Category Archives: Publikasi

Publikasi buku, paper, kaset, CD, T-Shit, dll. dalam mendukung perjuangan Papua Merdeka.

SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA – 1,2 Juta Warga Asli Papua Terancam Kehidupannya

PRESS RELEASE Foker LSM Papua, Jayapura 24 Februari 2009

Untuk dipublikasikan segera.

Hutan bagi masyarakat asli Papua adalah gudang makanan, sebab di dalam terdapat sumber obat obatan, makanan dan berbagai sumber kehidupan se hari hari bagi kelangsungan hidup mereka dari generasi ke generasi.

Ancaman ini semakin besar dengan kebijakan masyarakat internasional seperti Reduction Emition from Deforestation and Degradation (REDD). Otoritas atas wilayah adat sebagai lahan sumber kehidupan akan terganggu jika skema REDD tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Kompensasi yang diberikan oleh negara-negara maju bisa jadi akan menjadi lahan praktek baru KKN di Papua dan tidak akan pernah mensejahterakan masyarakat adat Papua sebagai pemilik. Bahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Hutan Adat yang saat ini sedang dibahas oleh Pemerintah Pusat meniadakan hutan adat karena semua hutan akan dikuasai oleh negara. Hutan adat hanya diakui melalui regulasi lokal (Peraturan Daerah) sekalipun masyarakat adat sudah beratus-ratus tahun hidup di kawasan tersebut.

Fakta-fakta tersebut sangat bertentangan dengan filosofi masyarakat adat Papua baik yang hidup di pesisir, lembah hingga pegunungan yang menganggap kehidupan manusia bersumber dari alam. Seperti juga masyarakat modern yang memandang tanah sebagai satu bagian ekosistem yang didalamnya terdapat interelasi antara tanah, air, hutan dan berbagai satwa, termasuk juga sumberdaya alam dalam perut bumi, masyarakat adat Papua memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep ekosistem tersebut dalam konteks yang berbeda. Tanah dideskripsikan sebagai manusia yang memiliki banyak sistem dalam tubuhnya. Jika hutan sebagai salah satu system dalam ekosistem dirusak, maka kehidupan manusia juga akan rusak. Persepsi mengenai tanah pada masyarakat Papua juga termasuk apa yang ada di dalam dan diatas tanah, tidak terkecuali hutan. Mitologi masyarakat adat Papua seperti Kimani Depun di Genyem, Wamita di lembah Kebar, Te Aro Neweak Lak O di Amungme atau Nan Mangola di Ngalum bisa menjelaskan filosofi ini dengan sangat baik.

Data Departemen Kehutanan RI, luas hutan di Indonesia berdasarkan pemanfaatannya pada tahun 1950 adalah 162 juta hektare. Pada 1985, atau 35 tahun berikutnya, luas hutan Indonesia berkurang menjadi 119 juta hektar. Dalam kurun waktu 12 tahun, luas hutan di Indonesia menjadi 98 juta hektare atau hilang 21 juta hektare. Sementara pada tahun 2005, luas hutan yang tersebar di enam pulau besar yakni Papua, Maluku, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi itu tinggal 85 juta hektare. Berarti selama kurun waktu 55 tahun, dari 1950 hingga 2005, hutan kita telah hilang 77 juta hektare atau 47,5%.

Indonesia termasuk negara ketiga pemilik hutan tropis terbesar di dunia setelah hutan Amazone di Brazil dan Congo Bazin di RDC dan Kamerun. Jika menyimak data-data deforestasi hutan Indonesia, maka sebagian besar hutan tropis itu masih tersisa di Papua. Pada tahun 1985 menurut data Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia yang dicatat oleh Forest Watch Indonesia, hutan tropis Papua memiliki luas 34.958.300 Ha[1] dan tahun 1997 luas hutan tropis ini menjadi 33.160.231 Ha[2]. Namun pada tahun 2006, FWI-CIFOR dan Baplan Indonesia menyebutkan bahwa dari 41 juta hektar yang telah dipetakan, 34 juta hektar yang benar-benar merupakan hutan Papua [3]. Artinya lebih dari 40% hutan Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia berada di Papua.

