Tag Archives: BIN

Tiga Hal Yang Menentukan Referendum Kanaky 4 November 2018 Bisa Terlaksana

Sebagai pelengkap dari tulisan Ibrahim Peyon tentang 6 hal yang membuat referendum Kanaky dimenangkan oleh pihak penentang kemerdekaan Kanaky tanggal 4 November 2018, sebagaimana telah kami publikasikan dalam situs ini, dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) mencatat beberapa hal tentang Rererendum di Kanaky tahun 2018 dan referendum di Bougainville Juni 2019 nanti.

Hal pertama dan utama adalah kesiapan FLNKS (Kanak and Socialist National Liberation Front) untuk bermain politik di pentas politik dunia. Kesiapan itu tunjukkan dengan penyatuan organisasi perjuangan kemerdekaan orang Kanaky dengan membentuk FLNKS, kemudian disusul mendapatkan dukungan penuh dari Vanuatu, dan kemudian disahkan kseabgai anggota dari Melanesian Spearhead Group (MSG).

Bangsa Papua telah melakukan hal ini dengan sukses. ULMWP telah terbentuk, dan telah menjadi anggota MSG. Kita sudah siap memasuki pertandingan ke babak berikutnya.

Yang kedua, begitu didukung oleh negara-negara Melanesia, maka kelompok pro kemerdekaan Kanaky terus melancarkan diplomasi mereka di kawasan Melanesia dan di dalam negeri. Mereka berkampanye secara terbuka di dalam negeri dan secara terbuka di seluruh kawasan Melanesia.

ULMWP melakukan hal yang sama di dalam negeri, dengan membentuk kantor koordinasi ULMWP di dalam negeri. Akan tetapi ULMWP lumpuh dalam mempertahankan dukungan-dukungan politik yang telah diraihnya. Bahkan keanggotaannya di MSG juga terancam kandas. Hal ini disebabkan oleh strategi kerja ULMWP yang Euro-sentris dan sangat kebarat-baratan. Mengharapkan berkat datang dari barat, menganggap saudara sendiri tidak dapat berbuat apa-apa.

Yang ketiga, adalah hal yang selama ini ditolak dengan tegas oleh bangsa Papua, yaitu “berdialog” dengan NKRI itu sendiri. Logikanya sederhana, kalau ada pertandingan sepak bola antara Persipura vs. Persija, maka aturannya kedua kesebelasan harus masuk lapangan, berhadap-hadapan dan bersedia bertanding. Dalam kasus ULMWP – NKRI, sampai hari ini ULWMP menolak untuk berbicara dua arah.

Demikian juga dari sisi NKRI, Indonesia juga menolak berdialog dengan ULMWP. Malahan NKRI mendorong Neles Tebay dkk. dibawah binaan BIN (Badan Intelijen Negara) dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)  bekerjasama mendorong Dialog rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia dalam bingkai NKRI, dengan nama dialog kebangsaan. Kerangka dialgoue ialah antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Indonesia di Tanah Papua.

Pertanyaan kita sekarang, “Apa yang membuat Perancis akhirnya bersedia berdialg engan FLNKS dan akhirnya melahirkan Neumea Accord 1998?”

Yang pertama dan yang jelas ialah keuatan, biaik kekuatan militer maupun kekuatan politik yang dimiliki masyarakat Kanak, yaitu penduduk asli New Caledonia.

Menurut Gen. TRWP Mathias Wenda,

Kalau tidak ada alat paksa, bagaimana mau paksa Indonesia duduk bicaa? Bicara masalah apa dulu? Masalah sejarah? Masalah HAM? Masalah pembangunan? Kalau HAM Indonesia sudah bikin pengadilan HAM. Kenapa Melanesia tidak bikin Peradilan HAM sendiri? Kenapa takut? Atau tidak tahu? Masalah sejarah? Semua orang sudah tahu sejarah salah! Jadi, siapa yang pegang perkara ini? Ajukan kasus ini ke Pengadilan Internasional di Den Haag, ulas kasus ini. Jangan ke Jenewa ka New York sana. Itu tunggu dulu. Kalau masalah pembangunan, Jokowi sudah tutup malu, dan dunia sudah bilang Indonesia sudah tutup malu jadi kasih tinggal sudah.

Memperkuat argumennya, Gen. Wenda kembali menegaskan bahwa perjuangan bangsa Papua tidak cukup kuat untuk memaksa NKRI duduk bicara.

Kita banyak punya mental budak, pengemis politik banyak. Kita harus paksa NKRi duduk bicara. Bukan minta, bukan harap, bukan mengeluh.

Kalau dalam politik, mental pengemis tidak usah terlibat, mental mengadu jangan ikut. Mental menyampaikan kekecewaan jangan. Yang harus ikut dalam perjaungan ini ialah orang-orang mental menuntut hak, memaksa pelanggar hak untuk mendengarkan dan menanggapi.

Bagaimana caranya menuntut? Bukan mengeluh, bukan mengemis?

Cara yang jelas dengan membangun kekuatan politik di dalam dan di luar negeri, mengolah organisasi ULMWP menjadi lembaga modern yang profesional menangani perjuangan kemerdekaan West Papua, dengan infra-struktur dan supra-struktur politik yang jelas dan ditata dalam sebuah konstitusi yang jelas pula.Fungsi dan peran infra-struktur dan supra-struktur politik Papua Merdeka harus ditata sedemikian rupa sehingga masyarakat dunia yang modern ini memahami siapa kita dan apa yang kita lakukan, dan di atas itu, supaya mereka yakin kita benar-benar mau merdeka dan berdaulat sebagai Negara Republik West Papua di luar NKRI.

