Category Archives: Publikasi

Publikasi buku, paper, kaset, CD, T-Shit, dll. dalam mendukung perjuangan Papua Merdeka.

KINI BUCTHAR DISIDANGKAN SIDANG PERTAMA BUCTHAR DILAKUKAN HARI INI, DIDAMPINGI 43 KUASA HUKUM

a. Proses Jalannya Persidangan

Sidang Perdana Bucthar Tabuni yang digelar hari ini, rabu 18 februari 2009 pukul 09.38 wit sampai 10.20 wit, kini mengalami penundaan persidangan setelah mendengar Bacaan kasus perkara yang dibacakan oleh Hakim Penuntut Umum. Persidangan atas Buchtar sebelumnya disepakati untuk dilakukan tepat jam 9 namun karena keterlambatan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umun dan akhirnya bucthar ditibahkan pada pukul 9.25 wit. Kemudian sidang mulai digelar pukul 09.38 wit.

Ketika sidang belum digelar, pasukan brimob kurang lebih 50 orang lengkap dengan senjata api membanjiri pengadilan. Banyak rakyat Papua yang meilhat hal itu kebingungang dengan gaya aparat yang lengkap menggunakan peralatan perang. Sepintas terdengar dari seseorang yang diperkirakan usianya 50 tahun mengumandangkan bahasa “kalian hendak pergi perang ya? Ko membawa lengkap senjata kalian seperti mau perang? Masa sama masyarakat kalian saja harus bawa senjata?”

Ketika sidang digelar, Majelis Hakim (Manungku P. SH/Lucky) seperti biasa membacana indentitas dan mempertanyakan kesiapan Bucthar mengikuti perisdangan, dan Bucthar nyatakan diri bersedia. Selanjutnya ketika bucthar nyatakan diri bersedia, kemudian kesempatan selanjutnya diberian kepada Jaksa penuntut umum untuk membaca dakwaan. Kemudian dalam pembacaan dakwaan tersebut, Buktar dikenakan 3 KUHP yaitu pasal 106, 160, dan 212.

Dalam pembacaan dakwaan itu, titik berat diberatkan kepada orasi-orasi politik yang dikumandangkan oleh Bucthar ketika melakukan aksi mendukung peluncuran IPWP tertanggal 16 Oktober di depan Kampus Uncen dan di depan Expo Waena. Aksi politik yang dikumandangkan bucthar waktu itu yang kemudian menjadi data pihak kepolisian yang berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan adalah “Republik tidak mampu menangani persoalan Papua, maka kami mebutuhkan orang lain, Kekuatan orang Papua lemah kalau kalian tidak datang dan bergabung, tapi jika kalian bergabung maka kami menjadi kuat dan dengan demikian maka represip militer akan terjadi dan jika terjadi maka itu kemudian akan kami suarakan ke dunia kalau kami selalu diperlakukan demikian” selain itu, spanduk juga kemudian menjadi titik berat persoalan dikarenakan pada spanduk itu tertulis Referendum YES, Otsus NO. dalam di dalam spanduk tergambar bendera PBB, Bendera Papua, Bendera Indonesia, dan Bendera Inggris.

Dari pembacaan dakwaan tersebut, penuntut umum mengumandangkan bahwa aksi yang dilakukan bucthar lebih kepada pembahayaan disintegrasi bangsa karena telah melecehkan nama bangsa, mempropokasi masa, dan melakukan perlawanan kepada pihak aparat atau maker.

Mendengar hal itu kemudian kuasa hukum Bucthar Tabuni meminta esepsi atau tanggapan dengan waktu satu minggu untuk menanggapi dakwaan yang datangnya dari Jaksa penuntut umum. Selanjutnya Bucthar dikembalikan ke tahanan Polda. Dan akhirnya sidang berakhir pukul 10.20.
b. Pandangan atas Dakwaan Penuntut Umum

Melihat pembacaan dakwaan tersebut, maka sangat disesalkan dengan kebodohan yang dimiliki oleh pihak kepolisian dan kejaksaan itu sendiri.

