Tag Archives: diplomasi NKRI

Diplomasi kecantikan ala Indonesia

Oleh Made Supriatna

PUBLIK Indonesia itu sangat sederhana. Saya tidak mau mengatakan tidak canggih. Sederhana saja. Opini publik Indonesia sangat mudah dibentuk. Karena orang Indonesia tidak suka yang muluk-muluk.

Sodara kenal istilah ‘buzzer’? Ini adalah sekumpulan manusia dengan beberapa ratus atau ribu ‘followers’ di twitter. Sodara bisa membayar mereka untuk men-tweet apa saja yang ingin Sodara populerkan agar bisa menjadi ‘trending topic.’ Itu bisa produk. Bisa juga opini untuk membentuk persepsi publik.

“Twitter’ adalah garis depan perang media sosial, demikian kata seorang kawan. Saya kira dia benar. Benar pula bahwa twitter memberi penghasilan untuk para buzzer.

Nah ini berkaitan dengan kesederhaan publik Indonesia. Sodara tidak perlu mengumpani dengan iklan yang canggih. Sederhana saja: orang Indonesia suka dengan yang cantik dan ganteng. Lebih baik lagi kalau sedikit ‘drama’ didalamnya.

Masih ingat Ninih penjual getuk di daerah Kuningan, Jakarta, itu? Bukankah biasa perempuan menjual getuk? Ini lain, Ninih itu cantik. Disitu dramanya.

Masih ingat serangan teroris di Thamrin itu? Hanya sebentar publik Indonesia berkobar dengan hastag #KamiTidakTakut. Beberapa jam kemudian perhatian beralih: polisinya ganteng pisan, sepatunya bermerek, celananya apalagi … dan banyak yang napsu melihat perawakannya yang bagus itu.

Di lain hari, Sodara ketemu Polwan yang cantik; ketemu Kowad anggota Kopassus yang ayu … Itu sebelum Sodara ketemu AA Gatot yang doyan nyabu dan merelakan badannya dimasuki jin sehingga bisa tidur dengan artis-artis yang sedang merosot popularitasnya. Atau, Kanjeng Dimas memperlihatkan betapa tololnya target kebijakan Tax Amnesty. Apa perlunya Tax Amnesty kalau uang bisa digandakan? Itulah drama.

Nah begitu juga dengan soal di Sidang Umum PBB. Publik Indonesia tidak mau pusing dengan persoalan Papua. Tentara dan polisi boleh menembak sebanyak-banyak orang Papua. Tidak ada yang peduli. Yang penting? Diplomat yang menyuarakan suara Indonesia … cantik! Ya, cantik. Seperti Ninih. Atau seperti Bripda Dewi Hardiyanti Husain, Polwan cantik yang hobi tidur dengan ular. Atau Sersan Eka Patmawati, serdadu Kopassus yang mahir menembak (baca: membunuh).

Diplomat muda Indonesia ini membela posisi negaranya dengan berapi-api. Ada tujuh negara Pasifik yang meminta PBB untuk menginvestigasi pelanggaran HAM besar-besaran yang dilakukan oleh Indonesia di Papua. Jawaban Indonesia yang dibacakan diplomat junior ini adalah negara-negara Pasifik itu turut campur urusan dalam negeri Indonesia, sebuah negara yang berdaulat. Indonesia juga menuduh negara-negara ini punya kepentingan politik. Pelanggaran HAM tersebut, kata diplomat Indonesia ini, “dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis yang mengganggu ketertiban umum dan melakukan serangan teroris.”

Publik internasional tahu kenyataannya. Salomon Islands, satu dari tujuh negara itu, menjawab enteng saja: Kalau tuduhan kami salah, ijinkan Special Rapporteur PBB masuk dan menyelidik pelanggaran HAM di Papua!

