Seruan Umum: Masing-Masing Pihak Menahan Diri dan Berpikir Rasional, Tidak Emosional

West Papua Revolutionary Army – Tentara Revolusi West Papua 
Secretariat-General Central Defense Headquarters

Telp: +675-4380025 – Mobile: +675-74215400 – Email: wpra@wparmy.info
==============================================

Menanggapi berbagai Konflik Opini tentang Organisasi dan pendekatan serta kepemimpinan perjuangan Papua Merdeka yang berkembang belakangan ini, Gen. WPRA Amunggut Tabi dari Central Defense Headquarters (CDHs) West Papua Revolutionary Army (WPRA) menyerukan kepada semua pimpinan organisasi dan lembaga, tokoh, aktivis dan semua Panglima Komando Gerilya Papua Merdeka, supaya

menahan diri dari berbagai macam pemikiran dan kampanye di media elektronik dan media soail yang sangat tidak produktif, nampak emosional dan kekanak-kanakan,

yang berusaha menyalahkan satu sama lain, karena

  1. hal membenarkan diri dan menyalahkan pihak lain bukan pekerjaan pokok organisasi perjuangan Papua Merdeka,
  2. Tugas utama pejuang Papua Merdeka ialah menentang NKRI, bukan saling menggosip, saling menyudutkan, saling meneror, dan saling mencelakakan, karena perbuatan ini jelas-jelas memberi makan kepada kemauan dan cita-cita NKRI, dan mematikan cita-cita perjuangan kita bersama.
  3. Mari kita meninggalkan virus dan penyakit mematikan Papua Merdeka, yaitu “Saling Mencurigai” dan “Saling Menceritakan” tentang sesama pejuang, karena ini penyakit terbesar dan paling mematikan bagi perjuangan kemerdekaan West Papua.

Oleh karena itu, dari Kantor Sekretariat WPRA semua pihak, terutama pihak TPNPB-OPM pimpinan Sebby Sambom dan Jefry Pagawak disertai Viktor Yeimo dan Agus Kossay untuk kembali duduk secara rasional dan berbicara dari hati ke hati, baik lewat email, media sosial (Inbox dan Email), maupuun lewat WhatsApp group, atau dengan duduk muka-dengan-muka secara fisik untuk mencairkan suasana yang sangat kacau dan jelas-jelas mematikan perjuangan Papua Merdeka.

Selanjutnya dinyatakan bahwa cara menyalahkan dan mendaftar nama-nama kawan dan lawan yang harus dicurigai, dihindari dan bahkan dibasmikan sebagai daftar “black-list” adalah cara kerja lawan politik perjuangan Papua Merdeka dan bukan cara kerja sesama pejuang.

Oleh karena suhu hubungan antara sesama pejaung Papua Merdeka telah mencapai tingkatan yang lebih dari tidak produktif, telah tiba pada titik mematikan satu sama lain. Oleh karena itu WPRA menyerukan untuk semua pimpinan supaya

  1. tidak terbawa arus “saling menyalahkan” pihak lain;
  2. tidak terbawa arus “saling membenarkan diri”, dan
  3. fokus kepada tujuan, yaitu NKRI (Negara Kolonial Republik Indonesia) keluar dari Tanah leluhur bangsa Papua, wilayah kedaulatan Negara Republik West Papua.

Media Sosial, Media Elektronik dan Media Cetak Dunia ini bukan milik kita, bukan “honai” dan “para-para adat” kita. Oleh karena itu, mari kita selesaikan perbedaan dan persoalan di antara kita secara Melanesia, dan tinggalkan media-media buatan asing, khususnya untuk membicarakan perbedaan pandangan dan pendekatan, karena tujuan kita tetap sama dan satu, asal kita tetap sama dan satu, dan akhir kita juga tetap sama dan satu.

Demikian seruan ini disampaikan untuk disebarluarkan kepada seluruh elemen dan tokoh perjuangan bangsa Papua di mana-pun Anda berada dan bergerilya.

Dikeluarkan di : CDHs WPRA
Pada Tanggal: 25 Juli 2019
———————————————————

Secretariat-General WPRA,

 

Signed

 

Amunggut Tabi, Gen. WPRA
BRN:  A.DF  018676

Seruan Umum: Masing-Masing Pihak Menahan Diri dan Berpikir Rasional, Tidak Emosional was originally published on PAPUAPost.com

Doa Arti Natal Buat Pejuang Papua Merdeka

Oleh Gembaga Pejuang Rimba Raya New Guinea

Natal, atau lahir, atau awal kehidupan baru, khususnya kelahiran seorang tokoh revolusionar semesta alam sepanjang masa yang telah meletakkan fondasi revolusi total itu patut direnungkan oleh para pejuang Papua Merdeka, di manapun kita berada.

Tidak sama dengan Orang Kristen yang ada di alam kemerdekaan, di alam damai. Para pejaung Papua Merdeka merayakan “natal” dalam posisi di kandang-kandang, di gua-gua, di tenda-tenda, di sepanjang Rimba New Guinea. Rumah-rumah kita sudah cukup layak dan memenuhi syarat bagi Yesus Kristus untuk lahir. Karena kita tahu, Yesus bukannya tidak mendapatkan tempat yang layak, tetapi justru tidak diberi tempat yang layak untuk meletakkan kepala-Nya saja. Yang tidak memberi tempat ialah umat manusia yang hidup di rumah-rumah dan tempat-tempat mewah meriah, aman sentosa. Mereka sudah memiliki semuanya, karena itu untuk apa mengizinkan Yesus masuk ke dalam hidup mereka?

Kondisi kandang menunjukkan suasana hati kita. Orang yang merasa tidak berdosa seharusnya tidak merayakan, karena Yesus datang bukan untuk orang benar. Yesus mencari orang berdosa, oleh karena itu kita yang merasa berdosa, bersalah, dan tidak layak, yaitu kandang babi, di situlah tempat Yesus mau lahir. Oleh karena itu, marilah kita membuka hati, membiarkan Yesus lahir.

Hal kedua, sebelum kelahiran, ada proses besar telah terjadi. Yesus adalah Allah itu sendiri, ia bertahta di Surga, dengan segenap kemegahan, tahta dan kekuasaan-Nya. Bayangkan saya semua pejuang Papua Merdeka yang saat ini menderita, apakah kita tidak punya status, kedudukan dan harta di tengah-tengah kampung, masyarakat dan kelompok kita?

Kita manusia biasa, manusia Papua, hidup sebagai petani, orang kampung, pegawai negeri, Kepala Suku di kampung kita dengan baik-baik, punya keluarga dan kerabat. Tetapi sama dengan Yesus, ia telah meninggalkan tahta-Nya bernama Surga. Ia juga meninggalkan status-Nya sebagai Allah. Sama dengan kita pejuang telah meninggalkan status kita di tempat kita. Yesus lalu berani mengambil wujud seorang “bayi” dan dilahirkan dari seorang manusia.

