Tag Archives: kerusakan hutan

Perlu Pengawasan Hindari Penebangan Pohon Secara Liar

JAYAPURA [PAPOS]- Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua terus melakukan pengawasan untuk menghindari adanya penebangan pohon di Papua secara liar, karena penebangan pohon saat ini tidak seimbang dengan penanaman pohon yang dilakukan.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Ir. Marthen Kayoi, MM, saat ini merupakan salah satu orientasi penghasilan negara namun setelah berjalan cukup lama, dinas kehutanan menilai antara penebangan dan pertumbuhan pohon tidak seimbang.

“Maka harus ada langkah-langkah pengamanan dan perlindungan untuk hutan, sehingga manajemen penguasahaan hutan berubah ke pengelolaan hutan,” ujar Marthen Kayoi kepada wartawan usai membuka pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga teknis serta tenaga pengawasan hutan produksi lestari di Hotel Yasmin Jayapura, Senin [9/5] lalu.

Untuk pengelolaan, dinas kehutanan Papua telah membangun hutan-hutan produksi lestari di Papua yang terdiri dari 56 daerah. Hal ini secara bertahap akan dikembangkan, di mana pembangunan hutan lestari akan di bangun di Serui, Biak, Merauke dan Jayapura serta Timika.

“Hutan lestari ini dibangun sebagai contoh pengelolaan hutan, serta pendekatan pelayanan lebih di sektor pengelolaan agar bagaimana mengurus secara efektif,” katanya.

Dijelaskan, kesatuan pengelolaan hutan berada di kabupaten dan kota. Sehingga diharapkan pengelolaan hutan lestari dapat berkelanjutan dengan menggunakan aturan kehutanan secara baik, yakni menghitung berapa jumlah pohon yang ditebang dan berapa yang ditanam.

“Sebenarnya untuk pemenfaatan hutan oleh masyarakat, sudah sejak dulu masyarakat memanfaatkannya. Namun, saat itu belum mempunyai nilai ekonomi, sementara saat ini kayu telah mempunyai nilai ekonomi,” ucapnya.

Setelah kayu mempunyai nilai ekonomi, lanjutnya, aktivitas masyarakat semakin tinggi. Maka upaya dari pemerintah saat ini adalah menyediakan fasilitas kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memanfaatkan dengan cara yang lebih professional dan ramah lingkungan.

Ditambahkan, dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kampung-kampung. Jika hal ini tidak dilakukan dengan baik sesuai aturan kehutanan, otomatis kayu tidak akan mendatangkan nilai ekonomis yang tinggi dan dukungan sumber daya alam.

“Oleh sebab itu, masyarakat harus bekerja melalui sistem HPH dan industri kayu rakyat. Dimana hal ini merupakan program pemerintah yang mendapat dukungan dari semua pihak,” jelasnya. [tho]

Kerusakan Hutan Diperkirakan Capai 5 Juta HA

JAYAPURA-Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Memberamo, Ir Karjono, MP, mengungkapkan bahwa kerusakan hutan di Papua cukup mengkhawatirkan dan bisa dikatakan dalam kondisi lampu kuning. Sebab luas hutan yang mengalami kerusakan diperkirakan telah mencapai 5 juta HA.

“Bila dibandingkan dengan luas hutan kita yang da di Papua sekitar 330 juta HA, kerusakan hutan dan lahan yang potensial kritis sebesar 5 juta Ha tentunya masih kecil. Tetapi hal itu perlu mendapat perhatian serius,” ungkap Karjono saat ditemui Cenderawasih Pos di sela kegiatan Penyegaran Pengelolaan DAS Aparat Kehutanan Tahun 2009 di Hotel Relat, Rabu (3/6).

Dikatakan, dari 5 juta Ha areal hutan yang mengalami kerusakan dibagi dalam tiga kategori yaitu potensial kritis atau amat kritis, agak kritis dan kritis sekali. Sedangkan kondisi lahan yang masuk kategori kritis sekali menurut Karjono diperkirakan mencapai 3 juta Ha. “Ini diduga akibat adanya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi, konflik kepentingan dan kurangnya keterpaduan antar sektor dan antar wilayah dari hulu hingga hilir dalam pengelolaan DAS,” jelasnya.

Untuk memperbaiki atau merehabilitasi lahan kritis tersebut, pemerintah bersama masyarakat menurutnya telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui program penyelamatan hutan, reboisasi, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL), Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) dan Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK).

“Semua itu merupakan dasar untuk mewujudkan perbaikan lingkungan penanggulangan bencana bajir, tanah longsor dan kekeringan secara terpadu, transparan dan partisipatif,” tambahnya.

Upaya rehabilitasilahan dan hutan yang mulai dilakukan sejak tahun 2004, menurut Karjono sudah mulai menampakan hasil. Dari program-program yang dilakukan, lahan dan hutan yang berhasil direhabilitasi sekitar 34.000 Ha.(ind)