Negara telah membuat landasan Negara dengan UUD’45 tentang bebas berespresi menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan, namun hal itu dilanggar oleh kontitusi Negara. Bucthar melakukan perjuangan Demokrasi kearah yang lebih baik namun itu kemudian dilarang oleh Negara. Landasan yang telah dibuat oleh Negara sebagai pondasi didirikannya sebuah Negara pun telah dilanggar oleh kepolisian dan kejaksaan. Ini sebuah proses yang sangat memalukan. Jika bucthar melakukan aksi seperti mengatakan “republik tidak mampu menangani persoalan Papua, maka kamu butuh orang lain dan segala macam” maka ini merupakan refleksi panjang yang harus dilakukan oleh Negara. Negara harus jelih dan dewasa menanggapi persoalan ini. Banyak kasus yang selalu dikumandangkan oleh orang papua seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, korupsi, kolusi dan nepotisme tidak perna dilihat dan diselesaikan oleh Negara melalui TNI dan Polri, namun lucunya juga disini justru aparat yang melakukan kejahatan itu, namun Negara tidak menindak tegas pelaku kejahatan yang memakai nama Aparat untuk membunuh orang Papua, malah Negara melindungi mereka. Aparat yang dikenal sebagai penegak hukum saja melakukan kejahatan kemanusiaan itu. Jika demikian, kemana rakyat Papua yang melarat itu harus berkumandang? Semua orang Papua tidak percaya dengan pihak aparat. Melihat itu, maka oransi yang diorasikan oleh bucthar itu hal yang sangat tidak salah. Itu hal yang sangat wajar. Hal itu dilakukan karena emosional sesaat yang meresa hukum tidak memihak kepada orang Papua.

Untuk menyeting agar rakyat Papua yang melakukan aksi dapat dipukul mundur, Polisi dengan jumlah satuan yang sedikit diperkirakan 30 orang ditambah dengan TNI melakukan aksi pemblokiran jalan tertanggal 16 Oktober 2008 ketika aksi pendukungan peluncuran IPWP itu terjadi, dan disitu terlihat bahwa aparat menyetel setingan bentrok agar aparat mudah mematihkan demokrasi di Tanah Papua, namun karena hal itu dibaca oleh anak-anak Papua, sehinggal hal itu dapat dihindari.
Sehingga disini terlihat bahwa Bucthar tabuni tidak melakukan kesalahan. Bukthar melakukan aksi itu adalah akksi kemanusiaan. Karena ia merasa kalau rakyatnya sedang dijajah oleh system Negara yang tidak benar, maka sangatlah tidak salah kalau ia membelah rakyatnya yang sedang diintimidasi. Karena hukum pun tidak memihak kepada orang Papua. Negara Indonesia adalah Negara hukumm, namun ketika aparat membunuh orang Papua, aparat dilindungi oleh hukum Negara Indonesia, pada hal aparat telah melakukan pembunuhan yang amat sangat besar.

Jika Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan demokrasi, maka Negara pasti akan memberikan gelar kepada Bucthar karena telah membawa dan membangkitkan nilai-nilai demorasi di tanah Papua. Namun karena Negara ini adalah Negara yang tidak memiliki hukum dan demokrasi yang baik maka orang yang menegakan demokrasi berdasarkan UUD dan Pancasila selalu disalahkan dan dihukum.

Pertanyaan refleksi “jika kita sekalian memiliki keluarga, dan keluarga itu dibunuh oleh aparat, kemudian ekonomi rakyat kita dimatikan, dan selanjutnya kita memintah agar proses hukum dilakukan dan diberi sangsi kepada pelaku kejahatan, namun justru Negara memberikan penghargaan kepada pelaku kejahatan dan setiap kita yang melakukan aksi agar proses hukum berjalan, namun justru kita distigmanisasi sebagai separatis dan makar, apakah kita menerima hal itu ? kepada siapa lagi kita harus mengaduh nasib saudara kita yang telah dibunuh itu jika negara saja tidak memihak kepada kebenaran? Apa kepada aparat sementara aparat lah yang melakukan kejahatan itu, sementara satu aparat dengan aparat lain saling melindungi? Jika Negara telah melakukan pembunuhan atas kamu dan masyarakat kamu, apakah kita harus mendiamkan diri dan menerima perlakuan tidak adil it uterus terjadi atas diri kami dan masyarakat kami? Siapakah yang harus dipersalahkan, apakah kita atau Negara?” melihat pertanyaan refleksi itu, maka menurut kamu, apakah bucthar pantas untuk disalahkan?

