Tag Archives: ULMWP

West Papuan leader sees solidarity grow in NZ

International support for West Papuan self-determination cause is growing, according to a Papuan independence leader.

Benny Wenda is in New Zealand this week, raising awareness about the Indonesian-administered region of Papua, or West Papua, which he fled in 2003.

New Zealand MPs pose with the West Papua Freedom Movement's Benny Wenda after signing the International Parliamentarians for West Papua Declaration.

New Zealand MPs pose with the West Papua Freedom Movement’s Benny Wenda after signing the International Parliamentarians for West Papua Declaration.

Last night in Wellington he addressed a group of MPs, after which eleven members signed a declaration by the International Parliamentarians for West Papua.

This international organisation of MPs is calling for an internationally supervised self-determination vote in Papua.

Mr Wenda said momentum was being driven by the Pacific Coalition on West Papua, chaired by the Solomon Islands prime minister Manasseh Sogavare.

New Zealand MPs sign the International Parliamentarians for West Papua declaration as Benny Wenda the head of the West Papua Freedom Movement looks on. Wellington 10-05-2017. Photo: RNZI/ Koroi Hawkins

New Zealand MPs sign the International Parliamentarians for West Papua declaration as Benny Wenda the head of the West Papua Freedom Movement looks on. Wellington 10-05-2017. Photo: RNZI/ Koroi Hawkins

“So the Manasseh Sogavare leadership is bringing a big impact on the West Papua issue. And the seven countries (of the coalition) I joined. It is bringing the West Papua case in United Nations level,” he said.

“So this is a big thing to change now. So we also got support from African, Carribean and the Pacific. So this is a growing number and solidarity around the world.”

Mr Wenda said West Papuans as a people had been through many grave challenges in the last five decades of Indonesian rule, but that they remained ever hopeful.

A growing solidarity network in the Pacific was giving them hope.

“The parliamentarians today…. Catherine Delahunty (New Zealand Green Party MP) lead a lot of MPs, bringing them in to sign their support.

“This is the best medicine, I think, for the people of West Papua. That’s why their spirit is alive even (though) they’re suffering under the Indonesian illegal occupation.”

New Zealand MPs pose with the West Papua Freedom Movement's Benny Wenda after signing the International Parliamentarians for West Papua Declaration.

New Zealand MPs pose with the West Papua Freedom Movement’s Benny Wenda after signing the International Parliamentarians for West Papua Declaration.

According to Mr Wenda, West Papuans were united under the United Liberation Movement for West Papua.

Indonesian government officials have characterised the Liberation Movement as a group of Papuans living abroad which lacks legitimacy to represent Papuans.

Mr Wenda dismissed this, pointing out that the leadership of the Liberation Movement is based both in and, out of necessity, outside Papua.

West Papuan grassroots support for the organisation within Papua was massive, he said.

West Papuan leader sees solidarity grow in NZ was originally published on PAPUAPost.com

9 Anggota Parlemen NZ Teken Deklarasi Referendum Papua

Anggota parlemen Selandia Baru, Catherine Delahunty. keempat dari kanan, bersama sejumlah anggota parlemen Selandia Baru lainnya, seusai penandatanganan deklarasi mendukung penentuan nasib sendiri Papua. Tampak juga hadir Benny Wenda, juru bicara ULMWP (Foto: akun Facebook Catherine Delahunty)

Anggota parlemen Selandia Baru, Catherine Delahunty. keempat dari kanan, bersama sejumlah anggota parlemen Selandia Baru lainnya, seusai penandatanganan deklarasi mendukung penentuan nasib sendiri Papua. Tampak juga hadir Benny Wenda, juru bicara ULMWP (Foto: akun Facebook Catherine Delahunty)

WELLINGTON, SATUHARAPAN.COM – Sedikitnya sembilan anggota parlemen Selandia Baru (New Zealand) menandatangani deklarasi untuk menyerukan dan memberi dukungan bagi penentuan nasib sendiri rakyat Papua.

Penandatanganan itu dilaksanakan di Wellington, Rabu (10/05), disponsori oleh anggota parlemen dari Partai Hijau Selandia Baru, Catherine Delahunty. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Benny Wenda, juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), organisasi yang menjadi wadah berbagai elemen rakyat yang pro-referendum Papua.

“Tadi malam diam-diam sejarah terjadi di Parlemen Selandia Baru, seiring dengan sembilan anggota parlemen menandatangai Deklarasi Westminster bagi referendum Papua yang diawasi oleh PBB,”

tulis Delahunty lewat akun Facebooknya, Rabu (10/05).

Ia juga menerangkan bahwa dirinya senang Benny Wenda dapat hadir dan turut meluncurkan acara itu.

“Saya sangat bangga dengan anggota parlemen kita dari Partai Hijau, Partai Buruh, dan satu dari (partai) Nasional yang menandatanganinya tadi malam, dan juga Marama Fox dari Partai Māori dan Aupito S’ua William Sio, yang tidak dapat hadir tetapi telah menandatanganinya hari ini,”

lanjut Delahunty.

