Author Archives: Papua Post

Melanesian Solidarity Summit Today

Melanesian Solidarity Summit Today

The Vanuatu West Papua Association is hosting a “Wantok Summit” for Free West Papua Civil Society Organization support group in the Melanesian region of Vanuatu, Solomon Islands, Kanaky, Fiji, Papua New Guinea and West Papua at the Vanuatu Christian Council (VCC) office, 8.30 am today.

The Summit is being held in parallel with the MSG Leader’s Summit in Port Vila which the Daily Post understands will take place on the 3rd and 4th of October 2016. The theme for the Melanesian Associations in support for West Papua full membership in the MSG is “Melanesian Solidarity”.

According to the Chairman of the Vanuatu West Papua Association, Pastor Allan Nafuki, the three-day summit will focus on the issues of Defining “Melanesia; its cultures, language heritage, ethnicity, Impact of colonization on Melanesian solidarity, how Melanesian countries are advocating for Melanesian Solidarity, Restoring the Melanesian Solidarity and what can Melanesians do together in this regard and winding up the Summit with a Melanesian Government heads Reconciliation customary ceremony on Saturday to be facilitated by the Vanuatu Malvafumauri National Council of Chiefs.

Some prominent Melanesian figures behind the support for West Papua full MSG membership include; Benny Wendy, Spokesman for the United Liberation Movement for West Papua, Damson Faisi, Chairman of the Solomon Islands in Solidarity for West Papua, Joko Peter Kassey, of the Free West Papua –PNG Chapter and West Papua Refugee Relief Association, Inco, as others from Fiji and Papua New Guinea were expected to be in Port Vila for the summit.

Without commenting further, the Chairman of the Vanuatu West Papua Association Pastor Allan Nafuki, said a press communiqué will be issued at the end of the summit on the resolutions.

ligo@dailypost.vu

Melanesian Solidarity Summit Today was originally published on PAPUAPost.com

Diplomasi RI tentang Papua di PBB Jangan Defensif dan Arogan

SatuHarapan.com, Penulis: Eben E. Siadari | Kamis, 29 September 2016

image
Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth (Foto: Eben Ezer Siadari)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Diangkatnya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) oleh enam negara Pasifik, menunjukkan bahwa masalah HAM adalah masalah kemanusiaan global.

Indonesia sulit untuk menghindari sorotan maupun kritikan internasional tanpa ada penjelasan secara substantif dengan bukti perbaikan kondisi HAM secara signifikan.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Adriana Elisabeth, menjawab pertanyaan satuharapan.com, sehubungan dengan diangkatnya isu Papua oleh enam negara Pasifik (Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Tuvalu dan Tonga) di Sidang Umum PBB.

Adriana menilai, belum ada sinkronisasi antara strategi penyelesaian isu HAM di dalam negeri dan luar negeri.

“Argumentasi diplomasi RI tidak dibarengi dengan kemajuan kerja tim terpadu yang dibentuk oleh Menko Polhukam yang menetapkan penyelesaian kasus Wasior, Wamena dan Paniai. Sementara kekerasan terus berlangsung hampir setiap minggu,” kata Adriana, hari ini (29/9) di Jakarta.

Dalam menanggapi kritik enam negara Pasifik di PBB, Indonesia mengatakan isu Papua merupakan urusan dalam negeri dan mengangkat isu itu di PBB merupakan tindakan mencampuri urusan dan kedaulatan negara lain. Namun, Adriana mengatakan kedaulatan harus dipertahankan dengan bukti perbaikan kondisi HAM Papua.

“Tidak cukup dengan cara-cara defensif dan ofensif. Cara ini justru mengesankan arogansi politik yang tidak berdampak pada munculnya simpati kepada Indonesia,” kata Adriana.

Adriana menyarankan Indonesia mengambil langkah-langkah strategis komprehensif dan integratif dalam penyelesaian HAM, mencakup aspek proteksi dan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi dan sosial budaya.

“Untuk perbaikan kondisi politik dan keamanan, perlu penghentian kekerasan segera, penataan intelijen dan aparat keamanan di Papua,” kata dia.

Menurut Adriana, pihaknya telah berulang kali memberikan rekomendasi demikian, meskipun faktanya kondisi politik dan keamanan belum membaik.

“Pembangunan infrastruktur penting jangan sampai mereduksi kepentingan untuk membangun politik dan keamanan Papua yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata dia.

 

Editor : Eben E. Siadari

Diplomasi RI tentang Papua di PBB Jangan Defensif dan Arogan was originally published on PAPUAPost.com