Memang Benar bahwa “Jika disuatu daerah atau Negara memiliki Kepolisian dan Kejaksaan yang pengetahuan sangat sempit, maka persoalan di Negara atau daerah itu akan besar karena akan hilang nilai-nilai demorasi dan kemanusiaan (yang salah dibenarkan dan benar disalahkan yang penting memiliki uang, apalagi di Negara miskin) (oleh Marthen Goo)”

By: marthen goo

Peluncuran Buku: LUKA PAPUA ; HIV, OTSUS DAN PERANG SUKU. (SEBUAH BUKU, KARYA JURNALISTIK JURNALIS MUDA PAPUA)

Salam

Melalui serangkain proses yang dilakukan hampir selama 2 tahun, akhirnya kami di Tabloid Jubi bersama VHR Book dan FES bisa menerbitkan sebuah buku karya jurnalis Papua yang memaparkan persoalan HIV/AIDS, Otsus dan Respek dan Perang Suku di Papua.

Untuk itu, kami mengundang rekan2 sekalian untuk menghadiri acara peluncuran buku Luka Papua : HIV, Otsus dan Perang Suku tersebut pada
Hari/tanggal : Jumat, 6 Februari 2009
Tempat : Hotel Matoa, Jayapura
Waktu : 09.00 – 12.00

Terimakasih

Victor Mambor

LUKA PAPUA ; HIV, OTSUS DAN PERANG SUKU. (SEBUAH BUKU, KARYA JURNALISTIK JURNALIS MUDA PAPUA)

Written by Administrator

Friday, 19 December 2008

Sebuah karya jurnalistik dari jurnalis Papua berjudul : Luka Papua ; HIV, Otonomi Khusus dan Perang Suku.

Penulis : Angel Maria Flassy, Carol Ayomi, Christian Hamdani, Yunus Paelo, Pitsaw Amafnini, Jerry Omona, Indri Q, Paulus Kafiar, John Pakage, Fx. Cahyono, Markus Makur

Kata Pengantar : Victor Mambor

Editor : FX Rudi Gunawan

Karya jurnalistik dalam bentuk buku ini berbeda dengan buku-buku karya jurnalistik lainya di Papua. Bukan merupakan kumpulan tulisan
ataupun bunga rampai, tapi sebuah proses liputan yang melalui serangkaian proses selama 2 tahun dan 9 bulan.

DAPATKAN BUKUNYA DI TOKO-TOKO BUKU DI KOTA ANDA
————————-

Kata Pengantar Buku

Tong Pu Tanah

Sebagaimana profesi jurnalis di daerah konflik lainnya, profesi jurnalis di Papua juga menuntut pemahaman terhadap konteks sipil politik (Sipol) serta ekonomi, social dan budaya (Ekosob) yang ada pada masyarakat Papua. Tak jarang, ketidaktahuan terhadap konteks Sipol dan Ekosob ini telah menempatkan orang Papua pada posisi yang tidak menguntungkan bagi pembangunan di Papua. Sehingga sejak masa kolonialisme Belanda hingga era Otonomi Khusus ini satu demi satu luka terus timbul pada diri orang Papua. Luka ini tidak saja diakibatkan oleh kepentingan pihak luar terhadap Sumber Daya Alam Papua, namun juga oleh berbagai pihak yang
berada di Papua.

Jika berbicara mengenai opini masyarakat tentang Papua, maka kita tidak bisa menghindar dari keberadaan media massa dan profesi jurnalis di Papua. Sebab faktanya, media dan jurnalis di Papua yang sebenarnya menjadi “penyambung lidah” berbagai kepentingan di Tanah Papua ini selain tradisi bertutur yang ada pada masyarakat Papua. Jika pada jaman dulu, tradisi bertutur menjadi alat dokumentasi sebuah peristiwa dimana peristiwa tersebut menjadi objek utama, maka saat ini tradisi bertutur menjadi alat komunikasi social yang jstru tidak lagi bersumber dari sebuah peristiwa factual tapi bersumber dari sebuah peristiwa yang diceritakan kembali melalui media massa .

Fakta paling konkrit untuk hal-hal seperti ini adalah frasa “Perang Suku” yang terus menerus didengungkan oleh media massa untuk konflik-konflik horizontal yang beberapa kali terjadi di Papua, khususnya di kabupaten Mimika. Mengapa konflik-konflik horizontal pada masyarakat lainnya di Indonesia bisa dijelaskan oleh media massa sebagai konflik antar masyarakat sedangkan konflik antar masyarakat di Mimika selalu dijelaskan sebagai “Perang Suku”? Frasa “Konflik” dan “Perang” serta “Masyarakat” dan “Suku”, telah mengacaukan logika dan cara pandang terhadap konflik yang terjadi di Mimika tersebut. Penggunaan dua frasa untuk sebuah
konflik yang sama seperti ini juga mengindikasikan adanya pendiskriminasian terhadap habitus social sebuah komunitas.

