Tag Archives: kerusakan hutan

Politik pembangunan Indonesia di Papua jadi sorotan Konferensi Sydney

Ilustrasi tingkat pengrusakan hutan Indonesia - IST

Ilustrasi tingkat pengrusakan hutan Indonesia – IST

Jayapura, Jubi – Politik pembangunan Indonesia di Papua ikut menjadi pembahasan hangat di konferensi dua hari bertajuk ‘At the Intersection: Pacific Climate Change and Resource Exploitation in West Papua’ di Sydney, Australia.

“Pembangunan di Papua sekarang telah berdampak luar biasa terhadap harkat dan martabat bangsa pribumi atau masyarakat adat Papua,” ujar Emil Kleden yang menyampaikan kesannya atas konferensi yang berlangsung minggu lalu itu kepada Jubi, Rabu (9/11/2016).  Emil Kleden salah seorang narasumber dalam konferensi tersebut mewakili NGO Forest People Program (FPP) yang berbasis di Jakarta, Indonesia.

“Dampak ini terutama pada hilangnya sumber-sumber hidup, tidak tersedianya alternatif yang cukup bagi masyarakat Papua asli untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan ekonomi mereka,” ujar Emil yang pada kesempatan itu mempresentasikan topik mengenai “Komitmen Pengurangan Emisi Indonesia dan Papua, Antara Kenyataan dan Mimpi.”

Di dalam makalah presentasinya, Emil menyampaikan enam tantangan pengurangan emisi di Papua yang berdampak langsung pada perubahan iklim.

“Tingginya angka deforestasi, pembangunan skala besar yang dipaksakan di seluruh Papua, kebijakan dan pendekatan yang tidak berubah di Papua, komposisi tidak seimbang antara pertumbuhan orang Papua dan non-Papua dan dampaknya pada relasi ekonomi, besarnya jumlah masyarakat asli Papua di pedalaman, serta perubahan produksi dan pola konsumsi semua itu memberi kontribusi besar pada hambatan dan peluang self determination masyarakat asli Papua,”

ungkapnya.

Menurut Emil, kritik terhadap program Provinsi Konservasi yang digagas oleh Provinsi Papua Barat juga mengemuka di dalam forum. “Provinsi Konservasi dikritik sebagai tidak mungkin berjalan baik tanpa mendesak keluarnya militer dari Papua Barat, karena status konservasi itu akan makin meminggirkan OAP yang tergantung langsung pada hutan dan SDA,” ujarnya.

Konferensi diinisiatifi oleh West Papua Project, University of Sydney, digawangi oleh Dr. Cammi Webb-Gannon dari Western Sydney University, Jim Elmslie, Peter King dan Jason MacLeod dari University of Sydney).

Dilansir RNZI minggu lalu, Dr. Cammi Webb mengatakan konferensi itu bertujuan untuk mencari benang merah antara dua persoalan penting di West Papua. “Kolonisasi Indonesia atas West Papua lah yang menyebabkan eksploitasi gila-gilaan terahdap sumber daya, serta semakin banyaknya pelanggaran HAM dan pengrusakan lingkungan. Jadi keduanya sangat erat kait mengait,” ungkap Webb.

Emil menambahkan, perkembangan perjuangan politik West Papua di forum–forum internasional seperti PBB dan MSG serta jaringan kerja West Papua di Pasifik, turut dibahas konferensi tersebut.

“Ralph Regenvanu, Menteri Pertanahan dan Sumber Daya Alam Vanuatu, hadir pada kesempatan itu, beliau sangat terang benderang argumennya tentang mengapa mendukung perjuangan rakyat Papua. Bukan hanya semangat Melanesia tetapi lebih pada prinsip pokok di PBB yaitu self-determination serta faktor sejarah Papua,”

ujarnya melalui sambungan telepon dari Jakarta.

