Category Archives: Opini & Analisis

Berbagai opini dan tulisan khusus terkait perjuangan Papua Merdeka, berupa analisis, kritik, masukan dsb.

Ismael Asso: ISLAM MENDUKUNG PAPUA MERDEKA!!

“Mengapa kamu tidak mau berperang dijalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdo’a; Ya Tuhan kami keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!”. (QS. 4: 75).

Pendahuluan

Judul biar begini agar permasalahan jelas. Namun tempat terbatas tidak dijelaskan konfrehenshif tuntas, tapi partial. Pembahasan ini penting artinya bagi kaum muslimin Papua, karena kebanyakan orang Papua belum tahu bagaimana ajaran Islam sesungguhnya dalam konteks pembebasan Papua. Padahal pembebasan adalah hukum perintah Agama Islam.

Penulis merasa penting menjelaskan ini karena selama ini belum pernah dijelaskan oleh orang-orang Muslim Papua sendiri. Bahkan sayangnya selama ini ada kekeliruan masyarakat Papua, baik kalangan orang Islam sendiri, utamanya orang Papua diluar Islam, keterkaitan Islam -sebagai suatu nilai kebenaran yang bersifat universal- dan Perjuangan Papua serta Muslim sebagai pribadi-pribadi yang berpotensi multi interpretasi. Tulisan singkat ini mencoba menjelaskan keterkaitan Islam dan Pembebasan Papua perspektif muslim Papua.

Muslim Papua antara “M” atau “O”.

Kesan banyak kalangan sampai saat ini, Muslim Papua (kecuali Sekjend PDP, Muhammad Thoha Al-Hamid) dalam perjuangan dari pejajahan, darimanapun kolonialisme itu, bersikap diam, tidak progressif malah tidak ada inisiatif sama sekali dalam rangka mengambil bagian pembebasan Papua bersama rakyat Papua secara bersama. Parahnya lagi, Muslim Papua (tanpa membedakan Pribumi-Pendatang) seakan menyetujui penjajahan atas dirinya.

Lembaga-lembaga Islam seperti MUI, Muhammadiyyah, ICMI dan PWNU Papua, juga organisasi mahasiswanya seperti HMI, IMM, PMII dan KAMMI di Papua sendiri diam tanpa peduli atas pelanggaran HAM di Papua berat selama ini, sejak daerah ini dianeksasi melalui Pepera tahun 1962 yang konon tidak melalui mekanisme one man one vote.

Berbeda dengan lembaga milik Kristen, Keuskupan Papua dan Classis GKI Papua yang selalu aktif menyuarakan dan mengangkat pelanggarakan HAM terasa lebih dominan kepekaanya menegakkan nilai-nilai kebenaran ajaran agamanya itu. Sebaliknya, Muslim Papua dan Ormas Islam dalam hal pelanggaran HAM oleh aparat TNI/POLRI diam seakan tidak terjadi sesuatu apa menunjukkan ketidak pekaannya. Asumsi orang bukan penganut agama Islam bahwa Islam adalah agama tidak benar dan bukan ajaran kebenaran universal. Padahal tidak demikian ajaran paling mendasar agama Islam sebagaimana dasar-dasar ajaran agama Islam itu akan di tegaskan dalilnya dalam bagian tulisan berikut ini.

Umumnya institusi Islam dan kaum muslimin Papua dalam sikap antara pilihan “M” dan” O”, terkesan mendukung “O” alias menghalangi pembebasan Papua. Muslim Papua tidak ingin merdeka apalagi membantu berjuang membebaskan Papua dari penjajahan. Demikian mentalitas masyarakat sipil yang datang mengais rezeki di Tanah Papua. Terlepas dari persoalan beda interpretasi atas teks-teks suci (Al-Quran dan Al-Hadits), guidance (pegangan), memungkinkan multi interpretasi, namun sangat disayangkan Muslim Papua diam berpangku tangan. Hal itu tidak mencerminkan nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai rahmatn lil’alamin (kasih sayang bagi seluruh alam).