Hal “menjadi bayi” dan “dilahirkan oleh seorang manusia”, yaitu perempuan keturunan Adam dan Hawa yang berdosa, ialah sebuah tindakan yang patut kita teladani dengan segala kerendahan.

Kita sebagai pejuang Papua Merdeka, kita harus merendahkan diri, kita harus buang ego kelompok dan ego pribadi. Kita harus lepaskan nafsu-nafsu pribadi, nafsu duniawi, dan bertobat dan menerima Yesus. Hal ini menjadi persoalan terbesar dalam barisan pejuang Papua Merdeka, karena kita yang telah berani meninggalkan tempat, meninggalkan sanak-saudara dan kedudukan, kita diri nafsu kita memberontak, dan pemberontakan itu berujung kepada nafsu dan ambisi yang tidak sehat.

Nafsu dan ambisi itu menyebabkan para pejuang Papua Merdeka menjadi hamba nafsu dan ego. Untuk melahirkan sebuah cita-cita Papua Merdeka, kita harus berani lahir lewat kandungan seorang perempuan, dan menjadi bayi; yaitu didaur ulang, mematikan kepribadian lama, dan tumbuh sebagai manusia baru.

Hal ketiga, saat Yesus lahir di Kandang Babi di Bethlehem, terjadi tanda-tanda di alam semesta. Di Surga malaikat surga berpesta-ria, di dunia para gembala domba datang menyembang, orang-orang dari Timur datang menyembah, Herodes memberikan reaksi keras membasmi banyak anak-anak, dan sebagainya.

Reaksi ini muncul sebagai hasil dari tiga proses tadi, yaitu proses meninggalkan, proses lahir, dan proses menjadi bayi lewat kandungan seorang manusia berdosa.

Sebagai pejuang kemerdekaan bangsa Papua, mari kita sadari dan camkan, bahwa revolusi terbesar semesta alam semsesta alam yang pernah diakukan Sang Panglima Mahatinggi Komando Revolusi dilakukan lewat tiga proses tadi, yaitu sebuah proses revolusi dengan penuh kedamaian, penuh cinta-kasih dan penuh kerendahan hati.

Sekali lagi, cintah kasih menjadi dasar, sebab dan tujuan. Karena itu revolusi dilakukan dengan penuh kedamaian, karena revolusi ini dijalankan dengan penuh kerendahan hati.

Karena bapa semua orang sombong ialah Lucifer. Bapa semua penipu ialah Lucifer.

Bapa kami di Surga di dalam Tuhan Yesus, Engkau sebagai Panglima Mahatinggi Komando Revolusi perjuangan kamu terjajah di seluruh muka Bumi.

Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Bumi Papua, seperti di surga sehingga umat-Mu di Tanah Papua merayakan hari bersejarah ini di tahun-tahun yang akan datang dalam kedamaian, tidak seperti tahun ini, dan tahun-tahun sebelumnya, yang dirayakan dalam teror, tangisan, tekanan, geram, dan tanda-tanya.

Berilah kami pada hari ini semua kebutuhan kami seperlunya untuk memperjuangkan dan mengakhiri perjuangan ini, hingga Papua Merdeka berdaulat di luar NKRI.

Janganlah menghukum kami atas dosa, nafsu dan ego kami, tetapi ampunilah kami dari segala dosa dan salah kami seperti kami juga telah mengampuni keslaahan orang lain terhadap kami, karena kami juga mengampuni sesama pejuang kami, dari dendam, dari dengki, dari caci-maki, dari saling curiga, dari konflik ego dan nafsu.

Ya, Tuhan, jangan kiranya menahan kami berlama-lama lagi di padang belantara ini, tetapi tibakanlah kami ke Tanah Kanaan dengan segera, aman dan sentosa.

Kami tahu Tuhan, bahwa kami telah keluar dari Penjajanah Firaun di Mesir,

Kami tahu Tuhan bahwa kami telah kehilangan Musa, di Gunung Nebo. Dan kami yakin bahwa kami telah menyeberangi Sungai Yordan. Engkau tahu juga Tuhan, kami sudah mulai mau membangun batu-batu peringatan sesuai dengan perintah-Mu. Akan tetapi kami masih terus bergumul mengumpulkan batu-batu dari setiap suku dan kaum di New Guinea bagian barat.

Bantulah kami ya Tuhan. Beri hikmat bijaksana kepada pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) agar kami melihat suku dan kaum yang harus meletakkan batu sebagai peringatan atas kemenangan yang telah Engkau berikan kepada kami beberapa tahun lalu.

Bantulah kami, ya Tuhan! Berilah ULMWP hikmat akal-budi, karena kami akhirnya harus berjalan mengelilingi tembok Jericho dengan puji-pujian dan tarian-tarian Melanesia, dan setelah itu, masih ada beberapa tahun lagi, kami harus menginjakan kaki kami atas tanah Kanaan yang telah kau berikan kepada nenek-moyang kami.

Ya Tuhan, di dalam Nama Yesus yang telah lahir dan kami peringati hari ini, kami berdoa kiranya bantulah semua pejuang Papua Merdeka untuk berserah dan bersandar kepada-Mu, dan kepada para pengurus ULMWP untuk meninggalkan dan menanggalkan segala kebutuhan dan kepentingan pribadi, dan memperjuangan perjuangan mulia ini.

Karena kami tahu dan percaya, “Ada mujizat Tuhan akan Tuhan tunjukkan ketika kami hamba-hamba-Mu tunduk kepada perintah-Mu!”

Dalam nama Adat, Moyang, bangsa Papua, segenal komunitas makhluk, anak-cucu kami, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin! Amin! Amin!

Dari Gubung beratapkan batu, berbetonkan batu, beralaskan batu! Dari Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi!

Doa Arti Natal Buat Pejuang Papua Merdeka was originally published on PAPUAPost.com

ULMWP Segera Bentuk Tim Khusus Tangani Krisis Kemanusiaan Nduga

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. WPRA Amunggut Tabi menyerukan kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ntuk tidak tinggal diam dan hanya memprotes kondisi keamanan dan krisis kemanusiaan di Ndugama dan sekitarnya, dan mendesak agar ULMWP membentuk Tim Khusus untuk menangani Krisis Kemanusiaan Ndugama.

