TRWP: Fokus dengan Perjuangan Papua Merdeka, Dinamika Internal Harus Dikesampingkan

Sejak perjuangan Papua Merdeka, dengan nama “nasionalisme Papua” dimulai, ada satu persoalan utama yang masih menjadi persoalan samapi hari ini, yaitu “ego pribadi” dan “ego kelompok”. Orang Papua dalam perjuangan Papua Merdeka sampai hari ini kebanyakan belum “menyalibkan” ego pribadi dan kelompok. Entah itu kelompok suku/ marga dan kelompok organisasi politik dan militer masih sangat kuat dan punya dampak besar terhadap keputusan dan semangat perjuangan Papua Merdeka daripada “spirit” perjuangan itu sendiri.

Di samping kedua “ego” dimaksud, ada juga “ego” yang kita bangun sendiri dalam era kegiatan kita dengan teman-teman pendukung entah di Melanesia maupun di balahan Bumi lain. Berangkat dari ego pribadi tadi, kita selalu mempertahankan dan tidak mau memanfaatkan hubungan-hubungan dan pihak-pihak yang telah menjadi teman-teman kita untuk mendukung Papua Merdeka. Kita cenderung menjadikan mereka sebagai “kolega egoisme kita” sehingga mereka tidak hanya mendukung Papua Merdeka, tetapi juga mendukung kita secara pribadi.

Kita selalu melekatkan diri pribadi (ego pribadi) kita dengan perjuangan Papua Merdeka. Ini sesuatu yang gila, tetapi harus diingatkan khususnya berdasarkan sejarah perjuangan kemerdekaan West Papua bahwa kondisi ini “mematikan” perjuangan Papua Merdeka.

Terkait kondisi ini, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi mengatakan

Orang Papua, khususnya pejuang yang menyebut diri diplomat dan politisi Papua Merdeka belum juga matang, belum dewasa, kelihatan tidak ada yang sudah menyalibkan ego-nya demi ego Papua Merdeka, yaitu ego aspirasi, bukan ego individu dan kelompok.

Giliran TRWP ajukan UUDRWP, kata orang-orang ini, draft ini berbauk ke-suku-an dan ketinggalan zaman, perlu ditolak. Tetapi kelakuan para polisi dan diplomat ini sendiri lebih kuno lagi.

Kapan Papua Merdeka-nya kalau perilaku politisi-nya kanak-kanak dan kuno seperti ini? “Ego” pribadi dan kelompok lebih kuno daripada Demokrasi Kesukuan.

Demokrasi Kesukuan adalah sebuah “demokrasi” sistem pemerintahan. Ego adalah milik kita semua sejak manusia hadir ke muka Bumi, yang membedakan mahluk manusia dengan makhluk hewan dan tumbuhan. Kalau tidak sanggup menyalibkan ego, jangan salah sangka Anda politisi/ diplomat hebat. Itu bohong!

Semua orang Papua yang mendapati politisi/ diplomat ego-is sebenarnya harus meninggalkan mereka.

Sementara itu Gen. TRWP Mathias Wenda menganjurkan agar pekerjaan Papua Merdeka terus dikampanyekan. Wenda berpendapat bahwa yang diperjuangkan tokoh Papua Merdeka selama ini sama saja dengan yang pernah diperjuangkan oleh Prai, Ondawame, Roemkorem dan dirinya sendiri pada puluhan tahun lalu, yaitu perjuangan membela pendapat sendiri, kelompok sendiri dan kepentingan pribadi sendiri.

Gen. Wenda mengenang bahwa perjuangan membela logika sendiri adalah penyakit akut dan tidak pernah sembuh dari dalam tubuh perjuangan Papua Merdeka. Nicolaas Jouwe tidak pernah berjabatan-tangan dengan suku dan kelompok tertentu sampai meninggal dunia tahun lalu. Seth Roemkorem tidak pernah berjabatan-tangan, bahkan hadir dalam pertemuan-pertemuan kalau ada orang lain yang dia “musuhi” hadir dalam pertemuan yang sama. Jacob Prai di Swedia tidak pernah bergaul dengan pejuang Papua Merdeka yang senior maupun yang junior.

Apa yang mereka jaga selain ego pribadi dan kelompok?

