Tag Archives: Sidang Umum PBB

PBB Setujui Hak Menentukan Nasib Sendiri Sahara Barat

Penulis: Eben E. Siadari 14:33 WIB | Selasa, 11 Oktober 2016

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Komite Politik dan Dekolonisasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau yang lebih dikenal sebagai Komite Keempat, kemarin (10/10) menerima resolusi yang menegaskan kembali hak rakyat Saharawi untuk menentukan nasib sendiri.

Resolusi, yang diadopsi pada akhir dari beberapa hari debat di PBB tentang dekolonisasi, menegaskan dukungan Majelis Umum PBB terhadap proses perundingan yang diprakarsai oleh Dewan Keamanan PBB untuk solusi politik yang adil, langgeng dan dapat diterima bersama serta memastikan hak rakyat Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri.

Resolusi yang diajukan oleh 25 negara, termasuk Aljazair, itu menyambut upaya yang dilakukan oleh Sekjen PBB dan utusan pribadinya untuk Sahara Barat, Christopher Ross, untuk mengadakan kembali perundingan yang ditangguhkan pada tahun 2012.

Sebagaimana dilaporkan oleh Sahara Press Service, resolusi yang diadopsi dengan konsensus itu mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam konflik (Front Polisario dan Maroko) dan negara-negara di wilayah itu untuk bekerja sama penuh dengan utusan PBB.

Resolusi tersebut telah mengambil ide-ide PBB yang jelas dan besar tentang penyelesaian konflik Sahara Barat, yang terdiri dari dukungan terhadap peluncuran kembali perundingan antara Front Polisario dan Maroko, serta upaya mediasi yang dilakukan oleh Christopher Ross.

Delegasi dari negara-negara yang mengambil bagian dalam debat Komite Keempat tentang dekolonisasi, menyatakan dukungan besar untuk hak orang Saharawi dalam menentukan nasib sendiri. Mereka menyerukan dimulainya kembali perundingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Editor : Eben E. Siadari

PBB Setujui Hak Menentukan Nasib Sendiri Sahara Barat was originally published on PAPUAPost.com

LIMA: Indonesia Hanya Beretorika Jawab Isu Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan perwakilan Indonesia di sidang PBB hanya beretorika dalam pidato balasan terhadap tudingan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang disampaikan tujuh negara pasifik.

“Pemerintah Indonesia tidak menjelaskan secara terperinci karena Indonesia hanya menyampaikan bahwa telah terjadi perbaikan aturan dan konvensi HAM secara heroik,” kata dia di Grha Oikoumene, Jakarta pada hari Rabu (5/10).

Menurut dia, pemerintah Indonesia harusnya menjelaskan sejauh apa kebenaraan atau ungkapan dari tujuh pimpinan negara Pasifik mengenai persoalaan di Papua.

“Kalau di Papua dikatakan 50 tahun belakangan melakukan pelanggaran HAM maka perwakilan Indonesia harus menjelaskan dengan menjawab pertanyaan dari tujuh negara tersebut artinya data harus dijawab dengan data,” kata dia

Sebelumnya, Anggota delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa, Nara Masista Rakhmatia, mendapat perhatian dan simpati di dalam negeri atas langkahnya memberikan respons terhadap diangkatnya isu Papua oleh enam negara anggota PBB di Sidang Umum ke-71 PBB di New York, pekan lalu.

Diplomat muda jebolan Sekolah Departemen Luar Negeri dan lulus pada tahun 2008 itu menyampaikan sikap Indonesia yang membantah secara kategoris tuduhan-tuduhan yang dialamatkan oleh enam kepala pemerintahan dari enam negara Pasifik, yaitu Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Tuvalu dan Tonga.

Editor : Eben E. Siadari

LIMA: Indonesia Hanya Beretorika Jawab Isu Papua was originally published on PAPUAPost.com