Tag Archives: ULMWP

Free West Papua moomoo feast

Rex Rumakiek, one of the five international representatives of the United Liberation Movement West Papua (ULMWP), will be talking about the self determination, de-colonisation and independence for West Papua from Indonesia in international arenas including the United Nations this Saturday at Sunforest organic farm. Photo supplied.

Rex Rumakiek, one of the five international representatives of the United Liberation Movement West Papua (ULMWP), will be talking about the self determination, de-colonisation and independence for West Papua from Indonesia in international arenas including the United Nations this Saturday at Sunforest organic farm. Photo supplied.

Source: http://www.echo.net.au/  – Supporting the free West Papuan liberation movement, Australia’s closest neighbour, Sunforest organic farm is hosting a traditional moomoo pig feast this Saturday.

Rex Rumakiek, one of the five international representatives of the United Liberation Movement West Papua (ULMWP), will be talking about the self determination, de-colonisation and independence for West Papua from Indonesia in international arenas including the United Nations.

‘It is still highly militarised in West Papua,’ said organiser Matthew Jamieson.

‘There is military in every single village, people are constantly under surveillance. Human Rights abuse is a major method of control by Indonesian state through its military and police, which act with impunity.   

‘Recent cases of Human Rights abuse by police, such as Paniai case, continue not to be addressed even when government has promise investigation.’

Rumakiek has been active representing West Papua in the Pacific countries since the the late 1980s. He started his involvement in the liberation movement with the Organisi Papua Merdeka (OPM) which waged a guerrilla war against Indonesia in the jungle during the 1970s, 80s and early 90s.

Seven Pacific countries are currently publicly expressing concern about continuing human rights violence in West Papua, including Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Tuvalu, Samoa, Tonga and Marshall Islands. Solomon Islands and Vanuatu leaders, together with the leadership of the French occupied Kanaky (New Caleadonia)  have voiced support for the right to self determination for the territory of West Papua

‘The Papuan population is stagnating and the Indonesian government is increasing the numbers of trans-migrants that are coming in,’ continued Jamieson.

‘In relation to the palm oil issue the locals are being threatened into signing away their land.

‘Supressing political decent by West Papuan people and backing industrial companies in conflicts over land usage is the norm for Indonesian security forces. Public outspoken criticism of Indonesia occupation and development agenda is dangerous for West Papuans in the villages and in provincial centres.

‘Development programs that are being set up to develop the region are not benefitting the local population but are to the advantage of the migrants brought in and are mostly just leading to the clearing of the forest.’

West Papua has the largest tracts of tropical forest left in the world.

‘In Merauke region about 150,000 hectares of tropical forest has been converted to rapidly expanding oil palm estates, and not counting the industrial logging impacts. The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) has allocated 1.2 million hectare for industrial agriculture concessions and a further 4 million hectares ear marked for of conversion from forest.’

The continued clearing of forests contributes to climate change and rising sea levels that is becoming a serious issue for Pacific countries.

The first climate change relocations that started in 2016 continue to take place from Careret Islands onto the mainland in Papua New Guinea as the islands ares swallowed by the sea.

‘Carbon emissions from burning off tropical rainforest in West Papua, Sumatra and Kalimantan which is caused by industrial oil palm plantations expansion means that Indonesia was the the third largest carbon emitter in 2015,’ highlighted Jamieson.

To find out more head along to the moomoo, the is name from Lae in PNG, at Sunforest organic farm,80 Browns Cres, McLeods Shoot from 4pm this Saturday.

‘A moo moo involves cooking one of our organic pigs and sweet potato’s in banana leaf parcels under the ground on hot rocks,’ finished Jamieson.

Free West Papua moomoo feast was originally published on PAPUAPost.com

Forum Gereja Papua Desak RI Akui KNPB dan ULMWP

Dari kiri: Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Pdt Socratez Sofyan Yoman S.Th, MA, Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pdt Dorman Wandibo, S.Th, Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt Dr. Benny Giay. (Foto: Ist)

Dari kiri: Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Pdt Socratez Sofyan Yoman S.Th, MA, Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pdt Dorman Wandibo, S.Th, Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt Dr. Benny Giay. (Foto: Ist)

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Forum Kerja Oikumenis Gereja-gereja Papua, dalam Surat Gembala berjudul Minum dari Air Sumur Sendiri, mendesak pemerintah RI mengakui keberadaan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ketimbang memberi stigma separatis kepada kedua organisasi itu.

