Pemerintah Diminta Desak Australia Tangkap Pelaku Pengibar Bendera OPM

JAKARTA – Sindonews – Pemerintah Indonesia diminta untuk mendesak pemerintah Australia untuk menemukan dan menangkap pelaku pengibaran bendera Bintang Kejora di Konsulat Jenderal Indonesa di Melbourne. Permintaan itu disampaikan oleh anggota Komisi I DPR saat melakukan rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan sejumlah Menteri lainnya.

Ditemui pasca pertemuan tersebut, Retno mengatakan permintaan ini muncul karena pihak Komisi I merasa bingung dengan pemerintah Australia yang masih belum bisa menemukan pelaku penerobos dan pengibaran bendera bintang kejora di KJRI. Padahal, wajah dan nama pelaku sudah diketahui.

“Pertanyaannya kenapa sampai saat ini belum bisa ditangkap. Waktunya sudah 20 hari. Oleh karena itu Komisi I meminta pemerinah mendesak kembali pemerintah Australia segera selesaikan kasus tersebut dan bawa ke ranah hukum,” kata Retno, Jakarta, (26/1/2017).

Retno kemudian mengatakan Australia adalah salah satu rekan penting sekaligus negara tetangga Indonesia. Oleh karena itu, ia harap prinsip saling menghormati bisa dipraktikan oleh Australia.

“Dalam hubungan bilateral, kita bicara mengenai hubungan bulat secara menyeluruh. Kita tahu Australia mitra penting Indonesia. Saya kira sebagai tetangga dekat saling membutuhkan,” ucap Retno.

“Jadi kita tetangga dekat dengan intensitas hubungan yang sangat tinggi. Sejak dahulu hingga nanti akan muncul permasalahan di dalam hubungan dengan Australia. Maka isu mengenai kehormatan untuk tidak mencampuri dan menghormati teritorial dan integritas kesetaraan dan sebagainya itu jelas harus sudah dilakukan kedua negara. Selain itu kedua negara sudah punya dasar yang kuat (Lombok Treaty) yang seharusnya dijadikan pijakan bagi kedua negara dalam menjalin hubungan ke depan,” tukasnya.

BACA SUMBER

Pemerintah Diminta Desak Australia Tangkap Pelaku Pengibar Bendera OPM was originally published on PAPUAPost.com

Australian unions pledge support for West Papua

The s has renewed a memorandum of understanding with the Federal Republic of West Papua (FRWP), pledging support for the cause of West Papuan self-determination.

The signing ceremony on 15 May was attended by members of the West Papuan community and a number of trade union leaders, including ACTU president Ged Kearney, Victorian Trades Hall secretary Luke Hilakari, Communication Workers Union Victorian branch secretaries Len Cooper and Joan Doyle and Maritime Union Victorian branch secretary Kevin Bracken.

FRWP minister for foreign affairs, immigration and trade, Jacob Rumbiak, told Red Flag that the memorandum, first signed in 2000, is being renewed because there is now greater international recognition of and support for West Papua.

The territory covers the western half of the island of New Guinea, located just north of Australia. It has been under Indonesian rule since the mid-1960s. More than 100,000 West Papuans are estimated to have been killed as a result of the occupation. The Indonesian military acts with impunity, often hand-in-glove with the operators of the Grasberg mine, the largest gold mine in the world.

“I hope that this [renewal] will in turn mean that the ACTU will petition the ALP to change its policy”, Dr Rumbiak said. The Labor Party currently supports Special Autonomy for West Papua. That path was initiated in 2001 but led nowhere. “They should change to support the right of self-determination”, he said.

The memorandum also pledges to “support the application by the United Liberation Movement (ULM) of West Papua for full membership of the Melanesian Spearhead Group”. The United Liberation Movement, of which the FRWP is a part, was formed in December last year to present a common voice of a number of different groups within the West Papuan liberation struggle.

The Melanesian Spearhead Group consists of Fiji, Vanuatu, Papua New Guinea and the Solomon Islands, along with the Kanak and Socialist National Liberation Front of New Caledonia. If the ULM were granted membership of the Spearhead Group, it would be seen as an endorsement of West Papua‘s right to self-determination.

[To find out more about the campaign for West Papuan self-determination, visit freewestpapua.org.]

SourceL https://redflag.org.au/

Australian unions pledge support for West Papua was originally published on PAPUAPost.com