Author Archives: Papua Post

Australia Utara Tolak Rencana Pembangunan Pangkalan Militer AS di Wilayahnya

Selasa, 26 Januari 2016 | 14:33 WIB

CANBERRA, KOMPAS.com — Kepala Menteri di Wilayah Utara Australia, Adam Giles, mengatakan, ia tak mendukung adanya pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di wilayahnya setelah sebuah laporan asal AS menyorot pentingnya Australia utara untuk strategi Amerika di Asia.

Laporan yang dibuat oleh Pentagon itu mengidentifikasi Australia utara sebagai tempat perlindungan bagi pasukan Amerika jika konflik militer di Asia terjadi.

“Untuk membantu Amerika Serikat beroperasi secara efektif dalam kondisi krisis, Canberra harus bekerja sama dengan Washington untuk memperluas kapasitas pangkalan Australia utara, termasuk basis jaringan,” sebut laporan itu.

Laporan, yang berjudul Asia-Pacific Rebalance 2025, Capabilities, Presence, and Partnership, ini disiapkan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington.

Menteri Adam mendukung penguatan hubungan dengan AS dan sekutu lainnya, tetapi ia mengatakan, hal itu harus terjadi di pangkalan Australia.

“Saya pikir semua pangkalan di Australia haruslah pangkalan Australia dan kami punya beberapa pangkalan fantastis dan besar di Wilayah Utara Australia saat ini dan di seluruh Australia utara,” katanya.

Ia menerangkan, “Kami ingin teman-teman yang baik. Kami ingin sekutu yang baik, bekerja sama dalam kemitraan dengan basis pangkalan Australia, bukan pangkalan asing, memastikan bahwa kami mempertahankan keamanan global.”

Dibutuhkan lebih banyak marinir di Australia

Laporan itu juga menyebut, Australia utara akan menyediakan perlindungan bagi pasukan Amerika jika terjadi konflik militer di Asia dan menekankan pentingnya pelatihan rotasi pasukan AS di Australia, seperti para marinir di wilayah utara.

“Meskipun memiliki 2.500 marinir tak mungkin menjadi kekuatan yang menentukan melawan musuh yang dijaga ketat dan canggih, hal itu menyediakan kemampuan yang signifikan yang secara independen bisa menyebarkan dan beroperasi dalam berbagai kondisi,” tulis laporan itu.

“Pasukan Korps Marinir AS di Darwin bisa mempersiapkan dan menjaga area pantai, pelabuhan dan lapangan udara di wilayah ini, untuk menerima kekuatan lanjutan yang lebih besar,” sambung laporan tersebut.

Menteri Adam mengatakan, ia menginginkan lebih banyak marinir AS datang ke Australia dan bahwa rotasi mereka telah mundur dari jadwal.

“Saya pikir, jadwalnya sudah terlewat, tetapi saya ingin melihat agendanya dipercepat sehingga kami terus membangun kemitraan keamanan dan kemitraan sosial antara marinir AS, pasukan Pertahanan Australia, khususnya warga di Wilayah Utara Australia, sehingga kami bisa mempertahankan keamanan di kawasan ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Saya akan mendukung gagasan adanya lebih banyak marinir, tetapi saya juga akan mendukung gagasan tentang kemitraan lebih luas dengan negara-negara lain, terutama Singapura, Jepang, Filipina.”

Kekuatan China yang meningkat, ancaman bagi sekutu AS

Hubungan Australia dengan China yang berkonflik dari berbagai sektor dibahas dalam laporan itu.

Laporan itu berfokus pada sejumlah bisnis dan koneksi politik ke China, termasuk sewa 99 tahun atas pelabuhan Darwin ke perusahaan China, “Landbridge”.

“Diskusi tentang penyewaan 80 persen dari Pelabuhan Darwin kepada sebuah perusahaan China telah menyoroti ketegangan yang ada dalam aliansi keamanan dengan Amerika Serikat dan meningkatnya hubungan ekonomi dengan China,” ungkap Menteri Adam.

Laporan ini memperingatkan perlunya mengakui kekuatan China yang berkembang di kawasan dan ancaman yang diciptakan bagi bagi sekutu AS.

“Kemampuan China membuat sekutu AS di kawasan menjadi target bukannya mitra, memperumit perhitungan bagi pemerintah tuan rumah dan selanjutnya memperlambat siklus keputusan AS dalam sebuah konflik,” kata sang Menteri.

“China memiliki kemampuan yang kredibel, bahkan jika belum terbukti secara fundamental, untuk menonaktifkan atau menghancurkan kapal AS, dengan implikasi yang tak terhitung untuk prestise AS secara global,” imbuhnya.