Konstitusi West Papua tidak hanya menyangkut cara-cara mengusir NKRI keluar dari Tanah Papua, tetapi lebih-lebih tentang Tanah Papua dan rakyat West Papua, terkait kehdupan sehari-hari, pemerintahan: administrasi dan birokrasi, hukum negara, investasi, perdagangan, dan sebagainya, sebagaimana sebuah negara.

ULMWP harus muncul sebagai sebuah lembaga modern, “government-in-waiting” yang tidak bermain-main dengan mengeluh dan mengemis. Ia siap menjalankan sebuah pemerintahan negara Republik West Papua.

Wenda katakan

Itu kalau mau pendekatan politik. Nah, kalau mau pendekatan militer, ya serahkan kepada kami di sini. Pendekatan militer itu semua orang sudah tahu.Tetapi untuk itu ULMWP yang harus mempersilahkan dan mempersiapkan. Kalau tidak, kita akan berputar-putar di tempat yang sama, dari generasi ke generasi.

Tiga Hal Yang Menentukan Referendum Kanaky 4 November 2018 Bisa Terlaksana was originally published on PAPUAPost.com

Amunggut Tabi: Yang Mau Panglima Gerilyawan Bersatu ialah BIN/NKRI

Menanggapi analisis Papua Merdeka News (PMNews) dalam artikel sebelumya, yang diusulkan sebelumnya kepada Tentara Revolusi West Papua (TRWP) beberapa hari lalu, ini tanggapan dari TRWP kepada PMNews.

Dalam artikel Anda ditulis:

Agenda mempersatukan komando dan panglima perjuangan Papua Merdeka ialah sebuah agenda NKRI yang telah diluncurkan sejak tahun 1998, yang sampai hari ini belum berhasil. Yang paling terakhir, mereka berusaha membujuk Gen. Kelly Kwalik, tetapi beliau menolak, maka beliau dibunuh secara tidak terhormat, atas pancingan dari anak keponakannya sendiri.

Saat ini, lewat ULMWP , agen BIN/NKRI mendesak kepada pucuk pimpinan ULMWP, supaya semua komandan dan panglima gerilyawan di Rimba New Guinea harus dipersatukan, karena NKRI sudah punya setelan dan akses langsung kepada sejumlah panglima di Tanah Papua, sehingga pada saat disatukan, mereka dapat mengendalikan komando dari dalam negeri, demi mempertahankan NKRI di atas Tanah Papua.

Analisis ini sangat benar. Yang NKRI mau ialah Panglima Perang di hutan menjadi satu dalam komando, supaya mereka bisa main bayar, mereka bisa main sogok, mereka juga bisa main bunuh, dan dengan demikian masalah perjuangan ini berhenti total.

Mereka kan sudah lama kejar Bapak Gen. TRWP Mathias Wenda, sudah lama kejar Bapak Gen. Bernardus Mawen, Bapak Gen. Kelly Kwalik, akhirnya mereka sudah bunuh yang lain dengan sukes. Mereka gagal total mendekati para panglima yang berdiri sungguh-sungguh di atas kebenaran.

NKRI/BIN tahu bahwa mereka tidak akan sanggup mempersatukan para gerilyawan dalam satu komando, oleh karena itu mereka masuk ke dalam ULMWP lewat anak mantu mereka, informan mereka, so-called pejuang Papua Merdeka yang ignorant dan memanfaatkan mereka sebagai pemberi informasi.

ULMWP harus tahu, siapa saja, dari hutan, dari kota, dari dalam negeri dari luar negeri, siapa saja yang bicaranya seperti memaksa, bicara seperti mendesak dan sampai mengancam ULMWP atau tokoh Papua Merdeka atas nama gerilyawan atau atas nama Papua Merdeka atau atas nama OPM, maka dipastikan bahwa mereka itulah kaki-tangan lawan politik Papua Merdeka.

Kami dari TRWP sangat heran membaca laporan dari Republik Vanuatu, di mana salah satu hasil rapat mengatakan bahwa ULMWP menginginkan para panglima di hutan New Guinea supaya bersatu dalam satu komando.

Pertanyaan kami,

“ULMWP itu statusnya apa sehingga bisa memerintahkan para panglima gerilyawan yang sudah puluhan tahun berada di hutan mempertaruhkan nyawa untuk Papua Merdeka?”

ULMWP harus menunjukkan kepemimpinannya, harus menunjukkan diri sebagai organisasi modern dan profesional, yang dapat dipercaya oleh dunia internasional untuk mewakili Negara West Papua sebagai sebuah “government-in-waiting”, baru bisa bicara tentang organisasi yang sudah melahirkan ULMWP itu sendiri.

Ini anak baru lahir, sudah berani suruh induknya ganti celana? Tidak tahu malu. Sangat tidak sopan.

Kalau belum “behave” dan “show up” sebagai sebuah lembaga persiapan pemerintahan negara, maka jangan cepat-cepat memerintahkan organisasi yang sudah lebih dari setengah abad berjuang untuk Papua Merdeka.

Yang harus dipersatukan ialah organisasi politik dan representasi sosial-budaya West Papua, yaitu:

  1. PDP (Presidium Dewan Papua)
  2. DAP (Dewan Adat Papua)
  3. DeMMAK (Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka)
  4. WPIA (West Papua Indigenous Association)
  5. WPNA (West Papua National Authority
  6. WPNCL (West Papua National Coalition for West Papua)
  7. NRFPB (Negara Republik Federal West Papua)

Kemudian semua lembaga ini harus menerima PNWP (Parlemen Nasional West Papua) sebagai lembaga parlemen West Papua dan ULWMP (United Liberation Movement for West Papua) sebagai lembaga pemerintahan untuk Negara Republik West Papua.

Amunggut Tabi: Yang Mau Panglima Gerilyawan Bersatu ialah BIN/NKRI was originally published on PAPUAPost.com