Category Archives: Media SPM

Opini dan liputan khusus bersumber dari SPMNews sebagai media propaganda dan liputan media lain.

Cara Menggugat Pepera 1969 dengan Memboikot Pemilu NKRI 5 Tahunan

Secara hukum dan politik, Orang Asli Papua (OAP) masih memiliki hak untuk mementukan nasib sendiri dengan cara memberikan suara kepada pemerintah, entah itu pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Belanda, Pemerintah Amerika Serikat maupun Pemerintah Indonesia. OAP masih memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

Salah satu cara untuk menentukan nasib sendiri ialah lewat referendum, di mana diberikan pilihan apakah rakyat yang mengikuti referendum memilih untuk bergabung dengan sebuah negara merdeka yang sudah ada, atau memisahkan diri dari negara yang sudah ada. Referendum seperti ini pernah terjadi tahun 1969 di Irian Barat, yang kemudian dianggap oleh OAP penuh cacat hukum dan pelanggaran HAM, dan diperjuangkan untuk diulang kembali lewat berbagai organisasi yang memperjuangkan Papua Merdeka, termasuk ULMWP belakangan ini.

Cara ini juga ditempuh oleh teman-teman Melanesia di Kanaky beberapa saat lalu, dan mengalami kekalahan tipis, dan akan memilih lagi dalam jangka waktu beberapa tahun. Cara yang sama juga akan ditempuh teman-teman di Bougainville, di mana akan terjadi referendum dengan pilihan untuk tetap tinggal dengan Papua New Guinea atau merdeka di luar PNG.

Cara lain untuk menentukan nasib sendiri sebebarnya masih tersedia, dan itu tidak melanggar hukum manapun di seluruh dunia ialah “memilih Golongan Putih” (Golput) dan memboikot Pemilu negara.

Silahkan dicari di seluruh dunia, di manakah negara yang pernah membunuh rakyatnya yang tidak mau memilih?

Apalagi, semua orang tahu di seluruh dunia, Demokrasi memberikan “HAK” kepada setiap manusia yang pernah lahir di Bumi ini, di manapun mereka berada untuk “MEMILIH” dan untuk “TIDAK MEMILIH”. Dengan demikian saat ini OAP masih memiliki HAK UNTUK TIDAK MEMILIH siapapun di Indonesia, termasuk orang Papua-pun, biarpun mereka mau menjadi anggota DPR atau pejabat di manapun, kami OAP masih punya hak, dan berhak penuh untuk TIDAK IKUT MEMILIH mereka.

TIDAK IKUT MEMILIH artinya memilih untuk tidak ikut dalam proses Pemilu.

Dan kalau siapapun OAP tidak ikut Pemilu di Indonesia, sebenarnya ada banyak keuntungan yang tersedia:

  1. Yang pertama, tidak akan ada OAP yang dibunuh karena tidak ikut memilih, jadi hidup ini tidak dapat diganggu hanya karena tidak memilih, justru kita dijamin hukum untuk tidak memilih. Semua negara di dunia tidak pernah menghukum rakyatnya yang memilih untuk TIDAK MEMILIH dalam Pemilu.
  2. Yang kedua, dunia akan melihat dengan jelas pesan OAP bahwa sebenarnya Indonesia ialah negara yang “Unwelcome!” tidak pernah diundang dan tidak pernah diterima oleh OAP. Sebeliknya dunia juga menjadi bingung, karena selama ini OAP tenang-tenang saja ikut Pemilu NKRI selama lebih dari 50 tahun, tetapi pada waktu yang sama terus bicara “Papua Merdeka!”. OAP sedang mengirim pesan yang membuat dunia menjadi bingung dan bertanya, “OAP sebanarnya mau apa: merdeka atau mau dengan NKRI asal porsi makan-minum diperbesar?”