Untuk itu kedepan kaum muslimin Papua sebagai jaminan agamanya itu wajib ikut serta dalam membebaskan Papua dari penjajahan, entah darimanapun penjajahan itu, karena jaminan kebenarannya adalah Allah dan Rasul (baca, -Qur’an dan Al-Hadits). Karena ajaran dasar agama Islam menjamin hal itu. Tujuan kehadiran Islam melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, menyempurnakan agama terdahulu dengan semangat pembebasan. Termasuk Pembebasan Papua dari penindasan dan penistaan martabat kemanusiaan oleh Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Namun sangat disayangkan karena peran kaum muslimin Papua tidak terlihat. Betapapun pelaku kekerasan dan penjajahan orang beragama Islam kalau itu melanggar ajaran kebenaran dan keadilan maka wajib hukumnya menolak. Oleh sebab itu tindakan penindasan tidak menutup kemungkinan bisa saja dilakukan oleh orang lain yang seagama dengan kita. Dan kita wajib menentangnya kalau itu bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam. Sedangkan ajaran dasar agama islam menyuruh kita menegakkan keadilan dan amar ma’ruf nahi mungkar (menyuruh kebenaran mencegah kemungkaran) . Karena keadilan adalah ajaran paling pokok dan dasar dalam Islam seperti Firman Allah SWT terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 5:8)”.

Implikasi ayat ini mengharuskan kita sebagai muslim wajib menegakkan keadilan tanpa pembatasan pada apa dan siapa. Keharusan menegakkan keadilan pada siapapun dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh siapapun apakah saudara, keluarga, seagama jika ada tindakan keburukan, maka wajib bagi orang berimana (menurut ayat diatas) menegakkan ketidakadilan. Banyak perintah dalam ayat Al-Qur’an menyuruh orang-orang muslim beriaman untuk menyeru kebaikan, keadilan dan mencegah keburukan bagi muslim hukumnya wajib.

Namun kebanyakan muslim Papua karena yang melakukan penindasan itu adalah Indonesia yang mayoritas beragama Islam maka diam tanpa mengkritisi tindakan itu salah atau benar sesungguhnya suatu sikap dan tindakan salah maka dengan sendirinya tidak adil. Pembebasan Papua dari penindasan sesungguhnya li’Ila kalaimatillah izzul islam walmuslimin Papua. Ini berarti rekontektualisasi nilai-nilai Islam paling tinggi dan jauh ditarik turun kebawah sesuai konteks social politik dan budaya Papua.

Namun demikian sayangnya kebanyakan kaum muslimin Papua tidak menyadari nilai kebaikan dan keadilan Islam tanpa pandang bulu. Hal demikian disebabkan oleh akibat kurang mengenalnya kita, Muslim Papua, akan ajaran inti Al-Quran yang sesungguhnya hadir dimuka bumi untuk membebaskan umat manusia dari ketertindasan, pembunuhan, perampasan hak-hak asasi manusia seperti yang terjadi pada Bangsa Papua Barat saat ini.

Perampasan atau perampokan harta kekayaan Papua oleh siapapun Indonesia mayoritas beragama Islam adalah kebathilan, kedholiman yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Penganiayaan bangsa Papua apapun alasannya, bertentangan dengan ajaran inti Islam yang terkandung didalam kitab suci, Al-Qur’an dan Al-Hadist. Sebab esensi kehadiran Islam dimuka bumi adalah rahmatan lil’alamin, kasih sayang bagi seluruh alam, dan missi utamanya kemerdekaan, kebenaran, keadilan dan pesan utamanya sesuai nama agama Islam itu sendiri yaitu kedamaian.

Muslim lain, sikapnya dalam konteks Papua bertentangan dengan kenyataan penindasan Indonesia. Muslim Papua tidak seperti Thoha Al-Hamid yang Sekjen PDP itu. Muslim Pribumi mudah percaya omong kosong yang umum kita ketahui bersama seperti integrasi Papua dalam NKRI untuk membangun dan memajukan Rakyat Papua.

Padahal kenyataan yang terjadi adalah pencurian dan pengangkutan kekayaan alam Papua yang sangat kaya raya dengan membiarka ketertinggalan, keterbelakangan dan kebodohan rakyat Papua. Pihak lain hadir ke Papua hanya menghalangi penentuan nasib sendiri sebagaimana hal itu merupakan sunnatullah (natural law) dalam artian bahwa kemerdekaan atau kebebasan menentukan nasib sendiri sebagai sebuah bangsa adalah konsekuensi logis yang Allah memberikannya kebebasan itu.

