Daily Archives: September 26, 2016

Pacific leaders raise West Papua at the UN

Leaders of six Pacific Island nations have highlighted concern about West Papua while speaking at the United Nations General Assembly.

At the general debate of the Assembly’s 71st session, Vanuatu, Solomon Islands, Tonga, Nauru, Marshall Islands and Tuvalu called for UN action on alleged human rights abuses in Papua.

Calls for West Papuan self-determination rights to be respected were also made by some of the leaders.

Johnny Blades filed this report. Listen

Pacific leaders at the UN General Assembly expressed concern about human rights abuses in Papua.

Pacific leaders at the UN General Assembly expressed concern about human rights abuses in Papua. Top L to R: Vanuatu Prime Minister Charlot Salwai; Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare; Tonga Prime Minister ‘Akilisi Pohiva. Bottom L to R: Nauru President Baron Waqa; Marshall Islands President Hilda Heine; Tuvalu Prime Minister Enele Sopoaga Photo: UN Photo

Pacific leaders raise West Papua at the UN was originally published on PAPUAPost.com

Tuduhan NKRI terhadap Negara Pasifik Selatan dan Tanggapan Indonesia (3)

Dalam tuduhannya, Indonesia mengatakan beberapa hal yang patut dicatat

pernyataan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bermotif politik yang bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis di provinsi-provinsi yang telah terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan. <Indonesia Menuduh Solomon Punya Motif Politik Angkat Isu Papua>

Pertama, Indonesia menuduh Solomon Islands dan koleganya di Pasifik Selatan “tidak memiliki itikad baik”; kedua “bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis”;  ketiga “menghasut kekacauan politik”, keempat, “kekerasan publik dan serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan”.


Hal ketiga ialah “menghasut kekacauan politik”, jadi pihak yang membela kebenaran untuk membawa kedamaian abadi di kawasan Melanesia dan Tanah Papua dianggap sebagai yang menghasut dan menyebabkan kekacauan politik.

Siapa pemicu kekacauan politk di Tanah Papua dan siapa penyebab destabilisasi politik di kawasn Melanesia? Bukan PNG, bukan Vanuatu, bukan Solomon Islands, bukan siapa-siapa selain NKRI. Itu kah sudah nyata sejak NKRI menginvasi, mencaplok dan menduduki, serta mengeksploitasi Tanah Papua, merekayasan manusianya dan membasmikan manusia ras Melanesia.

Apa yang dilakukan para pemimpin negara-negara Kepulauan di Pasifik Selaan ialah sebuah tanggapan, sebuah reaksi, bukan aksi. Aksi pertama datang dari NKRi, dan reaksi para pemimpin negara-negara Melanesia, Mikronesia dan Polinesia tidak bisa dianggap sebagai pemicu, apalagi yang dituduhkan ialah memicu kekacauan.

Pemicu kekacauan dan konflik di Tanah Papua ialah invasi militer NKRI tahun 1962, dan pelaksanaan Pepera 1969 yang penuh dengan skandal hukum dan demokrasi, penuh dengan pelanggaran HAM. Itulah penyulut kegaduhan, kekacauan, konflik, peperangan, pelanggaran HAM dan kematian berkepanjangan di Tanah Papua.

Yang dilakukan para pemimpin Pasifik Selatan ialah untuk menghentikan kekacauan dan destabilisasi, pelanggaran HAM, perampokan dan penjarahan, teror dan pembunuhan yang telah berlangsung lebih dari setengah abad di Tanah Papua. Oleh karena itu, menuduh pihak pembela kebenaran sebagai pihak yang salah merupakan pekerjaan Iblis, yaitu Bapa Segala Pendusta.

Tuduhan NKRI terhadap Negara Pasifik Selatan dan Tanggapan Indonesia (3) was originally published on PAPUAPost.com