Author Archives: Papua Post

PNWP Diminta Sediakan Ruang Untuk Rumuskan Wajah Negara Republik West Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat sebagai media nasional rakyat West Papua meminta Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai lembaga politik bangsa Papua agar memikirkan dan bertindak untuk merumuskan wajah negara republik West Papua.

Bazoka Logo, juru bicara nasional KNPB Pusat mengatakan, PNWP sebagai badan representatif rakyat diminta untuk fokus melihat apa yang pernah dirumuskan oleh dewan New Guinea Raad pada tahun 1961, sebagaimana siapkan atribut dan perangkat negara republik West Papua yang kemudian diumumkan pada 1 Desember 1961.

“Tetapi semua perangkat negara dan atribut kenegaraan itu dibubarkan paksa oleh negara Indonesia dengan dibantu oleh Amerika demi kepentingan ekonomi politik kapitalisme oleh kolonial,” katanya kepada wartawan pada Senin (29/8/2016) di Waena, Jayapura, Papua.

Kata Bazoka, PNWP mempunyai tanggungjawab untuk melanjutkan apa yang telah digagas New Guinea Raad. Proses perjuangan Papua merdeka saat ini terbuka, maka fungsi legislasi rakyat dapat melengkapi perangkat dan atribut pada pendirian pendirian negara.

“Semua atribut yang dipakai saat ini adalah apa yang digagas oleh New Guinea Raad. Dan apa yang digagas dan NGR itu telah dihidupkan kembali oleh KNPB yang saat ini disebut dengan PNWP,” jelas Logo.

Apapun alasannya, perjuangan Papua merdeka sudah tiba saatnya untuk persiapkan semua kebutuhan berdirinya sebuah negara secara bertanggungjawab atas saran, usul dan masukkan oleh rakyat West Papua melalui perwakilan rakyat sendiri.

“Kami minta agar PNWP menerima semua usulan rakyat Papua tentang konsep dan wajah negara West Papua dan PNWP dapat merumuskannya secara bertanggungjawab,” katanya.

Dalam hal ini, kata dia, PNWP siap menyediakan tempat untuk menampung semua usulan, masukan, saran dan pemikiran apa pun tentang sebuah negara dari berbagai elemen.

“PNWP secara terbuka harus membuka diri untuk menerima masukan dari pihak mana pun. Terutama dari kalangan dan organisasi yang pernah deklarasikan negara. Antara lain, seperti Bintang, Negara Melanesia Bararat dan NRFPB untuk menyatukan konsep dan melahirkan wajah negara republik Papua Barat,” unjarnya.

Untuk diketahui, atribut negara Papua Barat yang dilahirkan oleh Dewan New Guinea Raad pada tahun 1961 adalah nama negara: Negara Papua Barat (West Papua), lambang negara: Burung Mambruk, nama parlemen: Nieuw-Guinea Raad/Papua Volks-Raad, semboyan: One People One Soul atau Sejiwa Sebangsa, bendera negara: Bendera Bintang Fajar, nama bangsa: bangsa Papua, lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua, nama mata uang: Golden. Dan wilayah negara Papua Barat meliputi Papua bagian Barat dari Sorong – Samarai.

Pewarta: Arnold Belau

PNWP Diminta Sediakan Ruang Untuk Rumuskan Wajah Negara Republik West Papua was originally published on PAPUAPost.com

Bishops want West Papuans to join inter-governmental body

Federation of Catholic Bishops’ Conferences of Oceania say West Papuans should be a part of the Melanesian Spearhead Group

Catholic bishops from the Pacific region have voiced their support for the West Papuan people’s desire to participate in the inter-governmental Melanesian Spearhead Group.

“[The West Papuans] seek what every family and culture seeks: respect of personal and communal dignity, free expression of one’s aspirations and good neighborly relations,” said the Federation of Catholic Bishops’ Conferences of Oceania in a statement.

The Melanesian Spearhead Group (MSG) is made up of Melanesian states of Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands and Vanuatu, and the Kanak and Socialist National Liberation Front of New Caledonia.

Indonesia was recognized as an associate member of the MSG last year but West Papua‘s independence movement has not been allowed to join the group. They have been granted observer status.

“Political boundaries can never contain or control ethnic relationships and so we urge governments to support the West Papuan people’s desire to participate fully in the Melanesian Spearhead Group,” said the bishops.

“Blocked participation in MSG is a wound in the side of all Melanesians. For West Papuans, the MSG is a natural place of collaboration and a potential source of deeper regional understanding,” they said.

Dignity for West Papuans was a focus issue for the executive committee of the Federation of Catholic Bishops’ Conferences of Oceania in Australia, New Zealand, Papua New Guinea and Pacific Islands at meeting in Port Moresby this week meeting.

Bishops want West Papuans to join inter-governmental body was originally published on PAPUAPost.com