Tag Archives: Manasseh Sogavare

Papua Nugini Tak Masalah ULMWP Jadi Anggota MSG

Ketua MSG, Manasseh Sogavare (kanan) dan PM Papua Nugini, Peter O’Neill. (Foto: Sekretariat Pers PM Solomon Islands)

Ketua MSG, Manasseh Sogavare (kanan) dan PM Papua Nugini, Peter O’Neill. (Foto: Sekretariat Pers PM Solomon Islands)

PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM – Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O Neill, mengatakan keanggotaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam organisasi regional Melanesian Spearhead Group (MSG) tidak masalah bagi negara itu.

Yang penting menurut dia adalah ULMWP harus membuktikan bahwa organisasi itu merupakan sebuah badan yang bersatu mewakili pandangan kolektif rakyat Papua, sebagaimana halnya Front de Liberation Nationale Kanak et Sosial (FLNKS) terbukti sebagai badan yang bersatu mewakili pandangan kolektif bangsa Kanak di Kaledonia Baru.

Sikap Papua Nugini ini disampaikan kepada Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare, selaku ketua MSG, dalam pertemuan mereka di Port Moresby Rabu (15/03).

Siaran pers kantor PM Sogavare mengatakan pertemuan tersebut merupakan putaran akhir dari konsultasi Sogavare dengan para pemimpin MSG, sejak Solomon Islands memegang posisi keketuaan pada Juni 2015. Sebelumnya, ia sudah bertemu dengan para pemimpin MSG lainnya, seperti PM Vanuatu, PM Fiji dan Juru Bicara FLNKS.

“Saya sekarang senang bahwa saya akhirnya bertemu dengan Perdana Menteri O’Neill kemarin dan pertemuan saya dengan PM Papua Nugini, seperti pertemuan sebelumnya dengan para pemimpin MSG lainya, sangat bermanfaat,” kata dia, dikutip dari siaran persnya hari ini (16/03).

Sogavare mengatakan pada pertemuan tersebut, mereka antara lain membicarakan hasil dari pertemuan Sub Committee on Legal and Institutional Issues (SCLII) MSG di Port Villa pada September lalu. Sogavare menginformasikan kepada PM Papua Nugini bahwa pertemuan itu telah menghasilkan pedoman keanggotaan MSG yang direvisi.

Pedoman itu telah dibawa ke Senior Official Meeting (SOM) dan Foreign Minister Meeting (FMM). Hasilnya pun telah dibahas kembali pada SCLII dan kemudian disetujui oleh lembaga-lembaga di bawah MSG pada Desember 2016.

Sogavare mengatakan ia menginformasikan kepada PM Papua Nugini bahwa PM Salwai dari Vanuatu dan juru bicara FLNKS, Tutugoro serta PM Fiji, Bainimarama sudah menyetujui prinsip-prinsip pedoman keanggotaan MSG. Menurut dia, pedoman keanggotaan yang direvisi tersebut memberikan proses yang sangat transparan untuk para pemimpin MSG memusyawarahkan aplikasi keanggotaan MSG.

Atas hal itu, menurut Sogavare, PM Papua Nugini mendukung revisi tersebut dan para pemimpin MSG akan bertemu secara resmi menyetujuinya pada pertemuan pemimpin MSG mendatang.

Sogavare mengatakan ia juga menginformasikan kepada PM Papua Nugini bahwa aplikasi keanggotaan ULMWP akan ditangani berdasarkan kriteria keanggotaan yang telah direvisi tersebut.

Menanggapi hal itu, O’Neill mengatakan keanggotaan ULMWP di MSG tidak masalah bagi Papua Nugini. Namun, ia menambahkan, yang penting adalah ULMWP harus membuktikan bahwa ia adalah sebuah organisasi yang bersatu yang mewakili pandangan kolektif rakyat Papua seperti halnya FLNKS yang jelas bersatu  mewakili pandangan kolektif bangsa Kanaks di Kaledonia Baru.

Lebih jauh, Sogavare mengatakan dalam pertemuan itu PM Papua Nugini menegaskan  bahwa setiap pembicaraan tentang isu kedaulatan (Papua) harus dilakukan secara sepatutnya dengan Komite Dekolonisasi PBB di New York dan Komisi Hak Asasi Manusia di Jenewa.

Sebagai catatan, MSG adalah organisasi sub-regional di Pasifik. Anggota penuh terdiri dari Solomon Islands, Vanuatu, Papua Nugini, Fiji dan FLNKS. Sedangkan Indonesia adalah anggota associate.

