Tag Archives: kasus HAM

KNPB Mnukwar – Penolakan Surat Pemberitahuan Oleh KAPOLRES Manokwari pada Hari/Tanggal Rabu, 11 September 2013

Aksi demo KNPB dalam rangka memperingati Hari demokrasi internasional 16 september mendatang Komite Nasional Papua Barat wilayah mnukwar, telah memasukan surat Pemberitahuan Ke POLRES Manokwari pada Hari/tanggal, Selasa, 10 September 2013. namun kami Ketua KNPB Mnukwar dipanggil oleh KAPOLRES Mnukwar pada Hari/tanggal, Rabu, 11 Oktober 2013, Jam 10:10 WPB, dengan didampingi oleh satu orang anggota KNPB, langsung menghadap Ke KAPOLRES manokwari namun kapolres didampingi oleh Oleh DANDIM manokwari dan KASAT LANTAS dan Jajaranya, kami langsung bertemu didalam ruang Kerja KAPOLRES Manokwari, dengan tegas KAPOLERS Manokwari mengatakan bahwa surat pemberitahuan yang dikasih masuk oleh KNPB kami tolak dan tidak kami izinkan KNPB untuk melakukan longmars aksi demo damai dalam bebas berekspresi dan alasan yang klasik disampaikan oleh POLRES manokwari bahwa KNPB tidak terdaftar di KESBANGPOL, setelah itu KAPOLRES Manokwari memberikan kesempatan kepada DANDIM Manokwari, dengan tegas DANDIM Manokwari mengatakan bahwa, kami akan membatu dan membackup POLRES Manokwari dengan kasih turun Pasukan TNI untuk menghadang atau menindak tegas kepada KNPB dan Massa Rakyat Papua Barat apabila melakukan aksi demo damai dalam berekspresi.

Menanggapi dari Sikap KAPOLRES dan DANDIM Manokwari bahwa Ketua Komite Nasional Papua Barat “KNPB” Wilayah Mnukwar sesuai dengan hari demokrasi Internasional yang ditetapkan oleh oleh PBB pada tanggal 16 September 2013, bahwa kami akan tetap turun jalan dengan melakukan aksi demo damai dalam bebas berekspresi dan Bebas menyampaikan pendapat didepan umum atau publik baik lokal, nasional dan Internasional.

Dan Bagian LANTAS mengatakan bahwa aksi longmars juga akan macet lalulintas.

dan pada akhirnya kami sampaikan bahwa KNPB Mnukwar kami akan tetap turun jalan! dan Bapak POLRES dan DANDIM silakan bertindak sesuai dengan Perintah dan Kami KNPB akan tetap memperingati hari demokrasi internasional yang ditetapkan oleh PBB pada 16 September 2013.

Kasus HAM Jadi Alasan Pro ‘M’ Tuntut Referendum

Nicholas S Messet: Pemerintahan Amerika   Menghargai  Integrasi Papua ke NKRI

Ketua Umum Yayasan Independent Group Supporting the Spacial Autonomous Region of Papua Within the Republic of Indonesia (IGSSARPRI) Franzalbert Joku dan Wakilnya Nicholas S Messet didampingi Ketua BMP Kota Jayapura Nico Mauri serta Bendahara Umum BMP RI di Tanah Papua Her Bonay di Café Dona, Jalan Pasific Permai, Ruko Dok II, Jayapura, Kamis (7/10) kemarinJAYAPURA—Kongres Amerika Serikat (AS)  yang  digelar di Washington DC Amerika Serikat (AS) 22 September 2010  lalu,  antara lain menggelar  dengar pendapat  (hearing)  untuk meninjau kembali  keterlibatan TNI dalam berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua.    Hal ini disampaikan  Ketua Umum Yayasan Independent Group Supporting  the  Spacial Autonomous Region of Papua Within the Republic of Indonesia (IGSSARPRI) Franzalbert Joku dan Wakilnya  Nicholas S Messet didampingi  Ketua Umum DPP Barisan Merah Putih (BMP) RI di Tanah Papua Ramses Wally,  Bendahara Umum DPP BMP RI di Tanah Papua Hemskerkey   Bonay serta Ketua BMP Kota Jayapura Nico Mauri serta  di Café Dona, Jalan Pasific  Permai, Ruko Dok II, Jayapura, Kamis (7/10) kemarin.

Sekedar diketahui Kongres AS ini juga dihadiri Ketua Umum  Independent Group Supporting  the  Special Autonomous Region of Papua Within the Republic of Indonesia (IGSSARPRI) Franzalbert Joku dan Wakilnya  Nicholas S Messet serta  delegasi Ormas  dan gerakan Papua merdeka, antara lain  Ketua Dewan Adat Papua  (DAP) Forkorus Yoboisembut.

Menurutnya,  ada beberapa pihak  yang mewakili ormas  dan gerakan Papua merdeka (Pro M) dalam berbagai bentuk  yang diundang menghadiri   hearing itu.  Selain menyampaikan informasi tentang pelanggaran HAM di Papua,  juga menggunakan alasan kasus pelanggaran HAM di Papua  untuk menuntut referendum di Papua  melalui  dukungan Kongres AS dan pemerintahan Amerika Serikat. Pasalnya,  lewat referendum itu masyarakat Papua dapat  diberikan  kesempatan menentukan nasib sendiri dengan tujuan Papua merdeka di luar dari NKRI.  “Saya dan Pak Messet  menyampaikan dan mengakui  bahwa benar di Papua  pernah terjadi pelanggaran HAM, bukan satu kali atau dua kali banyak kali terjadi pelanggaran HAM,  serta  apa sanksi Kongres Amerika Serikat atau dunia internasional  bisa menuntut dan mengenakan pelbagai kasus pelanggaran HAM di Papua kepada TNI,” tukasnya.

