Unifikasi Kekuatan Militer Papua Merdeka setelah Unifikasi Kekuatan Politik dalam ULMWP

Dengan berdirinya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang awalnya dirintis oleh dua orang tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dr. OPM John Otto Ondowame dari Faksi Pembela Kebenaran (PEMKA) dan Senior OPM Andy Ayamiseba dari Faksi Marvic (TPN) sejak tahun 2001, didahului dengan pendirian West Papuan Peoples Representative Office (WPPRO), disusul dengan berbagai macam Deklarasi dan penandatanganan, antara lain Deklarasi Saralana tahun 2000 antara tokoh Politik Papua Merdeka Dortherys Hiyo Eluay dan Ketua OPM Faksi Marvic Seth J. Roemkorem dan beberapa rangkaian pertemuan antara utusan Gen. TPN/OPM Mathias Wenda dari Markas Pemka/ Marvic berastu di perbatasan West Papua/ PNG tahun 2004-1006.

Kedua tokoh OPM, Dr. OPM J.O. Ondowame dan Senior OPM Andy Ayamiseba bersama rekan mereka Senior OPM Rex Rumakiek, bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat adat, terutama Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK) telah membentuk West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).

WPNCL kemudian mendaftarkan diri ke Melanesian Spearhead Group (MSG) di dalam KTT-nya di Noumea, Kanaky atas sponsor dana dan sponsor politik dari Perdana Menteri Vanuatu waktu itu, Joe Natuman.

Vanuatu telah memberikan dukungan dana dan dukungan politik selama puluhan tahun. OPM telah menjadi fokus dukungan mereka. Tiga tokoh dan senior OPM: Dr. OPM J.O. Ondowame, Senior OPM Andy Ayamiseba dan Senior OPM Rex Rumakiek selama puluhan tahun telah disponsori oleh Vanuatu untuk mengkampanyekan Papua Merdeka.

Masih atas dukungan Republik Vanuatu terhadap tiga tokoh OPM, Andy Ayamiseba, Otto Ondawame dan Rex Rumakiek, ditambah dukungan yang datang dari rimba oleh Gen. TPN/OPM Mathias Wenda, Gen. TPN/OPM Abumbakarak Wenda, Gen. TPN/OPM Nggoliar Tabuni, dan para petinggi militer di seluruh Tanah Papua, Joe Natuma telah memberanikan diri di dalam kapasitas dan kuasanya sebagai Perdana Menteri Vanuatu, meminta kepada para tokoh OPM untuk menyampaikan lamaran kepada MSG, untuk menjadi anggota MSG.

Atas saran negara Vanuatu pula, maka telah dibentuk WPNCL, namun lamaran ini mengalami kegagalan karena ada kelompok organisasi Papua Merdeka yang memprotes.

Tiga tokoh OPM bersama para gerilyawan dipaksa untuk kembali membangun kekuatan bersama, kali ini dengan memasukkan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dan Negara Federaral Republik Papua Barat (NRFPB).

Dengan dana dari Negara Republik Vanuatu pula, ketiga tokoh OPM bersedia meninggalkan posisi dan kedudukan, dan mengundang semua elemen perjuangan Papua Merdeka, baik organisasi politik maupun militer untuk duduk bersama, membicarakan dan membentuk persatuan organisasi untuk perjuangan politik Papua Merdeka.

Pada 7 Desember 2014, telah terbentuk sebuah wadah politik untuk Papua Merdeka, dibentuk oleh tokoh TPN/OPM, OPM dan DeMMAK yang telah terorganisir bersama tiga tokoh OPM dalam WPNCL, bersama PNWP dan NRFPB. Terbentuklah Organ perjuangan Papua Merdeka bernama “United Liberation Movement for West Papua (disingkat ULMWP).

Hampir lima tahun lalu kita telah sukses menyatukan sayap politik perjuangan Papua Merdeka. Para tokoh OPM di dalam negeri maupun luar negeri, bersama tokoh NRFPB dan PNWP telah menyatakan membentuk ULMWP.

Kini tinggal satu tugas organisatoris lagi, yaitu menyatukan kekuatan militer yang ada di Tanah Papua ke dalam satu garis komando, atau satu garis koordinasi.

Jadi, ada dua skenario tersedia saat iin. Lewat Biro Militer dan Pertahanan ULMWP akan dibentuk sebuah organisasi sayap militer dengan nama baru, menyatukan semua perjuangan para gerilyawan di rimba New Guinea. Skenario pertama ialah menyatukan semua Panglima Perang dan Panglima Komando yang ada di Tanah Papua ke dalam satu struktur organisasi, satu nama sayap mliter, dan satu garis komando.

Skenario kedua ialah membentuk sebuah Dewan Militer yang para anggotanya ialah para panglima dengan komando yang sudah ada pada saat ini, dan para anggota Dewan Militer dapat memilih Panglima Tertinggi Komando Revolusi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Baik skenario pertama maupun kedua tentu saja memiliki kelebihan dan kekuarangan. Yang terpenting ialah dunia melihat bahwa perjuangan Papua Merdeka semakin mengerucut, semakin menyatu dan semakin profesional. Tidka sporadis, tidak unpredictable, tidak banyak panglima dan komando.

Kami berdoa kiranya Biro Pertahanan dan Keamanan ULMWP dapat menuntaskan pekerjaan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya sehingga semua persoalan yang muncul dalam perjuangan ini tidak berputar-putar di satu tempat.

 

 

Unifikasi Kekuatan Militer Papua Merdeka setelah Unifikasi Kekuatan Politik dalam ULMWP was originally published on PAPUAPost.com

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s