Delahunty tidak menyebut secara rinci siapa saja para anggota parlemen Selandia Baru yang menandatangani deklarasi. Namun di laman FB-nya ia menampilkan sejumlah foto acara penandatanganan itu. Belakangan berdasarkan siaran pers Green Party, diketahui nama-nama anggota parlemen yang menandatangani adalah Catherine Delahunty, Barry Coates, Mojo Mathers, Jan Logie dan Steffan Browning dari Green Party; Louisa Wall, Carmel Sepuloni dan Adrian Rurawhe dari Partai Buruh; dan  Chester Burrows dari Partai Nasional. Deklarasi juga ditanda tangani Co-leader dari Māori Party, Marama Fox, dan anggota parlemen dari Partai Buruh lainnya yang menanda tanganinya keesokan harinya, Aupito S’ua William Sio.

Deklarasi Westminster pertama kali diluncurkan di London tahun lalu. Ketika itu sejumlah anggota parlemen dari negara-negara Pasifik dan Inggris turut menandatangani deklarasi yang menyerukan dilakukannya referendum rakyat Papua.

Benny Wenda yang sedang beranda di Selandia Baru beberapa hari terakhir,  mengatakan dukungan terhadap penentuan nasib sendiri Papua terus tumbuh dari berbagai kalangan. (Berbeda dengan data Delahunty, dia menyebut ada 11 anggota parlemen NZ yang menandatangani deklarasi).

Menurut dia, salah satu pemicu pertumbuhan itu adalah upaya Pacific Coalition for West Papua yang terdiri dari tujuh negara Pasifik, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare.

Menurut Benny Wenda, inisiatif Sogavare telah membawa isu Papua hingga ke level PBB.

Koalisi negara-negara Pasifik itu terdiri dari Vanuatu, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Nauru, Palau dan Marshall Islands.

Tahun lalu, tujuh negara ini menyampaikan pernyataan di Sidang Majelis Umum PBB yang mendesak pemerintah RI membuka pintu bagi pelapor khusus PBB ke Papua terkait pelanggaran HAM yang terjadi di pulau paling timur RI itu.

Awal bulan ini, tujuh negara tersebut juga mengeluarkan pernyataan bersama di Brussels, dalam pertemuan tingkat menteri kelompok negara yang tergabung dalam African, Carribean and Pacific (ACP). Dalam pernyataan bersama itu mereka menyatakan keprihatinan atas pelanggaran HAM di Papua serta mendukung penentuan nasib sendiri.

“Jadi terjadi perubahan besar saat ini. Kami juga telah mendapat dukungan dari African Carribean and the Pacific (ACP). Telah terjadi pertumbuhan jumlah dan solidaritas di seluruh dunia,” kata Benny Wenda, dikutip dari radionz.co.nz.

Benny Wenda mengatakan dukungan anggota parlemen Selandia Baru “adalah obat terbaik bagi rakyat PApua. Itu yang membuat semangat mereka tetap hidup….”

Ia juga menegaskan bahwa rakyat Papua bersatu dibawah ULMWP.

Di kalangan elit Papua belakangan ini juga terjadi perkembangan baru. Bila selama ini pengakuan terhadap ULMWP tidak begitu jelas dinyatakan secara resmi, kini mulai terungkap secara terbuka.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, Rabu pekan lalu seusai bertemu dengan Dubes HAM Belanda, dikutip oleh berbagai media berkata bahwa untuk menyelesaikan masalah Papua harusnya dilakukan seperti penyelesaian konflik Aceh.

Dia menjelaskan kasus di Papua mirip dengan Aceh karena ada kelompok United Liberation Movement for West Papua New (ULMWP) maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) maupun TPN/OPM yang memperjuangkan kemerdekaan Papua.

“Konflik yang terjadi di Papua sama seperti Aceh, karena ada kelompok United Liberation Movement for West Papua New (ULMWP) maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) maupun TPN/OPM yang memperjuangkan kemerdekaan Papua sehingga sering terjadi konflik dengan TNI/Polri,” ujar Enembe.

“Jika ingin menyelesaikan persoalan di Papua, maka perlu dilakukan seperti di Aceh. Di mana, hadirkan semua kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah Indonesia seperti ULMWP maupun KNPB,” kata Lukas Enembe.

Komentar Enembe ini merupakan sebuah tahap baru, karena tahun lalu ketika media meminta komentar Enembe tentang ULMWP, dia berkilah bahwa dirinya tidak memikirkannya. Enembe yang saat itu berada di Istana Presiden di Jakarta, mengatakan tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua sehingga tidak mau membuang waktu memikirkan soal-soal seperti ULMWP.

Dukungan terhadap dialog Jakarta dengan ULMWP juga dikatakan oleh kalangan parlemen Papua. Anggota Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi pemerintahan, politik, hukum, HAM dan hubungan luar negeri, Kusmanto, mengatakan pemerintah perlu berdialog dengan ULMWP, wadah yang selama ini gencar menyuarakan berbagai masalah Papua di kancah internasional.

Ketika membacakan laporan komisinya dalam sidang paripurna ke IV DPR Papua terhadap LKPJ Gubernur Papua tahun 2016, Selasa (09/05), Kusmanto mengatakan pemerintah harus duduk berunding dengan ULWMP.

“Persoalan HAM di Papua, bukan rahasia lagi. Sudah menjadi pembahasan di dunia internasional bahkan sampai ke PBB. Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua, harus duduk bersama mencari solusi,” kata Kusmanto, sebagaimana dikutip dari Tabloid Jubi.

Komisi I, menurut dia, mendukung komitmen atau pernyataan gubernur, meminta pemerintah berdialog dengan ULMWP.

Editor : Eben E. Siadari

9 Anggota Parlemen NZ Teken Deklarasi Referendum Papua was originally published on PAPUAPost.com