OPM Iginkan Adanya Keadilan

KEEROM – Jubi – Sampai saat ini, Organisasi Papua Merdeka (OPM) menilai Pemerintah belum menjamin keadilan maupun perdamaian bagi rakyat Papua. Untuk itu .TPN- OPM akan menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi Papua maupun Kabupaten Keerom tentang kebijakan negara dalam pembangunan program percepatan maupun segala bentuk pembangunan yang ada di Papua, sehingga OPM mengiginkan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua.

Hal tersebut diungkapkan Panglima Jenderal TPN- OPM Militer 1 Wilayah Mamta, Agustinus Chris

.Untuk itu lanjutnya, OPM akan menekankan kepada pemerintah tentang kedamaian. OPM mengatakan, di Tahun 2015 lalu, OPM telah menyampaikan dekrit kembali kepada undang- undang dasar 1971. dimana Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan organisasi Induk, yang memiliki sayap pertahanan militer tentara pembebasan yang sedang menduduki di seluruh tanah air. Dan Satu hal yang saya sangat dirindukan oleh OPM adalah keamanan dan keadilan.

Dikatakan, markas Victoria yang didirikan oleh pendidiri OPM yaitu Yakob Pray, dengan tujuan pepera tidak adil. “ Jadi saya katakan tentang OPM bukan suatu gerakan GPK, tapi Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah menuntut keadilan dan kedamaian maupun kemanisme internasional. Jadi TNI, Polri maupun Pemerintah yang mengatakan OPM sebagai GPK tidak benar. Sebab OPM hanya mempertahankan identitas bangsa Papua Barat di negerinya sendiri dan ini merupakan norma dan keadilan, kebenaran dan kejujuran. Maka OPM adalah penentang Pepera,” tegasnya kepada wartawan saat ditemui di wilayah Perbatasan RI- PNG, Kampung Skopro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Senin (16/5) kemarin.

Dijelaskan, pada tanggal 1 Mei 2016 lalu, terjadi reaksi yang dilakukan oleh rakyat Papua tentang 1 Mei, adalah penyerahan administrasi dari Belanda ke Indonesia. Dengan perjanjian bahwa 1969 akan diadakan pemilihan umum.

“Apakah Papua mau merdeka atau mau bergabung dengan Indonesia. Tetapi pada saat itu, satu suara satu Orang. Namum telah diganti oleh Pemerintah Pusat menjadi bukan satu suara satu Orang, tapi menjadi musyawarah. Musyawarah dalam arti, satu Orang mewakili ribuan orang untuk menentukan nasib. Tapi dalam satu Orang itu, bukan memihak bangsa Papua, tapi memihak bangsa Indonesia,”ujar Agustinus.

Dengan kejadian itu akan menjadi soal pokok bagi rakyat Papua, sehingga berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM). “ OPM berdiri karena bukan suara satu Orang. Apabila telah terjadi bahwa Tahun 1969 semua mengakui bahwa Orang Papua tetap dengan Indonesia, maka OPM dibawah pendiri OPM Jakob Pray memproklamasikan kemerdekaan negara Papua Barat 1971 di Waris, Kabupaten Keerom. Jadi OPM 1971 dengan 1 Juli 1971 penentang pepera dan menganggap tidak adil,” teganya.

Untuk itu, OPM menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, apakah telah berpikir soal ini, karena sebagai negara demokrasi, bahwa pepera 1 suara satu Orang belum menyentuh. Jadi agenda OPM pencabutan, pencucikan, menghabiskan 1969 perlu dihapuskan dari perserikatan bangsa- bangsa, karena itu merupakan tujuan dari gerakan OPM untuk menghapuskan karena menganggap tidak menyentuh hukum dan kemanisme peraturan internasional, mengenai satu suara satu Orang, sehingga pihak OPM menekan dan mempertayakan kepada Pusat,”bebernya.

Apabil pemerintah Pusat tetap mempertahankan bahwa Papua bagian dari NKRI, melalui satu suara satu Orang, maka OPM peryatakan kepada pemerintah Pusat. “ dengan persoalan ini saya akan sampaikan kepada Presiden RI untuk mempertimbangkan hal ini tentang Papua, sebab Papua bukan bangsa Indonesia, Papua adalah Bangsa Melanesia,” ungkap Agustinus.