Dia mengatakan, pihaknya  juga menyampaikan pasca  bergulirnya reformasi dan demokratisasi di seluruh  Tanah Air  di akhir tahun 1990-an atau diawal tahun 2000-an banyak pembenahan atau perbaikan yang telah terjadi. Pemerintah Indonesia sekarang ini menyadari nilai nilai kemanusiaan, hak demokrasi masyarakat sehingga diterapkan kebijakan kebijakan  yang  layak untuk didukung. “Perbaikan perbaikan itu terus  diperjuangkan dan diterapkan lewat kebijakan- kebijakan pemerintah Indonesia agar nilai nilai kemanusiaan  dapat terwujud diseluruh Indonesia termasuk di Papua,” katanya.

Pilihan yang mungkin tepat untuk  Papua adalah sebagai daerah otonom dalam bingkai NKRI dimana  orang Papua bisa mendapat kesempatan untuk mengangkat hak haknya dan menikmati pembangunan serta dapat meraih nilai nilai kesejahteraan bagi rakyat Papua.           

Ditanya apakah hearing untuk membahas Papua merdeka, menurutnya, hearing  tak bertujuan untuk membebaskan Papua dari NKRI. Tapi tujuan hearing adalah untuk menengok  atau mengunjungi kondisi HAM di Papua yang sering terjadi isu internasional sampai ke Amerika Serikat.

“Isu pelanggaran HAM di Papua seperti halnya seperti di Maluku, Poso, Aceh dan Timor Leste itu sesuatu hal yang sangat memprihatinkan kami semua tahu dan membagi bagi keprihatinan tentang kondisi HAM diseluruh Indonesia termasuk di Papua,” katanya.  

Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum   IGSSARPRI Nicholas S Messet menandaskan,  Kongres Amerika ini sebetulnya  disediakan bagi  tokoh tokoh  yang pro merdeka, tapi pihaknya menyampaikan kepada Ketua Panitia  Kongres  AS  Eni Faleomavaega agar mengundang juga tokoh- tokoh integrasi Papua ke NKRI. Alasannya, apabila hanya tokoh tokoh pro merdeka seperti  Octovianus Mote dan lain, maka mereka hanya bicara Papua  merdeka.

Dia mengatakan, pihaknya  menawarkan agar  tokoh tokoh  integrasi Papua juga dapat  dihadirkan dalam Kongres AS  agar jalan tengah mana yang dapat diambil  dan tak perlu menyesatkan bangsa Papua, karena hearing tak membicarakan   Papua merdeka. Kongres maupun pemerintahan Amerika Serikat tak mendukung adanya negara republik  Papua Barat. Kongres maupun pemerintahan Amerika Serikat menghargai  integrasi Papua ke NKRI. “Apabila ada orang yang bilang bahwa Kongres dan pemerintah Amerika Serikat mendukung kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat jangan omong  kosong,  jangan membuat kita sendiri setengah mati dan mati banyak dibunuh TNI karena ditipu oleh kita punya orang sendiri,” tuturnya.

“Saya baru dapat email dari Herman Wanggai yang menyampaikan 1 November—1 Desember 2010 akan ada puasa berdoa agar ada Washington Solution. Washington Solution apa? Apa yang dibicarakan di Washington tak ada lain hanya  bicara pelanggaran HAM serta Otsus mesti diterapkan dengan baik di Papua.” 

Saat Kongres AS ia ditanya soal penerapan Otsus di Papua, dia menjelaskan, penerapan Otsus di Papau agak tersendat sendat karena ini barang baru dan Jakarta harus jujur kepada Papua untuk menjalankan Otsus dengan baik agar 15 tahun mendatang  jangan ekor dipegang kepala dikasih. Tapi kalau benar benar jujur harus diberikan seluruhnya dan rakyat Papua mengaturnya sendiri.           

Dia mengatakan, sejak rezim Soeharto lenger saat itu muncul reformasi, demokratisasi maka rakyat  Papua mulai merasa bahwa ia mempunyai  hak dan harga diri. Saat Kongres  AS  tahun 2000 ia minta untuk merdeka. Tapi  dari hasil  Kongres  AS  itu pemerintah Indonesia akhirnya memberikan Otsus bagi bangsa Papua. “NKRI dan merdeka harga mati. Dua duanya tak bisa mati manusia Papua mau hidup terus. Tong dua boleh mati tapi manusia Papua mau hidup. Itu yang kita perlu supaya manusia Papua itu harga dirinya dijaga dan dihormati maka diberikan Otsus. Dan Otsus ini berjalan tersendat sendat karena baru saja dibuat di Aceh dan Papua, “ tandasnya. “Suatu hal yang baru  kita mesti trial and error coba coba dulu. Tapi cukup lama sembilan tahun diharapkan tahun depan dapat berjalan agar 15 tahun kedepan rakyat Papua bisa aman, sejahtera dan damai,” ujarnya  pria yang 39 tinggal di Swedia ini. (mdc)