-rimba sudah banyak yang ditebang manusia modern, dengan dalih pembangunan, kemajuan dan modernisasi. Di mana ada pembangunan, Anda pasti akan lihat banyak rumput dibabat dan dibersihkan, semua rumah beratapkan zenk, bertembokkan semen, menjalankan kegiatan di dalam rumah menggunakan komfor (gas dan minya tanah), menyalakan lampu listrik, mengendarai mobil/motor, pesawat, kapal, menanam padi/gandum, yang semuanya ini menghasilkan C02 dan dengan penghilangan lahan bagi tumbuhan itu tentu saja mengurangi produksi C02. Yang terjadi C02 berhamburan secara limpah ruah, sementara 02 semakin habis. Itu artinya, yang namanya ‘kehidupan’ di muka Bumi ini harus berakhir.

Itulah sebabnya wilayah-wilayah yang memiliki hutan banyak dengan pembangunan yang minim dianggap penting untuk dipertahankan kalau manusia mau bertahan hidup ratusan tahun ke depan (ingat, saya tidak bilang ribuan tahun lagi). Papua Barat atau Pulau New Guinea merupakan Pulau terbesar kedua di Dunia, yang memiliki hutan begitu lebat, dan pembangunan/ modernisasi-pun tidak begitu berarti. Artinya, Papua Barat (New Guinea) berpelung menjadi penghasil C02 terbesar setelah Brasilia, yang sekarang memilik hutan tropis terbesar di Dunia.

Kereta Mana Saja, dan Jurusan Mana yang Akan Tiba Nantinya?

Dari era ke era, dari peradaban ke peradaban, kereta itu selalu datang, dan ia lalu pergi. Memang ada yang ketinggalan kereta. Akan tetapi bagi yang ketinggalan tidaklah perlu menyesal. Yang harus dimiliki orang Papua saat ini adalah ‘kesabaran’ dan ‘keuletan.’ Dua hal ini saja. Kesabaran menanggung segala cemooh dan hinaan, penderitaan dan pemusnahan yang dilakukan NKRI; dan keuletan dalam memperjuangkan masa depannya yang dicita-citakan.
Secara alamiah pula, jelas yang tidak dapat dirubah adalah hukum alam terbitnya matahari dari Timur dan terbenam di bagian Barat belahan Bumi. Selain daripada itu pernah berubah, dan akan berubah, serta selalu terus-menerus berubah, tidak ada harga mati.

NKRI harga mati? Memang begitu buat nasionalis NKRI. Akan tetapi bagaimana dengan nasionalis Papua dengan Papua “M” harga mati-nya? Baik Papua Barat di dalam NKRI maupun NKRI di Papua Barat bukanlah dibangun atas dasar hukum alam. Ia hanyalah buatan manusia, ia sudah pernah berubah statusnya dari zaman ke zaman, dan ia tetap akan berubah, dari era ke era pula. Tidak ada yang harga mati.

Yang salah dari seorang manusia, yang mengenal hukum alam, yang hidup di alam ini adalah menganggap segala sesuatu buatan manusia itu sebagai sebuah harga mati, yang mengira bahwa ia dapat merubah alam dan hukumnya. Mulai dari Irlandia sampai ke Rusia bahkan sampai ke Asia pernah diberi nama dan dicatat sebagai bagian dari Kekaisaran Romawi selama ribuan tahun lamanya. Akan tetapi itu tidak langgeng, bukan harga mati. Inggris dengan Irlandia, Irak, Malaysia, PNG, Vanuatu, dll. pernah menjadi satu Negara-bangsa, tetapi kemudian tidak demikian. Timor Timur dan Timor Barat pernah menjadi bagian dari NKRI, tetapi sekarang tidak lagi. Memang lambat laun Timor Barat harus bergabung ke Timor Timur, sesuai hukum alam pula. Memang Sumatra, Borneo, Celebes, Bali, Kep. Maluku, Papua Barat harus berpisah dari NKRI; bukan berpisah secara pulau dan suku-bangsa, karena mereka memang secara alamiah sudah terpisah sejak moyang mereka masing-masing. Tetapi mereka harus kembali pokok, kembali ke jatidiri sendiri sebagai orang Batak, sebagai orang Bone, sebagai orang Papua, dsb.