Namun ironinya sampai saat ini hutan Papua terancam deforestasi dan degradasi. Meski ada aturan di tingkat lokal maupun nasional tentang larangan kayu log keluar dari Papua. Penyusutan hutan di Papua diperkirakan sebesar 600 ribu m3 per bulan dan diduga terjadi laju deforestasi yang mencapai 2,8 juta ha per tahun[4].
Hilangnya areal hutan tersebut karena pengelolaan yang tidak bijaksana, pembalakan liar dari perusahaan-perusahaan HPH melalui ijin pengelolaan hutan (IPKMA dan Kopermas) yang disalahgunakan.

“Dalam satu hari kami menghasilkan 1 – 1,5 kubik kayu ukuran 5×10. Bos membelinya dengan harga 800 ribu rupiah/kubik untuk kayu besi (Merbau). Kayu-kayu ini dibawa ke Jayapura. Ada yang dijual dan ada juga yang diekspor. “ demikian pengakuan seorang operator chainsaw dalam film Janji Untuk Sejahtera, produksi Papua Room (2008) yang berlokasi di Kabupaten Keerom.

Ironisnya, pengelolaan hasil hutan kayu ini (legal maupun ilegal) tidak menyisakan sedikitpun manfaat bagi masyarakat adat Papua (terutama Forest People) pemilik hutan tersebut, untuk peningkatan kesejahteraan
mereka. Sebanyak satu (1) m3 kayu yang dibeli dari masyarakat adat Papua hanya dihargai sekitar Rp 100 hingga Rp 800 ribu per m3. Kemudian kayu-kayu tersebut diekspor dengan harga 3,8 juta per m3 kepada
perusahaan-perusahaan kayu di Eropa dan China.

Perkebunan kelapa sawit juga menjadi salah satu ancaman bagi hutan Papua. Alih fungsi hutan menjadi PIR Kelapa Sawit di Arso tak mampu sejahterahkan masyarakat di sana di atas lahan 50.000 hektar. Apa yang masyarakat Kabupaten Keerom peroleh selama 21 tahun Perkebunan Kelapa Sawit ?

“Pabrik yang tak mampu berproduksi banyak menjadi kendala bagi petani. Selama ini kami tidak panen. Kelapa sawit tinggal sampai jadi berondolan. Ada petani yang mengontrakan lahannya karena tidak mampu lagi membayar ongkos transport. Bayangkan sekali angkut TBS ke pabrik Rp 1,4 – 1,5 jt,” terang Hans Horota, seorang petani kelapa sawit di Arso.Kelapa sawit yang diharapkan memberikan peningkatan pendapatan petani ternyata semakin menyusahkan mereka. Pendapatan petani sawit bila mengerjakan sendiri Rp. 500.000/bulan, kalau dikontrakan hanya Rp. 300.000/bulan atau berkisar antara Rp. 10.000 – 16.700/kk/bulan. [5]

Di Selatan Papua, dari 31 investor Kelapa Sawit yang diberi “kado” di Merauke, PT Bio Inti Agrindo, PT Papua Agro Lestari (39.000 ha perkebunan kelapa sawit di Distrik Muting dan Ulilin untuk masing-masing), dan PT Dongin Prabhawa untuk 39.000 ha di Distrik Okaba di antaranya telah mengantongi rekomendasi dari Gubernur Papua untuk mengurus izin pembukaan hutan dari Departemen Kehutanan pada tahun 2008[6]. Pada akhir bulan Agustus 2008 lalu bahkan Grup Binladin dari Arab Saudi juga menyanggupi investasi senilai Rp 39 triliun untuk membiayai Merauke Integrated Food and Energy Forum. Sebagian besar investasi itu untuk perkebunnan Kelapa Sawit.

