Category Archives: Opini & Analisis

Berbagai opini dan tulisan khusus terkait perjuangan Papua Merdeka, berupa analisis, kritik, masukan dsb.

Buchtar Sesalkan Pernyataan Messet

JAYAPURA [PAPOS]- Papua sudah final menjadi bagian dan masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI], sejak penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969. Oleh karena itu jangan ada lagi kelompok di Papua yang bermimpi ingin mendirikan sebuah Negara, Papua Pos edisi Kamis [25/3]. Hal ini mendapat tanggapan dari Ketua Umum KNPB, Buchtar Tabuni.

Apa yang disampaikan oleh Nickolas Messet menurut Buchtar menunjukkan bahwa dia [baca Nick-red] tidak tahu sejara terbentuknya Negara Indonesia. Saudara Nick Messet harus tahu bahwa Negara Indonesia ada dibawa hukum Internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus taat pada hukum Internasional.

Apalagi Pepera 1969 itu terbukti cacat dalam hukum Internasional, maka kasus Papua- Indonesia harus diselesaikan pada pengadilan Internasional [Mahkama Internasional]. “ Jadi kami menilai bahwa Nick Messet dan kelompoknya tidak tahu kalau mereka itu sebenarnya tidak tahu terbentuknya NKRI,” kata Buchtar dalam siaran pers yang dikirim melalui email Papua Pos, Kamis [25/3] sore.

Semua orang Papua tahu kata Buchtar, siapa Nick Messet dan apa yang dilakukan saat di Eropa. Dia seorang yang tidak memiliki adat Papua, bahkan pengetahuan akan adat Papua diragukan. Selama di Eropa kerjanya hanya maanfaatkan isu Papua untuk kesenangan dan kepentingannya sendiri. Komunitas Internasional tahu kerja Nick Messet dan tidak ada yang mendukungnya.

Itu menunjukkan bahwa dirinya tidak tahu diplomasi dan bikin malu perjuangan bangsa Papua. Apa yang dia komentar di media lokal Papua kepada KNPB dan Ketua DAP, bapak Forkorus yang sangat dihormati masyarakat adat Papua menunjukan bahwa dia orang Papua yang tidak memiliki sikap sebagai orang beradat.

“Untuk itu, kami berharap dia meminta maaf kepada Bapak Forkorus atas kalimatnya bahwa Forkorus harus belajar bahasa Inggris. Kami juga berharap Nick Messet belajar etika diplomasi supaya bisa memperkaya diri,” katanya. [bela]

Ditulis oleh Bela/Papos      
Jumat, 26 Maret 2010 00:00

Fokorus : Statmen Nickolas Jouwe Hanya Tameng Untuk Pulang Kampung

WpapuaSENTANI—Adanya statmen dari mantan tokoh OPM Nickola Jouwe bahwa perjuangan politik bangsa Papua tidak diakui oleh dunia Internasional ditanggapi dingin oleh Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut, S.Pd sat dikonfirmasi Bintang Papua Jumat (5/3).

Namun menurut Forkorus, itu adalah hak asasi seorang Nickolas Jouwe yang perlu dihargai dan tidak perlu dibantah. Tetapi Forkorus mengingatkan bahwa pernyataan tersebut hanya bersifat pribadi Nickolas bukan berarti itu bersifat merakyat. Karena jira Nickolas ingin berkesimpulan seperti itu, maka dirinya harus memberikan bukti mendasar.

Karena menurut Forkorus, hingga saat ini perkembangan politik bangsa Papua terus dibicarakan di PBB dan beberapa negara Eropa termasuk Amerika. “Kita hargai hak dia untuk memberikan pernyataan itu, tapi buktinya apa kalau kemerdekaan Papua itu tidak diakui dunia, karena sampai sekarang ini status politik bangsa Papua masih tetap dibicarakan oleh bangsa luar ko,” ujar Forkorus.

Sehingga menurut Forkorus, pernyataan Nickolas itu hanya akal-akalan saja agar dirinya bisa pulang dan menjalani hari tuanya dengan tetap memiliki hidup mewah seperti yang selama ini dijalaninya di negeri Belanda. Oleh sebab itu, Forkorus menghimbau agar Nickola tidak menghianati perjuangan yang telah dicetus olehnya sendiri demi kenikmatan hidupnya sendiri tanpa memikirkan rakyat Papua yang terus menderita.

Forkorus juga menilai jika pernyataan Nickolas itu benar berarti dunia sudah melanggar instrumen hukum internasional, sebab Papua ini merupakan sebuah bangsa. Karena sesuai Deklarasi Umum Hak Asai Manuasia (DUHAM) Pasal 15 ayat 1 dan 2 sudah jelas berbunyi setiap orang berhak untuk memilih suatu kebangsaan, dan tak seorang boleh dicabut hak kebangsan itu atau ditolak haknya untuk merubah kebangsaan itu.

Sementara Pasal 2 Resolusi PBB 1514 mengatakan, segala bangsa berhak menentukan nasib mereka sendiri berdasarkan hak itu mereka bisa memilih status politik mereka dan bebas pula melanjutkan perkembangan- perkembangan mereka dibidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Papua sendiri telah berdaulat pada 19 Oktober 1961 dan pada 1 Desember 1961 diijinkan Belanda untuk mengibarkan bendera Bintang Fajar di seluruh tanah Papua. Namun perjuangan ini dianeksasi oleh pemerintah Indonesia pada 1 mey 1963 melalui UNTEA.

Yang menurut Forkorus artinya Indonesia telah meluaskan wilayah negara dengan cara kekerasan (Bebellitio) dan perjanjian (Traksat) dengan dalih kekeluargaan bangsa dan hubungan kenegaraan dan budaya.

Oleh karena itu perjuangan politik bangsa Papua ini legal secara Instrumen Hukum Internasional dan Nickolas juga tahu persis tentang hal itu. Sehingga Forkorus berharap agar Nickolas tidak mempropagandakan situasi politik Bangsa Papua dengan pernyataan-pernyaan murahan untuk kepentingan kepulangannya ke Papua, yang justru nantinya bisa dicap oleh rakyat Papua sebagai penghianat besar.

“Saya Kira dia tahu perjalanan politik bangsa ini, namun pernyataannya kemarin itu hanya merupakan tameng yang dipergunakan olehnya untuk pulang kampung, saya sarankan sebaiknya pulang dengan tenang saja tidak usah bikini reaksi yang macam-macam karena jangan sampai disebut penghianat lagi oleh rakyat Papua,” tegas Forkorus dengan nada sinis. (jim)