Dengan dua pesan ini, kita sudah dapat mengatakan dengan jelas bahwa sebenarnya OAP masih memiiki Hak untuk Menentukan Nasibnya sendiri, atau Hak Demokrasi, yaitu Hak untuk Tidak Ikut Memilih di dalam semua Pemilu yang diselenggarakan NKRI.

Di satu sisi OAP terus-menerus ikut Pemilu NKRI dengan tenang-tenang saja, sementara itu mereka juga menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ini membingungkan dunia.

Oleh karena itu, OAP yang mengerti hak-haknya sebagai seorang manusia dan hak-haknya sebagai sebuah bangsa pasti akan bersikap TIDAK IKUT MEMILIH dalam SEMUA Pemilu yang diselenggarakan NKRI, yang mereka anggap sebagai penjajah, pencuri, perampok, penjarah dan pembunuh.

Bukti selama ini adalah OAP rajin mengikuti Pemilu NKRI setiap 5 tahun.

Memboikot Pemilu NKRI 2019

  • tidak melanggar hukum apapun
  • tidak dapat dihukum dengan alasan apapun
  • tidak dapat dipaksakan untuk tidak ikut atau untuk ikut

Oleh karena itu, seruang United Liberatin Movement for West Papua (ULMWP) untuk memboikot Pemilu 2019 bukanlah sebuah gerakan menentang NKRI, tetapi lebih merupakan peringatan kepada OAP di manapun Anda berada untuk mengingat dan meneguhkan diri dengan sadar bahwa OAP masih punya kesempatan untuk menggungat kehadiran dan pendudukan NKRI atas tanah dan bangsa Papua, yaitu dengan MENOLAK ikut Pemilu setiap 5 tahunan.

Ini cara menggugat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di West Irian yang selama ini OAP terus perjuangkan untuk diulangi. Cara mengulanginya dimulai dari BOYCOTT Pemilu NKRI di Tanah Papua, oleh Bangsa Papua.

Cara Menggugat Pepera 1969 dengan Memboikot Pemilu NKRI 5 Tahunan was originally published on PAPUAPost.com

Gen. TRWP Amunggut Tabi: Perjuangan Tidak Pakai Emosi, Tetapi Nurani dan Rasio

Mari kita jalankan perjuangan Papua Merdeka dengan nurani dan rasio, dan buang jauh-jauh emosi karena West Papua hari ini telah ada dalam radar politik global. Secara global, Southern Hemisphere sudah masuk ke dalam radar global sejalan dengan konstelasi politik dunia yang telah beralih ke selatan jauh sebelum kehancuran kapitalisme akhir tahun 2008 lalu.

Demikian dikatakan Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revousi West Papua (TRWP) menanggapi pertanyaan dari PMNews, “Apa tanggapan TRWP tentang Kongres Luar Biasa Angkatan Bersejnata West Papua yang sedang dipersiapkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)?

Selanjutnya Gen. TRWP Tabi mengatakan semua pihak harus merendahkan diri dan bersatu dalam satu payung ULMWP sehingga kita dapat menyelesaikan perjuangan ini secepat mungkin.

Ketika ditanyakan tentang pernyataan TPN PB dan perang yang terjadi di Nduga, Gen. Tabi menyatakan

Semua pejuang di rimba New Guinea berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk satu tujuan buat satu tanah air dan satu bangsa, jadi tidak usah kita pertanyakan siapa yang bikin dan siapa yang tidak bikin apa-apa, sebab yang berjuang itu Orang Papua, gerilyawan Papua Merdeka dan mereka berjuang untuk satu tujuan Papua Merdka. Kalau tanya tentang pendukung Otonomi Khusus itu wajar, kami bisa berikan pendapat, tetapi semua kegiatan gerilya kami dukung penuh.

