Daily Archives: February 20, 2010

Pengadilan HAM Harus Dibentuk di Papua

JAYAPURA [PAPOS]- Kasus pelanggaran HAM di Papua dari dulu sampai sekarang tidak jelas dan banyak pelaku kasus pelanggaran HAM Papua tidak terungkap, sehingga dibutuhkan adanya Pengadilan HAN di Papua.

Hal itu dikatakana Ketua Esekutif Nasional Front Penjuangan Papua Barat, Selvius Bobi kepada Papua Pos ketika ditemui di Kantor Depateman Hukum dan HAM Papua, Kamis(18/2) lalu.

Menurutnya, selama ini banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua tidak pernah terungkap dan masyarakat yang menjadi korban kekerasan hanya bisa menangis menahan kesakitan yang dideritanya.

Agar hal itu tidak terjadi maka harus ada Pengadilan HAM di Papua yang merupakan kebutuhan utama dalam menangani masalah pelanggaran HAM di Papua.

“Pengadilan HAM merupakan kebutuhan yang mendesak di Papua, Karena di Papua banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan,” katanya.

Misalnya kasus Abepura berdara yang disidangkan di pengadilan HAM Makaras hasilnya tidak jelas, karena para pelaku disidangkan jauh dari Papua sehingga sampai saat ini para korban bertanya-tanya tentang kejelasan kasus tersebut.

Sespius mengatakan, agar kasus masalah pengadilan yang tidak jelas tidak terjadi, maka Pengadilan HAM di Papua harus segera dibentuk dan itu merupakan tanggung jawab DPRP, MRP dan pemerintah provinsi untuk memdorong pembentukan hal tersebut.

Namun sampai saat ini pihak-pihak yang bersangkutan hanya terdiam membisu walaupun kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat terus terjadi.

Bukan saja untuk pemerintah, DPRP dan MRP tapi hal tersebut merupakan tugas utama dari Komnas HAM Papua untuk mendorong segara dibangunnya Pengadilan HAM di Papua.

Ditambahkan, kalau pihak-pihak mendorong sampai terbentuk Pengadilan HAM di Papua maka kasus pelanggaran HAM di Papua akan teratasi.[eka]

Ditulis oleh Eka/Papos
Sabtu, 20 Februari 2010 00:00

PERPECAHAN INTERNAL MEMPERLAMBAT KEMAJUAN WEST PAPUA

Written by Kummeser

West Papua dalam decade 2000- 2010 selalu menjadi bola panas dalam pertemuan Forum Kepulauan Pasifik ( Pasific Islands Forum) sebagai salah satu isu keamanan regional, tetapi perpecahan internal dalam gerekan kemerdekaan membuat diskusi-diskusi dalam forum tersebut tanpak kurang menjadi penting.

Tidak seperti tahun 2000, ketika bangsa West Papua terwakili dalam pertemuan Forum Kepulauan Pasifik di Kribati. Nauru — salah satu pendukung teguh gerakan kemerdekaan West Papua sebagai penyelenggara pertemuan tahun 2001, menolak visa bagi empat orang aktivis West Papua , termasuk juru bicara Presidium Dewan Papua Frans Alberth Yoku. Tak cuma itu Dirk Kereway, aktivis West Papua yang beroposisi dengan PDP, juga ditolak visanya untuk memasuki Nauru . Rene Harris mengatakan visa mereka ditolak sebab dia khawatir mereka akan berselisih paham tentang siapa utusan gerekan Kemerdekaan West Papua yang seharusnya diijinkan menghadiri Forum Kepulauan Pasifik. Rene Harris juga tak ingin menyaksikan kentaranya perpecahan di antara orang West Papua dalam Forum Kepulauan Pasifik.

Harris menyeruhkan kepada para pimpinan West Papua untuk membereskan dulu rumah tangga mereka. Ia juga menambahkan bahwa “ Nauru tidak akan terseret kedalam politik West Papua . Jadi untuk sekarang posisi kami adalah kami akan tunggu bangsa West Papua untuk menunjukan front persatuan.

Pernyataan tentang West Papua dalam Komunike Forum dapat diinterprestasikan mengandung makna ganda, yakni menyambut dan sekaligus kecewa terhadap aspirasi kemerdekaan bangsa West Papu . Lebih dari itu, pertemuan tersebut merupakan kemenangan buat Indonesia dengan bergabungnya Indonesia dalam forum sebagai mitra dialog ke-11. Dengan segala indakasi Indonesia sedang memberikan tekanan dengan menunjukan kehadiran mereka ( Indonesia ) di wilayah Pasifik.

Pada komunike Forum itu terbaca : Para pemimpin forum mengekspresikan keprihatinan mereka yang terus-menerus tentang kekerasan dan kehilangan nya di West Papua . Mereka mendorong Pemerintah Indonesia untuk menjamin didengarnya suara dari semua pihak di Tanah West Papua dalam rangka mencapai suatu resolusi damai atas perbedaan-perbedaan mereka. Para pimpinan forum menyambut penyajian yang baru dari parlemen Indonesia tentang usulan otonomi khusus. Mereka menyeruhkan kepada semua pihak untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) semua penduduk West Papua . Para pemimpin forum sepakat untuk mengikuti dari dekat perkembangan- perkembangan di West Papua terseut.