Muslim Papua wajib menjaga perampasan kebebasan akan hak-haknya yang diberikan dan dijamin oleh Alloh SWT untuk di dipelihara dari demi kemakmuran seluruh rakyat Papua sendiri dari perampokan oleh Amerika (emas orang Papua di Timika), Gas dan Minyak oleh Inggris di Bintuni, Gas alam di Mamberamo Raya oleh Cina, Ikan dan udang oleh Jepang, Kayu Besi (Merbau) oleh berbagai Negara dll. Muslim tidak boleh diam harga diri dan kekayaan alam dirampas bangsa lain. Karena kekayaan alam melimpah yang diberikan oleh Allah SWT, sebagai amanah kepada kita dan dipelihara dari kerusakan, perampasan dan pencurian negara lain harus dilawan.

Untuk itu tulisan ini harapannya Muslim Papua harus menjadi sadar kembali atas kekeliruan selama ini. Kedepan kaum muslimin Papua tanpa membedakan Pribumi maupun pendatang kedepan harus menbangun kesadaran sebagai Muslim Papua untuk berdiri dalam barisan terdepan menyuarakan kebenaran atas penjajahan dan penindasan hak-hak hidup manusiawi yang dirampok dan ditindas oleh asing. Penjajah harus dilawan sebagai hukum wajib (fardhu ‘ain) oleh seluruh Muslim Papua.

Muslim Papua menyerukan resolusi jihad fisabilillah bagi pembebasan Papua. Setidaknya tulisan ini sebagai ghozwulfikri, bahwa dengan opini demikian akan menjadi khiroh (semangat) kaum muslimin Papua khususnya internal Muslim dari kekeliruan sikap politik antara dua pilihan sebelum ini atas intrepretasi ajaran Islam. Muslim Papua wajib menegakkan keadilan sebagai perintah Allah SWT, yang mulia diwujudkan dengan menyatakan kebenaran sebagai yang benar dan salah sebagai salah (‘amar ma’ruf nahi mungkar).

Islam Dan Muslim Berbeda

Mendukung Papua adalah wajib hukumnya bagi Muslim kedepan ini, kalau memang mereka benar Muslim dan ingin menegakkan nilai-nilai Islam yang benar sesuai ajaran yang ada dalam Qur’an-Hadist.

Muslim Papua, dari manapun asal-usul keturunannya wajib melawan penindasan. Sebab pendindasan tidak sejalan dengan semangat agama Islam yang mengajarkan nilai persamaan dan menjunjung martabat atau harga diri manusia. Sikap demikian sejalan dengan Islam. Karena esensi Islam hadir kedunia melalui Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan umat manusia serta menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan tidak terkecuali ditanah Papua saat ini. Islam sekali lagi hanya, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Sebagaimana nilai Islam di jelaskan di atas kini menjadi kewajiban tidak hanya oleh Muslim Pribumi seperti Thoha Al-Hamid namun seluruh Muslim Papua harus menyatakan kebenaran bahwa penjajahan atau pencurian, perampokan atau exploitasi kekayaan alam Papua seperti PT.Freeport, British Petrolium di Bintuni (daerah Penduduk Muslim dari dulu), pencurian kayu (illegal logging), harus dilawan untuk di pertahankan. Muslim Papua harus ikut serta melawan ini sebagai jihad fisabilillah.

Islam Agama Tuhan

Rakyat Papua anggap Islam identik dengan Jawa, Bugis-Buton- Makasar dan Ternate, Fak-Fak Selatan Kepala Burung Papua. Maka persepsi orang lalu Islam melegalisasikan ajarannya sebagimana Muslim adalah salah. Muslim penjajah dan menganggap Islam sama dengan Indonesia. Padahal ajaran agama Islam lain dan harus dibedakan dari suku bangsa. Indonesia 85% pemeluk agama Islam. Sehingga mereka yang beragama Islam datang. Tapi harus dibedakan dan kita harus ingat bahwa Islam agama Tuhan, Islam agama diperuntukkan bagi umat manusia dijagat raya, tidak hanya, Indonesia yang mendholimi bangsa Papua.

Lalu dimana kaitan Islam dalam mendukung pembebasan Papua oleh Muslim? Islam dimanapun hadir membebaskan penjajahan, perampasan, dan penindasan. Lalu adakah Islam Mendukung Papua Merdeka? Jawabannya 100% mendukung sebagaimana pengertian Islam dari “sana”-nya karena kemerdekaan adalah hak kodrati yang dijamin oleh Allah SWT, kepada setiap individu dan bangsa.

