Tag Archives: kasus HAM

BEM Minta Kasus HAM di Papua Selama 53 Tahun Diungkap

JAYAPURA – Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia pada 10 Desember, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen) mendatangi Kantor Gubernur Papua dan mendesak pemerintah segera mengusut tuntas seluruh kasus HAM yang pernah terjadi di Papua sejak tahun 1961, atau selama 53 tahun.

Wakil Ketua BEM Uncen Michael J. Yansetouw dalam orasinya mengatakan, selama ini masyarakat Papua selalu dihadapkan dengan berbagai kenyataan jika mereka selalu menjadi korban atas setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

“Mencermati dinamika sosial politik yang terjadi di Papua dari tahun 1961 hingga tahun 2014 dimana rakyat Papua diperhadapkan pada berbagai macam realita/fakta yang ada di setiap kabupaten/Kota di 2 Provinsi ini.

Dari fakta dan realita yang dialami rakyat Papua dalam kehidupan mereka yang tidak pernah dihargai oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan jajarannya dalam aspek berkehidupan berbangsa dan bernegara tidak berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku di negara kesatuan RI. Dimana rakyat Papua diperhadapkan kepada pembunuhan, pembantaian, penangkapan tanpa sebab, penyiksaan, pembungkaman, perampasan hak-hak yang merupakan hal yang tidak perlu terjadi, hal ini selalu terjadi dan menjadi mimpi buruk bagi keluarga korban sampai saat ini,” tuturnya.
Ia pun menyarankan agar Pemerintah pusat sebaiknya secara praktis dan otomatis harus memperhatikan hal-hal yang terjadi di tanah Papua hingga tahun 2014 ini, karenanya ia pun menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap mahasiswa BEM Uncen kepada Pemprov Papua.

Pertama, Presiden RI segera bertanggungjawab atas rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua semenjak tahun 1961 sampai 2014.
Kedua, aparat keamanan, TNI dan Polri stop melakukan tindakkan-tindakkan yang tidak perlu dilakukan diatas tanah Papua, seperti pembunuhan, penangkapan, pembungkaman terhadap rakyat Papua yang dilakukan tanpa sebab dan dibuat sebab yang tidak perlu dibuat.

Ketiga, Presiden RI dan jajarannya hentikan dilakukan pemekaran dan transmigrasi di tanah Papua. Karena orang Papua belum dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang nanti datang, masalah yang pelu diperhatikan di tanah Papua adalah penciptaan SDM yang terpadu sehingga ketika dari luar datang, kami orang Papua asli siap bersaing dengan kemampuan yang dimiliki, itu yang perlu dilakukan.

Keempat, pemerintah pusat stop berlakukan KB, penduduk Papua sudah sedikit, kalau bisa KB itu dibuat minimal enam anak, itu lebih baik dan sudah cukup, karena KB secara perlahan mengabiskan eksistensi orang Papua ditanahnya sendiri.

Kelima, Gubernur Provinsi Papua segera mengembalikan Otsus ke Presiden RI, meinimbang dari berbagai aspek yang telah kami kaji, kami menyampaikan kalau memang Otsus yang sudah 12 tahun telah gagal, perlu dilakukan evaluasi kembali.

Keenam, Gubernur Papua, Kapolda Papua, Pangdam XVII Cendrawasih segera menuntaskan kasus pembunuhan terhadap enam orang warga sipil yang tidak bersalah di Kabupaten Paniai

Ketujuh, gubernur Provinsi Papua segera memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada jurnalis, baik nasional maupun internasionalyang berada di Provinsi Papua. Kebebasan dalam menyampaikan isi berita tolong diberikan sebebas-bebasnya tanpa intervensi karena itu adalah tugas jurnalis.

Sementara itu Sekjen BEM Fisip Uncen Ribka Kenelak yang sempat berorasi juga mempertanyakan kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Paniai belum lama ini dan ia sebut menelan korban hingga memakan korban jiwa, sebagai kado natal dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk masyarakat Papua. “Pembunuhan 6 warga sipil (4 orang data kepolisian) di Paniai apakah ini Kado Natal dari Presiden Jokowi untuk orang Papua? Pelanggaran HAM besar-besaran sedang terjadi, kita orang Papua sedang habis, orang Papua sedang dibantai secara sistematis,” cetusnya.

Ribka pun menegaskan jika pihaknya sebagai mahasiswa tidak akan pernah berhenti menyuarakan segala macam hal yang menyangkut hak asasi orang Papua. “Kepada pimpinan tertinggi di Provinsi Papua, kami mahasiswa tidak akan pernah mati, kami tidak akan pernah mundur untuk menyuarakan hak-hak orang Papua,” ujarnya.

Terakhir ia meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk dapat segera turun tangan sendiri guna mengusut kasus yang terjadi di Paniai, dan dapat segera menyelesaikannya. “Kami juga memohon kepada gubernur untuk dapat segera menuntaskan, kalau perlu segera turun ke tempat kejadian untuk dapat mengatasi masalah ini hingga selesai,” pesannya.

Sedangkan Asisten I Sekda Papua bidang Pemerintahan Doren Wakerkwa yang menerima para pendemo dari BEM Uncen menyatakan sspirasi yang diberikan akan ia sampaikan ke Gubernur dan akan segera dibahas.

“Aspirasi ini dibagi dalam dua hal, yang pertama adalah urusan gubernur dan akan kami serahkan, tapi yang kedua menyangkut kejadian di Paniai.” Ucap Doren.
Permasalahan yang terjadi di Paniai, aku Doren, telah dibicarakan oleh pihaknya sebelum para pendemo datang, hasilnya sebuah tim sudah terbentuk dan dibawah pimpinan Ruben Magai akan berangkat ke Paniai.