Kereta yang akan tiba adalah kereta identifikasi diri kembali (re-identification), identifikasi diri kembali sebagai sebuah suku, bangsa, berdasarkan adat-istiadat, bahasa, agama, asal-usul, pandangan politik, ataupun berdasarkan tempat-tinggal (pulau) mereka. Proses re-identification ini sudah mulai terjadi dalam rangka revitalisasi (penghidupan kembali) nilai-nilai dan tatanan adat (masyarakat adat – disingkat MADAT) yang sudah pernah dibuang jauh-jauh atas nama pembangunan (agama, pendidikan, kemajuan, dsb.). Mengapa terjadi re-vitalisasi? Alasannya sangat klasik, dasar kita hidup di Bumi yang bundar, sejarah bergerak dalam sebuah siklus, dari satu era ke era lain, dari era purba ke era ke era hingga ke era pascamodern, dan era post-pascamodern (sebuah istilah yang memang tidak dipakai untuk member nama peradaban ini) adalah era mengitari kembali kepada adat-istiadat, era yang pernah dipaksa dihilangkan, kehidupan yang pernah dianggap kuno dan kolot, kehidupan yang dihina dan dibasmikan oleh agama-agama modern dan Injil modernisasi. Fakta kelangkaan sumberdaya alam dan penegakkan hukum alam telah memaksa banyak manusia saat ini kembali menggali serbuk-butiran adat istiadat yang pernah dibakar dan dimusnahkan, yang berserakan sana-sini tanpa diperhatikan di tengah lebatnya rimba modernisasi (matrerialisme) yang serba besi dan beton.

Kita tahu era masyarakat dan kehidupan sebelum modernisasi, yaitu MADAT telah ada selama jutaan tahun lamanya, tanpa Bumi ini mengalami kerusakan separah yang disebabkan oleh modernisasi. Kalau fakta mengajarkan bahwa Bumi ini ada dalam kondisi prima di tengah-tengah MADAT, maka manusia yang bijak dan tercerahkan (enlightened) adalah manusia yang mengenal adat-istiadatnya dan menjalankannya. Karena dampaknya adalah kelangsungan kehidupan di Planet Bumi ini. Padahal di awal era modernisasi manusia pernah menganggap bahwa manusia yang mengenal agama modern, yang berilmu-pengetahuan dengan berbagai teorinya adalah orang-orang yang enlightened. Tetapi terbukti bahwa justru MADAT-lah manusia yang tercerahkan.

MADAT sudah memiliki semua yang dicari dan dijanjikan agama modern manapun juga: Kehidupan yang aman dan damai? Kehidupan yang rukun dan tertib? Kehidupan yang bersahaja dan umur panjang? Manusia mau terbang tanpa pesawat ataupun sayap? Kemampuan berjalan di atas air dan menghentikan hujan? Kepekaan memahami fenomena gempa Bumi dan letusan gunung berapi? Semuanya sudah dimiliki MADAT dan ini semua diangagp sebagai kehidupan dan pengalaman yang alamiah dan biasa-biasa saja. Sementara manusia modern mengkhotbahkannya sebagai sebuah mujizat dan campurtangan makhluk lain, manusia MADAT memandangnya biasa-biasa saja. Kalau begitu, bagaiman untuk menikmati hidup seperti itu? Agar Bumi kita tidak memusnahkan kita?

Jelas caranya kembali kepada adat-istiadat.

Kereta kembali kepada adat-istiadat, bersamaan dengan kereta perlindungan hutan/alam merupakan dua kereta yang akan tiba-berangkat secara berturut-turut dalam beberapa puluh, bahkan beberapa ratus tahun dari sekarang.
Selain dua kereta ini, sudah kita sebut dua kereta lain sebelumnya, yaitu kereta HAM dan demokrasi. Pertanyaan untuk dua kereta ini adalah

  • Perlindungan serta pemajuan HAM dan proses demokratisasi yang bagaimana yang ditawarkan oleh sebuah Papua Barat yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI?
  • Kalau Papua Merdeka dengan kerata HAM dan demokratisasi akan mengurangi kepadatan penumpang dalam dua kereta tadi, mengapa tidak?
  • Bukanlah itu sama saja dengan kereta pengerukan kekayaan alam dan kereta perang dingin yang pernah mengorbankan dan membuat orang Papua terpaksa ketinggalan kereta?
  • Kalau kereta yang lama (dekolonisasi) sudah berangkat, maka kerata yang baru (revitalisasi) akan tiba pula, dan selanjutnya untuk berangkat, bukan?

Orang Papua Harus Naik Kereta Mana?

Orang Papua, terutama nasionalis Papua haruslah memiliki prinsip yang jelas, tanpa ragu dan bimbang sedikitpun. Pertama tidak perlu ragu terhadap hukum alam hukum alam, yang tak pernah dibuat oleh siapapun, tidak pernah diamandemen sesuai perubahan zama dan era manapun. Ia selalu dan tetap sama dari era dan zaman ke era dan zaman lain, dari generasi ke generasi manapun, dari dunia ke dunia manapun, dari budaya ke peradaban manapun. Ia tetap dan satu saja.

Kalau hukum alam itu ternyata yang paling baku dan berkuasa penuh, maka menurut hukum alam itu pula, Pulau New Guinea dan bangsa Papua BUKAN-lah bagian dari NKRI. Apalagi “Indonesia” itu sendiri tidak pernah ada sebelumnya, tidak pernah ada sekarang, dan tidak akan pernah ada pula di wektu mendatang. Ia hanyalah sebuah angan-angan yang dibangun dari sebuah mimpi, yang tidak akan langgeng, seperti kelanggengan hukum alam, seperti fakta alamiah bangsa Papua dan pulau New Guinea bukan bagian dari bangsa dan pulau lain yang kini ada di dalam NKRI.
Itu kebenaran mutlak, yang tidak dapat diganggu-gugat.

