Tag Archives: kasus HAM

Aktivis Papua: Permintaan Maaf tak Cukup, Rakyat Butuh Tindakan Nyata

Jayapura, Jubi – Aktivis Hak Asasi Manusia mengatakan permintaan maaf yang disampaikan Pandam XVII Cendrawasih bertepatan dengan HUT TNI ke 70 sebagaimana yang diberitakan media ini, Senin (5/10/2015) harus tindakan nyata, bukan obral kata-kata semu.

“Rakyat Papua tidak menerima permohonan maaf yang disampaikan Pangdam. Silahkan memohon maaf dengan kata-kata tetapi banyak rakyat Papua hari ini tidak butuh itu,”ungkap Peneas Lokbere, Kordinator Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua, di Abepura, Selasa (6/10/2015)

Kata Lokbere, rakyat Papua hari ini lebih membutuhkan tindakan nyata. Pertama, institusi keamanan Republik Indonsia di Papua, baik Pangdam maupun Kapolda Papua harus melakukan evaluasi resmi atas keamanan di Papua.

Evaluasi sangat penting, lantaran makin maraknya kasus-kasus penembakan terhadap warga sipil di Papua. Semua yang terjadi harus diungkap untuk melindungi rakyat.

Kedua, Rakyat Papua butuh TNI maupun Polri merubah pola pendekatan terhadap rakyat. Rakyat ingin TNI dan PoLRI yang menghargai HAM, tidak represif.

Ketiga, Pangdam dan Kapolda mengumumkan hasil penyelidikan kasus Paniai. Rakyat Papua menanti itu daripada permintaan maaf murahan yang tidak akan menyelesaikan luka orang Papua.

Sementara itu Yanuarius Lagiwan, Sekretaris Jendral, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tegah Papua se-Indonsia (AMPTPI) mengatakan, tidak hanya minta maaaf tetapi Pangdam harus memberikan rasa keadilan bagi korban.

Kata Lagowan, Pangdam sudah tahu, anggota TNI mana yang melakukan tindakan brutal terhadap rakyat Papua. Kalau sudah tahu, Anggota TNI yang nakal itu harus diproses hukum.

“Ungkapan permintaan maaf saja tidak cukup. Kalau Pangdam sudah tahu ada kesalahan anggotanya maka harus ungkap dan adili semua anggota TNI yang melakukan kejahatan, sehingga semua orang yang mengalami kekerasan oleh TNI bisa merasakan keadilan,”tegasnya. (Mawel Benny)

Aktivis Papua: Permintaan Maaf tak Cukup, Rakyat Butuh Tindakan Nyata was originally published on PAPUA MERDEKA! News

SUP Kutuk Tindakan Brutal TNI/POLRI di Papua

Semarang, Jubi – Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Solidaritas Untuk Papua (SUP) melakukan aksi turun jalan di Malang, Jawa Timur untuk mengutuk sikap dan tindakan brutal aparat TNI maupun Polri di Papua akhir-akhir ini.

Dalam pernyataan tertulis yang dikirim kepada Jubi, SUP mengatakan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Orang Asli Papua (OAP), melalui aparat negara (TNI-POLRI) tak pernah berakhir. Desember 2014 – September 2015 tercatat lebih dari 10 kasus yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri di seluruh wilayah Papua yang mengakibatkan 21 nyawa orang asli Papua melayang dan puluhan lainnya mengalami luka tembak dan harus dirawat di rumah sakit secara intensif.

“Kasus-kasus itu adalah kasus penembakan terhadap empat pelajar SMA di lapangan Karel Gobay, Enarotali pada 8 Desember 2014, kasus yang terjadi di Yahukimo pada bulan Mare, kasus yang terjadi pada April di Nabire, kasus yang terjadi di Ugapuga, Dogiyai pada 25 Juni 2015, kasus di Koperapoka 28 Juli 2015 dan 28 September 2015 aprat tembak mati dua siswa SMK di Gorong-gorong Timika dan banyak kasus lainnya,” ungkap Wilson Nawipa, Jubir SUP Malang-Surabaya.

Dengan melihat rentetan kasus pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara, lewat TNI-POLRI yang masih dan terus terjadi di seluru wilayah Papua, hingga saat ini, dan dengan melihat tidak adanya penyelesaian serta pemberian hukuman yang tegas kepada para pelaku kejahatan kemanusiaan dan pelanggar HAM di Papua sejauh ini, maka Solidaritas Untuk Papua mengutuk tindakan brutal aparat TNI/Polri dan meminta negara bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan di Papua.

“Kami juga minta Jokowi dan Jusuf Kalla untuk tuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM di Papua, tarik militer, organik maupun non organik dari seluruh wilayah Papua, proses dan adili para pelaku kejahatan kemanusiaan dan pelanggar HAM di Papua. Kami juga minta negara untuk buka ruang demokrasi seluas-luasnya di Papua,” tegasnya.

Sementara itu, seperti dilansir suarapapua.com, Solidaritas Untuk Papua (SUP), Kamis (1/10/2015) kemarin melakukan aksi mimbar bebas di depan Asrama Kamasan I Papua, Yogyakarta untuk mengutuk tindakan brutal TNI/Polri serta menuntut negara harus bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua.

Koordinator Umum (Kordum) aksi, Kristina Kobogau mengatakan dengan tegas bahwa undang-undang dan segala macam peraturan yang dibuat oleh NKRI hanya berlaku di luar Papua, sedangkan yang terjadi di Papua seakan membuat orang Papua menjadi setengah binatang.

“Seakan kami berbeda dengan manusia lain yang ada di Indonesia, sehingga TNI/Polri dengan sesuka hati mereka membunuh kami orang Papua di mana semua yang menjadi korban rata-rata masih usia produktif, bahkan kebanyakan adalah pelajar. Kekerasan yang dialami oleh kami perempuan Papua yaitu pemerkosaan kemudian dibunuh dan dibiarkan seperti binatang,” ungkapnya. (Arnold Belau)

Source: Author : Arnold Belau, October 6, 2015 at 22:34:02 WP, Editor : dominggus

SUP Kutuk Tindakan Brutal TNI/POLRI di Papua was originally published on PAPUA MERDEKA! News