Hasil survey awal “Research of Save The People and Forest of Papua” yang dilakukan di 7 wilayah adat Papua, menunjukkan bahwa tidak hanya keseimbangan lingkungan yang terganggu akibat investasi di areal hutan Papua ini. Namun fungsi dan nilai sosial masyarakat asli (adat) Papua telah mengalami perubahan (degradasi) yang sekaligus mengganggu keseimbangan ekologi masyarakat Papua. Sekitar 70% penduduk asli Papua tinggal di perkampungan dan pegunungan tengah yang terpencil [7]. Mereka juga sangat tergantung dengan hutan dan alam disekitarnya. Jadi, ancaman terhadap hutan di Papua berarti lonceng kematian bagi 70% masyarakat asli Papua dari sekitar 1,7 juta jiwa penduduk asli Papua.

Masyarakat Auwyu di wilayah adat Anim Ha dalam sebuah diskusi bersama komunitas masyarakat sipil di Merauke dalam rangkaian Research of Save The People and Forest of Papua, menyebutkan telah terjadi konspirasi antara pemerintah setempat dengan perusahaan kelapa sawit yang ingin berinvestasi di tanah adat mereka seluas 179.216 Ha di distrik Edera, Mappi. Di kabupaten Mappi ini sendiri, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tahun 2005 akan dibangun industri yang terkait perkebunan kelapa sawit seluas 500.000 Ha. Dalam diskusi ini juga diketahui bahwa telah dilakukan Analisa AMDAL oleh PT. Sawit Nusa Timur dan PT. Indo Sawit Utama di luasan lahan yang rencanakan 35.297 hektar dan 26.000 Ha tanah masyarakat adat Anim Ha.

Walaupun keputusan Masyarakat Adat Anim Ha sudah menolak rencana investasi kelapa sawit di atas tanah adat masyarakat Anim Ha, sekelompok Masyarakat suku Yeinan juga telah mengeluarkan 2 buah surat pelepasan tanah adat suku untuk 18.000 hektar bagi lokasi transmigrasi. Hal inilah yang disebut sebagai konspirasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan kelapa sawit.

JIKA TIDAK ADA HUTAN ADAT PAPUA LAGI, MAKA TIDAK ADA LAGI MASYARAKAT ADAT PAPUA!

SELAMATKAN MANUSIA DAN HUTAN PAPUA!

CP : Septer Manufandu (08124876321), Abner Mansai (0811481566)

[1] Kawasan hutan dan laju perubahan 1985-1997 berdasarkan perkiraan Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia, FWI-GFW, 2001. “Potret Keadaan Hutan Indonesia”
[2] Kawasan hutan dan laju perubahan 1985-1997 berdasarkan perkiraan Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia, FWI-GFW, 2001. “Potret Keadaan Hutan Indonesia”
[3] Tabloid Jubi/www.tabloidjubi.wordpress.com/April 20, 2008
[4] The Last Frontier Report, Telapak/EIA
[5] Hasil penelitian dampak sosial perekebunan kelapa sawit di Kabupaten Keerom, SKP Jayapura, 2008
[6] Hasil penelitian awal “Research of Save Teh People and Forest of Papua”, Foker LSM Papua.
[7] http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3202&Itemid=241

KINI BUCTHAR DISIDANGKAN SIDANG PERTAMA BUCTHAR DILAKUKAN HARI INI, DIDAMPINGI 43 KUASA HUKUM

a. Proses Jalannya Persidangan

Sidang Perdana Bucthar Tabuni yang digelar hari ini, rabu 18 februari 2009 pukul 09.38 wit sampai 10.20 wit, kini mengalami penundaan persidangan setelah mendengar Bacaan kasus perkara yang dibacakan oleh Hakim Penuntut Umum. Persidangan atas Buchtar sebelumnya disepakati untuk dilakukan tepat jam 9 namun karena keterlambatan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umun dan akhirnya bucthar ditibahkan pada pukul 9.25 wit. Kemudian sidang mulai digelar pukul 09.38 wit.