“Tim akan berangkat ke Paniai besok, setelah sudah ada di sana pimpinan daerah akan mengambil data-data di sana lalu kita bahas di sini, lalu langkah-langkah yang kita ambil kedepan kita lihat nanti,” ucap Doren.

Ia pun mengaku sudah mencoba berkomunikasi dengan Bupati Paniai Hengki Kayame tapi yang bersangkutan belum bisa dihubungi HP-nya mati, sehingga belum ada laporan resmi yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan.

Tetapi ia bersyukur Kapolda Papua sudah ada di Paniai untuk menenangkan situasi di sana.

Untuk menangani kejadian serupa, Doren menyebut, Pemprov bersama DPRP akan membentuk tim khusus, dimana tim ini akan secara khusus bertugas selama lima tahun kedepan untuk menangani seluruh masalah yang ada di Papua. Didalamnya melibatkan LSM, sehingga masalah seperti ini (di Paniai) tim ini akan turun untuk mencari sebabnya, baru akan dibahas di Provinsi.

Doren pun menegaskan jika Gubernur Papua tidak mau satu orang pun diatas tanah Papua dibunuh. “Gubernur sudah bicara saat pelantikkan Bupati Mimika, siapapun orang yang bekerja diatas tanah ini tidak boleh satu orang pun dibunuh, itu gubernur tidak mau, saya pun juga tidak mau,” pungkasnya.
Demonstarasi itu sendiri mendapat pengawalan dari aparat Kepolisian dari Polresta Jayapura yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura AKBP. Alfred Papare. Usai aspirasinya diterima, para pendemo secara tertib kembali ke kampusnya dengan diantar oleh truk Polisi. (ds/don)

Kamis, 11 Desember 2014 11:58, BP

BEM Minta Kasus HAM di Papua Selama 53 Tahun Diungkap was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Wakil Dubes Inggeris dan MRP Bahas Kasus HAM di Papua

Wakil Duta Besar dan Konsul Jenderal Kedutaan Besar Inggris Rebecca Razavi menerima cinderamata dari Wakil Ketua II MRP Enggel Bertha Kotorok, ketika audiensi di Kantor MRP di Kantor MRP, Kota Jayapura, Papua, Rabu (3/12).JAYAPURA — Wakil Dubes Inggris dan Konsul Jenderal Kedubes Inggris Rebecca Razavi didampingi Feye Belnis selaku penterjemah bersama pimpinan dan anggota MRP, masing-masing Wakil Ketua I MRP Pdt. Hofni Simbiak, S.Th, Wakil Ketua II Enggel Bertha Kotorok, Anggota Pokja Adat Joram Wambrauw, SH., dan anggota Pokja Perempuan Debora Mote, S.Sos, membahas kasus pelanggaran HAM di Papua, khususnya terhadap ibu dan anak asli Papua di wilayah Pegunungan Tengah. Pertemuan itu berlangsung di Kantor MRP, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (3/12).

Terkait kasus pelanggaran HAM di Papua, cetus Hofni Simbiak, pihaknya menyampaikan kasus pelanggaran HAM di Papua, khususnya pelanggaran terhadap ibu dan anak asli Papua yang terjadi di Pegunungan Tengah, diantaranya, kasus perang suku disejumlah wilayah di Papua, yang telah mengalami pergeseran nilai dari nilai adat ke nilai komersial atau mengkomersialkan Orang Asli Papua (OAP) mengatasnamakan adat. Padahal sebagaimana aturan hukum, tak ada seorangpun berhak menghilangkan nyawa orang lain.

Pasalnya, perang suku bisa pecah kapan dan dimanapun di wilayah Papua, hanya untuk mendapatkan pembayaran kepala, yang jumlahnya mencapai puluhan miliar.

“Kita harapkan keadaan seperti ini tak boleh terjadi lagi, yakni menyelesaikan kasus perang suku dengan ganti rugi uang,” tandasnya.

Hofni Simbiak menjelaskan, pihak Kedubes Inggris juga ingin melihat pembangunan hukum berhubungan dengan keamanan, terutama situasi yang terjadi akhir-akhir ini di Tanah Papua.

Dikatakan Hofni Simbiak, ada kejadian di Papua yang sebenarnya paradox. Di satu sisi disampaikan situasi keamanan di Papua aman dan terkendali, sebagaimana seruan para tokoh agama Papua tanah damai. Tapi di sisi lain terjadi gejolak seperti aksi penembakan dan pembunuhan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Semua aksi-aksi yang terjadi modus operandinya sama, karena tak pernah diketahui siapa pelaku.

Kesulitannya tak ada investigasi yang jelas menyangkut aksi penembakan dan pembunuhan tersebut,” katanya.

Hofni menerangkan, pihaknya bekerjasama dengan Komnas Perempuan tengah mengumpulkan dokumen kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap ibu dan anak asli Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah Papua sejak 1962 hingga 2010 bekerjasama dengan Komnas Perempuan.

Diutarakan Hofni, pihaknya tengah mempersiapkan Buku berjudul Anyaman Noken Kehidupan, direncanakan dilaunching 15 Desember mendatang di Kampus Universitas Indonesia Jakarta, diinisiasi ibu-ibu dari wilayah Pegunungan Tengah Papua. (Mdc/don/l03/par)

Sabtu, 06 Desember 2014 12:34, BP

Wakil Dubes Inggeris dan MRP Bahas Kasus HAM di Papua was originally published on PAPUA MERDEKA! News