Category Archives: Publikasi

Publikasi buku, paper, kaset, CD, T-Shit, dll. dalam mendukung perjuangan Papua Merdeka.

Boikot Hukum Penjajah NKRI di Tanah Papua

Kepada semua pejuang HAM Papua,

Semua hukum Indonesia tidak berlaku di tanah Papua karena itu hukum
penjajah yang dikeluarkan untuk menguntungkan kaum elit Jawa dan untuk
terus menerus memberantaskan dan menindis masyarakat pribumi.

Karena itu maka masyarakat pribumi harus boikot semua hukum-hukum NKRI
yang di pakai oleh TNI ataupun POLRI serta badan-badan administratif
pemerintahan penjajah, karena keberadaan mereka di tanah Papua sama
sekali tidak di restui oleh masyarakat asli.

Mulai dari hari ini, boikot hukum-hukum yang di pakai dan dikeluarkan
oleh NKRI. Hukum yang sah di tanah Papua adalah hukum adat yang telah
turun temurun di pakai oleh setiap suku untuk masing masing mengurus
diri dan menghormati alam tanah Papua.

Django Raitnaw
Coordinator Papua
International Action for West Papua (IAWP)
Wamena
West Papua

http://www.koteka.net

TRPB – Siaran Pers: West Papua Siaga I Sejak 4 April 2009

Tentara Revolusi Papua Barat
(TRPB)

Panglima Komando Revolusi Tertinggi (PANGKORTI)

Sekretaris Jenderal

Papua Barat Siaga Satu Menanggapi Kebrutalan Operasi TNI/Polri
Segenap Rakyat Bangsa Papua Bersiap-Siaga Menyatukan Hati, Pikiran, Kekuatan dan Semangat

Press Release

Menggapi berbagai operasi militer dan polri belakangan ini, yang menyebabkan keresahan di berbagai tempat, terutama di pegunungan Papua Barat, maka Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) dengan ini menyerukan kepada segenap rakyat bangsa Papua agar

Bersiap-siaga dan Menyatukan Hati, Pikiran, Kekuatan dan Semangat

dalam rangka merebut kembali kedaulatan politik bangsa Papua, Negara West Papua yang telah dimanipulasi bangsa dan Negara Indonesia lewat New York Agreement 1962, Rome Agreement 1968, 1969 dan Penentuan Pendapat Rakyat 1969, disusul berbagai kebijakan brutal dan tidak manusiawi, antara lain, Otsus I (1963-1988), Transmigrasi (1964-2000), penerapan DOM sampai tahun 1998, Otsus II sejak 2001, yang semuanya bertujuan menghapuskan ras Melanesia dari Tanah Air Bumi Cenderawasih dan memperkukuh dan memperluas kejayaan Kekaisaran Majapahit sampai ke Samarai (PNG), maka Tentara Revolusi Papua Barat sebagai benteng terakhir pertahanan bangsa Papua dan benteng depan pertahanan ras Melanesia dalam memperjuangkan eksistensi dan keberlangsungan hidup (survival) bangsa dan ras kami, maka dengan ini menyerukan kepada segenap rakyat bangsa Papua agar:

  1. MEMBOIKOT Pemilu NKRI 2009, karena memboikot Pemilu atau tidak mengikuti Pemilu adalah satu-satunya Hak yang Tersisah setelah segala hak lain dari manusia Papua dirampas, diperas, ditindas dan ditumpas oleh NKRI sejak menduduki wilayah Papua Barat;

  2. Tidak melakukan kekerasan fisik secara terbuka,

    1. karena memboikot Pemilu bukanlah sebuah tindak kekerasan, tetapi sebuah perwujudan dan pelaksanaan hak mutlak bagi setiap manusia di dunia yang berada dalam sebuah Negara-bangsa, entah karena terpaksa ataupun karena sukarela. Karena bangsa Papua dimasukkan ke dalam NKRI, maka hak yang tersisah ini patut dipergunakan SETIAP LIMA TAHUN SEKALI, dan dimulai sejak Pemilu 2009 ini;

    2. karena tindakan menggunakan senjata adalah tugas pasukan pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat, bukan rakyat Papua secara keseluruhan,

    3. karena keterlibatan masyarakat secara keseluruhan beresiko kekerasan NKRI yang begitu brutal dan biadab.

  3. Pemboikotan Pemilu 2009 ini akan merupakan bukti nyata yang dapat menunjukkan kepada seluruh bangsa dan Negara di dunia tentang penolakan bangsa Papua tinggal dengan NKRI dalam keadaan terpaksa;

  4. Bangsa Papua telah mengikuti Pemilu NKRI sejak tahun 1972, dan selama ini pula selalu mengeluh dan menderita atas tindak kebiadaban NKRI, dan telah kehilangan harapan. Dengan keputus-atasan itu, telah banyak elit politik Papua bergabung menjadi kaum Papindo (Papua – Indonesia) yang pro-otonomisasi dan pemekaran, telah banyak pula menjadi anggota pasukan Merah-Putih.

  5. Ada banyak lagi yang sedang bingung untuk menentukan ikap. Untuk itu, kami sebagai pemegang mandat amanat penderitaan bangsa Papua menyatakan bahwa

Perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua tidak kehilangan momentum, tidak ketinggalan kereta, bukan hal yang tidak pernah akan terjadi, tetapi adalah sebuah kemutlakan, sebuah kebenaran dan sebuah kepastian. Adat dan Alam Papua sudah mulai menggerakkan segenap kekuatannya menghadapi Ibu Pertiwi dengan keluhan dan tangisan mereka. Mereka telah menangis berkali-kali di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi. Banyak pulau lain akan menangis pula.”

Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) sebagai benteng pertahanan terakhir Perjuangan bangsa Papua untuk mempertahankan identitas, hargadiri dan martabat bangsa Papua dan ras Melanesia tidak akan pernah mundur kapanpun, dan dengan alasan apapun juga.

Dan kini atas nama moyang bangsa Papua dan Melanesia, tumbuhan, hewan, benda alam, makhluk roh dan penghuni Bumi serta atas nama anak-cucu dan bangsa Papua menyatakan dengan ini,

PAPUA BARAT DALAM KONDISI SIAGA SATU SEJAK 04 APRIL 2009

Demikian dan harap dilaksanakan dengan kesadaran dan ketulusan hatinurani untuk kelanjutan hidup bangsa Papua dan ras Melanesia di muka Bumi.

Dikeluarkan di: Markas Pertahanan

Pada Tanggal: 03 April 2009

Leut Gen. Amunggut Tabi

Secretary-General

West Papua Revolutionary Army
WPRA Commander in Chief

Secretary-General

West Papua Enters into SECURITY ALERT Responding to the Indonesian Military and Police Operations Spreading Across West Papua
All Papuans should Unite in Our Hearts, Minds, Strengths and Aspirations

Press Release

Responding to current Indonesian military and police operations launched in West Papua, particularly in the highlands, the Revolutionary Army of West Papua (WPRA) hereby calls upon Papuan peoples all over West Papua, and Melanesians all over Melanesian Archipelago

To Stay on Alert and Unite our Hearts, Minds, Strengths and Aspirations

in our campaigns to re-gain our political sovereignty which was robbed by Indonesia through a series of manipulative acts and policies such as New York Agreement 1962, Rome Agreement 1968, 1969 and Act of Free choice 1969, followed by various acts of brutalities through Special Autonomy I (1963-1988), Transmigration (1964-2000), DOM till 1998, Special Autonomy II since 2001, by which NKRI have been aiming at obliterating Papuan ethnic and wiping out Melanesian race from The Land of Paradise in their efforts to expand the Kingdom of Majapahit from Sumatra to Samarai (PNG). The WPRA as the backbone of Papuan struggle for survival and the frontline strength for Melanesian existence in South Pacific hereby calls upon all Papuans and Melanesians:

  1. To BOYCOTT Indonesian General Elections 2009, because the right not to get involved in general elections is the only and the last right that we Papuans have after all other rights have been violated and taken away from us by the Indonesian authorities since they occupied West Papua territory;

  2. Not to get involved in any physical conflicts or brutalities as normally and repeatedly provoked and orchestrated by the Indonesian police and armed forces,

    1. because the right not to get involved in any general elections in the world is democratically guaranteed for any nations in any nation-states who were either forcibly or willingly incorporated into any nation-states in the world. This is the last and the only right we have, therefore, this is the only right that we must utilize in every five years, to show our refusal to Indonesian occupation over our country;

    2. because the physical contacts and struggles with the Indonesian forces is under the responsibility of the Revolutionary Army, not to all Papuans, and

    3. because any physical conflicts will definitely bring about fatal and brutal retaliation by the Indonesian forces that we already know well as the most brutal and uncivilized authorities in this civilisation in the Pacific Region.

  3. Boycotting this General Elections is the proof to the whole humanity and nations in the world that the presence of NKRI in West Papua is unwelcome and by force;

  4. Papuan peoples have been involved in General Elections since 1972 (30 years after Indonesian independence) while at the same time we have been refusing their presence in our homeland. As a result we have lost all of our hopes to live peacefully, and even our hopes to live as human beings in our own land. Many Papuans have joined the Indonesian policies by accepting Special Autonomy, others have been bought off to become militias, and rests are in confusion of what to do.

  5. There many Papuans and Melanesians getting confused on what to do: to surrender and nothing against the brutalities of Indonesia, or to stand up for our dignity and integrity at any price as peoples in this world, in this territory, in order to live as our ancestors used to live: in peace and harmony with all communities of beings. To this situation, we hereby assure you based on what we know from our ancestors that

Our struggle to Free West Papua and Melanesia is not late, it is not something beyond possibilities, but it is a must, a truth and certainty. Our custom and our nature have spoken to the Mother of Indonesia, Pertiwi and she does support this movement now. She is crying repeatedly together with us, particularly in Java, Sumatera and South Sulawesi. Other islands will cry together soon.”

The Revolutionary Army of West Papua (WPRA) as the last defense of all Papuans and the frontline defender of Melanesians’ rights, identity and dignity will never step back with any reason, any time whatsoever.

In the names of our ancestors, all plants and animals, material and spiritual beings as well as the Earth inhabitants in the jungles, bushes, waters, in the lands and on the skies and air, on behalf of our future generations hereby declares,

WEST PAPUA NOW IN HIGH SECURITY ALERT FROM 04 APRIL 2009

This release is presented in recognition to the voices of the Papuans and Melanesians and all communities of beings in our land, waters and skies, on behalf of Papuans in West Papua, and Melanesians in the South Pacific.

Issues in: WPRA Headquarters

On Date: 03 April 2009

Leut Gen. Amunggut Tabi

Secretary-General