Ketika sidang belum digelar, pasukan brimob kurang lebih 50 orang lengkap dengan senjata api membanjiri pengadilan. Banyak rakyat Papua yang meilhat hal itu kebingungang dengan gaya aparat yang lengkap menggunakan peralatan perang. Sepintas terdengar dari seseorang yang diperkirakan usianya 50 tahun mengumandangkan bahasa “kalian hendak pergi perang ya? Ko membawa lengkap senjata kalian seperti mau perang? Masa sama masyarakat kalian saja harus bawa senjata?”

Ketika sidang digelar, Majelis Hakim (Manungku P. SH/Lucky) seperti biasa membacana indentitas dan mempertanyakan kesiapan Bucthar mengikuti perisdangan, dan Bucthar nyatakan diri bersedia. Selanjutnya ketika bucthar nyatakan diri bersedia, kemudian kesempatan selanjutnya diberian kepada Jaksa penuntut umum untuk membaca dakwaan. Kemudian dalam pembacaan dakwaan tersebut, Buktar dikenakan 3 KUHP yaitu pasal 106, 160, dan 212.

Dalam pembacaan dakwaan itu, titik berat diberatkan kepada orasi-orasi politik yang dikumandangkan oleh Bucthar ketika melakukan aksi mendukung peluncuran IPWP tertanggal 16 Oktober di depan Kampus Uncen dan di depan Expo Waena. Aksi politik yang dikumandangkan bucthar waktu itu yang kemudian menjadi data pihak kepolisian yang berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan adalah “Republik tidak mampu menangani persoalan Papua, maka kami mebutuhkan orang lain, Kekuatan orang Papua lemah kalau kalian tidak datang dan bergabung, tapi jika kalian bergabung maka kami menjadi kuat dan dengan demikian maka represip militer akan terjadi dan jika terjadi maka itu kemudian akan kami suarakan ke dunia kalau kami selalu diperlakukan demikian” selain itu, spanduk juga kemudian menjadi titik berat persoalan dikarenakan pada spanduk itu tertulis Referendum YES, Otsus NO. dalam di dalam spanduk tergambar bendera PBB, Bendera Papua, Bendera Indonesia, dan Bendera Inggris.

Dari pembacaan dakwaan tersebut, penuntut umum mengumandangkan bahwa aksi yang dilakukan bucthar lebih kepada pembahayaan disintegrasi bangsa karena telah melecehkan nama bangsa, mempropokasi masa, dan melakukan perlawanan kepada pihak aparat atau maker.

Mendengar hal itu kemudian kuasa hukum Bucthar Tabuni meminta esepsi atau tanggapan dengan waktu satu minggu untuk menanggapi dakwaan yang datangnya dari Jaksa penuntut umum. Selanjutnya Bucthar dikembalikan ke tahanan Polda. Dan akhirnya sidang berakhir pukul 10.20.
b. Pandangan atas Dakwaan Penuntut Umum

Melihat pembacaan dakwaan tersebut, maka sangat disesalkan dengan kebodohan yang dimiliki oleh pihak kepolisian dan kejaksaan itu sendiri.

Negara telah membuat landasan Negara dengan UUD’45 tentang bebas berespresi menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan, namun hal itu dilanggar oleh kontitusi Negara. Bucthar melakukan perjuangan Demokrasi kearah yang lebih baik namun itu kemudian dilarang oleh Negara. Landasan yang telah dibuat oleh Negara sebagai pondasi didirikannya sebuah Negara pun telah dilanggar oleh kepolisian dan kejaksaan. Ini sebuah proses yang sangat memalukan. Jika bucthar melakukan aksi seperti mengatakan “republik tidak mampu menangani persoalan Papua, maka kamu butuh orang lain dan segala macam” maka ini merupakan refleksi panjang yang harus dilakukan oleh Negara. Negara harus jelih dan dewasa menanggapi persoalan ini. Banyak kasus yang selalu dikumandangkan oleh orang papua seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, korupsi, kolusi dan nepotisme tidak perna dilihat dan diselesaikan oleh Negara melalui TNI dan Polri, namun lucunya juga disini justru aparat yang melakukan kejahatan itu, namun Negara tidak menindak tegas pelaku kejahatan yang memakai nama Aparat untuk membunuh orang Papua, malah Negara melindungi mereka. Aparat yang dikenal sebagai penegak hukum saja melakukan kejahatan kemanusiaan itu. Jika demikian, kemana rakyat Papua yang melarat itu harus berkumandang? Semua orang Papua tidak percaya dengan pihak aparat. Melihat itu, maka oransi yang diorasikan oleh bucthar itu hal yang sangat tidak salah. Itu hal yang sangat wajar. Hal itu dilakukan karena emosional sesaat yang meresa hukum tidak memihak kepada orang Papua.

