Category Archives: Sejarah

Status Politik Papua di PBB Diperingati

JAYAPURA—Tanggal 19 November 1969 dikenal  sebagai tahun dimana sejarah Tanah Papua di perdebatkan di PBB dan Internasional. Untuk Papua tanggal 19 November 2010 dianggap ‘keramat’ oleh  sejumlah elemen elemen perjuangan Papua Merdeka   yang sejak  Jumat pagi, (19/11) bersama  kelompok Petapa atau penjaga Tanah Papua kembali mengenang saat dimana sejarah Papua diangkat dalam kongres Amerika.

Adanya  lampu hijau tentang agenda Papua yang dibicarakan dalam kongres Amerika, meski tak jelas  apakah kongres Amerika secara terang- terangan mendukung kedaulatan  Papua sebagai suatu   nega­ra atau tidak, tidak diterangkan secara  jelas.

Koordinator Umum aksi demo damai sosialisasi Congress Of the United State House Of Representatives Washington DC 20313 Wilson Waimbo Uruwaya  menyatakan rencana mereka  itu di kantor MRP kemarin,   dia bersama semua elemen perjuangan Papua yang ada di Jayapura akan melakukan demo ke DPRP  dengan satu tujuan mendukung semua alternatif/ solusi terbaik penyelesaian damai masalah status Politik Papua Barat tahun 1969 yang diperebatkan dalam sidang Umum PBB 1969 dan dinyatakan sebagai” Satatus Politik Papua yang Mengambang di PBB dan Internasional.

Menurut keterangan Wilson Uruwaya, semua elemen perjuangan rakyat Papua telah bersatu untuk mensosialisasikan hasil kongres Amerika  yang baru  berakhir 22 September 2010 telah diadakan acara dengar pendapat di kongres tentang kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Sub Komite Asia Pasifik dan lingkungan global untuk mencarikan solusi dalam mengatasi masalah serta situasi sulit yang dihadapi Bangsa Papua Barat hari hari terakhir ini.

Dalam  kutipan laporan kongres Amerika yang tertulis, saat ini untuk pertama kalinya dalam kongres, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat menjadi sorotan utama yang menyebabkan Bangsa Papua mendekati titik hasil dalam sejarah.

Dengan adanya Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi begitu lama dan panjang di Papua Barat, perlu mendapatkan perhatian dan pengakuan pihak Internasional dan penghargaan terhadap hak hak  orang Papua Barat.

Surat khusus kongres Amerika yang ditanda tangani Sheila Jackson Lee dari Congreess Women yang ditujukan kepada Profesor Kurtz dari Universitas George Mason bersama Herman Wanggai yang telah memasukkan Sheila Jackson Lee dalam kongres Amerika. Konon Sheila Jackson Lee adalah seorang perempuan Politisi dari Partai Demokrat Amerika yang memasukkan Barak Obama dalam  barisan Partai Demokrat Amerika dan berhasil meloloskannya dalam pencalonan Presiden Amerika.

Isu- isu tersebut diagendakan dan harus diusahakan jalan keluarnya, karena telah mengabaikan Papua Barat. “ Ini adalah harapan saya yang tulus bahwa harus ada upaya hentikan tindakan Militer Indonesia dan Pemerintah yang tidak adil, keadaan ini harus direformasi terhadap pelanggaran pelanggaran itu”.  Secara khusus kami mau harus ada peningkatan kesadaran untuk nasib orang Papua Barat dalam hubungannya dengan kelambanan aktor Internasional, maka situasi disana akan kian memburuk sebab bagaimanapun, sejarah Papua Barat berhubungan dengan Amerika Serikat.

Mengutip peryataan Sheila Jackson Lee dalam kongres tersebut, yang terungkap bahwa sesudah konferensi tersebut, pihaknya masih akan bertemu lagi dalam waktu dekat untuk bekerja sama dengan pihak keamanan Internasional agar mengamankan Papua Barat.  (Ven )

Ketika Buctar Tabuni Blak-blakan Soal Sejarah Pepera 1969

Buchtar Tabuni di Tahanan NKRI, Abepura

Buchtar Tabuni di Tahanan NKRI, Abepura

Ketua aktivis KNPB (Komite Nasional Papua Barat) yang kini mendekam di LP Abepura karena tuduhan makar, ternyata tidak pernah berhenti berjuang. Bahkan, kini Buctar mengaku sebagai Ketua Peluncuran Buku Pepera yang akan dilakukan di London, Inggris, bulan depan. Terkait rencana itu, Bintang Papua mencoba mewawancarainya, terkait rencana peluncuran Buku Pepera tersebut.

Laporan : Ferry itlay/Jayapura

MENURUT Buchtar, perjalanan tentang status PEPERA pada tahun 1969 hingga kini belum ada titik terang, akibatnya terjadi konflik dimana-mana di seluruh tanah Papua.