Lebih jauh lagi, frasa “Perang Suku” menuntut penyelesaian konflik secara adat yang membutuhkan sebuah proses perdamaian yang melibatkan banyak pihak, yang justru sebenarnya tidak berada dalam struktur suku (adat), dan pada kenyataannya juga membutuhkan biaya besar. Tentunya, sangat mungkin untuk dipahami sebagai pertarungan kepentingan di sebuah wilayah yang memiliki potensi sebagai kota besar namun terus menerus “ditundukkan” sebagai dusun. Kepentingan siapa? Tidak sulit untuk mencari jawabannya, tapi butuh keberanian besar untuk membunyikan jawaban itu.

Dengan demikian, tuntutan terhadap pemahaman akar budaya masyarakat setempat adalah hal mutlak untuk dipahami oleh kita -tidak terkecuali jurnalis yang berperan sebagai media penyalur informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan- agar tidak mengikuti logika berpikir sempit yang menempatkan orang Papua dalam wacana yang sempit pula. Sebuah habitus social memiliki relasi yang sangat jelas dengan eksistensi sebuah komunitas. Sebagian besar ritual milik komunitas tersebut ada dalam habitus social tersebut. Dengan demikian, sebuah perang suku yang sejati selalu diiringi dengan ritus yang telah berlangsung sepanjang keberadaan komunitas tersebut. Tidak ada perang suku tanpa ritual di Tanah Papua. Menggali lebih jauh nilai ritual orang Papua dalam konteks perang suku, jauh lebih penting daripada mengeksplorasi peristiwa perang suku itu sendiri. Namun bagi sebagian jurnalis, sebuah peristiwa lebih menarik untuk diberitakan daripada sebuah latar belakang habitus social. Terutama untuk konteks Papua yang memiliki beragam latar belakang budaya, memahami ritus dan habitus social, penting bagi pembangunan wacana tentang orang Papua sendiri.

Persoalan lainnya yang juga membutuhkan cara pandang dan logika berpikir “terbuka” adalah persoalan HIV dan AIDS serta Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek). Sejak ditemukannya kasus HIV/AIDS di Papua enam belas tahun silam, praktis berbagai kalangan mulai “menekuni” upaya penanggulangan dan pencegahan penulran virus tersebut. Lambat laun, opini yang terbentuk terhadap fenomena virus ini adalah HIV dan AIDS di Tanah Papua membutuhkan penanganan khusus. Berbagai rencana yang ditawarkan dan program yang dijalankan telah mengundang pihak donor mengalirkan dana miliaran rupiah masuk ke Papua untuk penanganan epidemi ini. Kucuran dana miliaran rupiah ini tentunya menyebabkan terjadinya sebuah kompetisi antar lembaga-lembaga yang menjalankan program penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Papua dalam mengakses dana tersebut. Kompetisi antara berbagai institusi dan lembaga untuk terlibat dalam penanganan dan pencegahan epidemi ini adalah hal yang positif. Namun beberapa kasus dalam kompetisi ini justru menempatkan Orang Terinfeksi (OT) bagai Pelanduk yang terjepit di antara pertarungan para Gajah. Menyedihkan lagi, dalam beberapa kasus terjadi saling klaim OT sebagai “milik” dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penularan virus HIV ini.

Uniknya, semakin banyak dana mengalir, angka penderita HIV/AIDS ini justru meningkat. Dari berbagai diskusi, dikemukakan bahwa peningkatan angka ini disebabkan oleh adanya fenomena gunung es pada kasus HIV/AIDS di Papua. Kemungkinan besar, dengan semakin gencarnya upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan, maka angka tersebut akan terus meningkat. Fenomen Gunung Es bias jadi alasan yang masuk akal untuk penjelasan soal angka ini. Namun perdebatan soal angka ini pada akhirnya justru menempatkan Papua dalam posisi “On The Top” dalam kasus HIV/AIDS di Indonesia. Benarkah demikian?

