DPRP Minta Pembayaran Tanah Ulayat Harus Transparan

JAYAPURA – Komisi I DPR Papua, membidangi pemerintahan, politik hukum dan HAM meminta kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat pemilik hak ulayat agar transparan atau terbuka lebar dalam pembayaran tanah.

Pasalnya, proses pembayaran tanah selama ini masih banyak ditemukan permasalahan hingga saling mengklaim hanya karena masalah pembayaran tanah akibat kurang transparansi antara Pemerintah dan masyarakat pemilik hak ulayat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni usai melakukan pertemuan dengan sejumlah masyarakat Nafri terkait pembayaran lokasi RSUD Abepura dan masyarakat Namblong, Kabupaten Jayapura, pada Rabu (3/6/2015).

“Kami sudah melakukan pertemuan dan hasil meminta kepada masyarakat agar mengumpulkan semua dokumen yang sudah dibayar yang selanjutnya melakukan pertemuan dengan pihak eksekutif, legislatif serta masyarakat, khususnya bagi yang memiliki tanah untuk duduk secara bersma-sama,” kata Elvis didampingi Wakil Ketua, Orwan Tolly Wonne, anggota Tan Wie Long dan Kusmanto.

Menurutnya, mengenai lokasi RSUD Abepura dari hasil pertemuan terungkap jikalai DIPA sudah ada. Namun yang menjadi persoalan hanya karena anak dan bapak saling menggunggat sehingga kini belum ada penyelesaian hingga di pengadilan negeri.

“Dana dari Dipa untuk pembayaran lokasi RSUD tapi khawatir untuk pembayarannya karena konflik yang terjadi antara masyarakat adat itu sendiri belum selesai. Padahal, keluarga sendiri yang saling mengklaim,” katanya.

Untuk itu, pihaknya selaku perwakilan rakyat akan memfasilitas agar mereka bisa dihadirkan untuk diselesaikan dan pemerintah menyiapkan anggaran untuk diserahkan langsung. “Apakah melalui pemerintah langsung atau bagaimana sistim pembayarannya. Yang jelas permasalahan sudah harus selesai,” katanya.

Dikatakannya, Rumah Sakit yang berada di daerah Abepura yang juga sebagai rumah sakit rujukan, harus diselesaikan karena tempat itu merupakan tempat untuk bisa menyelamatkan orang dari berbagai penyakit yang dialami masyarakat. “Mereka harus duduk bersama untuk menyelesakan itu dan tidak ada satupun yang tidak hadir,” cetusnya.

Ditempat yang sama, Tan Wie Long menyatakan, bahwa Komisi telah melakukan dua agenda pertemuan. Dimana, pertama melakukan hearing yang berkaitan dengan tuntutan ganti rugi tanah adat suku Nafri yang mana, lokasi adalah RSUD Abepura.

Dalam pertemuan tersebut, kata Along, dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa Kepala Suku Marhabia tidak melibatkan anak-anak terkait pembayaran lokasi RSUD Abepura tersebut, sehingga kini jadi persoalan untuk menerima ganti rugi tanah tersebut. “Dana dari pemerintah sudah ada, tapi Pemerintah bingung mau diserahkan ke siapa,” katanya.

Untuk itu dalam waktu dekat, Komisi I akan memanggil pihak-pihak kepala Suku bersama keluarga dan pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut. “Kami ingin agar mereka bersatu, sepikiran sehingga ketika dilakukan pembayaran tidak ada keributan. Harus mengedepankan masalah adat,” ujarnya. (loy/don/l03)

Source: BinPA, Kamis, 04 Jun 2015 17:23

DPRP Minta Pembayaran Tanah Ulayat Harus Transparan was originally published on PAPUA MERDEKA! News

OPM Klaim Bertanggung Jawab Penembakan di Mulia

Jayapura – Kelompok Bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) mengklaim bertanggung jawab, atas peristiwa penembakan di Kampung Usir Distrik Mulia Puncak Jaya, Selasa 25/5 lalu. Bahkan, OPM menegaskan, penembakan itu bagian dari perang terbuka dengan Indonesia.

Pengakuan itu diungkapkan Pimpinan OPM Lany Jaya Puron Wenda. Ia mengatakan, kelompoknyalah yang menyerang warga sipil di Mulia. “Itu kelompok saya, mereka masuk Mulia serang warga sipil,”ujar Puron melalui telepon selulernya, Senin (1/6).

Menurut Puron, aksi itu sebagai bukti nyata perang terbuka dengan Indonesia. “Ya, itu bagian dari perang terbuka yang sudah kami nyatakan,”ujarnya.

Bahkan, lanjut Puron Wenda kelompoknya juga sudah melayangkan tantangan perang ke Dandim Wamena. “Saya sudah janji dengan Dandim Wamena akan baku tembak,”singkanya.

Yang jelas, tambah Puron, perang terbuka ini dilancarkan, karena Presiden Jokowi mengklaim Ppaua sudah aman. “Presiden turun ke Papua, dia bilang aman tapi buktinya ada pertumpahan darah,”tukasnya.

Puron Wenda juga mengklaim sudah mempersatukan semua kelompok OPM. “Saya sudah persatukan OPM, baik itu pimpinan Leka Telenggen di Yambi, Militer Murib di Ilaga dan Goliat Tabuni di Tingginambut, untuk bersama-sama lawan Indonesia,”paparnya.

Puron mengungkapkan, mereka bertemu dan bersatu beberapa waktu lalu di Ilaga. “Kami adakan pertemuan beberapa waktu lalu di Ilaga Puncak,”kata Puron tanpa menyebut dengan jelas hari dan tanggalnya.

Mengenai kelompok Yambi, ujar Puron, dipimpin Mati Telenggen 22 tahun dan Leka Telenggen 30 tahun. “Yambi itu kampung saya, Mati Telenggen dan Leka Telenggen adalah komandan Pos TPN OPM di sana,’’jelasnya.

Adapun jumlah senjata yang dimilik mereka, sebanyak 16 pucuk laras panjang dan 2 pucuk laras pendek FN. “Mereka punya anggota banyak ada sekitar 50 an orang, senjata api sekitar 16 pucuk jenis SSI, AK Moting, Moser, AK 47 M16 dan FN,”terang Puron.

Sebagian besar senjata itu adalah hasil rampasan dari TNI/Polri. “Kami rampas itu dari TNI/Polri, senjata yang baru dari Pos Polisi Kulirik beberapa waktu lalu,”paparnya.

Ditanya kenepa menyerang warga sipil, Puron menegaskan, karena itulah bagian dari perang terbuka yang dilancarkan. “Warga sipil jadi target, karena Presiden klaim Papua aman, jadi kita hajar sipil, pengusaha kios kah, tukang ojek kah, buruh bangunan kah, PNS kah yang penting pendatang,”tandasnya. (jir/don/l03)

Source: BintanPapua.com, Rabu, 03 Jun 2015 03:31

OPM Klaim Bertanggung Jawab Penembakan di Mulia was originally published on PAPUA MERDEKA! News