Para aktivis kemerdekaan akan merasa lega dengan pernyataan keprihatinan yang keras tentang berlangsungnya kekerasan dan hilangnya nyawa, mendesak Indonesia untuk memastikan bahwa suara (seruan) dari semua pihak didengar. Para pimpinan forum setuju untuk mengikuti dari dekat perkembangan di West Papua tersebut.

Namun seperti ditahun 2000, Forum menegaskan lagi beberapa kali, bahwa mereka memandang pemerintah Indonesia sebagai otoritas yang berdaulat. Sementara Vanuatu dan Nauru tetap teguh mendukung kemerdekaan bangsa West Papua . Negara-negara seperti Papua New Guinea (PNG) dan Australia telah menegaskan dalam keputusan mereka, bahwa mereka hanya bisa berupaya dalam kerangka pengakuan Indonesia sebagai otoritas berdaulat atas tanah West Papua .

Upaya di tingkat diplomasi untuk mencoba mempengaruhi keputusan untuk memperoleh dukungan demi sebuah proses ke arah kemerdekaan merupakan sebuah tantangan bagi gerakan West Papua . Upaya bersama orang West Papua untuk mengangkat isu West Papua ke tingkat international relative sangat baru. Banyak rintangan dan pelajaran yang harus dihadapi sepajang jalan perjuangan ini.

Belum adanya front bersama dalam rangka mencapai kemajuan dan memperoleh dukungan bagi cita-cita bangsa West Papua . Indonesia tentu saja akan semakin meningkatkan upayanya untuk memecah-belah dan melemahkan gerakan kemerdekaan West Papua .

Gerakan bangsa West Papua harus memanfaatkan peluang melalui dukungan dan kehendak baik yang ada atas persoalan mereka di Negara-negara Pasifik, seperti Vanuatu . Sementara menyatakan harapannya agar mereka (West Papua) terlebih dulu harus bersatu, Perdana Menteri Vanuatu , Edward Natapei (tahun 2001) mengungkapan bahwa negaranya tetap mendukung penentuan nasib sendiri bagi West Papua . Natapei mengatakan bahwa sejak pemerintahannya berkuasa, ia belum mendengar dari gerakan West Papua usulan mengenai apa yang seharusnya ditengahkan dalam forum. Jika mereka bersatu, Vanuatu akan menjadi Negara pertama yang mendesakkan persoalan mereka. Namun karena mereka terpecah, kami ingin melihat mereka datang bersama dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka, kata Natapei.

Jika mereka ingin bersatu dan menyampaikan kepada kami apa yang mereka ingin kami katakana kepada Indonesia untuk dilakukan bagi mereka ( West Papua ), kami akan dengan senang hati mengangkat kembali masalah mereka. Kami belum bisa memberikan jaminan mengenai perjuangan bangsa West Papua . Hal yang sama dikatakan oleh Presiden Nauru Harris bahwa ya… saya akan mendukung langkah itu, jika mereka ( West Papua ) bersatu.

Catatan ;

Supaya diplomasi West Papua tidak sama lagi seperti yang terjadi pada tahun 2001 masa silam, maka perlu adanya pemikiran untuk adanya suatu mekanisme yang baik untuk dipakai oleh gerakan West Papua dalam memanfaatkan secara baik tiket jalur diplomasi yang tersedia di Pasifik untuk menuju PBB.

Kalau perpecahan ini masih terjadi pada gerakan West Papua, maka hubungan international West Papua di Forum Kepulauan Pasifik menjadi lemah, karena relasi ini mempunyai ikatan kuat bagi setiap individu pemimpin di kawasan Negara-negara Pasifik tersebut. Perlu diingat bahwa perpolitikan dimana politik satu Negara tidak mungkin sama dengan yang lain dan untuk itu perlu adanya. Bagaimana supaya satu Negara dapat mendukung gerakan merdeka West Papua, maka perlu dibangunnya suatu ikatan, bentuk ikatan inilah yang disebut dengan politik International dan dari sinilah lahir hubungan diplomatic yang bertujuan untuk kemajuan dan menjalin hubungan yang akur. Tetapi masih saja ada perpecahan internal gerekan kemerdekaan West Papua , maka tugas diplomat tidak dapat dijalankan dengan baik, karena posisi diplomat ini diperebutkan oleh berbagai sel-sel dalam gerakan Kemerdekaan West Papua.

Pada umunya diplomat mempunyai tugas seperti ; Melakukan monitoring di Negara tersebut, Menghadiri secara resmi pertemuan-pertemuan Negara, melakukan hubungan kerjasama disemua bidang. Untuk itu perlu adanya suatu mekanisme yang baik dari gerakan kemerdekaan West Papua dan terarah untuk membentuk adanya diplomat di suatu Negara.

Sumber : Milling List Komunitas Papua.