Sementara itu ULMWP sampai saat ini berstatus sebagai peninjau dan berupaya untuk menjadi anggota.

Selain membicarakan isu Papua, dalam pertemuan itu Sogavare mengatakan mereka berdua membicarakan berbagai isu lain terkait kepentingan MSG. Di antaranya adalah:

  • MSG Special Leaders’ Summit;
  • Hasil dari pertemuan sub-committee on Legal and Institutional Issues {SCLII) di Port Vila in December 2016.
  • Masalah Papua
  • MSG Free Trade Agreement;
  • MSG Labour Mobility,
  • Tinjauan independen tentang sekretariat MSG
  • Penyerahan keketuaan MSG dari Solomon Islands kepada Papua Nugini.

Editor : Eben E. Siadari

Papua Nugini Tak Masalah ULMWP Jadi Anggota MSG was originally published on PAPUAPost.com

Peter O’Neill: ULMWP’s membership of the MSG is not an issue to PNG

He said Prime Minister O’Neill expressed the ULMWP’s membership of the MSG is not an issue to PNG but rather the ULMWP proving that it is a united body that represents the collective views of the people of West Papua just as the FLNKS is evidently a united body representing the collective views of the Kanaks of New Caledonia.

Pernyataan sebelumnya dari Peter O’Neill melahirkan istilah yang dilahirkan oleh Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) sebagai “politics of engagement”, sebagai pendekatan Melanesia yang bijak dalam rangka membangun tanggal menuju penyelesaian komprehensiv masalah yang ada antara NKRI dengan West Papua.

Hal kedua yang dikatakan oleh pemimpin bangsa Papua ini ialah bahwa permasalahannya ialah ULMWP sendiri sebagai sebuah lembaga, apakah ULMWP mewakili semua komponen bangsa Papua? Peter O’Neill tidak mengatakan “semua pendukung Papua Merdeka“, tetapi “semua komponen bangsa Papua“.

Artinya bahwa ULMWP harus merangkul lembaga seperti berikut:

  1. Presidium Dewan Papua (PDP)
  2. Dewan Adat Papua (DAP)
  3. Majelis Rakyat Papua (MRP)
  4. Majels Rakyat Papua Papua Barat (MRP-PB)
  5. Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Papua dan LMA Papua Barat
  6. Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK)
  7. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
  8. West Papua Indigenous Organisation/Association (WPIO/A)
  9. West Papua National Authority (WPNA)
  10. Negara Republik Federal West Papua (NRFPB)
  11. Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
  12. West Papua National Coalition for West Papua (WPNCL)
  13. Perempuan Papua Merdeka
  14. Pemuda Papua Merdeka
  15. Intelektual Papua Merdeka

Setelah mendaftarkan organisasi antara lain seperti disebutkan di atas, kemudian ULMWP perlu mengangtkan para pejabat ULMWP dari orang-orang yang ada di dalam West Papua maupun yang ada di luar negeri. Nama-nama seperti berikut seharusnya disebutkan sebagai Anggota Executive dari ULMWP. Tidak bijaksana kalau ULMWP hadir HANYA mewakili pro Papua Merdeka:

  1. Thaha Moh. Al-Hamid
  2. Forkorus Yaboisembut
  3. Benny Giay
  4. Fransalbert Joku
  5. Sofyan Yoman
  6. Phillip S. Karma
  7. Markus Haluk
  8. Nicolaas Jouwe
  9. Ramses Ohee
  10. Matius Murib
  11. dll

Nama-nama yang sudah dikenal NKRI yang ada di dalam negeri West Papua juga harus disebutkan.

Tujuan organisasi ULMWP ialah untuk berjuang berhadapan dengan NKRI, oleh karena itu ULMWP tidak harus lari keluar dan bicara di luar-luar, tetapi harus membawa diri masuk ke dalam NKRI, harus menugaskan orang-orang di dalma NKRI.

Tentu saja, sebelum itu harus ada Undang-Undang yang dengan jelas dan panjang-lebar mengatur semua tugas, tanggungjawab dan wewenang, disertai sanksi dan hukuman serta upah.

Kalau tidak begitu, Peter O’Neill akan tahu persis, bahwa teman-teman, dan adik-adiknya bangsa Papua di wilayah West Papua BELUM SIAP untuk melepaskan diri dari NKRI. Oleh karena itu, solusi terbaik ialah West Papua tinggal di dalma NKRI, sambil menunggu bangsa Papua di West Papua mempersiapkan diri.

Peter O’Neill: ULMWP’s membership of the MSG is not an issue to PNG was originally published on PAPUAPost.com