Meski demikian, Adam Giles yakin bahwa hal yang tepat bagi Wilayah Utara Australia untuk memperkuat hubungan dengan China.

“Saya bukan salah satu dari orang-orang yang suka menendang China. Saya berpikir bahwa kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan China,” katanya.

Ia mengungkapkan, “Saya memahami implikasi keamanan dari sudut pandang dunia, dari sudut pandang nasional, tetapi dalam kawasan kami, menjaga keamanan di dalam Asia Tenggara itu sangat penting.”

“Ya, AS adalah sekutu kita yang paling penting dan kami bekerja dalam kemitraan dengan mereka, tetapi saya pikir kesempatan untuk memperluas kesempatan pelatihan, khususnya untuk tetangga kami di utara, benar-benar penting,” ujarnya.
Editor : Egidius Patnistik
Sumber : Australia Plus ABC

Australia Utara Tolak Rencana Pembangunan Pangkalan Militer AS di Wilayahnya was originally published on PAPUA MERDEKA! News

AHRC: Australia dan AS Bantu TNI Bantai Rakyat Papua

Kamis, 24 Oktober 2013 | 16:28 WIB

HONGKONG, KOMPAS.com — Sebuah lembaga pengamat HAM yang bermarkas di Hongkong, Asian Human Rights Commision (AHRC), menyatakan, militer Indonesia menggunakan helikopter-helikopter bantuan Australia dan pesawat tempur dari Amerika Serikat (AS) untuk membantai warga Papua pada dekade1970-an.

Dalam laporan AHRC disebutkan, sejumlah petinggi militer Indonesia bertanggung jawab atas pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan lebih dari 4.000 orang penduduk Papua pada akhir 1970-an.

Termasuk dalam daftar mereka yang bertanggung jawab dan harus diadili pengadilan HAM adalah mantan Presiden Soeharto.

Laporan ini berjudul “The Neglected Genocide-Human Rights abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977-1978” (Pembantaian yang Terabaikan-Pelanggaran HAM terhadap warga Papua di Daerah Pedalaman Tengah, 1977-1978).

Laporan tersebut mencatat kekerasan yang terjadi saat Indonesia meluncurkan beberapa operasi militer di sekitar daerah Wamena dalam rangka menyikapi usaha mencapai kemerdekaan Papua setelah pemilihan umum tahun 1977.

ARHC mengadakan kunjungan lapangan, mewawancara sejumlah saksi, dan memeriksa catatan sejarah. Badan ini telah mengumpulkan 4.416 nama yang dilaporkan dibunuh militer Indonesia dan menyatakan bahwa jumlah korban tewas akibat penyiksaan, penyakit, dan kelaparan berbuntut kekerasan tersebut bisa jadi lebih dari 10.000 orang.

Laporan ini menyatakan warga Papua di daerah pedalaman tengah menjadi korban pengeboman dan penembakan dari udara, yang terkadang dilakukan militer menggunakan pesawat yang dipasok Australia dan Amerika Serikat.

Dalam salah satu gambaran kejadian, penduduk desa di daerah Bolakme diberi tahu akan mendapat bantuan dari Australia yang dijatuhkan dari atas, tetapi justru kemudian dibom menggunakan pesawat dari Amerika.

Laporan ini juga mengandung gambaran-gambaran kejadian seperti pembakaran dan perebusan hidup-hidup para pendukung gerakan kemerdekaan. Sejumlah laporan menyebut warga Papua dipaksa melakukan kegiatan seks depan umum, dan terjadi pemotongan payudara serta anak-anak tewas dipenggal.

Basil Fernando, Direktur Kebijakan dan Program AHCR, mengatakan pada ABC bahwa tindakan-tindakan semacam itu bisa digolongkan ke dalam tindakan genosida.

Sebanyak 10 orang komandan dan petugas senior militer Indonesia disebut sebagai yang bertanggung jawab karena memerintahkan atau tidak mencegah kekerasan yang dilakukan berbagai batalyon.

Menurut Fernando, sejumlah nama yang disebutkan dalam laporan tersebut, beberapa di antaranya masih memegang jabatan dalam militer Indonesia. Laporan ini menyerukan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc, komisi kebenaran, dan agar masyarakat internasional meminta Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Papua.
Editor : Ervan Hardoko
Sumber : ABC Australia

AHRC: Australia dan AS Bantu TNI Bantai Rakyat Papua was originally published on PAPUA MERDEKA! News