“Kami sebagai pimpinan gereja melalui surat gembala ini, mengulangi kembali pernyataan kami di depan Presiden SBY pada tanggal 16 Desember 2011. Pandangan kami sebagai Gereja terkait kedua lembaga ini (KNPB dan ULMWP, Red) belum berubah sampai hari ini (termasuk OPM dll). Kami usul agar KNPB  diterima dan diberi ruang,” demikian Surat Gembala yang ditandatangani oleh Pdt. Dorman Wandikmbo S.Th, Ketua Sinode GIDI di Tanah Papua, Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA, Ketua Badan Pelayanan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua dan Pdt Dr. Benny Giay, Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua dan pengacara HAM Papua, Frederika Korain SH MPA.

Alasannya, menurut Surat Gembala tersebut, karena aspirasi Papua merdeka yang mereka bawa dan perjuangkan  tidak lahir begitu saja. “Mereka tidak tiba-tiba bermimpi dan langsung perjuangkan aspirasi ini. Aspirasinya tadi lahir dalam suasana interaksi dalam sejarah Indonesia dengan aparat Indonesia yang membawa kebijakan-kebijakan yang melumpuhkan Papua. Dalam bahasa Papua ‘aspirasi Papua merdeka’ (Nasionalisme Papua) yang diusung KNPB dan ULMWP ini adalah bayi yang lahir sebagai ‘buah’ dari interaksi/ perkawinan paksa Papua dengan Indonesia; seperti  nasionalisme Indonesia yang lahir sebagai reaksi terhadap kebijakan Pejajahan Belanda,” demikian Surat Gembala tersebut.

Karena itu, didesak agar Idonesia menghentikan semua ‘stigma’, upaya kriminalisasi terhadap ULMWP dan KNPB.

Lagipula, menurut Surat Gembala, KNPB dan ULMWP sudah hadir di Indonesia, mereka adalah bagian dari sejarah Indonesia; Indonesia punya andil dalam menghadirkan KNPB dan ULMWP dan lembaga lainnya.

“Penyelesaiannya tidak boleh sepihak dengan politik stigma, tetapi  dialog seperti: yang dilakukan Pemerintah RI dan GAM.”

Diingatkan pula bahwa Papua bukan lagi terisolir dari dunia internasional;  dengan media sosial Papua dan Indonesia sudah menjadi bagian dari dunia yang tengah mengglobal.

“Kami mendengar dalam UPR di Dewan HAM PBB ada juga suara dari masyarakat internasional kepada Pemerintah NKRI yang mempersoalkan posisi Indonesia dalam hubungan dengan ULMWP dan KNPB,” demikian Surat Gembala tersebut.

Negara Mendesain Kekerasan secara Khusus di Papua

Terbitnya Surat Gembala yang terdiri dari enam bagian dan penuh dengan nada prihatin itu, dilatarbelakangi oleh berbagai perkembangan dalam satu bulan terakhir.

Para pemimpin gereja di Papua itu, dalam Surat Gembala antara lain menyebut internasionalisasi masalah Papua lewat peran tujuh negara Pasifik yang di Sidang Majelis Umum PBB di New York, September 2016 dan dalam sidang Dewan HAM PBB di Genewa, Swiss, serta catatan kritis Negara-negara terhadap evaluasi UPR Indonesia 3 Mei 2017 Dewan HAM PBB di Genewa.

Ditengarai bahwa pasca gencarnya internasionalisasi masalah Papua, Jakarta tidak tinggal diam. Jakarta mengambil  sejumlah  langkah, termasuk mewajibkan para Gubernur mengikuti latihan militer di Natuna; kunjungan Presiden Jokowi yang diduga untuk kepentingan pertahanan dengan kunjungan ke Perbatasan di PNG dan ke Habema Wamena untuk membangun Basis militer di sana; gencarnya usaha mempengaruhi kelompok-kelompok masyarakat Papua untuk menyerahkan diri dan upaya Kementerian Luar Negeri mengumpulkan dan memakai mahasiswa Papua untuk menciptakan image positif tentang Indonesia di luar negeri.

Pada saat yang sama, Surat Gembala tersebut juga menengarai Negara mendesain kekerasan secara khusus di Papua, antara lain terlihat dari PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja Papua) lewat pernyataan sikapnya melegitimasi upaya negara mengkriminalisasi organisasi masyarakat sipil Papua.

Disebutkan, pada 15 Mei 2017, setelah dilantik sebagai Kapolda Papua yang baru, Kapolda menetapkan 12 program prioritas, salah satu diantaranya adalah membasmi organ-organ radikal di Tanah Papua dengan menyebut secara khusus nama KNPB. Kapolda Papua bahkan mengumumkan pada 19 Mei 2017, hendak membentuk Tim khusus  untuk menangani kasus kriminalitas.