Indonesia tidak memberikan ijin masuk kepada Special Rapporteur PBB ke Papua. Tahun ini Indonesia juga tidak mengijinkan Fact Finding Mission yang dibentuk negara-negara yang tergabung ke dalam Pacific Islands Forum untuk masuk ke Papua.

Apa yang ditutup-tutupi Indonesia?

Publik Indonesia rupanya tidak dengan debat soal HAM. Juga tidak peduli bahwa argumen diplomatnya yang dipuja cantik ini menjadi bahan tertawaan dunia internasional.

Para politisi di Jakarta yang bikin kebijakan rupanya tahu juga itu. Karena itu, yang dibidik oleh mereka bukan masyarakat internasional. Yang disasar adalah rakyat Indonesia sendiri. Rakyat Indonesia yang harus dibangkitkan nasionalismenya. Karena isunya belepotan maka yang diangkat adalah: diplomatnya yang cantik, yang membela negaranya pantang mundur …

Sungguh publik Indonesia itu sederhana. Mereka sibuk memuja diplomat cantik yang perjuangannya seperti para pahlawan revolusi itu.

Siapa peduli Papua? … Itu tidak penting. (*)

Penulis adalah peneliti independen berkewarganegaraan Indonesia, tinggal di AS

Diplomasi kecantikan ala Indonesia was originally published on PAPUAPost.com

Diplomasi RI tentang Papua di PBB Jangan Defensif dan Arogan

SatuHarapan.com, Penulis: Eben E. Siadari | Kamis, 29 September 2016

image
Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth (Foto: Eben Ezer Siadari)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Diangkatnya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) oleh enam negara Pasifik, menunjukkan bahwa masalah HAM adalah masalah kemanusiaan global.

Indonesia sulit untuk menghindari sorotan maupun kritikan internasional tanpa ada penjelasan secara substantif dengan bukti perbaikan kondisi HAM secara signifikan.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Adriana Elisabeth, menjawab pertanyaan satuharapan.com, sehubungan dengan diangkatnya isu Papua oleh enam negara Pasifik (Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Tuvalu dan Tonga) di Sidang Umum PBB.

Adriana menilai, belum ada sinkronisasi antara strategi penyelesaian isu HAM di dalam negeri dan luar negeri.

“Argumentasi diplomasi RI tidak dibarengi dengan kemajuan kerja tim terpadu yang dibentuk oleh Menko Polhukam yang menetapkan penyelesaian kasus Wasior, Wamena dan Paniai. Sementara kekerasan terus berlangsung hampir setiap minggu,” kata Adriana, hari ini (29/9) di Jakarta.

Dalam menanggapi kritik enam negara Pasifik di PBB, Indonesia mengatakan isu Papua merupakan urusan dalam negeri dan mengangkat isu itu di PBB merupakan tindakan mencampuri urusan dan kedaulatan negara lain. Namun, Adriana mengatakan kedaulatan harus dipertahankan dengan bukti perbaikan kondisi HAM Papua.

“Tidak cukup dengan cara-cara defensif dan ofensif. Cara ini justru mengesankan arogansi politik yang tidak berdampak pada munculnya simpati kepada Indonesia,” kata Adriana.

Adriana menyarankan Indonesia mengambil langkah-langkah strategis komprehensif dan integratif dalam penyelesaian HAM, mencakup aspek proteksi dan pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi dan sosial budaya.

“Untuk perbaikan kondisi politik dan keamanan, perlu penghentian kekerasan segera, penataan intelijen dan aparat keamanan di Papua,” kata dia.

Menurut Adriana, pihaknya telah berulang kali memberikan rekomendasi demikian, meskipun faktanya kondisi politik dan keamanan belum membaik.

“Pembangunan infrastruktur penting jangan sampai mereduksi kepentingan untuk membangun politik dan keamanan Papua yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata dia.

 

Editor : Eben E. Siadari

Diplomasi RI tentang Papua di PBB Jangan Defensif dan Arogan was originally published on PAPUAPost.com