Mereka tidak berbuat banyak untuk Papua Merdeka. Nama mereka tidak kedengaran. Apalagi kegiatan mereka tidak kedengaran. Pekerjaan mereka apa selain menceritakan kelompok lain dan membenarkan diri dan kelompok sendiri.

Ini sudah menjadi penjakit akut. Harus diobat tahun 2018. Nama penyakit ini “Ego Pribadi” dan “Ego Kelompok”

Tahun ini saya mau cap, oknum siapa, atau kelompok mana yang membela ego pribadi dan kelompoknya lebih daripada roh dan ego perjuangan Papua Merdeka, maka kita harus tahu pasti bahwa selama ini mereka-mereka itu sebenarnya memperjuangkan ego-ego pribadi dan kelompok, bukan memperjuangkan Papua Merdeka

Gen. Tabi juga menambahkan

Selain cekcok ego pribadi Pak Mote dan Pak Benny Wenda, gagasan draft Anggaran Dasar (By-Law) United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) juga sangat egois hanya berpikir untuk WPNCL, NRFPB dan PNWP, tidak ada peluang dan tidak ada pemikiran untuk organisasi lain yang selama ini sudah lebih duluan, sudah lebih mengakar, sudah lebih terbukti memperjuangkan Papua Merdeka selama puluhan tahun di lapangan.

Ini penyakit ego kelompok sudah merusak ULMWP.

Kalau PNWP, WPNCL dan NRFPB sendiri yang mau memperjuangkan Papua Merdeka, mematikan misalnya PDP, OPM, TPN PB, TRWP, DeMMAK, AMP, KNPB, dan lain sebagainya, maka sebaiknya mereka harus katakan bahwa dengan AD/ART yang kami buat, kami mau matikan kalian semua. Ini baru gentlemen, tetapi kondisi sekarang sangat menyedihkan.

Penyusun By-Laws ULMWP juga sangat egois, dan itu pasti merusak perjuangan Papua Merdeka.

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) disampaikan kepada para pejuang dan aktivis Papua Merdeka agar

“menyalibkan ego pribadi dan ego kelompok ialah prasyarat utama dan pertama sebelum bicara Papua Merdeka. Kalau tidak oknum dan kelompok dimaksud tidak memenuhi syarat berjuang untuk Papua Merdeka, karena toh hasilnya akan NOL”.

Dikatakan juga bahwa pengalihan kepemimpinan ULMWP itu wajar dan harus terjadi, tetapi tata-cara dan proses yang terjadi tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk melakukan gerakan-gerakan tambahan di luar sidang KTT. ULMWP Summit sudah berlangsung dan sudah menghasilkan keputusan-keputusan, dan keputusan ini harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak.

Dinamika saling menyerang, saling memarahi, dan saling menegur yang terjadi di dalam ruang sidang “TIDAK BOLEH” disuarakan/ diceritakan di luar gedung sidang. Persidangan ialah sebuah “ritual” khusus yang diselenggarakan dalam proses pembangunan kesepakatan masyarakat modern, dan oleh karena itu, apa-pun yang terjadi dalam “ritual” itu tidak pernah menjadi konsumsi pulbik di luar ritual dimaksud.

Hal ini berlaku di seluruh dunia, kecuali di tengah-tengah bangsa Papua. Orang Papua karena masih ketinggalan zaman dalam, maka dinamika dan proses persidangan yang terjadi sering diceritakan keluar, sering menjadi bahan perbincangan di rumah-rumah, sering dijadikan alasan untuk tidak mendukung kepemimpin organisasi politik yang ada pada saat ini.

Ini yang dimaksud oleh Gen. Tabi sebagai “Konyol!”, karena kita bicara seolah-olah mengerti demokrasi, jadi demokrasi ke-suku-an tidak usah, kita mau demokrasi modern, padahal kelakuan praktek politik sehari-hari saja sudah lebih kuno daripada Demokrasi Kesukuan.  “Memalukan” karena menyebut diri politisi dan diplomat, tetapi tidak mengerti secara konseptual strategis makna, tujuan dan manfaat daripada gagasan-gagasan para pemikir bangsa Papua tetapi menyembah berhala ideologi-ideologi barat. Sudah lama tinggal di dunia barat, tetapi cara kerja dunia barat sama sekali tidak nampak dalam kerja-kerja ULMWP.

