Tag Archives: PNWP

Kalau ULMWP Tidak Bentuk Pemerintah Republik West Papua, maka Kita pertanyakan, Apa Tujuan Mereka?

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat Sekretaris-Jenderal Lt. Gen. Amunggut Tabi menyatakan

“Kalau ULMP tidak sanggup membentuk pemerintahan Republik West Papua, maka kita semua orang Papua harus bertanya kembali kepada ULMWP, apa tujuan pembentukannya? Untuk menghibur diri di atas penderitaan rakyat Papua atau memang benar-benar untuk Papua Merdeka?”

Menurut perintah dari Gen. TRWP Mathias Wenda, sebagaimana disampaikan berkali-kali tak henti-hentinya lewat PMNews melalui Lt. Gen. Amunggut Tabi, serta degnan membaca perkembangan opini terakhir di tanah Papua, telah tiga tahun lamanya ULMWP didirikan, tetapi kampanya Papua Merdeka sejauh ini telah dilakukan secara sporadis dan amburadul, sama seperti cara bermain politik generasi tua.

Gen. Wenda memberikan maklumat, bahwa jikalau ULMWP tidak sanggup, atau merasa takut, atau binggung, maka sebaiknya para anggota ULMPW mengundurkan diri. Jangan biarkan nasib bangsa dan penderitaan ini terkatung-katung dengan huru-hara sana-sini seolah-olah bicara Papua Merdeka, padahal masing-masing oknum menghibur diri dengan sensasi dan politik ego piribadi.

Gen. Wenda memandang percekcokan yang terjadi antara Benny Wenda dan Oktovianus Motte ialah permasalahan ego pribadi oknum kedua orang ini, dan ini tidak boleh dianggap sebagai kepentingan Papua Merdeka. Kedua oknum harus menyerah kepada aspirasi dan pengorbanan bangsa Papua sepanjang setengah abad lebih, dengan mematikan ego pribadi masing-masing. Kalau tidak TRWP tidak akan segan-segan ambil-alih perjuangan ini.

PMNews menyinggung tetntang berbagai perbedaan yang ada bukan hanya antara Motte dan Wenda, tetapi juga antara para pejuang di hutan, ditanggai Tabi dengan menyatakan bahwa persoalan yang ada di rimba New Guinea tidak perlu mempengaruhi politik Papua Meredka. Menurutnya

Para pejabat ULMWP harus punya integritas dan ketegasan serta posisi yang jelas. Apa yang mereka mau capai lewat ULMWP? Apakah ULMWP Itu sebuah LSM, atau sebuah pemerintahan, atau apa? Mereka harus memperjelas diri mereka sendiri. Kalau mereka menanggap diri sebagai pemerintahan, maka mereka harus punya undang-undang, tidak bisa pakai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga tetapi harus pakai UUD Sementara. Untuk mempersiapkan ini perlu didukung oleh kajian ilmiah dan tulisan-tulisan yang lengkap, tidak bisa hanya catatan-catatan seperti yang biasa dilakukan oleh aktivis jalanan. Bicara mengenai negara dan pemerintahan, maka harus ada UUD, yang di-back-up dengan gagasan teoritis yang jelas.

Menanggapi perbedaan pendapat yang terjadi antara beberapa aktivis Papua Merdeka terkait dengan UUD yang diusulkan oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP) secara resmi lewat Sidang Perlemen yang ditanda-tangani oleh Buchtar Tabuni oleh ketua PNWP, Ge. Tabi menegaskan

Itu produk hukum PNWP, bukan milik siapa-siapa. Apakah produk hukum itu ditegakkan atau tidak, itu bukan urusan siapa-siapa selain parlemen itu sendiri.  Dalam status sebagai draft, masih bisa kita komentari, tetapi setelah menjadi produk hukum yang sah lewat PNWP maka itu hak PNWP sepenuhnya, mau membuangnya, mau merubahnya, mau menggantikannya dengan gagasan lain, itu semua terserah. Yang penting jangan sampai gagasan yang tidak saha mengganggu pelaksanaan UUD yang sudah disahkan. Itu menjadi memalukan bagi bangsa Papua. Ini permainan memalukan apa lagi?

Setelah PMNews mengemukakan bahwa ada pihak-pihak dalam perjuangan Papua Merdeka sendiri yang tidak senang dengan gagasan UUD yang telah disahkan dimaksud, Gen. Tabi kembali menegaskan bahwa apapun yang terjadi setelah pengesahannya, itu tidak ada sangkut-paut, dan tidak patut dikomentari oleh sayap militer, itu tergantung sepenuhnya kepada PNWP, apakah itu menjadi tontonan lucu atau mau menjadi tontonan menarik? Itu kembali kepada Pak Tabuni sendiri sebagai Ketua PNWP.

Ditanyakan apa pendapat TRWP kalau akhirnya ULMWP mengadopsi UUD yang dirancang oleh pihak lain, yang belum disahkan oleh PNWP, Gen. Tabi mengatakan itu semua kembali kepada para anggota ULMWP. Katanya “Toh akhirnyakan akan muncul siapa tidak tahu main tetapi paksa diri main”.

