Category Archives: Publikasi

Publikasi buku, paper, kaset, CD, T-Shit, dll. dalam mendukung perjuangan Papua Merdeka.

Isi Pidato Pernyataan Pacific Coalision For West Papua, 1 Maret 2017 di Jenewa Swiss

Republik Vanuatu

Pernyataan disampaikan oleh Hon. Ronald K Warsal (MP)

Menteri Hukum dan Pengembangan Masyarakat, Republik Vanuatu

Sesi Ke 34 Dari Dewan Hak Asasi Manusia 
1 Maret 2017, Jenewa, Swiss

Bapak Presiden Mulia, Distinguished Delegasi Hadirin sekalian. Republik Vanuatu sangat senang untuk mengatasi pertemuan ini.

Hari ini, saya berbicara atas nama kedua Vanuatu dan enam negara lain di kawasan kami Pasifik: Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon

Bapak Presiden, kami tujuh negara telah datang bersama-sama hari ini – dan dalam pernyataan tertulis bersama terpisah – untuk menarik perhatian para anggota terhormat dari Dewan HAM PBB untuk situasi makam di Papua Barat.

Bapak Presiden, khusus, kita fokus perhatian Anda pada sejumlah pernyataan terbaru oleh pemegang mandat dari Dewan ini tentang pelanggaran Indonesia yang serius pada hak asasi manusia orang asli Papua:
• Surat bersama yang dikeluarkan oleh Pelapor Khusus PBB tentang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi;
• Pelapor Khusus tentang hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat;
• Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat;
• Pelapor Khusus tentang luar hukum, atau sewenang-wenang;
• Dan Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau hukuman.

Kami juga menarik perhatian ke rekening lain dari kekerasan negara Indonesia di Papua Barat, termasuk:
• Komunikasi dari Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial, mengacu pada pembunuhan dan penangkapan dari Papua;

  • Banyak laporan terdokumentasi dengan baik eksekusi di luar hukum aktivis dan penangkapan, pemukulan dan penembakan fatal demonstran damai, termasuk siswa SMA;
  • Dan laporan kekerasan yang terus-menerus terhadap perempuan Papua.

Kami mencatat bahwa dalam lima belas tahun terakhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia dalam tiga bidang utama dari Papua Barat: Wasior, Wamena, dan Paniai. Komisi menggambarkan set kasus di dua tempat pertama sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dihukum di bawah hukum Indonesia dan internasional.

Kami ingin lebih menyoroti aspek lain yang luas dari pelanggaran hak asasi manusia – kebijakan pemerintah Indonesia selama beberapa dekade dan berlanjut sampai hari ini dari migrasi non-penduduk asli Papua untuk Papua Barat, mengarah ke penurunan dramatis dalam persentase penduduk asli Papua.

Bapak Presiden, sampai saat ini, pemerintah Indonesia telah, bagaimanapun, tidak bisa membatasi atau menghentikan berbagai pelanggaran luas. Baik memiliki bahwa pemerintah mampu memberikan keadilan bagi para korban. ada juga telah tindakan nyata untuk mengatasi pelanggaran ini oleh pemerintah Indonesia, yang, tentu saja, tanggung jawab langsung dan akuntabilitas utama.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia secara konsisten telah dapat menyampaikan laporan yang diperlukan periodik manusia yang tepat dan ulasan, yang merupakan norma internasional penting dimana sekretariat PBB dan anggota negara memantau hak asasi manusia di seluruh dunia. Penilaian yang ditulis sangat penting untuk mengidentifikasi dan menghapus penyiksaan, diskriminasi rasial dan pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya.

Bapak Presiden, dalam terang pelanggaran ini dan kelambanan pemerintah Indonesia, kita sebut di Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk meminta Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia untuk menghasilkan laporan konsolidasi dari situasi aktual di Papua Barat.

Laporan Komisaris Tinggi perlu mempertimbangkan informasi dalam Perjanjian yang ada, Prosedur Khusus, dan Universal Periodic Review, serta laporan dari organisasi internasional dan regional lainnya dan organisasi non-pemerintah.

Laporan ini juga harus rinci berbagai hak di bawah Bill Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan konvensi terkait, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.

Dan laporan harus membuat rekomendasi untuk tindakan segera untuk menghentikan pola pelanggaran HAM seperti yang dibuktikan oleh banyak Prosedur Khusus dan badan-badan lain disebutkan sebelumnya.

Akhirnya, kami meminta kerjasama penuh dan dicadangkan dengan Komisaris Tinggi dalam pemenuhan mandat ini, termasuk penyediaan oleh pihak berwenang Indonesia akses lengkap untuk setiap orang di Papua Barat yang dianggap tepat untuk memenuhi dalam penyusunan laporan ini.