Kalau kereta dekolonisasi sudah lewat, maka kereta revitalisasi, re-identification yang berdampak re-organisation sudah sedang tiba, maka orang Papua tinggal mempersiapkan diri menumpang di kereta dimaksud.

Kalau kereta perang dingin sudah lewat, maka ada pula kereta perang melawan terorisme yang barusan diluncurkan, di mana Indonesia adalah tanah tersubur untuk menabur benih terorisme dan kandang paling aman bagi para teroris kelas kakap dunia bersembunyi dan bermain secara leluasa.

Ditambah pula, kereta perilaku pembangunan NKRI selama ini sangat menghancurkan lingkungan alam, dan tatanan MADAT yang masih ada saat ini akan musnah total bilamana semua MADAT yang ada di dalam NKRI sekarang terus dibiarkan berada di dalam NKRI. Tidak ada catatan dari sudut-padang produk dan perlindungan hukum ataupun tindakan politik serta kebijakan resmi pemerintah NKRI yang bermuara kepada kepentingan MADAT, yang berdampak terhadap perlindungan alam (hutan). Yang ada justru sangat merugikan MADAT dan rumah tinggalnya (hutan-rimba).

Dalam perkembangan mutakhir ini, eksistensi MADAT sangat diberi perhatian. Itulah sebabnya pertengahan 2008 telah terbit sebuah Resolusi PBB tentang Masyarakat Adat (Indigenous Populations). Resolusi ini sangat diwarnai oleh sebuah gerakan menuju kepada kondisi kehidupan yang dijiwai nilai-nilai MADAT. Masyarakat modern sekarang terpaksa harus mengakui eksistensi dan pentingnya nilai, norma dan hukum adat milik MADAT. Dan dalam Resolusi ini ditegaskan dari awal sampai akhirnya, Negara sebagai lembaga formal haruslah dan berkewajiban melindungi dan memajukan MADAT dengan segala perkakas material dan non-material yang dimilikinya. Bahkan yang pernah diambil-alih ataupun dibawa keluar ke museum-pun diberi perlindungan hukum untuk dibawa pulang, kalau itu penting bagi kelangsungan MADAT dimaksud. Karena kelangsungan kehidupan MADAT itu berarti dan berdampak langsung terhadap kelangsungan kehidupan secara bersama di Planet Bumi.

Kami telah sebutkan salah dua dari banyak tindakan yang dilakukan masyarakat post-pascamodern menanggapi penegakkan hukum alam ini: (1) gerakan perlindungan hutan, dan (2) tindakan hukum dan formal untuk membenahi kembali dan melindungi eksistensi MADAT di muka Bumi.

Penutup

Masyarakat Adat memiliki hukum-hukum adat yang selalu berubah menurut perubahan zaman. Akan tetapi perubahan itu selalu bersumber dari apa pemahaman mausia adat terhadap dunia sekitarnya (hukum alam) dan terhadap interaksi antara manusia sendiri. Kedua-duanya tidak pernah ada dalam bentuk tertulis. Akan tetapi kebenaran Hukum Adat dan Hukum Alam adalah KEBENARAN MUTLAK, yang sejak tahun 2000 mulai dibela oleh Suara Papua Merdeka (SPM) News Online Services.

Hasil jerih-payah selama hamper 10 tahun ini sudah mulai menunjukkan hasil. Alam dan penghuni alam Papua sudah mulai memberikan reaksi positive, bahwa mereka sudah bangkit menerapkan hukum alam, terlibat dalam membela kepentingan bangsa Papua, yang berdampak terhadap kepentingan dan eksistensi mereka sendiri.

Catatan ini adalah salah satu masukan yang disampaikan kepada bangsa Papua, manusia Papua, agar orang Papua Memahami gerakan Hukum Alam yang sudah mulai ditegakkan oleh Pemangku Adat dan Alam Papua sejak akhir tahun 2008 hingga sekarang.

Sekarang tergantung kepada manusia Papua: Mau memahami dan menyesuaikan diri dengan penegakkan hukum ini, atau menganggapnya sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, “Sebagai takhayul dan dongen yang tak perlu orang rasional percaya.” Tetapi apakah Alam Papua yang sedang berbicara saat ini di Pulau-Pulau di Indonesia adalah “Takhayul juga?”

Karena itu, hai manusia Papua, teguhkanlah hatimu, Bumi Cenderawasih BUKAN hanya milik manusia, ia jugamilik para penghuni lainnya, yang haknya sama dan sederajat dengan hak manusia, yang juga memiliki kewajiban yang sama dalam membela KEBENARAN ini. Bagi yang melawannya akan berhadapan dengan Hukum Alam itu sendiri, terpaksa dan sekali lagi secara terpaksa, mereka harus ditelah oleh Bumi Cenderawasih itu sendiri.

  • Apakah itu belum terbukti dengan Alm. Jaap Solossa dan rekan-rekannya?