PMNews memintakan penjelasan lanjut. Dan berikut penjelasan tambahan atas tanggapan di atas:

TRWP tidak didirikan untuk menghapus Organisasi Papua Merdeka (OPM), tetapi untuk membantu OPM sehingga setiap gerakan TRWP tidak terkena getah kepada OPM, dan status OPM menjadi organisasi politik yang bisa bermain di pentas politik global. Kita sudah lebih dari setengah abad terpenjara karena nama organisasi kita sulit dipahami dunia, apa militer atau politik, karena kita gunakan tanda garis miring antara dua nama yaitu TPN/ OPM.

Jadi, dengan keluarnya TRWP dari OPM berarti secara otomatis OPM berdiri sendiri secara struktural, walaupun tujuan yang sama. Oleh karena itu siapapun kita, WPNCL, ULMWP, TPN PB, NRFPB, WPNA, TRWP, PNWP kita semua harus sadar bahwa bangsa Papua telah belajar walaupun terlambat, bahwa organisasi politik dan lembaga militer harus terpisah, tersendiri dan tidak ditulis dengan tanda garis miring di tengah.

Tidak menjadi masalah, namanya TPN PB, TPN, TNPB, TRWP, apapun, yang penting OPM terlepas dari angkatan bersenjata Papua Merdeka. Jadi masalah tidak ada!

PMNews selanjutnya menanyakan apa tujuan dari Kongres Angkatan Bersenjata Perjuangan Papua Merdeka yang sedang dipersiapkan dan dijawab sebagai berikut

Itu tugas dan tanggung-jawab ULMWP, bukan TRWP, karena kami di MPP TRWP menunggu langkah lanjutan dari proses penyatuan organisasi politik yang telah disponsori penuh oleh Republik Vanuatu beberapa tahun lalu. Sudah lama kami di TRWP menunggu penyatuan sayap militer. Baru sekarang ini mereka mau selenggarakan kegiatan untuk menyatukan semua panglima gerilyawan dan semua organisasi angkatan bersenjata yang berjuang untuk Papua Merdeka di seluruh pulau New Guinea.

PMNews mengecek kabar tentang keterlibatan TRWP dalam kegiatan dimaksud, dikatakan oleh Gen. TRWP Tabi bahwa TRWP tidak punya kewenangan mengatur ULMWP.

ULMWP itu lembaga politik yang sudah diakui oleh semua anggota Melanesian Spearhead Group (MSG), termasuk Indonesia di dalamnya sudah mengakui eksistensi dan tujuan ULMWP secara hukum internasional dan secara politik dunia. Dalam posisi ini TRWP tidak berkuasa mengatur apa-apa! Yang berkuasa secara hukum internasional adalah ULMWP. Jadi, kalau tujuannya untuk Papua Merdeka, maka apapun yang dimintakan atau dikehendaki oleh ULMWP kami semua di rimba New Guinea mendukung.

PMNews mempertegas ulang bahwa ada OAP yang tidak mendukung proses yang sedang berlangsung, dan Gen. Tabi kembali menegaskan,

Tidak ada yang tidak setuju Papua Merdeka! Tidak ada pendukung merah-putih yang sedang bergerilya! Tidak ada OAP yang sepenuh hati mendukung dan mencintai NKRI! Itu camkan dengan baik! Tidak satupun OAP cinta NKRI! Karena itu, pertanyaan seperti ini dibuang saja, jangan dibawa-bawa dan ditanyakan.

Perjuangan ini sudah tidak menggunakan emosi lagi. Sebagian besar Panglima dan Perwira Tinggi di rimba New Guinea adalah para Sarjana S1 dan S2, jadi tidak sama dengan pejuang generasi pendahulu. Setelah DR. OPM Otto Ondawame, sudah banyak tokoh politik dan tokoh militer yang berijazah sah sarjana. Tidak usah ragu! Kita pakai rasio dan naluri, kita tidak usah mengolah emosi karena itu pekerjaan orang tidak terpelajar!

Gen. TRWP Amunggut Tabi: Perjuangan Tidak Pakai Emosi, Tetapi Nurani dan Rasio was originally published on PAPUAPost.com