Penting bagi kita untuk mencermati frasa “Prevalensi” dalam kasus HIV/AIDS di Tanah Papua. Frasa “prevalensi” ini seringkali luput dalam pemberitaan mengenai HIV/AIDS di Tanah Papua. Perbandingan antara jumlah penderita HIV/AIDS di Tanah Papua dengan jumlah penduduk Tanah Papua yang tidak mencapai 5 juta jiwa tentu saja akan menghasilkan jumah yang besar pula. Hal ini akan berbeda jika dilakukan perhitungan yang sama dengan penduduk di provinsi lainnya. Jelas di sini bahwa angka prevelansi yang tinggi bukan berarti menjadi kasus yang tinggi pula. Namun opini yang terlanjur terbentuk sejauh ini adalam Papua merupakan wilayah dengan kasus HIV/AIDS tertinggi di Indonesia .

Satu hal lagi yang patut dicermati adalah wacana-wacana tentang perilaku (budaya) orang Papua di daerah pegunungan yang memiliki tradisi pasangan sex lebih dari satu merupakan penyebab meningkatnya kasus HIV/AIDS di Tanah Papua. Apakah wacana ini bisa diyakini? Sebab hampir disetiap wilayah juga terdapat kebiasaan berganti pasangan sex. Perbedaannya hanyalah di Papua hal tersebut berlangsung dalam kerangka tradisional sedangkan di tempat lain mungkin saja bisa disebut sebagai yang lebih modern.

Fenomena Pemburu Gaharu dan Nelayan Thailand di Merauke, Peristiwa Hotel Fujita, Pendulang Emas Tradisional di Timika hingga ide gila memasang microchip di tubuh OT melalui Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang memiliki kekuatah hukum dan mengikat ternyata lebih menarik daripada menempatkan Tanah Papua secara adil dalam sebuah logika berpikir dan cara pandang masyarakat terhadap kasus HIV/AIDS di Indonesia. Di sini, peran jurnalis menjadi penting untuk memunculkan opini yang adil daripada sekedar mengutip statement untuk kepentingan pemberitaan.

Sejak Program Respek diluncurkan oleh Gubernur Papua, Barnabas Suebu, perlahan tapi pasti program ini menjadi popular di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Respek seakan menjadi “Dewa Penolong” ditengah-tengah kesulitan yang dihadapi orang Papua. Persoalannya, program ini mengalami penyempitan makna. Dalam setiap perbincangan mengenai Respek hampir pasti menjadi perbincangan tentang 100 juta rupiah, dana block grant yang menjadi satu paket dengan program Respek tersebut. Sementara apa yang disebut sebagai Rencana Strategis Pembangunan Kampung yang kemudian disingkat Respek –yang tidak berbeda jauh dengan proses Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung (Musrenbangkam)- ini justru luput dari perbincangan. Skema Respek yang disusun oleh pemerintah Provinsi Papuapun “berubah” menjadi alur dana 100 juta dari pemerintah provinsi ke pemerintah kampung.

Keinginan mulia untuk memandirikan masyarakat di kampung ternyata beresiko menyebabkan ketergantungan yang baru terhadap praktek dana hibah. Pengalaman panjang orang Papua terhadap praktek-praktek seperti ini justru melemahkan posisi orang Papua dalam pembangunan di Tanah Papua. Apakah yang sebenarnya di butuhkan oleh orang Papua? Program Pembangunan atau Dana Pembangunan? Dalam perspektif pembangunan, sebuah program tidak bisa dijalanan tanpa dana. Demikian juga sebaliknya, dana tidak bisa digunakan jika tidak ada program. Namun aspek perencanaan, pengelolaan dan pengawasan terhadap program dan dana terkadang luput dari skema dana dan program ini, sekalipun ada dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sebuah program dan penggunaan dana program.

Apa yang sebenarnya terjadi di Papua? Apakah orang Papua sedang berada dalam fase Cultural Shock? Inilah yang coba dirunut oleh beberapa jurnalis di Papua dalam buku ini. Melalui serangkaian pelatihan dan diskusi, para jurnalis ini memutuskan tema-tema Perang Suku, Respek dan HIV/AIDS sebagai tema penulisan. Seluruh proses ini berjalan hampir dua tahun. Khusus untuk penulisan berlangsung sekitar sembilan bulan lebih. Ini sebuah proses yang panjang karena menjadi sebuah proses penulisan dan bukan proses mengumpulkan tulisan. Tentunya, buku ini belum bisa menjawab semua harapan jurnalis yang terlibat dalam proyek ini. Sebab seperti yang disebutkan di awal, butuh keberanian besar untuk mengungkapkan persoalan di Tanah Papua ini. Namun setidaknya, upaya ini bisa memunculkan generasi penulis baru di Tanah Papua.

Selamat dan Sukses untuk generasi baru penulis Papua!

Victor Mambor