Menurut seruan pesan singkat dinyatakan,

ULMWP tidak bisa tinggal diam. ULMWP tidak hanya sebatas mengutuk atau menyesali atau menyatakan pendapat terhadap kondisi rakyat bangsa Papua, tetapi harus bertindak lebih jauh, membentuk Tim Khusus, entah langsung dari Kantor Pusat di Vanuatu ataupun lewat Biro-Biro yang terkait seperti Biro HAM atau lainnya untuk segera menangani krisis kemanusiaan yang terjadi, dengan mengundang berbagai lembaga kemanusiaan dan wartawan sehingga krisis yang terjadi tidak berkepanjangan

Masih menurut Tabi,

Bangsa Papua dan organisasi perjuangan Papua Merdeka sebenarnya sudah harus tahu saat ini tetang apa yang harus dilakukan oleh masing-masing biro dan lembaga yang sudah lengkap dimiliki oleh bangsa Papua, diakui oleh MSG dan PIF dan sah menurut hukum internasional. Oleh karena itu ULMWP bukan lembaga yang hanya memberikan reaksi terhadap kondisi politik, hal-hal politik saja, tetapi juga mengurus semua aspek kehidupan bangsa Papua.

Dari situ baru bangsa Papua bisa merasakan pentingnya dan manfaat kehadiran ULMWP bagi bangsa Papua. Kalau tidak, apa gunanya? Hanya untuk menggugat Pepera 1969? Hanya untuk menuntut NKRI menyelenggarakan referendum? Tidak!

Menurut perintah yang diturunkan oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen Mathias Wenda, Gen. Tabi menyerukan kepada semua pemimpiin politik Papua Merdeka untuk segera menyambut langkah-langkah militer yang dilakukan oleh para pejuang di Rimba New Guinea secara proaktif dan progressive sehingga perjuangan para gerilyawan tidak sia-sia dan supaya perjuangan para panglima tidak dicap sebagai aksi-aksi kriminal bersenjata tetapi sebagai gerilya perjuangan kemerdekaan West Papua.

Menurut Tabi perlu dibentuk Tim Khusus yang terdiri dari Masyarakat Melanesia dan masyarakat dunia, yang ada di Tanah Papua dan di luar Tanah Papua, melibatkan berbagai lembaga kemanusiaan untuk secara murni turun tangan membantu krisis kemanusiaan.

Lanjut Tabi,

Hal-hal ini wajar. Kita sedang berperang di zaman beradab, era demokrasi dan zaman peradaban modern. Oleh karena itu dampak perang perjuangan yang berakibat penderitaan rakyat sipil harus diakhiri oleh ULMWP, dengan pendekatan kemanusiaan yang tegas dan intervensi politik seingga terjadi dinamika politik yang jelas antara NKRI dan ULMWP.

Kita tidak boleh mau bertanding tetapi lari-lari terus di luar lapangan, sementara para penonton menjadi korban dari pihak lawan. Ini secara moral tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, ULMWP perlu melakukan lobi besar-besaran, bukan untuk Papua Merdeka saja, tetapi kali ini secara khusus untuk menghentikan dan menangani krisis kemanusiaan di Nduga secara manusiawi dan beradab.

“Kita ini berperang di era Pascamodern, di abad ke-21, jadi kita harus sadar dan tidak boleh mengulangi kesalahan-kesalahan generasi lalu,” tambah Tabi.

ULMWP Segera Bentuk Tim Khusus Tangani Krisis Kemanusiaan Nduga was originally published on PAPUAPost.com

Tiga Hal Yang Menentukan Referendum Kanaky 4 November 2018 Bisa Terlaksana

Sebagai pelengkap dari tulisan Ibrahim Peyon tentang 6 hal yang membuat referendum Kanaky dimenangkan oleh pihak penentang kemerdekaan Kanaky tanggal 4 November 2018, sebagaimana telah kami publikasikan dalam situs ini, dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) mencatat beberapa hal tentang Rererendum di Kanaky tahun 2018 dan referendum di Bougainville Juni 2019 nanti.

Hal pertama dan utama adalah kesiapan FLNKS (Kanak and Socialist National Liberation Front) untuk bermain politik di pentas politik dunia. Kesiapan itu tunjukkan dengan penyatuan organisasi perjuangan kemerdekaan orang Kanaky dengan membentuk FLNKS, kemudian disusul mendapatkan dukungan penuh dari Vanuatu, dan kemudian disahkan kseabgai anggota dari Melanesian Spearhead Group (MSG).

Bangsa Papua telah melakukan hal ini dengan sukses. ULMWP telah terbentuk, dan telah menjadi anggota MSG. Kita sudah siap memasuki pertandingan ke babak berikutnya.

Yang kedua, begitu didukung oleh negara-negara Melanesia, maka kelompok pro kemerdekaan Kanaky terus melancarkan diplomasi mereka di kawasan Melanesia dan di dalam negeri. Mereka berkampanye secara terbuka di dalam negeri dan secara terbuka di seluruh kawasan Melanesia.

ULMWP melakukan hal yang sama di dalam negeri, dengan membentuk kantor koordinasi ULMWP di dalam negeri. Akan tetapi ULMWP lumpuh dalam mempertahankan dukungan-dukungan politik yang telah diraihnya. Bahkan keanggotaannya di MSG juga terancam kandas. Hal ini disebabkan oleh strategi kerja ULMWP yang Euro-sentris dan sangat kebarat-baratan. Mengharapkan berkat datang dari barat, menganggap saudara sendiri tidak dapat berbuat apa-apa.

Yang ketiga, adalah hal yang selama ini ditolak dengan tegas oleh bangsa Papua, yaitu “berdialog” dengan NKRI itu sendiri. Logikanya sederhana, kalau ada pertandingan sepak bola antara Persipura vs. Persija, maka aturannya kedua kesebelasan harus masuk lapangan, berhadap-hadapan dan bersedia bertanding. Dalam kasus ULMWP – NKRI, sampai hari ini ULWMP menolak untuk berbicara dua arah.

Demikian juga dari sisi NKRI, Indonesia juga menolak berdialog dengan ULMWP. Malahan NKRI mendorong Neles Tebay dkk. dibawah binaan BIN (Badan Intelijen Negara) dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)  bekerjasama mendorong Dialog rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia dalam bingkai NKRI, dengan nama dialog kebangsaan. Kerangka dialgoue ialah antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Indonesia di Tanah Papua.

Pertanyaan kita sekarang, “Apa yang membuat Perancis akhirnya bersedia berdialg engan FLNKS dan akhirnya melahirkan Neumea Accord 1998?”

Yang pertama dan yang jelas ialah keuatan, biaik kekuatan militer maupun kekuatan politik yang dimiliki masyarakat Kanak, yaitu penduduk asli New Caledonia.

Menurut Gen. TRWP Mathias Wenda,

Kalau tidak ada alat paksa, bagaimana mau paksa Indonesia duduk bicaa? Bicara masalah apa dulu? Masalah sejarah? Masalah HAM? Masalah pembangunan? Kalau HAM Indonesia sudah bikin pengadilan HAM. Kenapa Melanesia tidak bikin Peradilan HAM sendiri? Kenapa takut? Atau tidak tahu? Masalah sejarah? Semua orang sudah tahu sejarah salah! Jadi, siapa yang pegang perkara ini? Ajukan kasus ini ke Pengadilan Internasional di Den Haag, ulas kasus ini. Jangan ke Jenewa ka New York sana. Itu tunggu dulu. Kalau masalah pembangunan, Jokowi sudah tutup malu, dan dunia sudah bilang Indonesia sudah tutup malu jadi kasih tinggal sudah.