 

Kalau ULMWP Tidak Bentuk Pemerintah Republik West Papua, maka Kita pertanyakan, Apa Tujuan Mereka? was originally published on PAPUAPost.com

Publikasi Dokumen Rahasia A.S. dan Langkah Perjuangan Kemerdekaan West Papua

Publikasi dokumen rahasia Amerika Serikat oleh tiga lembaga resmi negara Paman Sam beberapa hari lalu mendapatkan berbagai macam tanggapan dari sejumlah pihak, baik di Tanah Papua maupun di Indonesia. Tanggapan curiga, tidak ada apa-apa, dan tanggapan menentang muncul dari Indonesia. Dari Tanah Papua, ada kesan seolah-olah kita dapat memanfaatkan dokumen rahasia dimaksud untuk mengkampanyekan Papua Merdeka. Semua fakta dan data yang tersedia bermanfaat, tergantung siapa, kapan dan di mana fakta dan data tersebut dimanfaatkan.

Bagi bangsa Papua, telah terbuka diketahui dunia sekarang bahwa memang ada rekayasa, ada campur-tangan asing, ada kepentingan di luar aspirasi bangsa Papua yang mendorong dan melindungi, membela dan megizinkan invasi militer, operasi militer, pendudukan dan penjajahan NKRI di atas wilayah kedaulatan Negara Republik West Papua yang berhasil disiapkan tanggal 1 Desember 1961 dan diproklamirkan 10 tahun kemudian: 1 Juli 1971.

Dalam kondisi bangsa Papua berada di tengah dukungan politik kawasan paling sukses dan dukungan politik internasional yang sudah memasuki tahap awal, maka kita semua harus menyadari bahwa kita tidak larut dalam sejarah masa-lalu, berlama-lama dalam menyesali, memarahi, merenungkan dan mengungkit-ungkit masa lalu yang jelas-jelas sudah berlalu. Kita harus belajar untuk menengok ke belakang dalam waktu sekejap dan dengan dasar itu merancang dan menatap masa depan secara bijak.

Masa depan perjuangan Papua Merdeka sudah memasuki tahapan yang sangat menentukan, di mana lembaga eksekutif dan legislatif dalam perjuangan Papua Merdeka sudah mengerucut. Kini Tanah Papua memiliki lembaga perjuangan seperti Presidium Deawn Papua (PDP), West Papua National Authoriry (WPNA), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK), Dewan Adat Papua (DAP) dan organisasi pemuda serta angkatan bersenjata yang menyebar di seluruh Tanah Papua.

Di saat yang sama, kita telah memiliki United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai calon lembaga pemerintahan, eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintahan Negara West Papua. Sejajar dengan itu, kita punya Pemerintahan Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB) dengan Presiden Forkorus Jaboisembut. Kita juga sudah punya PNWP dan Dewan Parlemen Nasional yang berfungsi sebagai legislatif dalam organisasi pemerintahan berdasarkan prinsip Trias Politica.

Kita akan memiliki pilar Judicative, kepolisian dan tentara nasional di waktu tidak lama lagi.

Yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan begitu menarik. Negara-Negara Pasifik Selatan telah siap dan matang untuk menerima negara dan pemerintahan baru dari Tanah Paupa, bernama Negara Republik West Papua, dengan pemerintahan West Papua, berdasarkan Undang-Undang Negara West Papua.

Dipimpin oleh pemerintahan Republik Vanuatu dan Solomon Islands telah terbangun solidaritas tidak hanya di dalam kawasan Melanesia, tetapi telah menyebar ke seluruh Pasifik Selatan dan sudah merintis kerjasama dukungan di kawasan Melanesia – Afrika dan Melanesia – Eropa.

Para pemimpin negara-negara kepulauan Pasifik Selatan telah dengan nyata dan terbuka menyampaikan dukungan mereka atas kemerdekaan West Papua di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kalau kita masuk kelas-kelas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah, membaca syarat pendirian sebuah negara, maka kita harus terus-terang, sebagian besar syarat pendirian sebuah negara sudah didapatkan, sudah diraih, sudah ada di tangah.

Yang belum diwujudkan saat ini ada dua: Negara West Papua tidak memiliki pemerintahan, dan kedua, untuk menjalankan pemerintahan itu, Negara West Papua belum memiliki Undang-Undang yang menunjukkan bangunan negara West Papua sebagai cara masyarakat modern mengorganisir diri dalam lembaga bernama “negara-bangsa”.

Oleh karena itu, apa yang harus kita katakan bilamana ada oknum, ada lembaga, ada kelompok, ada pihak yang beranggapan, berusaha menghalang-halangi, dan menunda-nunda proses pembuatan Undang-Undang Negara West Papua dan pembentukan pemerintahan Pemerintahan Semantara Republik West Papua?

Bukankah mereka itu mush aspirasi bangsa Papua?

Bukankah mereka menjalankan tugas, fungsi dan misi NKRI?

Ingat, Papua Merdeka tidak harus berarti marga Papua, kulit hitam, rambut keriting! Dia lebih dari itu! Karena politik Papua Merdeka, nasionalisme Papua BUKAN etno-nasionalisme, tetapi sebuah nasionalisme berdasarkan filsafat, teori dan prinsip demokrasi modern yang menyelamatkan planet Bumi dari kepunahan.

Publikasi Dokumen Rahasia A.S. dan Langkah Perjuangan Kemerdekaan West Papua was originally published on PAPUAPost.com