Tapi kalau pertanyaan ini di tanyakan adakah Muslim Mendukung Papua Merdeka? Jawabannya ada dan tidak. Karena jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah yang terbesar dan mayoritas penduduknya beragama Islam di dunia maka penting di jelaskan di sini, tentang perbedaan pengertian antara Islam dan Muslim. Penjajahan Papua sama sekali tidak ada kaitan dengan Islam. Karena Islam dan Muslim berbeda walaupun berasal dari satu akar kata. Muslim sebagai kata benda yang berarti manusianya, sedangkan Islam sebagai kata sifat yang abstrak, berarti nilai. Sesuatu yang berdimensi nilai berarti juga sesuatu yang dianggap suci, sakral (keramat), yang berintikan ajaran-ajaran doktrin pokoknya bersifat transendetal.

Wallahu’alam Bishowaaf.

PERPECAHAN INTERNAL MEMPERLAMBAT KEMAJUAN WEST PAPUA

Written by Kummeser

West Papua dalam decade 2000- 2010 selalu menjadi bola panas dalam pertemuan Forum Kepulauan Pasifik ( Pasific Islands Forum) sebagai salah satu isu keamanan regional, tetapi perpecahan internal dalam gerekan kemerdekaan membuat diskusi-diskusi dalam forum tersebut tanpak kurang menjadi penting.

Tidak seperti tahun 2000, ketika bangsa West Papua terwakili dalam pertemuan Forum Kepulauan Pasifik di Kribati. Nauru — salah satu pendukung teguh gerakan kemerdekaan West Papua sebagai penyelenggara pertemuan tahun 2001, menolak visa bagi empat orang aktivis West Papua , termasuk juru bicara Presidium Dewan Papua Frans Alberth Yoku. Tak cuma itu Dirk Kereway, aktivis West Papua yang beroposisi dengan PDP, juga ditolak visanya untuk memasuki Nauru . Rene Harris mengatakan visa mereka ditolak sebab dia khawatir mereka akan berselisih paham tentang siapa utusan gerekan Kemerdekaan West Papua yang seharusnya diijinkan menghadiri Forum Kepulauan Pasifik. Rene Harris juga tak ingin menyaksikan kentaranya perpecahan di antara orang West Papua dalam Forum Kepulauan Pasifik.

Harris menyeruhkan kepada para pimpinan West Papua untuk membereskan dulu rumah tangga mereka. Ia juga menambahkan bahwa “ Nauru tidak akan terseret kedalam politik West Papua . Jadi untuk sekarang posisi kami adalah kami akan tunggu bangsa West Papua untuk menunjukan front persatuan.

Pernyataan tentang West Papua dalam Komunike Forum dapat diinterprestasikan mengandung makna ganda, yakni menyambut dan sekaligus kecewa terhadap aspirasi kemerdekaan bangsa West Papu . Lebih dari itu, pertemuan tersebut merupakan kemenangan buat Indonesia dengan bergabungnya Indonesia dalam forum sebagai mitra dialog ke-11. Dengan segala indakasi Indonesia sedang memberikan tekanan dengan menunjukan kehadiran mereka ( Indonesia ) di wilayah Pasifik.

Pada komunike Forum itu terbaca : Para pemimpin forum mengekspresikan keprihatinan mereka yang terus-menerus tentang kekerasan dan kehilangan nya di West Papua . Mereka mendorong Pemerintah Indonesia untuk menjamin didengarnya suara dari semua pihak di Tanah West Papua dalam rangka mencapai suatu resolusi damai atas perbedaan-perbedaan mereka. Para pimpinan forum menyambut penyajian yang baru dari parlemen Indonesia tentang usulan otonomi khusus. Mereka menyeruhkan kepada semua pihak untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) semua penduduk West Papua . Para pemimpin forum sepakat untuk mengikuti dari dekat perkembangan- perkembangan di West Papua terseut.

Para aktivis kemerdekaan akan merasa lega dengan pernyataan keprihatinan yang keras tentang berlangsungnya kekerasan dan hilangnya nyawa, mendesak Indonesia untuk memastikan bahwa suara (seruan) dari semua pihak didengar. Para pimpinan forum setuju untuk mengikuti dari dekat perkembangan di West Papua tersebut.