Ditambahkan, OPM tetap mendukung kedamaian, tetapi OPM berharap agar Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom untuk mengambil masyarakat Keerom , baik itu masyarakat dari Skofro, Uskar, Wembi, Yetti yang masih berada di Kemp OPM segera ditarik pulang ke Kampung halamannya masing- masing dan memperhatikan dengan baik. “ Apabila telah ditarik dan tidak diperhatikan, kami OPM tetap mengadakan perlawanan. Saya katakan seperti ini, agar tidak rugi dalam pendidikan dan lain sebagainya, karena Papua Barat bukan urusan dalam negeri, tepi urusan internasional,” tegasnya. (rhy/don)

OPM Iginkan Adanya Keadilan was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Keanggotaan Penuh untuk ULMWP Dapat Dipertanggungjawabkan

Pres Perdana Menteri Kepulauan Solomon, May 17, 2016

Memberikan status keanggotaan penuh kepada Perserikatan Gerakan untuk Pembebasan West Papua (PGPWP) dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dapat dipertanggungjawabkan karena Indonesia telah memintakan keanggotaan ke blog regional ini hanya dalam rangka melindungi kepentinganya sendiri daripada terlibat dalam dialog tentang isu-isu pelanggaran HAM serius di West Papua.

Perdana Menteri Manasseh Sogavare menyatakan ini para Konperensi Pers di Honiara International Airport VIP Lounge kemarin dalam perjalanan pulang dari Vanuatu di mana ia berkesempatan bertemu dengan teman sejawat Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai dan satu delegasi dari para pemimpin United Liberation Front for West Papua (ULMWP) di samping isu pemenangan Pacific Games.

Salah satu isu yang dibahas antara para Perdana Menteri Melanesia ialah mosi yang akan diajukan oleh Perdana Menteri Salwai pada KTT Pemimpin MSG mendatang di Port Moresby, Papua New Guinea untuk memberikan keanggotaan penuh kepada ULMWP yang mana mendapatkan dukungan penuh dari PM Sogavare.

Dalam pertemuan antara PM Sogavare dan delegasi ULMWP, pihak ULMWP menyerahkan dua petisi untuk dipertimbangkan oleh Ketua MSG untuk diskusi pada KTT Pemimpin mendatang dan termasuk menaikkan status keanggotaan ULMWP di MSG dan permntaan untuk intervensi PBB ke West Papua untuk menetralisir tingkat genosida yang semakin meningkan dari waktu ke waktu.

Yang Mulia Sogavare menyampaikan dalam Konperensi Pers bahwa penolakan yang nyata dari Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini oleh para pemimpin Pacific Islands Forum di Port Moresby pada tahun 2015 unuk mengirimkan misi penemuan fakta ke West Papua dan juga penolakan Presiden Indonesia untuk bertemu dengan dirinya dalam kapasitasnya sebagai Ketua MSG menunjukkan dengan kepada posisi MSG terhadap isu West Papua memiliki dasar yang begitu kuat untuk menaikkan status keanggotaan ULMWP menjadi anggota penuh.

“Indonesia memberikan MSG tidak ada alternatif untuk membawakan isu-isu West Papua ke atas meja untuk dibahas, selain meningkatkan status West Papua dari Peninjau menjadi anggota penuh, sehingga para Pemimpin MSG dapat berdiskusi tentang isu-isu West Papua secara lebih strategis,”

katanya.

PM Sogavare bersikeras bahwa Indonesia akan terus-menerus menganggap remeh isu-isu HAM West Papua sampai ada kemungkinan Resolusi Perserikatan bangsa-Bangsa tentang West Papua dicapai di masa depan.

Dia katakan sebagai Ketua, MSG akan membawa hal-hal seperti ini sebagai isu-isu prioritas untuk disinggung.

Perdana Menteri katakan peristiwa-peristiwa terbaru tentang pelanggaran HAM di West Papua terus-menerus terjadi dan mengemuka, akan tetapi penolakan Presiden Republik Indonesia untuk bertemu di Jakarta untuk menyampaikan posisi MSG terhadap West Papua adalah indikasi yang jelas bahwa Indonesia punya alasan-alasan lain sehingga bergabung dengan MSG, lain daripada membahas isu-isu pelanggaran HAM di West Papua.

Dikatakannya sikap Presiden Indonesia yang tidak punya komitmen memberi jaminan kepada MSG untuk mengangkat hal ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disampaikan.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan ia tahu bahwa dengan mengatakan bahwa begitu ULMWP diberikan status Peninjau pada KTT MSG 2015, situasi tensi di West Papua telah menjadi lebih tinggi, menyebabkan penduduk pribumi saat ini sudah berada dalam kondisi terancam punah.

Minggu lalu, saat berada di Port Vila, Perdana Menteri Sogavare katakan penolakan Indonesia terhadap permintaannya untuk dialogue memberinya alasan kuat untuk membawa persoalan ini kembali ke MSG, menambahkan bahwa “Indonesia telah melintas batas, karena itu kita harus mengambil langkah-langkah yang lebih tegas.”

Keanggotaan Penuh untuk ULMWP Dapat Dipertanggungjawabkan was originally published on PAPUA MERDEKA! News