Untuk menyeting agar rakyat Papua yang melakukan aksi dapat dipukul mundur, Polisi dengan jumlah satuan yang sedikit diperkirakan 30 orang ditambah dengan TNI melakukan aksi pemblokiran jalan tertanggal 16 Oktober 2008 ketika aksi pendukungan peluncuran IPWP itu terjadi, dan disitu terlihat bahwa aparat menyetel setingan bentrok agar aparat mudah mematihkan demokrasi di Tanah Papua, namun karena hal itu dibaca oleh anak-anak Papua, sehinggal hal itu dapat dihindari.
Sehingga disini terlihat bahwa Bucthar tabuni tidak melakukan kesalahan. Bukthar melakukan aksi itu adalah akksi kemanusiaan. Karena ia merasa kalau rakyatnya sedang dijajah oleh system Negara yang tidak benar, maka sangatlah tidak salah kalau ia membelah rakyatnya yang sedang diintimidasi. Karena hukum pun tidak memihak kepada orang Papua. Negara Indonesia adalah Negara hukumm, namun ketika aparat membunuh orang Papua, aparat dilindungi oleh hukum Negara Indonesia, pada hal aparat telah melakukan pembunuhan yang amat sangat besar.

Jika Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan demokrasi, maka Negara pasti akan memberikan gelar kepada Bucthar karena telah membawa dan membangkitkan nilai-nilai demorasi di tanah Papua. Namun karena Negara ini adalah Negara yang tidak memiliki hukum dan demokrasi yang baik maka orang yang menegakan demokrasi berdasarkan UUD dan Pancasila selalu disalahkan dan dihukum.

Pertanyaan refleksi “jika kita sekalian memiliki keluarga, dan keluarga itu dibunuh oleh aparat, kemudian ekonomi rakyat kita dimatikan, dan selanjutnya kita memintah agar proses hukum dilakukan dan diberi sangsi kepada pelaku kejahatan, namun justru Negara memberikan penghargaan kepada pelaku kejahatan dan setiap kita yang melakukan aksi agar proses hukum berjalan, namun justru kita distigmanisasi sebagai separatis dan makar, apakah kita menerima hal itu ? kepada siapa lagi kita harus mengaduh nasib saudara kita yang telah dibunuh itu jika negara saja tidak memihak kepada kebenaran? Apa kepada aparat sementara aparat lah yang melakukan kejahatan itu, sementara satu aparat dengan aparat lain saling melindungi? Jika Negara telah melakukan pembunuhan atas kamu dan masyarakat kamu, apakah kita harus mendiamkan diri dan menerima perlakuan tidak adil it uterus terjadi atas diri kami dan masyarakat kami? Siapakah yang harus dipersalahkan, apakah kita atau Negara?” melihat pertanyaan refleksi itu, maka menurut kamu, apakah bucthar pantas untuk disalahkan?

Memang Benar bahwa “Jika disuatu daerah atau Negara memiliki Kepolisian dan Kejaksaan yang pengetahuan sangat sempit, maka persoalan di Negara atau daerah itu akan besar karena akan hilang nilai-nilai demorasi dan kemanusiaan (yang salah dibenarkan dan benar disalahkan yang penting memiliki uang, apalagi di Negara miskin) (oleh Marthen Goo)”

By: marthen goo