Namun seperti ditahun 2000, Forum menegaskan lagi beberapa kali, bahwa mereka memandang pemerintah Indonesia sebagai otoritas yang berdaulat. Sementara Vanuatu dan Nauru tetap teguh mendukung kemerdekaan bangsa West Papua . Negara-negara seperti Papua New Guinea (PNG) dan Australia telah menegaskan dalam keputusan mereka, bahwa mereka hanya bisa berupaya dalam kerangka pengakuan Indonesia sebagai otoritas berdaulat atas tanah West Papua .

Upaya di tingkat diplomasi untuk mencoba mempengaruhi keputusan untuk memperoleh dukungan demi sebuah proses ke arah kemerdekaan merupakan sebuah tantangan bagi gerakan West Papua . Upaya bersama orang West Papua untuk mengangkat isu West Papua ke tingkat international relative sangat baru. Banyak rintangan dan pelajaran yang harus dihadapi sepajang jalan perjuangan ini.

Belum adanya front bersama dalam rangka mencapai kemajuan dan memperoleh dukungan bagi cita-cita bangsa West Papua . Indonesia tentu saja akan semakin meningkatkan upayanya untuk memecah-belah dan melemahkan gerakan kemerdekaan West Papua .

Gerakan bangsa West Papua harus memanfaatkan peluang melalui dukungan dan kehendak baik yang ada atas persoalan mereka di Negara-negara Pasifik, seperti Vanuatu . Sementara menyatakan harapannya agar mereka (West Papua) terlebih dulu harus bersatu, Perdana Menteri Vanuatu , Edward Natapei (tahun 2001) mengungkapan bahwa negaranya tetap mendukung penentuan nasib sendiri bagi West Papua . Natapei mengatakan bahwa sejak pemerintahannya berkuasa, ia belum mendengar dari gerakan West Papua usulan mengenai apa yang seharusnya ditengahkan dalam forum. Jika mereka bersatu, Vanuatu akan menjadi Negara pertama yang mendesakkan persoalan mereka. Namun karena mereka terpecah, kami ingin melihat mereka datang bersama dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka, kata Natapei.

Jika mereka ingin bersatu dan menyampaikan kepada kami apa yang mereka ingin kami katakana kepada Indonesia untuk dilakukan bagi mereka ( West Papua ), kami akan dengan senang hati mengangkat kembali masalah mereka. Kami belum bisa memberikan jaminan mengenai perjuangan bangsa West Papua . Hal yang sama dikatakan oleh Presiden Nauru Harris bahwa ya… saya akan mendukung langkah itu, jika mereka ( West Papua ) bersatu.

Catatan ;

Supaya diplomasi West Papua tidak sama lagi seperti yang terjadi pada tahun 2001 masa silam, maka perlu adanya pemikiran untuk adanya suatu mekanisme yang baik untuk dipakai oleh gerakan West Papua dalam memanfaatkan secara baik tiket jalur diplomasi yang tersedia di Pasifik untuk menuju PBB.

Kalau perpecahan ini masih terjadi pada gerakan West Papua, maka hubungan international West Papua di Forum Kepulauan Pasifik menjadi lemah, karena relasi ini mempunyai ikatan kuat bagi setiap individu pemimpin di kawasan Negara-negara Pasifik tersebut. Perlu diingat bahwa perpolitikan dimana politik satu Negara tidak mungkin sama dengan yang lain dan untuk itu perlu adanya. Bagaimana supaya satu Negara dapat mendukung gerakan merdeka West Papua, maka perlu dibangunnya suatu ikatan, bentuk ikatan inilah yang disebut dengan politik International dan dari sinilah lahir hubungan diplomatic yang bertujuan untuk kemajuan dan menjalin hubungan yang akur. Tetapi masih saja ada perpecahan internal gerekan kemerdekaan West Papua , maka tugas diplomat tidak dapat dijalankan dengan baik, karena posisi diplomat ini diperebutkan oleh berbagai sel-sel dalam gerakan Kemerdekaan West Papua.

Pada umunya diplomat mempunyai tugas seperti ; Melakukan monitoring di Negara tersebut, Menghadiri secara resmi pertemuan-pertemuan Negara, melakukan hubungan kerjasama disemua bidang. Untuk itu perlu adanya suatu mekanisme yang baik dari gerakan kemerdekaan West Papua dan terarah untuk membentuk adanya diplomat di suatu Negara.

Sumber : Milling List Komunitas Papua.