Dikatakan, PEPERA seharusnya diluruskan, karena tidak one man one vote, satu orang satu suara. Sebaliknya yang dilakukan adalah musyawarah untuk mufakat ala Indonesia, tidak sesuai perjanjian New York Agreement yaitu” one man one vote” atau satu orang satu suara.

Jika saat itu dilakukan sistem musyawarah untuk mufakat, hanya karena alasan letak geografis yang sulit dijangkau di kampung-kampung seluruh pelosok Papua, adalah pembohong belaka.

Sebab jika hanya karena alasan letak geografis, sekarang jadi pertanyaan kenapa pemilihan umum untuk Papua New Guinea Raad pada tahun 1959/1960 bisa sukses sampai di kampung-kampung? Begitu juga pemilu Indonesia pada tahun 1971, atau hanya selang waktu 2 (dua) tahun setelah PEPERA sukes sampai di pelosok akar rumput yang dimenangkan oleh partai Golkar.

Jadi, kata Buctar, sistem musyawarah dilakukan karena alasan letak geografis yang sulit dijangkau adalah kebohongan besar terhadap rakyat. (Seperti yang dikutip pada Bintang Papua dalam wawancara Ramses Ohee terbitan 13 Oktober 2009 halaman 10 itu) sangat jelas-jelas membohongi masyarakat Papua.

Berapa jumlah suara yang ingin mendeka dan yang ingin dengan Indonesia? Buchtar Tabuni mengatakan, Indonesia mengklaim mutlak 1.026 orang mau bergabung dengan NKRI dari jumlah penduduk 800.000 jiwa dinilai Buctar bohong belaka. Alasannya, karena 1026 orang itu dipaksakan untuk memilih dengan NKRI dalam tekanan aparat.

Hal ini, katanya, seperti diungkapkan Jenderal Sintong Panjaitan dalam bukunya bahwa seandainya saya tidak memimpin operasi untuk mengamankan PEPERA 1969, maka seluruh rakyat Papua memilih untuk merdeka.

Dikatakan, Sintong Panjaitan adalah saksi hidup yang pernah jadi komandan operasi daerah kepala burung sebelum PEPERA yang dikenal dengan operasi RPKAD. Judul buku PEPERA 1969, para komandan operasi ini bertujuan agar rakyat Papua tidak memilih untuk merdeka saat PEPERA 1969 itu.

“Jadi apa yang disampaikan oleh Ramses Ohee lewat media itu adalah pembohongan publik dan bapa Ramses Ohee jangan jadi tameng oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang sengaja mau menciptakan konflik horizontal dan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang selalu menitipkan agenda kepada orang tua saya (Ramses Ohee) segera dihentikan,” tegasnya.

Jika sekarang ada yang menuntut untuk meninjau kembali sejerah PEPERA bagaimana pandangan anda?

Peninjauan kembali status PEPERA wajib dan harus dilakukan, kerena PEPERA adalah akar masalah dan tidak perlu disembunyikan lagi. Lagi pula dalam waktu dekat ini ada peluncuran buku PEPERA dalam bahasa Inggris dan panitia internasional telah mempercayakan KNPB, sebagai penanggungjawab dalam negeri untuk mensukseskan peluncuran buku PEPERA. Buku itu merupakan kajian

Prof. Doogleveer dari bahasa Belanda akan diterjemahkan ke dalam bahasa internasional, bertujuan untuk membuka semua kedok-kedok selama 47 Tahun yang disembunyikan oleh Indonesia.

Sudah puaskah anda dengan pemberian Otsus yang sudah berjalan hampir 8 tahun ini?

Menurut Buchtar puas bagi elit-elit politik Papua, malapetaka bagi rakyat karena pembunuhan secara sistematis yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab lebih kejam dari pada sebelum Otsus.

Seandainya dialog internasional dilakukan, menurut anda apa saja yang harus dibicarakan dalam dialog tersebut dan bagaimana format dialog yang idealnya nanti?

KNPB sudah punya gambaran apa yang harus dibicarakan dan bagaimana dialognya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa sukseskan agenda peluncuran buku PEPERA ini, karena setelah ketahuan semua dosa-dosa Indonesia, melalui peluncuran ini pasti akan menuju pada dialog yang dimaksud dan KNBP sebagai media yang di percayakan oleh rakyat. Diplomat, maupun forum-forum internasional sudah ada gambaran bahwa bagaimana formatnya dan apa saja yang dibicarakan dimaksud adalah ingin merdeka.

Dialog yang dimaksudkan bukan dialog Jakarta-Papua, karena bagi KNBP dialog Jakarta-Papua tidak perlu dilakukan, sebab pada tahun 1999 sudah pernah lewat team 100. Hasilnya adalah UU. No. 21 tahun 2001 tentang Otsus. Sekarang ini dialog internasional namun langkah awal menuju dialog internasional adalah peluncuran buku status PEPERA. (*)