“Negara secara sistematis mengkriminalisasi KNPB sebagai organisasi gerakan masyarakat sipil Papua  yang memperjuangkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, sebagai pelaku pembunuhan dan kekerasan yang marak terjadi di Jayapura dan Sentani dalam sebulan terakhir,” demikian Surat Gembala.

“Negara mempertontonkan wajah rasisme terhadap orang asli Papua, secara khusus warga Papua asal Pegunungan Tengah yang dituduh sebagai pelaku tindak kekerasan dan kriminalitas.”

Berdiri Bersama Jemaat

Di bagian lain Surat Gembala, para pemimpin gereja itu menegaskan sikap untuk tetap berdiri bersama umat, kendati berbagai penderitaan yang dialami.

“Ketegaran warga jemaat kamilah yang membuat kami pimpinan Gereja bisa berkumpul di sini hari ini. Warga jemaat kami dibunuh, distigma, KNPB yang dihina/ distigma dan kapan saja bisa dihilangkan oleh perintah seorang komandan Brimob, Polisi, Kodim, dll. Tetapi kenyataan ini juga  yang membuat kami bertanya: apa arti tugas Gereja dalam dunia seperti ini? Apa yang sedang kami hadapi? Pengalaman mengikuti operasi keamanan minggu ini di Tanah ini, menolong kami mengerti bahwa kami sedang berhadapan dengan suatu sistem didikte oleh ‘rasisme Farhat Abas.'”

“Lembaga keamanan ini sudah tidak berdiri di atas semua golongan. Pertanyaannya bagi kami Gereja ialah: Bagaimana kami, Gereja  bisa berdiri dan angkat muka dan keluar masuk dalam lingkungan sosial dan pemikiran sosial dan politik yang sudah bercampur baur dengan rasisme.  Seperti terlihat dalam kinerja Kapolresta dan Polda yang tidak mengejar pelaku pembunuhan di Waena tetapi langsung vonis “orang Wamena”, orang Gunung, dll (tgl 19 Mei 2017) sebagai pelaku dan membiarkan kelompok etnis tertentu membunuh dan membacok Pius Kulua (yang tewas seketika) dan Yowenus  sehingga dilarikan ke rumah sakit.
Perkembangan ini, membuka mata kami pimpinan Gereja,  sehingga melihat perjuangan warga jemaat selama ini  sebagai perlawanan terhadap  apa yang Daniel Dakhidae  menyebutnya sebagai ‘disguised slavey, perbudakan  terselubung.'”

Minum dari Sumur Sendiri

Di bagian akhir dari Surat Gembala tersebut, kepada jemaat para pemimpin gereja menyerukan untuk mempertanggung-jawbkan imannya dengan keluarga dan para pendeta membuat komitmen bersama untuk “menyiapkan generasi masa depan Papua “yang bisa menjadi Surat Kristus” pada masa depan.

“Kami pemimpin Gereja melalui surat Gembala ini  mengajak seluruh warga Gereja untuk memberi prioritas terhadap pendidikan, kemajuan  dan masa depan anak-anak Papua.  Kekerasan yang yang berwajah rasis ini kita lihat sebagai campuk dan lonceng dari Tuhan untuk kita menata diri, menentukan prioritas dan arah baru bagaimana anak-anak kita, banga Papua (dari Gunung dan Pantai, tanah besar dan pulau) kita giring, bentuk dan bina untuk  nanti bisa tampil gemilang dalam bidang pendidikan, Hukum, teolog, kimia, biologi, dll.”

Konkritnya, warga Gereja diajak untuk bekerja keras, membangun ekonomi keluarga, bangun budaya kerja lalu  sisikan uang untuk memperhatikan gizi anak-anak dan uang dan kebutuhan anak-anak Papua dan dorong pendidikan anak2 dari SD sampai ke Perguruan Tinggi.

Selain itu mereka mengimbau jemaat membangun budaya membaca dan diskusi dan sejak dini; ajar mereka mencintai bahasa dan budaya dan sejarah Papua sejak dini.

Kepada para pejabat Papua, pemimpin gereja mengimbau untuk menangkap semangat ini, “Kita bisa jaga tanah dan budaya kita, hanya dengan membiayai pendidikan bagi generasi muda dan generasi anak Papua ke depan.”

Editor : Eben E. Siadari

Forum Gereja Papua Desak RI Akui KNPB dan ULMWP was originally published on PAPUAPost.com