Bapak Presiden, seperti yang saya tutup, kami percaya bahwa tantangan dari Papua Barat harus dibawa kembali ke agenda PBB.

Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan untuk mengekspresikan pandangan saya di forum ini. Panjang Allah Yumi Stanap. Dalam Tuhan kita berdiri. Terima kasih.

Vanuatu, High-Level Segment - 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council

Vanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council

Vanuatu, High-Level Segment - 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council

Vanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council

Vanuatu, High-Level Segment - 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council

Vanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council

Vanuatu, High-Level Segment - 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council

Vanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council

Sumber:

Isi Pidato Pernyataan Pacific Coalision For West Papua, 1 Maret 2017 di Jenewa Swiss was originally published on PAPUAPost.com

Advertisements

Karya Tulis tentang Papua Merdeka Raih Penghargaan di California

Pelajar dari Pasadena College City, Tatiana Overly tampak sedang menjelaskan karya tulisnya yang disajikan dalam bentuk poster, yang menggambarkan perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri pada HTTC Student Research Conference pada hari Sabtu, 26 Maret 2016 (Foto: Katja Liebing/Courier)

Pelajar dari Pasadena College City, Tatiana Overly tampak sedang menjelaskan karya tulisnya yang disajikan dalam bentuk poster, yang menggambarkan perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri pada HTTC Student Research Conference pada hari Sabtu, 26 Maret 2016 (Foto: Katja Liebing/Courier)

PASADENA, SATUHARAPAN.COM – Internasionalisasi isu perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk opsi merdeka, tampaknya semakin kuat. Walaupun pemerintah RI berusaha membendung hal ini, upaya itu kelihatannya belum berhasil.

Internasionalisasi isu Papua tak hanya menjalar lewat panggung diplomasi internasional seperti yang dikhawatirkan, tetapi juga lewat panggung akademis. Dan bukan tak mungkin gaungnya lebih luas, karena sasarannya adalah anak-anak muda berwawasan global yang memiliki idealisme tinggi.

Salah satu contoh adalah apa yang dilakukan oleh Tatiana Overly, siswa Pasadena College City (PCC) di California. Ia terpilih menjadi salah satu siswa berprestasi yang diminta untuk menampilkan karya tulis dalam mata pelajaran Antropologi Budaya pada KonferensiTahunan ke-17 yang diselenggarkan oleh Honor Transfer Council of California (HTTC).

Atas saran gurunya, Dr Derek Milne, Overly memilih topik tentang perjuangan rakyat Papua dalam memperjuangkan penentuan nasib sendiri. Karya tulis tersebut ia presentasikan dalam  bentuk poster, salah satu kategori yang dilombakan pada konferensi itu. Hasilnya, Overly memenangi penghargaan peringkat ketiga. Dia menyajikan karyanya di konferensi itu dan terlibat dalam diskusi dengan puluhan siswa lainnya di Ballroom Pacific,  University of  Irvine. California, pada Sabtu, 26 Maret lalu.

“Banyak orang tidak tahu tentang yang terjadi (di Papua) karena pemerintah telah melarang liputan jurnalis, mereka  melarang antropolog, nyaris menutupnya dari dunia luar untuk dapat menyebarkan berita tentang  apa yang terjadi di sana,” kata  Overly, sebagaimana diberitakan oleh Pasadena City College Courier.

“Kita bisa melihat sebuah kebudayaan menuju kematian dengan apa yang terjadi  di sana,” kata Overly.

Overly adalah satu dari siswa terpilih dari  seluruh negara bagian California  yang ikut mengajukan diri untuk turut dalam konferensi ini. Dari sekolahnya sendiri, PCC, ada 44 aplikasi yang diterima panitia. Mereka yang mengajukan diri diminta mempresentasikan hasil  penelitian mereka, baik  secara oral maupun dalam bentuk poster.

HTTC sendiri adalah sebuah organisasi nirlaba dan merupakan forum bagi direktur dan konselor program-program unggulan untuk berbagi pengalaman dan kesuksesan dalam menangani siswa-siswa bertalenta.

Dalam konferensi ini siswa-siswa dari community college — setingkat Sekolah Menengah Atas — diberi kesempatan untuk mempresentasikan penelitian mereka, meliputi apa yang mereka telah pelajari di kelas, termasuk mata pelajaran Antropologi, Sejarah, Kimia, Ekonomi, Teknik dan banyak lagi.

Sebelum konferensi, mereka diharuskan memasukkan ringkasan karya tulis  sepanjang 250 kata. Mereka yang terpilih diundang untuk mengikuti pelatihan yang dipimpin oleh Koordinator Program Honors Transfer PCC, Dr. Derek Milne, untuk memperbaiki lagi makalah mereka.