“Memalukan” karena kebiasaan politisi dan diplomat Papua Merdeka selalu bawa keluar masalah dalam ruang sidang, dinamika ruang sidang di mana-mana dibawa keluar dan diceritakan kepada isteri-anak, kepada orang-orang di luar sidang. Ini bukan saja kampungan, tetapi kebodohan kita semua yang kita harus merasa malu besar. Ada ungkapan orang Koteka seperti ini, “What happens in men’s house stays in man’s house”, tetapi para pejuang Papua Merdeka “tidak dilahirkan” dan “tidak dibesarkan” dalam “men’s house” sehingga mulut mereka bocor kiri-kanan, cara gossip mereka sama dengan anak kecil yang baru belajar bicara.

“Lebih memalukan lagi” karena setelah Summit selesai, sudah ada wacana keluar “Saya orang OPM, saya bukan orang ULMWP”, dan “kami kembali saja kepada OPM“. Ini wacana dari NKRI! Wacana yang mau menghambat perjuangan Papua Merdeka.

Kalah dalam sebuah proses demokrasi sidang tidak harus berarti keluar dari sidang dan mengkampanyekan hal-hal yang justru menghambat perjuangan Papua Merdeka. Ini konyol.

Orang Papua sekarang harus bisa mengidentifikasi, oknum siapa, kelompok mana, orang Papua yang tinggal di tanah Papua, di Vanuatu, di Australia, di Belanda, di Inggris, di Skandinavia, di Amerika, yang mana yang sebenarnya tidak buat apa-apa dan tinggal makan-tidur enak di luar negeri, tetapi begitu tiba giliran sidang/ summit, mereka datang dan selalu keluar bawa masalah dan disebarkan masalah yang mereka temukan dalam “ritual sidang”. Kita harus sudah waktunya tahu siapa mereka. Dan kita harus berani hentikan mereka dari perbuatan-perbuatan terkutuk seperti itu. Kalau tidak, pembusukan akan terus terjadi dalam organisasi perjuangan kemerdekaan West Papua, yang berdampak menghambat perjuangan kita semua, memperpanjang penderitaan bangsa Papua, menambah angka kematian orang Papua di tangan NKRI.

TRWP: Fokus dengan Perjuangan Papua Merdeka, Dinamika Internal Harus Dikesampingkan was originally published on PAPUAPost.com

Advertisements

Pursuing freedom for West Papua

John Gratton Wilson has taken his message about the plight of the West Papuan people to the world. KATRINA LOVELL reports about his connection to a country he says few people know about.

Every day Warrnambool’s John Gratton Wilson will put on one of the 10 T-shirts in his drawer that contain slogans calling for freedom for West Papua.

Even if it is hidden under his jumper in winter, you can be sure he is probably wearing one.

The message emblazoned on the T-shirt sits right across his chest in a symbolic gesture towards a topic that he holds close to his heart. John is passionate about the issue and he is not afraid to tell anyone who will listen. “Some people call it an obsession,” he said. “I’m a 71-year-old activist.

“Most of the world wouldn’t have a clue where West Papua is.”

John will wear one of those T-Shirts, no matter where in the world he might be.

“I’ll go to other parts of the world to let the Indonesians know that we’re not happy,” he said. “I’ve been to Vanuatu, I’ve been to New Zealand, I’ve been to Washington, been to Prague.

“I go to the Indonesian embassies in those countries, fly the flag and wear the T-shirt.”

He said the T-shirts had attracted many positive reactions from the strangers he will pass by while on his travels, whether that be in Spain or Cuba. “I will often get the thumbs up,” he said.

A flag-rasing ceremony held in Warrnambool on December 1, 2017.

Just three months ago when he was in Prague, he went to the Indonesian Embassy and stood on the footpath outside with his flag and was very vocal about calling for freedom for West Papua. John said he was just wrapping up his flag and getting ready to leave when the police turned up, followed by an intelligence officer a few minutes later.

“They speak Czech and I speak English. There was a bit of argy-bargy that went on – I was supposed to get a permit to demonstrate. Nothing came of it and I walked back home,” he said. John said somebody had to make the world aware of what was going on in West Papua.

In June, while he was visiting his daughter in Canada he took his flag down to the harbour where the cruise ships arrive, and for an hour or so for four days he raised the Morning Star flag on a stick and talked to anyone who would listen.

On his last day, after being told by security to move on, he stopped an elderly couple in their 90s and discovered the man had been a marine stationed in West Papua during World War II. “He said: ‘Bloody glad someone’s working to help the poor buggers we left behind,” John said.