Memperkuat argumennya, Gen. Wenda kembali menegaskan bahwa perjuangan bangsa Papua tidak cukup kuat untuk memaksa NKRI duduk bicara.

Kita banyak punya mental budak, pengemis politik banyak. Kita harus paksa NKRi duduk bicara. Bukan minta, bukan harap, bukan mengeluh.

Kalau dalam politik, mental pengemis tidak usah terlibat, mental mengadu jangan ikut. Mental menyampaikan kekecewaan jangan. Yang harus ikut dalam perjaungan ini ialah orang-orang mental menuntut hak, memaksa pelanggar hak untuk mendengarkan dan menanggapi.

Bagaimana caranya menuntut? Bukan mengeluh, bukan mengemis?

Cara yang jelas dengan membangun kekuatan politik di dalam dan di luar negeri, mengolah organisasi ULMWP menjadi lembaga modern yang profesional menangani perjuangan kemerdekaan West Papua, dengan infra-struktur dan supra-struktur politik yang jelas dan ditata dalam sebuah konstitusi yang jelas pula.Fungsi dan peran infra-struktur dan supra-struktur politik Papua Merdeka harus ditata sedemikian rupa sehingga masyarakat dunia yang modern ini memahami siapa kita dan apa yang kita lakukan, dan di atas itu, supaya mereka yakin kita benar-benar mau merdeka dan berdaulat sebagai Negara Republik West Papua di luar NKRI.

Konstitusi West Papua tidak hanya menyangkut cara-cara mengusir NKRI keluar dari Tanah Papua, tetapi lebih-lebih tentang Tanah Papua dan rakyat West Papua, terkait kehdupan sehari-hari, pemerintahan: administrasi dan birokrasi, hukum negara, investasi, perdagangan, dan sebagainya, sebagaimana sebuah negara.

ULMWP harus muncul sebagai sebuah lembaga modern, “government-in-waiting” yang tidak bermain-main dengan mengeluh dan mengemis. Ia siap menjalankan sebuah pemerintahan negara Republik West Papua.

Wenda katakan

Itu kalau mau pendekatan politik. Nah, kalau mau pendekatan militer, ya serahkan kepada kami di sini. Pendekatan militer itu semua orang sudah tahu.Tetapi untuk itu ULMWP yang harus mempersilahkan dan mempersiapkan. Kalau tidak, kita akan berputar-putar di tempat yang sama, dari generasi ke generasi.

Tiga Hal Yang Menentukan Referendum Kanaky 4 November 2018 Bisa Terlaksana was originally published on PAPUAPost.com

Bukti Joko Widodo adalah Soeharto untuk OAP Hari ini

Setelah Joko Widodo dengan senyum dan bermuka pura-pura orang baik dan polos bergerilya selama hampir lima tahun, dalam waktu singkat itu pula telah dirasakan pertama-berapa tama eksistensi dan hak asasi Orang Asli Papua (OAP) menjadi teracam dan ancaman ini sengaja ditabur dengan kujungan ratusan kali ke Tanah Papua, padahal di belakang layar dia memerintahkan pembasmian OAP.

Kekejaman Jokowi persis sama dengan Soeharto, dia senyum, dia sederhana, bermuka anak desa, tetapi semua OAP lupa bahwa dia Wong Jowo tulen, yaitu “tulen” artinya, muka Jawa, roh Jawa, politik Jawa, luar-dalam Jawa, kiri-kanan Jawa. Ke-Jawa-an yang pertama sama dengan Soeharto, yaitu tampil santai. Kedua tampil sambil senyum-senym. Tetapi pembunuhan tokoh dan kaum tertindas tetap jalan terus atas nama pembangunan, pembrendelan media yang kritis dan tidak sejalan dengan negara dan penguasa juga terus berjalan tanpa batas.

Dua ciri utama ini mewarnai kepemimpinan Soeharto yang dikenal kejam oleh OAP, orang Jawa, orang Indonesia lain maupun masyarakat dunia. Ia tampil sebagai anak desa Kemusuk, Bantul Yogyakarta yang senyum-senyum, ramah dan cinta desa dan rakyat, tetapi di sisi lain sangat mematikan.

Siapapun yang melawan menjadi sasaran pembasian, entah orang kampung, orang kota, masyarakat sipil atau aparat, pejabat atau pegawai biasa, semua dibasmikan. Dan semua ini terjadi tanpa proses hukum. Semua tidak pernah diselidiki.

Sekarang kita lihat Jokowi tersenyum ke sana-kemari. Jokowi sudah ke Tanah Papua banyak kali, umbar senyum dan menunjukkan berani jalan-jalan sampai ke mana-mana. Tidak sampai di situ saja, Jokowi juga sama dengan Soeharto, membiarkan pembunuhan OAP terjadi rutin. Setiap tahun atau bahkan bulan, atau minggu ada saja OAP dibunuh. Dan pembunuhan itu tidak pernah diselesaikan secara jelas.

Tokoh pembela HAM OAP, tokoh pembela perempuan dan hak-hak dalam berbagai aspek kehidupan OAP menjadi sasaran serangan mereka.

Di era Soeharto, semua media yang bersuara tidak sama dengan kehendaknya dibrendel, pemilik dan wartawannya dipenjarakan. Kebanyakan wartawan senior hari ini adalah mantan tahanan Soeharto. Hari ini Jokowi membentuk Cyber Army, lalu menghibur dan menyibukkan rakyat di dalam wilayah NKRI dengan berita-berita domestik yang tidak ada manfaat bagi kehdupan manusia, sementara memblokir banyak berita yang tidak dikehendaki oleh regime dan negara.

Rakyat di Indonesia juga diblokir mengakses situs-situs yang mereka anggap berseberangan dengan pemerintah dan NKRI. Situs ini, http://www.papuapost.com dan situs kembaran http://www.papuapost.wordpress.com adalah situs pertama dan utama yang telah dibrendel sejak lama. Sampai kepada akun Facebook.com/papuapost juga dibrendel dengan cara melaporkan “Spam” kepada admin pusat facebook.com

Cyber Army NKRI memang bernar-benar sukses. Dan kesuksesan ini benar-benar menunjukkan kelakuan ala Soeharto. Pembunuhan OAP dibiarkan juga adalah kelakukan Soeharto. Datang ke desa-desa dengan mengumbar senyum dan mengecap diri anak desa juga adalah model kepemimpinan Soeharto.

