Tag Archives: Sejarah

Cari Solusi Pro dan Kontrak Intregasi Papua

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan seminar publik tentang pro dan kontrak integrasi Papua, Selasa (11/5) kemarin, di aula Diklat Sosial Abepura.

SEMINAR digelar oleh KNPB dengan judul Mencari Keadilan dan Kebenaran tentang Integrasi Papua Yang Selama Ini Membingungkan Masyarakat Papua.

Sebagai pembawa materi dalam seminar publik tersebut, yakni Edison Warimon dari Kontras Papua, Nickonas Meseet dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat.

Seminar dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan masyarakat baik dari tokoh Adat, tokoh Pemuda, tokoh Masyarakat, kaum Perempuan Papua dan para Mahasiswa.

Menurut Ketua Panitia, Mako Tabuni, yang juga selaku juru bicara KNPB saat ditemui disela-sela kegiatan mengatakan, tujuan dari seminar yakni untuk mencari kebenaran apakah integrasi Papua sudah selesai atau belum.

Mako Tabuni mengatakan, seminar ini dilakukan karena ada dua buku yang saat ini beredar di masyarakat, yang satu berjudul integrasi sudah selesai dan yang satu berjudul integrasi belum selesai, sehingga membingungkan masyarakat di Papua.

Kata Mako, dalam seminar ada tim perumus dari lembaga-lembaga pendidikan yang akan merumuskan hasil seminar untuk memastikan apakah integrasi sudah selesai atau belum, agar rakyat Papua tahu sesungguhnya kebenaran integrasi Papua.

Mako Tabuni juga menyampaikan, dalam waktu dekat hasil kajian dari tim perumus seminar tersebut akan disampaikan ke masyarakat umum di Papua dan di Indonesia, serta akan disampaikan juga ke 70 negara di dunia yang peduli terhadap masalah Papua.[**]

Ditulis oleh Eka/Papua
Rabu, 12 Mei 2010 00:00

Sebagai Hari Perenungan Sejarah Papua

BIAK [PAPOS] – Dewan Adat Papua wilayah Biak (DAB) memperingati momentum 1 Mei sebagai hari perenungan sebuah sejarah bagi tanah Papua, berkenaan dengan bergabungnya tanah Papua ke pangkuan ibu pertiwi pada 47 tahun silam, sejak Perserikatan Bagsa Bangsa (PBB) menyatakan, Papua resmi sebagai bagian dari NKRI pada 1 Mei 1963.

Menurut pandangan dewan adat Papua yang disampaikan oleh ketua Dewan adat Papua wilayah Biak, Yan Pieter Yarangga kepada wartawan usai menggelar peringatan 1 Mei di halaman kantor DAB (1/5), proses hukum yang melandasi sejarah pengalihan wilayah Papua dari pemerintahan Belanda kepada Perserikatan bangsa bangsa (UNTEA), kemudian dari UNTEA kepada Indonesia, dewan adat menilai belum memenuhi azas demokrasi dan sangat bertentangan dengan Azas azas hokum Internasional yang berlaku.

Untuk itu, lanjut Yan Pieter, sesuai seruan khusus dari ketua umum dewan adat Papua, agar momentum peringatan 1 Mei 2010 ini dijadikan sebagai hari doa bangsa Papua dan hendaknya diperingati diseluruh tanah Papua termasuk di Wilayah dewan adat Biak yang dipimpinnya.

Acara doa bersama yang dihadiri oleh ratusan masyarakat Papua yang berasal dari Kabupaten Biak Numfor dan Supiori ini, berlangsung khidmat dan antusias anak anak adat walaupun hujan megguyur kota Biak pada pelaksanaan acara peringatan hari bersejarah tersebut.

Sebelum menggelar panggung demokrasi, acara tersebut diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Pdt. Jhon Koibur. Dalam Khotbahnya, Jhon Kaibur mengatakan, kita harus mengakui bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. ‘’Jadi terlepas dari apapun yang telah terjadi, bangsa Papua telah termasuk dalam NKRI. Namun implementasinya tergantung penilaian masing masing masyarakat,” terangnya

Dalam konfrensi persnya, ketua dewan adat yang didampingi oleh para Mananuir (tokoh tokoh adat,red) dan ketua panitia acara Adolof Baransano mengatakan, dengan momentum 1 Mei ini, hendaknya pemerintah pusat dan daerah harus lebih memperhatikan aspirasi atas hak hak berdemokrasi dan hak hak azasi masyarakat adat Papua sesuai peraturan yang berlaku.

“Kami menghimbau kepada pemerintah pusat dan daerah agar lebih memperhatikan hak hak dasar orang Papua dan bukalah segera dialog antar masyarakat Papua dan Jakarta.”tegasnya.

Pada kesempatan itu, Yan Pieter juga menghimbau kepada pemerintah daerah, mulai dari gubernur sampai ketingkat pemerintahan yang paling bawah, agar jangan hanya memikirkan diri sendiri dan jangan hanya memikirkan kepentingan kepentingan semua sehingga mengorbankan rakyat Papua dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung saat ini.

Dan mulai saat ini lanjut Yan, pemerintah daerah ini harus segera mengakomodir aspirasi masyarakat adat Papua yang sedang menderita dan tertindas didalam segala eforia kebijakan yang digelontorkan oleh pemerintah Pusat. [cr-54]

Ditulis oleh Cr-54/Papos      
Senin, 03 Mei 2010 06:41