Penghargaan tertinggi dalam konferensi kali ini jatuh ke Roseanne Rivera, yang memenangi Juan Lara Memorial Scolarship. Beasiswa ini diberikan kepada siswa yang tidak mampu, yang  berhasil mengatasi berbagai kesulitan hidup.

Penghargaan kedua diberikan kepada Hannah Stewart, President dari Honors Club, yang menerima Exemplary Achievement Scholarship. Ia diganjar apresiasi itu bukan saja karena penelitiannya tetapi juga atas kepemimpinannya dalam menghidupkan organisasi.

“Konferensi ini merupakan hari terbaik dalam hidup saya,” kata Milne. “Saya sangat bangga mendengar para siswa dan selalu menyenangkan bertemu dengan orang tua serta anggota keluarga mereka. Siswa PCC sangat pintar dan mengahumkan. Mereka hanya perlu kesempatan mengembangkan kemampuan riset mereka,” kata Milne.

Pro-Kontra Internasionalisasi  Isu Papua

Diangkatnya isu Papua oleh seorang generasi muda AS patut mendapat perhatian pemerintah Indonesia karena ini menunjukkan isu ini mempunyai daya tarik tersendiri.  Citra rakyat Papua sebagai rakyat yang tertindas tampaknya telah tersebar melintas waktu dan benua.

Pro-kontra internasionalisasi isu Papua sendiri sudah cukup lama. Ada sementara kalangan menganggap internasionalisasi itu tidak akan laku di dunia internasional. Salah satu yang beranggapan demikian adalah Toni Sudibyo, peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI), Jakarta.

Menurut dia, internasionalisasi isu Papua di Parlemen Eropa dan Uni Eropa tidak bergaung karena dinilai berpotensi merusak Comprehensive and Partnership Cooperation Agreement (PCA) antara Indonesia dengan Uni Eropa.

Ia menambahkan PCA RI-UE merupakan perjanjian payung yang mengatur kerjasama dan kemitraan secara komprehensif, mendalam dan rinci antara RI-UE. Hubungan Indonesia-UE pasca PCA akan diwarnai oleh pengembangan hubungan yang lebih melembaga dan mencakup bidang kerjasama yang luas termasuk bidang politik, keamanan, counter terrorism, ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, sosial budaya serta berbagai bidang strategis yang menjadi kepentingan bersama RI-UE.

Menurut dia, PCA RI-UE juga mengatur penegasan dukungan UE baik negara anggota maupun semua lembaga UE seperti Komisi Eropa dan Parlemen Eropa, terhadap kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. “Dukungan penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah RI oleh Eropa adalah suatu kewajiban hukum. Uni Eropa juga terikat secara hukum untuk tidak mendukung gerakan separatis Indonesia dalam bentuk apapun juga,” tulis dia dalam sebuah kolom berjudul Internasionalisasi Masalah Papua Tidak akan Laku yang disiarkan oleh Detik.

Sedangkan di pihak lain, cukup banyak yang berpendapat internasionalisasi isu Papua tidak bisa dibendung. Oleh karena itu, Jakarta harus sungguh-sungguh untuk mengadakan dialog dengan elemen-elemen masyarakat Papua agar internasionalisasi isu ini tidak menjadi liar.

Salah seorang yang berpendapat demikian adalah Peneliti LIPI, Cahyo Pamungkas.

“Internasionalisasi masalah Papua sudah ada sejak dahulu bahkan persoalaan Papua bukan persoalaan nasional tetapi persoalaan internasional,” kata Cahyo, kepada satuharapan.com belum lama ini.

Menurut dia, masalah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Status Papua dilaksankan sesuai dengan perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Hal itu sudah menunjukkan adanya dimensi internasional masalah Papua.

Lalu peristiwa Trikora, yang kemudian memicu konflik Indonesia dan Belanda yang dimediasi oleh Amerika Serikat,  juga menunjukkan dimensi internasional masalah Papua.

“Ketika beberapa tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) melarikan diri ke luar negeri, ke Belanda, Papua Nugini dan Australia, itu sudah mulai menciptakan benih-benih proses internasionalisasi mengenai Papua yang kemudian bermuara pada pembentukan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliementarians for West Papua) di Inggris pada tahun 2008. Kemudian KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) pada 2015, itu juga merupakan bagian dari internasionalisasi masalah Papua,” kata Cahyo.

Editor : Eben E. Siadari

Karya Tulis tentang Papua Merdeka Raih Penghargaan di California was originally published on PAPUAPost.com