Kalau seandainya saja Jokowi berpeluang memerintah 20 tahun sampai kiamat, pasti Jokowi akan berbuat apa saja, lebih kejam lagi daripada Soeharto, akan membasmikan OAP sampai kosong di tanah leluhurnya, dalam waktu dua dekade saja. Dalam setengah dekade ini, sudah ratusan bahkan ribuan OAP dibunuh, TANPA diselidiki, TANPA dihukum.

Lukas Enembe dan semua OAP kelihatannya mendukung Joko Widodo. Pantas OAP tidak pernah lihat Presiden yang menjajah mereka datang dan berjabatan tangan dengan mereka. Kali ini penjajah mereka baik, karena dia datang berjabatan tangan, walaupun dia bunuh OAP secara rutun dan tidak pernah diseliki, dia datang menutup kekejamannya dengan berjabatan tangan. Dan itu dianggap sudah bagus oleh Gubernur dan masyarakat di Tanah Papua.

Sungguh ironis! Demikianlah nasib kaum terjajah di seluruh dunia. Mereka harus cari tempat aman, walaupn mereka tahu ada resiko nyawa mereka sendiri.

Terimakasih kepada UUD NKRI yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Kalau tidak, di bawah kepemimpinan Jokowi 20 tahun saja OAP sudah pasti terancam punah, tanah mereka sudah terancam dikuasai dan didukui penuh oleh kaum Amberi Melayo-Indos.

Tahun 2019, OAP seabagai bangsa dalam jajahan NKRI diwajibkan untuk memilih di antara dua orang yang sama-sama jahat: Jokowi yang senyum-senyum tetapi membunuh secara tenang, atau Prabowo yang menggebu-gebu dengan militerismenya dan yang berpengalaman dalam membunuh OAP selama Bapa mantunya berkuasa dan berpotensi melakukan hal yang sama selama paling tidak 5 tahun ke depan.

Memilih antara buaya atau serigala benar-benar pilihan sulit. Akan tetapi di antara itu, lebih baik OAP memilih orang yang jelas-jelas diketahui sebagai pembunuh daripada pemimpin yang mengumbar senyum ke sana-kemari tetapi pada saat yang sama pembunuhan OAP terjadi secara masal dan meluas.

 

Bukti Joko Widodo adalah Soeharto untuk OAP Hari ini was originally published on PAPUAPost.com

Mau Melompat, Tetapi Belum Yakin Akan Sampai ke Sebelah atau Tidak?

Kita ada dalam kondisi sudah tahu Papua Merdeka itu sebuah keharusan. Indonesia-pun tahu Papua pasti merdeka dan berdaulat di luar NKRI. Kaum pendatang di Tanah Papua tahu juga realitas ini akan terwujud. Dunia-pun tahu bahwa Papua Merdeka ialah sebuah fakta yang tertunda.

Tetapi masalahnya masing-masing pihak yang bersangkutan “belum yakin“, atau belum bisa memastikan sejauh mana lompatan ini akan terjadi, sebagus apa Papua Merdeka itu, apakah lompatan dari penjajaahn ke era kemerdekaan itu mencelakakan atau menguntungkan?

Kita tahu laut/ danau itu dalam, tetapi kedalaman itu sedalam apa, sejauh apa, sedingin atau sepanas apa? Semua pihak masih menerka-nerka.

Itulah situasi bathin yang dialami oleh banyak pihak di Tanah Papua, terutama dan pertama-tama oleh Orang Asli Papua (OAP) sendiri.

Itulah sebabnya NKRI selalu beralasan seperti ini,

“Alah, orang Papua itu kan merdeka paling-paling sama dengan PNG dan Timor Leste, tetap saja miskin, tetap saja terbelakang, tetap saja perang suku. Lebih bagus tinggal dengan NKRI, biar dibuat beradab.”

Orang Papua melawan dengan dalil sejarah pencaplokan dan pendudukan NKRI atas Wilayah dan Negara West Papua idak demokratis, melanggar prinsip HAM, hukum internasional dan demokrasi modern.

Orang Papua sudah membuat orang Melanesia sudah yakin Papua harus merdeka dan berdaulat di luar NKRI. Banyak negara di dunia sudah yakin Papua harus merdeka.

Sekarang saatnya lompatan itu harus dilakukan. Siapa yang harus melompat duluan? Sejauh mana lompatan itu? Apakah kita akan sampai ke sebelah?

Banyak orang, terutama sekali orang Melanesia di West Papua sendiri masih tidak yakin bahwa kemerdekaan West Papua itu akan penuh damai-sejahtera. Masih banyak orang Papua saat ini merasa lebih aman hidup dengan NKRI, dan nanti kalau Negara West Papua hadir justru akan mengancam eksistensi mereka.

Ini soal yang manusiawi. Semua manusia, atau semua makhluk mau hidup aman dan tenang. Oleh karena itu, kemerdekaan West Papua haruslah memberikan penjelasan yang gamblang, terus-terang, secara luas tentang apa-apa saja yang akan terjadi bilamana West Papua benar-benar keluar dari NKRI.

Sistem pemerintahan, soal pelanggaran HAM, soal pendatang di Tanah Papua, soal kekejaman masa lalu yang dilakukan baik oleh orang West Papua sendiri dan terutama oleh NKRI, semua harus dijelaskan.

Penjelasan-penjelasan ini akan membantu pertama-tama orang West Papua sendiri merasa “berani” dan “gembira” melangkah masuk ke dalam era Papua Merdeka. Roh dan tekad itu akan mendorong Papua Merdeka hadir secepatnya.

Penjelasan itu juga akan membantu kaum Amberi di Tanah Papua akan berbalik mendukung perjuangan Papua Merdeka.

Penjelasan itu akan membuat negara-negara modern dan adikuasa akan melihat dengan jelas dan menghitung keuntungan-keuntungan ekonominya, sehingga akan dengan aman dan tenang memproses permintaan West Papua untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

Para pemimpin negara-negara Melanesia, terutama Papua New Guinea dan Fiji akan merasakan bahwa bangsa Papua di bagian Barat pulau New Guinea sudah dan benar-benar siap untuk bernegara sendiri, di luar NKRI.

Kalau tidak, kita akan tinggal dalam sandiwara politik, mau lompat tetapi tidak tahu akan sampai ke sebelah atau tidak, dan akhirnya memilih untuk berceria terus-menerus tanpa menyebarang Sungai Jordan.

Mau Melompat, Tetapi Belum Yakin Akan Sampai ke Sebelah atau Tidak? was originally published on PAPUAPost.com

Waspada! Agen BIN Sudah Bergerilya di Media Sosial atas nama Papua Merdeka

PMNews mencatat berbagai perkembangan, terutama cekcok, beda pendapat, konflik sampai kepada verbal violence yang terjadi di media masa belakangan ini sudah dengan jelas menunjukkan NKRI telah menggunakan ke-tidak-tahu-an orang Papua, dan keterbelakangan berpikir orang Papua sehingga mereka telah berhasil memancing emosi dan reaksi dari antara orang Papua sendiri, berpikir seolah-olah kata-kata yang keluar itu dari para tokoh dan organisasi yang memperjuangkan Papua Merdeka.

