Daily Archives: October 18, 2016

Pacific peoples lead push for Papuan decolonisation

Radio NZ – An academic specialising in West Papua says Pacific Islands peoples are taking the lead on issues of decolonisation within the region.

Dr Cammi Webb-Gannon is a research fellow at Western Sydney University’s School of Humanities and Communication Arts.

She says the unprecedented level of discussion about West Papuan self-determination and human rights at the recent UN General Assembly reflects a new momentum towards decolonisation in the Pacific.

Dr Webb-Gannon spoke to Johnny Blades about the growth of international solidarity for West Papua and the issue of regional representation.

Transcript

CAMMI WEBB-GANNON: As West Papuans have been able to get their stories out as I’ve been observing the conflict and the movement for about 10 years I’d say it’s from 2010 when this has really taken off and then in 2011 I think Indonesia was picking up on the increased traction of West Papua in the international media and so I think that’s when Indonesia decided it really needed to start to have more influence in Melanesian and Pacific politics and it was in 2011 that Indonesia was given observer status at the Melanesian Spearhead group and really started heavy diplomacy into Melanesia to try and counteract the solidarity and the civil society support for West Papua.

JOHNNY BLADES: Do you see any signs in Indonesia’s kind of response that it will do anything other than just sort of push through its viewpoint?

DW-G: Not in the near future I don’t, you heard also Indonesia’s first right of reply no doubt at the United Nations about a month ago and it was quite uninformed, very typical Indonesian government response, saying that essentially there are very few if any human right’s violations that have taken place in West Papua and that it would be impossible for them to go unscrutinised and that’s just blatantly untrue. And then you have several Indonesian NGO’s going ‘that’s ludicrous’ and you know that’s typically what the response has been. It doesn’t look like it’s changing but it does look like Indonesia’s getting more worried therefore they’re increasing their diplomatic efforts.

JB: There is this argument about regional representation for the Papuans, do you think that the Pacific support can be effective, can it overcome the geo-political forces?

DW-G: Well I think it already is, I mean the fact that for the first time West Papua‘s been raised at the UN by seven countries not just Melanesian countries, but from Tonga and Tuvalu and the Marshall Islands and Nauru and Palau as well, is a huge testament to the work that the United Liberation Movement for West Papua has been undertaking so a whole lot of diplomacy by the leaders of the ULMWP around the Pacific but also this taps into the Pacific renaissance which I think has been sweeping across the Pacific for the past five or six years. So I guess for the first time since around the 1970s/80s when the Pacific was starting to decolonize, it’s a new spirit of decolonisation. I think it’s more strident than it’s ever been before and it’s more powerful and these Pacific countries are making very good use of regional fora and international fora and West Papua is one of the top issues. I think that the Pacific is really taking the lead on this.

Pacific peoples lead push for Papuan decolonisation was originally published on PAPUAPost.com

LP3BH: Antonio Guterres, “Angin Segar” Bagi HAM Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Terpilihnya Antonio Guterres sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (Sekjen PBB) dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (13/10/2016) lalu, disambut baik Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari yang berharap ada perubahan bagi persoalan hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.

Selain menyampaikan selamat dan sukses kepada Antonio Guterres, Yan Christian Warinussy, direktur eksekutif LP3BH, mengatakan, mantan perdana menteri Portugal yang dipilih secara aklamasi oleh 193 negara anggota PBB itu diharapkan sebagai “angin segar” bagi rakyat Papua, terutama perlindungan HAM.

“LP3BH sebagai organisasi masyarakat sipil (OMS) dan advokasi hak asasi manusia di Tanah Papua, menyambut terpilihnya Antonio Guterres dengan harapan dapat merespon secara positif situasi hak asasi manusia yang sangat buruk sepanjang lebih dari 50 tahun di Tanah Papua,” ungkap Warinussy, dalam press release yang diterima media ini, Senin (17/10/2016).

Menaruh harapan besar baginya karena hal itu sebagaimana telah digambarkan dan disampaikan dalam pidato dari tujuh pemimpin dan utusan khusus negara-negara Pasifik seperti Vanuatu, Nauru, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, Tonga, Tuvalu, dan Palau.

Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua ini lebih lanjut menjelaskan, dalam pidato dari tujuh pemimpin dan utusan negara-negara Pasifik intinya meminta agar PBB melalui Majelis Umum dan Sekjen PBB melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM dan mengirimkan Pelapor Khusus soal anti penyiksaan dan kebebasan berekspresi masuk ke Papua Barat.

Menurut pandangan Warinussy, Sekjen PBB yang baru terpilih itu tentu berada pada posisi yang strategis dan sangat menentukan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dari kurang lebih 2 juta orang asli Papua yang kini sedang terancam secara fisik dan psikis di atas tanah airnya sendiri, akibat model pendekatan keamanan (security approach) yang terus ditingkatkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Tidak adanya respon yang jelas dan jujur dari Pemerintah Indonesia dalam menyikapi upaya penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun berdasar hukum, telah cukup menjadi argumen yang mendasar dan utama bagi LP3BH Manokwari untuk meminta perhatian Sekjen PBB terhadap situasi pelanggaran HAM di Tanah Papua yang terus berlangsung hingga hari ini,” jelas peraih penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award”

Tahun 2005 di Montreal-Canada ini.

“Sangat tepat jika Sekjen PBB Antonio Guterres dapat mendukung dan mendorong lahirnya Resolusi Majelis Umum PBB untuk mengirimkan misi pencari fakta dan pelapor khusus, demi kepentingan investigasi kemanusiaan yang netral, transparan, imparsial dan adil terhadap situasi pelanggaran HAM di Tanah Papua sebelum akhir tahun 2016 ini,”

tandasnya.

Siapa Antonio Guterres?

Ia dikenal sebagai advokat yang konsisten terhadap demokrasi dan perdamaian.

Sebelumnya, selepas Perdana Menteri Portugal dari tahun 1995-2002, ia menjabat sebagai Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) pada 2005-2015.

Antonio Guterres juga disebut-sebut punya jasa besar bagi Timor Timur. Ia sosok penting bagi perjuangan kemerdekaan Timor Timur.

Ban ki-Moon menjabat Sekjen PBB dua periode atau sepuluh tahun, akan mengakhiri masa jabatannya pada akhir tahun ini. Selanjutnya per 1 Januari 2017, Antonio Guterres secara resmi memulai menjalankan tugasnya.

Pewarta: Mary Monireng

LP3BH: Antonio Guterres, “Angin Segar” Bagi HAM Papua was originally published on PAPUAPost.com