Upaya diplomatik West Papua membutuhkan informasi dari semua lini, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan, “untuk (istilah Ralph) menambah bullet (peluru) dalam perjuangn diplomatik,” kata Emil mengutip pernyataan Regenvanu.(*)

Politik pembangunan Indonesia di Papua jadi sorotan Konferensi Sydney was originally published on PAPUAPost.com

Inggris Komitmen Berikan Perhatian Untuk Papua

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan beberapa langkah konkrit untuk menunjang implementasi RTRW dalam penguatan kapasitas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Papua terutama dalam perannya untuk pengendalian pemanfatan ruang, penyiapan regulasi-regulasi.

Regulasi yang disiapkan Provinsi Papua tersebut diantaranya, aturan zonasi, insetif dan disinsetif, perijinan pemanfaatan ruang dan penyiapan sistem informasi tata ruang (SIMTARU) Provinsi Papua serta percepatan penyelesaian Perda RTRW Kabupaten/kota yang diselaraskan dengan RTRW Provinsi Papua.

Untuk mendukung implementasi RTRW Provinsi Papua tersebut, maka Pemerintah Kerajaan Inggris melalui Unite Kingdom Chimate Change (UKCCU) tetap berkomitmen dan memberi perhatian untuk pembangunan rencah karbon di Provinsi Papua , yang dilakanakan tahun 2014-2015 melalui program Tata Ruang dan Investasi Hijau (Protarih) yang bertujuan untuk membantu Provinsi Papua dalam mewujudkan tujuan penataan ruang melalui pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua.

Hal ini terungkap dalam sidang Paripurna V DPR Papua dalam agenda jawaban Gubernur Provinsi Papua atas laporan pemandangan umum Fraksi, Komisi/gabungan Komisi DPRP terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2015, Kamis (16/10) malam.

Gubernur Enembe mengungkapkan, salah satu bukti pembangunan yang berkelanjutan itu diantaranya, mewujudkan tata ruang lestari, aman, nyaman, dan produktif untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal dan karateristik ekosistem Papua.

Oleh karenanya, Gubernur Enembe menyampaikan, bahwa pemerintah Provinsi Papua menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kondisi lingkungan hidup di Papua. Baik itu, kerusakan lingkungan di Nabire, Deyai, Pania dan kerusakan hutan di Papua menjati perhatian Pemerintah Provinsi Papua.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua akan memerintahkan SKPD teknis dan penyelidikan terhadap kerusakan lingkungan di daerah tersebut untuk diambil langkah-langkah hukum yang tegas. Disamping itu, Gubernur Enembe menyampaikan, Pemerintah Provinsi Papua juga telah mencanangkan Papua sebagai paru-paru dunia dan terus mendorong untuk melakukan penanaman pohon setiap kali melakukan kunjungan daerah diberbagai wilayah di Papua untuk menjaga Papua sebagai paru-paru dunia.

“Pemerintah Papua juga terus menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Selain inggris, juga berkejasama dengan Amerika Norwegia, Australia, belakanda dan Negara-negara lain untuk bersama-sama mencegah kerusakan hutan dan mengelola lingkungn di Papua,”

ujar Gubernur Enembe.

Sementara khusus untuk setiap investasi dan pembangunan yang dilakukan di Papua, maka sebelum melakukan kegiatan di lapangan harus terlebih dahulu dilakukan kajian lingkungan “Analisis mengenai dampak lingkungan” dan harus sesuai dengan RTRW sebelum pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan Ijin lingkungan.

Hal ini dilakukan berdasarkan usulan yang telah disampaikan Komisi D, sehingga Pemerintah Provinsi Papua sangat sependapat dengan saran dan masukan yang disampaikan Komisi untuk mempedomani RTRW dalam pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan dan jembatan.

“Tentu dalam lakukan melalui proses perijinan pinjam kawasan hutan yang dilalui oleh ruas-ruas jalan nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota melalui kementerian kehutanan, serta mengalihkan rute ruas jalan melalui kawasan konservasi,”

tutupnya.l (Loy/don)

Sumber: Sabtu, 18 Oktober 2014 09:58, BinPa

Inggris Komitmen Berikan Perhatian Untuk Papua was originally published on PAPUA MERDEKA! News