Daily Archives: March 11, 2017

Warinussy Sebut Pernyataan Kemenlu RI Permalukan Bangsa Indonesia

imageManokwari, Mediapapua.com – Pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia yang disampaikan oleh juru bicaranya, Armanatha Nasir, Jum’at (3/3) lalu kepada CNN Indonesia menanggapi pernyataan bersama (joint statement) dari 7 (tujuh) Negara Pasifik mengenai pelanggaran HAM di Tanah Papua pada Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa belum lama ini dinilai sangat memalukan negara dan bangsa Indonesia.

“Memalukan negara dan bangsa Indonesia, karena pernyataan tersebut sama sekali bersifat mengingkari segenap langkah dan kemauan politik Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang tengah berusaha keras menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat di Tanah Papua,” rilis Yan Christian Warinussy, SH Direktur LP3BH Manokwari kepada koran ini, Rabu (8/3/2017).

Utamanya, kata dia, terhadap upaya penyelesaian 3 (tiga) kasus besar dugaan pelanggaran HAM yang berat seperti Wasior (2001), Wamena (2003) dan Paniai (2014) yang telah dibentuk Tim Ad Hoc sesuai amanat pasal 18 dan pasal 19 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Sebelumnya, Armanatha Nasir mengatakan kepada CNN Indonesia kalau (pelanggaran HAM) itu ada, pasti akan menjadi sorotan dari publik dan mekanisme yang berlaku di Indonesia. Inilah yang menurut saya sebagai salah satu advokat dan pembela HAM di Tanah Papua dan Indonesia, sangat memalukan negara dan bangsa,”

tutur Yan.

Selalu ada aksi-aksi damai baik yang dilakukan di sejumlah kota di Tanah Papua maupun di Jakarta dan pulau Jawa yang mengangkat tema tentang dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua dan mendesak negara menyelesaikannya bahkan meminta perhatian dunia internasional. “Kalau begitu, apakah Kemenlu yang secara institusional tidak tahu secara baik? Ataukah seorang Armanatha Nasir pribadi yang tidak mengerti tentang mana yang kategori pelanggaran HAM dan mana yang bukan pelanggaran HAM yang berat?” tanya Yan.

Sementara itu, lanjut Yan, negara melalui pemerintah saat ini justru tengah gencar-gencarnya berusaha memulihkan citranya dalam konteks penegakan hukum berkenaan dengan penyelesaian kasus-kasus yang diduga termasuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. “LP3BH meminta pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk segera memperbaiki model dan cara kerja tidak benar dan tidak profesional serta tidak teliti yang seringkali dilakukan oleh oknum-oknum seperti Armanatha Nasir tersebut yang justru bukan berdiplomasi, namun telah berbohong kepada dunia dan diri sendiri bahkan mempermalukan negara dan bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum dewasa ini di tingkat internasional dan nasional,” papar Yan. (mp-20).

Warinussy Sebut Pernyataan Kemenlu RI Permalukan Bangsa Indonesia was originally published on PAPUAPost.com

Need for expertise of organic certification

By Fern Napwatt, DailyPost, The recent initiative of ban on junk food in the Torba province will require an expert and is a long process.

The Torba Provincial Planner, Mr Michael Silona said that the initiative to ban junk food was one of the decisions of the Torba Tourism Council.

“The original idea was to start with bungalow operators to stop feeding guests with imported food but to feed them with locally grown food,” he said.

“But again this will require quite a long process and an expertise to do the organic certification exercise and it will take some time before we can achieve it.”

According to a freelance reporter of The Guardian, Ms Eleanor Roy, the head of the Torba tourism council, Fr Luc Dini, said that a ban on foreign food imports would improve the health and well being of the people of Torba.

“Dini has ordered tourism bungalows to serve guests only locally grown, organic food, with a plan to introduce legislation within the next two years banning the importation of all foreign food. Torba aims to be Vanuatu’s first organic province by the year 2020,”

Ms Roy reported.

Mr Dini also stated the national government through its relevant authorities was supportive of his plan and were keen to see this will be tolerated by locals and tourists.

The Assistant Agriculture officer for Torba, Paul Harrison said that there is abundance of locally grown food as well as food sourced from the sea.

“Here in Torba, we some rich islands like the island of Gaua, and parts of Vanualava that can yield a high quantity of local produce as well as kava, but again it depends on the demand,”

he said.

“Having a ban on junk is a good idea for starters, so the locals can go back to do more gardening to meet the demand of locals as well as tourists when they visit- we still need improvement of skills on how to present it so to make it appealing to our customers from overseas.”

Mr Harrison said that since the new market house in Sola will be opening soon, he is looking forward to having more farmers having access to market as well as training that the DoA and TVET will give to the farmers to enhance their production and target other market opportunities.

Need for expertise of organic certification was originally published on PAPUAPost.com