Orang Papua perlu catat, kalau kita pintar, masuk dalam kategori pemain, maka kita kaan tahu sejak kapan nama-nama profil Sosial Media itu muncul? Sejak kapan nama manusia-manusia yang menggunkana marga orang Papua itu muncul di dunia ini? Sejak kapan mereka bicara Papua Merdeka? Sejak kapan mereka mewakili TPN OPM, TPN PB, TPN/OPM, TRWP, ULMWP, dan sebagainya?

Orang Papua yang begitu lugu dan baru tahu dunia modern, tertipu lagi kesekian kalinya dengan postingan dan profil Facebook mengatas-namakan orang Papua dan memancing emosi ke sana-ke mari, menyebarkan isu dan topik-topik tidak mendidik, tetapi memecah-belah, atas nama kebenaran, atas nama OPM, atas nama Papua Merdeka, atas nama damain, atas nama ini dan itu.

Mereka telah berhasil membuat kita orang Papua terpecah-pecah, sama seperti perpecahana yang telah mereka berhasil ciptakan waktu orang tua kami bergerilya di hutan New Guinea. Kini di hutan dunia maya, mereka sudah sukses.

Bagi mereka yang tidak terbawa emosi, tidak memaki-maki, tidak menggunakan kata-kata violence dalam percakapan media sosial, mereka itulah manusia Papua sejati, yang berjuang untuk Papua Merdeka.

Kalau saja ada orang Papua yang berani memaki dan mengancam orang Papua lain, pejuang Papua Merdeka lain, tokoh Papua Merdeka lain, atas nama Papua Merdeka, aaka apakah layak disebut orang Papua? Apakah layak disebut pejuang Papua Merdeka? Apakah layak disebut OAP?

Kita juga harus petakan, apa dasar pemikiran dan apa alasan ucapan-ucapan dan perpecahan itu terjadi? Apakah dasar perjuangan yang salah? Atau urusan pribadi? Atau urusan makan-minum? Atau urusan keluarga yang merambat ke urusan Papua Merdeka? Ini semua juga kita sebagtai sesama orang Papua harus pahami, sehingga kita tidak saling bersembunyi mengatas-namakan dan mengeksploitasi Papua Merdeka untuk kepentingan pribadi/ keluarga sendiri. Ini sudah pernah merusak perjuangan kita dan telah dipulihkan dengan pendirian ULMWP, yang telah lama diririntis oleh dua tokoh Senior OPM. Dr. OPM John Otto Ondawame dan OPM Senir Andy Ayamiseba.

Caci-maki dimedia sosial menunjukkan kita tidak dewasa berpolitik, kita tidak sopan kepada diri sendiri, kita tidak punya harga diri, peradaban kita masih jauh dari yang kita sangka.

Saling mencurigai dan saling mengecap sebagai agen NKRI juga menunjukkan kita masih belum dewasa menilai dan memberi label kepada sesama kita orang Papua sendiri.

Sesungguhnya dan sebenarnya, baik para gerilyawan di Rimba New Guinea, pejuang di luar negeri, mereka yang ada di jabatan pemerintah kolonial NKRI, mulai dari Gubernur sampai Kepala Desa, mereka yang tergabung dalam barisan hijau, barisan merah-putih, barisan kelapa, barisan Papeda, barisan Koteka, barisan Nuri, barisan Kasuari, yang muncul membela Indonesia atau yang menuntut Papua Merdeka, semuanya, semuanya adalah orang Papua, berhak untuk hidup dan mati di Tanah leluhur kita bersama, Tanah Papua.

Oleh karena itu, kalau kita berbicara Papua Merdeka, lawan kita bukanlah barisan-barisan merah, putih, hijau, kasuari, buri dan sederusnya, tetapi kita sedang melawan “tipu-daya”, pembunuhan, eksploitasi, penjajahan, bukan melawan satu suku, tidak melawan satu konsep pemikiran, tidak menentang satu oknum atau organisasi orang Papua. Semuanya TIDAK!

Janganlah tertipu! Janganlah terlena! Dari kapanpun, sampai kapan-pun, merek dan cap apapun, kita semua orang Papua, kita punya tanah leluhur Bumi Cenderawasih.

Si perusak dan perampok, pencuri dan pembunuh selalu mencaci-maki orang Papua, meremehkan harga diri orang Papua, memanggil orang Papua dengan kata-kata tidak bermartabat, dan mengancam orang Papua untuk saling membunuh.

Siapakah dia? Kalau bukan NKRI itu sendiri? Siapa yang bodoh di sini?

Waspada! Agen BIN Sudah Bergerilya di Media Sosial atas nama Papua Merdeka

Waspada! Agen BIN Sudah Bergerilya di Media Sosial atas nama Papua Merdeka was originally published on PAPUAPost.com

Indonesia Sudah Beroperasi Leluasa di Vanuatu: Di Makanakah ULMWP?

Indonesian keen to train women

Anne Pakoa (left) shows off jewellery made by trainer Siti Rurui Aini

Melanesia Intelligence Service sudah melaporkan sebelumnya betapa NKRI beroperasi dengan berbagai cara untuk mempengaruhi politik di Republik Vanuatu. Mereka sudah berhasil dengan sejumlah politisi Vanuatu sebelumnya dan sekarang dengan Salwai mereka terus berusaha.

Seperti dilaporkan sebelumnya, mereka telah mendekati beberapa menteri di Vanuatu, telah membiayai mereka, telah menyokong beebrapa usaha. Salah satu usaha yang mereka sponsori adalah Koperasi di Vanuatu.

Seperti kita ketahui semua, Deputy PM dan Menteri perdagangan, yang juga terkait dengan Perkoperasian di Vanuatu beberapa waktu lalu ialah Joe Natuman, satu-satunya pemimpin Melnaesia hari ini yang sangat instrumental dalam meloloskan West Papua menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG). Dengan bantuan dana MSG, Joe Natuman dilengserkan dan digantikan oleh seorang menteri yang lebih muda, yang walaupn berasal dari kampung yang sama, tidak berpengalaman dalam politik.

Setelah NKRi berhasil melengserkan Joe Natuman, kini NKRI sudah punya aktifitas ramai di Vanuatu. Salah satunya dapat dilihat dari cerita ini “Indonesian keen to train women

Dalam cerita ini dengan jelas ditunjukkan ebtapa Ibu Muslimin Indonesia ini sangat ceria memberitakan ajaran Islam atas nama Koperasi, yang sebelumnya di abwah Joe Natuman tidak punya napas sedikitpun untuk bergerak, jangankan bicara.

