10.000 Warga Papua di PNG Tak Miliki Status Warga Negara

JAYAPURA – Sekitar 10.000 orang warga asli Papua tinggal di berbagai kampung di Negara Papua New Guinea (PNG) tidak memiliki status kewarganegaraan (stateless) dengan kondisi kehidupan yang memprihatinkan dan tidak manusiawai.

Pada umumnya warga Papua yang berada di negara PNG itu adalah orang-orang korban politik dan konflik Papua, sehingga mereka kehilangan tempat tinggal dan hak kewarganegaraan dengan hidup menderita di negari orang.

“Mereka warga asli Papua adalah bagian dari warga negara Indonesia asli Papua yang disanjung dalam Undang-Undang Otonomi Khusus yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah,”

ujar Hendrik Tomasoa, S.H., anggota Komisi A DPR Papua dalam Sidang Paripurna DPR Papua, Kamis (16/10) Pihaknya meminta kepada pemerintah agar, para warga asli Papua yang berada di PNG itu diberikan status kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di PNG untuk sementara menunggu difasilitasi untuk kembali ke Papua, Indonesia.

Apabila mereka ingin tetap tinggal di PNG karena masalah politik, keamanan atau masalah lain, pemerintah provinsi Papua agar mendesak pemerintah pusat untuk membicarakan pemberian kewarganegaraan mereka dengan pemerintah PNG, agar mereka mendapat status warga Negara, sehingga satatus dan hak-hak mereka jelas di sana.

Mereka sudah tiga generasi berada disana (PNG), kalau memang mereka mau tinggal di sana, tidak apa-apa, tetapi mereka berhak mendapatkan status warga Negara PNG,” katanya.

“ Kenapa masyarakat Indonesia bisa membela TKI dan TKW serta warga Indonesia lainnya yang bermasalah di Luar negeri, seperti yang terkait kasus narkoba, pembunuhan, tetapi ada masyarakat asli Papua yang adalah bagian dari bangsa Indonesia yang terlantar di Negara PNG tidak pernah dibicarakan oleh pemerintah,”

ujar Hendrik Tomasoa.

Untuk itu, pihaknya sebagai anggota DPR Papua mendesak pemerintah provinsi Papua agar membicarakan masalah ini dengan pemerintah pusat di Jakarta, sehingga menjadi pembahasan bilateral antara Indonesia dan PNG. (loy/don)

Jum’at, 17 Oktober 2014 07:52, BinPA

10.000 Warga Papua di PNG Tak Miliki Status Warga Negara was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Polda Tarik Anggota Brimob di Lanny Jaya

JAYAPURA – Kepolisian Daerah Papua terpaksa menarik anggota Brimob Den III Sat Pelopor dari Kabupaten Lanny Jaya untuk menghindari konflik susulan terhadap anggota TNI yang sempat bentrok, pada Senin (13/10) lalu.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi, Sulistiyo Pudjo Hartono, mengungkapkan, penarikan anggota Brimob tersebut digantikan Brimob Polda Papua.

“Langkah pertama yang dilakukan oleh kapolda Papua dan rombongan saat berada di Kabupaten Lanny Jaya ada menggali informasi awal, baik TNI maupun anggota Polri. Namun untuk menghindari konflik susulan, Kapolda perintahkan untuk menarikan anggota Brimob yang ada di wilayah itu,”

kata Pudjo kepada wartawan, Kamis (16/10).

Langkah lain yang dilakukan saat berada di Kabupaten Lanny Jaya adalah, untuk melakukan reskonstruksi dan fakta kejadian yang sebenarnya, dan membahas serta melakukan perbaikan permasalahan komando.

Bahkan di akuinya, sistim komando di Lanny Jaya memang sering terputus karena tidak ada signal dan radio. Untuk itu kedepan rencana akan melakukan perbaikan komunikasi antara TNI dan Polri.

Disingung penyebab terjadinya bentrok, Sulistiyo mengemukakan, penyebab kejadian hanya karena kesalah pahaman antara TNI maupun Brimob. “Awalanya ada anggota TNI menumpang mobil truk. Saat itu ada pemeriksaan rutin dari anggota Brimob sehingga terjadi pertengkaran mulut. Saat itupula mereka saling membawa massa sehingga terjadi bentrok,” katanya.

Lanjutnya, kasus yang terjadi di Lanny sebenarnya telah kendalikan oleh Danton masing- masing, namun ada pihak lain yang masuk tanpa mengetahui persoalan langsung melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan sehingga terjadi pertikaian. (loy/don)

Jum’at, 17 Oktober 2014 07:45, BinPa

Polda Tarik Anggota Brimob di Lanny Jaya was originally published on PAPUA MERDEKA! News