“I mean damn it, these people helped our troops in the Second World War. They were also helping the Americans and the Dutch and the English stave off the Japanese invasion of Australia. They made a significant contribution,”

he said.

This year for the first time the south-west branch of the Australian West Papua Association marched in Warrnambool’s Anzac Day parade in honour of their efforts, and also participated in Rememberance Day.

John, who moved to Warrnambool about two years ago after living in Mortlake for 36 years, has the Morning Star flag permanently flying above his house. “I did the same in Mortlake, and it gets a bit tattered,” he said.

A new flag arrived in the mail late last month just in time to fly on December 1, the anniversary of the day the Dutch declared the country’s independence and its Morning Star Flag was first raised. John said people in West Papua were now not allowed to fly the Morning Star flag in their own country. “If they can’t do it, I’ll do it for them,” he said.

A gathering on the Civic Green on December 1 included a flag-raising ceremony and a choir sang the West Papua national anthem. He said the flag-raising ceremony had been taking place in Warrnambool for about two decades, and the south-west branch of the the Australian West Papua Association has about a dozen members who raise awareness of the plight of the people in West Papua.

John said he had written many letters and emails to Australian Foreign Affairs Minister Julie Bishop, but had never received a reply. He said both major parties had ignored the issue.

Most of the world wouldn’t have a clue where West Papau is.

John Gratton Wilson

The group also raises money from selling T-shirts, badges and book stalls to send to West Papuan refugees who are in camps on the border in Papua New Guinea. The money goes towards helping the refugees with their health and education needs.

John said he only learned about the situation in West Papua after the 2004 Boxing Day tsunami which killed 250,000 people, mainly in Sumatra and Aceh.

“We put our hand in our pocket, we didn’t have a lot of money. I think we gave $400 to the tsunami relief,” he said.

John said an Amnesty International report from about five years ago found that at least 100,000 people had been killed in West Papua since the 1960s. “That’s 40 people a week for 50 years,” he said, although he believes locals put that figure as high as 200 a week and consider it a genocide.

In 2011, John visited West Papua on a bird-watching trip to the Arfak Mountains.

“It was like Kokoda, it was very tough. On the first day of the trip the bird guide went into the bush, grabbed a stick and whittled this stuff on it with his machette, great big bush knife, and then came over to me and put it in front of me. And while he had his hand on it, I grabbed the stick and I said ‘Papua merdeka stick’ and his face lit up. Somebody else knew what was going on in his country,” he said.

Merdeka means Papua freedom, and the stick forms part of John’s collection of West Papuan items which also includes a whole shelf in his book case filled with books, DVDs and CDs.

John is also passionate about conservation and sustainabilty, and while he has an electric car it is also a chance to drive home his message about West Papua. The number plate reads: “WPAPUA”.

He has only been to West Papua once. “I don’t imagine they would let me in again,” he said, admitting that he didn’t expect to get a visa when he went in 2011 after he’d written so many letters to the embassy.

His passion for the West Papuan people increased after his visit, and fighting stage four prostate cancer that has metastisised and spread to the lymph sytem and bones hasn’t dampened his enthusiam.

John Gratton Wilson flies the Morning Star flag out the front of his Warrnambool home. Picture: Rob Gunstone

John Gratton Wilson flies the Morning Star flag out the front of his Warrnambool home. Picture: Rob Gunstone

“Sooner or later it’s going to catch up with me. I just keep on. You can’t give up on these people.”

He said the United Nations was the only one who could fix the situation in West Papua after it gave the approval for Indonesia to take over the region in 1963 .

“For the locals it’s all been going down hill ever since,” he said. “It’s right on our door step. West Papua is closer to Queensland than we are to Melbourne. Apart from Papua New Guinea it’s our nearest neighbour and we look the other way.”

John Gratton Wilson flies the Morning Star flag out the front of his Warrnambool home. Picture: Rob GunstoneHe said the country was rich in both copper and gold and was home to the world’s largest gold mine and third largest copper mine.

John said he has been heartened by the growing support for self-determination for the indigenous rightful owners of the land. He said while he was also concerned about the injustices towards other indigenous populations around the world, his focus was on West Papua because it is Australia’s closest neighbour.

Source: http://www.standard.net.au/

Pursuing freedom for West Papua was originally published on PAPUAPost.com