Dengan ini dapat kami dengan mudah simpulkan bahwa NKRI sudah enak beroperasi di Vanuatu.

Apa yang terjadi dengan ULMWP?

ULMWP lebih memilih tinggal enak nyaman di Eropa dan di Amerika dan Australia. Tujuan para pengurus ULMWP mulai nyata saat ini, mereka sebenarnya ke luar negeri untuk tinggal nyaman di luar negeri, tepatnya di negeri barat, sehingga tidak perduli dengan kondisi dan perkembangan di kawasan Melanesia.

Vanuatu yang jelas-jelas menjadi Markas Pusat ULMWP kini sudah diduduki oleh NKRI, tentu saja dengan keuatan uang yang sangat besar

Apakah kekuatan “ras” dan “brotherhood” ke-Melanesia-an mampu melawan duit dan perusakan moral orang Melanesia yang dilakukan oleh  NKRI?

Kalau PNG saja mereka sudah mampu kuasai, kalau Solomon Islands saja mereka sudah duduki dan kendalikan, kalau Fiji saja sudah menjadi bagian dari NKRI, apakah Vanuattu yang dijauhi oleh ULMWP mampu bertahan menjadi kubu pertahanan dan markas pusat perjuangan Papua Merdeka di luar negeri?

Jawab sendiri!

Indonesia Sudah Beroperasi Leluasa di Vanuatu: Di Makanakah ULMWP? was originally published on PAPUAPost.com

Melanesian Intelligence Service: Indonesia Sudah Mengunjungi Vanuatu Beberapa Kali

Dilaporkan oleh Melnaesian Intelligence Service (MIS) bahwa Indoensia telah mengunjungi Republik Vanuatu beberapa kali dan menghabiskan waktu dengan sejumlah pejabat dan tokoh politik di Vanuatu.

Tanpa menyebutkan nama-nama, MIS melaporkan kedatangan Indonesia diketauhui secara umum di kalangan pemerintah tetapi tidak diketahui di kalangan masyarakat biasa.

MIS melanjutkan kedatangan Indonesia menaymapiakn banyak paket ekonomi yang ditawarkan dan sangat menggiurkan bagi negara Vanuatu. Para politisi harus berpikir berulang-ulang atas resiko yang bisa menimpa karir politik mereka setelah masyarkaat Vanuatu mengetahui deal-deal yang dilakukan Indoensia dengan para politisi dimaksud.

MIS juga melaporkan ada sejumlah masyarakat yang juga turut diundang untuk datang ke Indonesia, untuk melihat dari dekat apa saja yang dilakukan oleh Indonesia di Tanah Papua.

 

Melanesian Intelligence Service: Indonesia Sudah Mengunjungi Vanuatu Beberapa Kali was originally published on PAPUAPost.com

Seruan Umum: Satukan Barisan, Pusatkan Semua Kampanye di Pasifik, Tinggalakn Gerakan Tambahan di Eropa dan Amerika

Redaksi PMNews menerima satu surat dengan judul “Seruan Umum: Satukan Barisan, Pusatkan Semua Kampanye di Pasifik, Tinggalakn Gerakan Tambahan di Eropa dan Amerika” dari Sekretaris-Jenderal Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Lt. Gen. Amunggut Tabi.

Lt. Gen. Tabi menyampaikan seruan Gen. TRWP Mathias Wenda bahwa perjuangan Papua Merdeka saat ini telah memasuki era tidak menentu, dan ditakutkan akan berakhir dengan kegagalan. Persoalan utama kekhawatiran ini mengemuka karena para pemimpin di dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) gagal mengalahkan egoisme pribadi demi kepentingan bersama Papua Merdeka.

Banyak pejuang Papua Merdeka baik yang sudah menjadi pahlawan maupun yang masih berjuang, telah dengan rela mengorbankan ego dan kepentingan pribadi, dan bersedia untuk mengorbankan nyawa demi kemerdekaan West Papua, akan tetapi sudah nyata selama sekian tahun bahwa orang West Papua yang berada di luar negeri, mengatas-namakan perjuangan Papua Merdeka, menyebut diri pejuang murni, menyebut diri pemilik perjuangan Papua Merdeka, telah menunjukkan kepada sekalian bangsa Papua, mereka telah gagal.

Kegagalan mereka yang pertama ialah mereka gagal membunuh ego pribadi mereka demi kepentingan bersama. Mana berpura-pura sanggup mereka mengalahkan NKRI, padahal mereka sendiri gagal mengalahkan ego pribadi adalah sebuah pembohongan publik, sikap tidak patriotik, tidak negarawan dan kekanak-kanakan.

Yang kedua, tidak hanya gagal mengalahkan ego pribadi masing-masing, tetapi selanjutnya mengacaukan perjuangan Papua Merdeka dengan secara terpisah, sendiri-sendiri menjalankan kegiatan kampanye atas nama Papua Merdeka secara sembarangan menunjukkan betapa jeleknya kinerja ULMWP sejauh ini dan merugikan bagi bangsa Papua. Mereka tidak serius menanggapi pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Tanah Papua, tetapi sibuk dengan agenda-agenda titipan orang Barat, LSM asing, kepentingan non-Papua, dengan menghadirkan banyak isu yang aneh-aneh.

Menanggapi situasi tidak menyenangkan ini, maka dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP, diserukan kepada para pemimpin dan pengurus ULMWP agar segera:

  1. mendirikan dan mengumumkan kepada dunia Kantor ULMWP di Honiara atau Suva atau Port Vila atau Port Moresby;
  2. Sekretaris-Jenderal dan Jurubicara ULMWP agar segera pindah ke dan tinggal di Kantor Pusat ULMWP, bukan di Amerika Serikat, bukan di Inggris;
  3. semua pernyataan yang keluar, kegiatan yang dilakukan dipusatkan di Kantor Pusat ULMWP, dan menghapus dan menghentikan semua kampanye-kampanye di luar dari wadah ULMWP;
  4. menghormati negara Repbulik Vanuatu dan Solomon Islands yang telah mengangkat diplomat secara khusus untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan bangsa Papua di forum regional dan internasional, agar ULWMP tidak berhubungan langsung dengan lembaga atau negara-negara di dunia, tetapi selalu menggunakan para diplomat resmi yang sudah ada;
  5. menyusun dan mengumumkan apa itu ULMWP, apa aturan main ULMWP, masa jabatan pengurus ULMWP, dan sebagainya. Hentikan menjadikan ULMWP sebagai sebuah LSM, hormati lembaga ini dan perlakukan dia sebagai sebuah embrio pemerintahan Negara Republik West Papua.

