Monthly Archives: July 2016

Pacific Journalism Review raises bar on West Papua, corruption issues

By PMC Editor – July 26, 2016

PMC chair A/Professor Camille Nakhid launches PJR with the editor, Professor David Robie, in the background. Image: Del Abcede/PMC

PMC chair A/Professor Camille Nakhid launches PJR with the editor, Professor David Robie, in the background. Image: Del Abcede/PMC

Pacific Media Centre chair Dr Camille Nakhid has praised the latest edition of Pacific Journalism Review with a launch coinciding with the Fourth World Journalism Education Congress (WJEC) in Auckland.

She said it was a popular journal globally as well as in the Asia-Pacific region, and noted the presence of many international contributors to the latest edition at the launch.

“This journal has progressed through the persistence of Professor David Robie, Dr Philip Cass and Professor Wendy Bacon with support of the wonderful production efforts of Del Abcede and proof reading of Susan O’Rourke,” said Dr Nakhid, who is an associate professor in AUT’s School of Social Science and Public Policy at Auckland University of Technology.

She said this latest issue of the journal, the only one regularly publishing New Zealand journalism research, was timely as it coincided with the WJEC conference and an Australian and Pacific Preconference.

There had been much attention on alleged corruption in New Zealand under the current government, particularly in reference to the Panama Papers, and ongoing corruption in the Pacific and wider Oceania region.

“This issue of the journal covers articles by those journalists and media researchers who have brought these issues to light,” she said.

“The articles also discuss the lives of journalists and their risks and dangers, our damage to the environment and many other issues.

“We need young journalists to live to become old journalists and so we very much welcome this journal and the launch of this current issue theme titled ‘Endangered Journalists’.”

Pacific Journalism Review raises bar on West Papua, corruption issues was originally published on PAPUAPost.com

Orang Papua Menguasai Politik, Tidak Ekonomi

Politik memang memiliki hubungan erat dengan ekonomi, tetapi ketika berbicara mengenai kemajuan dan kekuasaan, maka 80% adalah ekonomi. Contoh yang paling Nampak adalah warga keturunan Tionghoa di Indonesia, walaupun mereka tidak mendapat kesempatan untuk berpolitik di Indonesia sampai awal tahun 2000an, tetapi nasib mereka lebih baik dibandingkan masyarakat pribumi pada umumnya, nasib baik mereka disebabkan oleh ekonomi mereka yang baik juga.

Jika Anda mengetahui JP Morgan, Rothschild Family, dan Rockefeller family, pasti Anda mengerti maksud Saya. Nama-nama yang saya sebutkan diatas adalah banker-bankir, raja-raja minyak dan penguasa perputaran uang di dunia, namun nama mereka jarang terdengar, tetapi bila disimak, pengaruh mereka justru lebih besar, bahkan banyak politikus adalah boneka dari mereka. Untuk lebih jelas mengenai keluarga-keluarga tesebut, Anda dapat googling sendiri.

Oke, kembali ke Papua, orang Papua, ya. Hampir 80% pemimpin daerah dari tingkatan camat sampai gubernur di tanah Papua dipegang oleh orang Papua, hal yang wajar. Tetapi ketika berbicara ekonomi, hmmmmm, sebaliknya. Mulai dari kios-kios, toko-toko, pasar dan aspek ekonomi lainnya dipegang oleh orang non-Papua yang datang merantau di tanah Papua.

“Finance is a gun. Politics is knowing when to pull the trigger.” – Mario Puzo (Godfather)

“Finansial adalah senjata.Politik adalah mengetahui kapan harus menarik pelatuk. Jadi yang lebih vital adalah senjata, kemampuan politik dibutuhkan saat melawan lawan yang hebat.

Sayangnya orang Papua sangat lemah dalam hal finansial, korupsi merajalela karena para politikus dan birokrat tidak memiliki kemampuan finansial mandiri.

Politikus bisa menjadi boneka dari pihak pemegang modal, hal inilah yang terjadi di Papua. Banyak pemegang modal bermain, sementara para boneka menampakkan diri dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak pemodal.

Jika Papua ingin menjadi lebih baik, maka aspek ekonomi harus dikuasai oleh orang Papua sendiri, hal ini memang tidak disadari oleh masyarakat pada umumnya, juga tidak disadari oleh politikus dan birokrat Papua pada umumnya.

Apa solusinya?

Solusi yang terbaik menurut analisa kami adalah pemerintah harus membuat program pengajaran dan memberi investasi kepada orang-orang asli Papua. Dengan modal pengajaran dan beberapa buku yang disertai dengan modal, pasti Papua menjadi lebih baik, setidaknya dalam 10 tahun kedepan 50% sector ekonomi Papua dapat dikuasai sendiri oleh orang Papua.

Untuk generasi muda Papua juga jangan hanya berpikir tantang politik, tetapi harus memiliki kiat untuk terjun di dunia Ekonomi bisnis.

Label: OPINI , PAPUA , PILIHAN

Orang Papua Menguasai Politik, Tidak Ekonomi was originally published on PAPUAPost.com