Kalau tidak, TRWP sebagai organisasi perjuangan gerilya di Rimba New Guinea yang telah berjuang sejak dulu untuk kemerdekaan West Papua, jah sebelum kehadiran ULMWP, akan menarik dukungan dari ULMWP dan selanjutnya akan mengatur langkah-langkah sendiri menurut hitungan sendiri, demi mempercepat kemerdekaan West Papua.

Dikeluarkan di MPP-TRWP

Pada tanggal 29 Agustus 2017

 

 

 

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN:A.018676

Seruan Umum: Satukan Barisan, Pusatkan Semua Kampanye di Pasifik, Tinggalakn Gerakan Tambahan di Eropa dan Amerika was originally published on PAPUAPost.com

Lt. Gen. WPRA Amunggut Tabi: Congratulations Hon. Powes Parkop MP for Re-Election

From the Central Defense Headquarters of the West Papua Revolutionary Army (WPRA) Lieutenant General Amunggut Tabi hereby would like to congratulate Hon. Powes Parkop MP for being re-elected as a Member of Parliament for a third term.

The relationships and cooperation between the Papuans in the western part of our New Guinea Island with Mr. Parkop started almost 30 years ago, when Mr. Parkop was a student In 2004, when Mr Parkop was a lawyer, I myself with my guard came to you, Mr Parkop, and encouraged you to become a politician. This was not a trick, it was an order from our supreme commander Mathias Wenda. He was the one who told us to come and tell you Mr. Parkop, to get involved in PNG Politics.

Through myself, he extended his gratitude for releasing him from PNG prisons. Many times my commander Gen. Wenda was arrested, and you helped his release many times. Gen. Wenda did not have anything to thank you. He just had an order, to let you know to campaign for a parliamentarian seat. He ordered me, “Do not come back here until he is elected as an MP. That is an order!”.

Well, I have carried our his many orders. But this time, I was not sure. I am not a politician, first of all, and secondly, I am now familiar with yourself, Mr. Parkop. I did not know how rationally how I will carry out the order. But I knew many miracles had happened to me, in carrying out his orders. I said to my ancestors and all the heroes who died already for the cause,

This is an order for us. Let us go together, Do not stay around here. You are spiritual beings, you are supposed to be powerful, omni-present, and you all must help me.

when I came to see you, I was on the way back from our fellow Melanesian brothers ni-Vanuatu, in the Republic of Vanuatu.

I was not sleeping well day and night. First of all, to make sure you will decide to campaign for an MP in PNG. It was at the right time, right person was ready. The Late Bill Skate passed away as the NCD Governor, and the city was about to hold a bi-election for the vacancy. In spiritual language, this is called, “co-incidence”, but modern people do not believe in it. We believe in it, we life in it, we breathe in it. I am true believer of a “co-incidence” and writing this letter is also another co-incidence.

Yes, I had in my hand some Euros cash, that Gen. Wenda himself gave me personally, and told me, “Do not count it, just deliver it to him!” Yes, I did just what he said. You remember, I handed that over to you one evening after you finished giving a talk, one of the preliminary campaign activities during your first time involvement in politics.

I stayed there with you, until I was assured and witnessed your own inauguration as the Governor of NCD (National Capital District) of our country Papua New Guinea. We also brought some elders all the way from West Papua. They told you,

“We bring out votes from West Papua. All those dead ones, and all Papuans in West Papua‘s votes are with us, in this bilum that we hand over to you.” then they gave you the Wamena Bilum.

Those elders are still alive, and they always talk about you.

I knew at the early stages during our short conversations, when you looked at me when I mentioned about the order. I knew that you did not want to believe this is a real order. But now three terms already you have been a politician, and I now hope you believe it, as it is real, not a plan, not a suggestion anymore.

Since then, I never seen you. Now is already over 10 years. I have never met you as a Governor, but I did meet you four times when you were a lawyer, preparing yourself to become a politician.

I know, as a politician, you are different from Lawyer Powes Parkop that I knew then, and that I can explain to myself here. But one thing that still the same is this, “Our struggle to free West Papua and Melanesia from colonialism and colonial influences.” Yes hat is right, because it is our right to do.

On behalf of our ancestors, our heroes who died already in the jungles and in the villages, those who are still alive today all the way from Sorong to Samarai, on behalf of our future generations, and in the name of God the Creator and Ruler of Melanesia,

“Contratulations!”

Honourable Governor Powes Parkop MP

 

Humbly Yours,

 

 

Amunggut Tabi, Lt. Gen. WPRA

BRN: A.DF 018676

Personal Adviser to the WPRA Commander in Chief

Lt. Gen. WPRA Amunggut Tabi: Congratulations Hon. Powes Parkop MP for Re-Election was originally published on PAPUAPost.com

Gen. WPRA Mathias Wenda, Selamat Terpilih Kembali menjadi Perdana Menteri Papua Timur

General WPRA Mathias Wenda dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) West Papua Revolutionary Army (WPRA)  menyampaikan Surat Selamat atas kemenangan menjadi Perdana Menteri terpilih Hon. Peter O’Neill MP pada tanggal 3 Agustus 2017 dan disumpah sebagai PM Papua New Guinea pada tanggal yang sama.

Dalam surat dimaksud disebutkan kepercayaan rakyat Papua di bagian timur pulau New Guinea menunjukkan ada restu langsung dari Sang Klalik Langit dan Bumi pulau kita, karena apa yang telah dimulai yang terhormat Perdana Menteri Papua New Guinea selama lima tahun lampau telah membawa banyak manfaat bagi bangsa Papua di pulau New Guinea di bagian Timur dan Barat pulau ini.

Sebagai orang tua, dan sebagai pemimpin revolusi bangsa Papua di bagian barat Pulau New Guinea, Gen. Wenda menyebutkan sejumlah hal yang telah dilakukan oleh Peter O’Neill selama ini, yaitu pertama-tama dan terutama, mengakui secara terbuka di depan para kum ibu dari gereja-gereja di Papua New Guinea pada saat mereka melakukan demonstrasi di hadapapan yang terhormat PM Papua New Guinea, bahwa “ya benar ada masalah pelanggaran HAM di West Papua, dan hal itu perlu di-address“.

Pengakuan tentang “ada masalah di West Papua, masalah Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, pengakuan seorang pemimpin politik, pemimpin negara di pulau New Guinea atas masalah yang telah lama, selama para perdana menteri sebelumnya selalu disembunyikan, dianggap sebagai aib, diperlakukan sebagai berita pembawa kutuk atau malapetaka, adalah sebuah tindakan bersejarah, bermartabat dan akan dikenang semua anak-cucu bangsa Papua di pulau New Guinea.

Pengakuan atas situasi real di atas tanah leluhur bangsa Papua menjadi pintu masuk, dan sekaligus pintu keluar bagi persoalan HAM dan perjuangan kemerdekaan bangas Papua di bagaian Barat pulau New Guinea yang telah melewati setengah abad ini. Menyusul pengakuan yang terhormat Peter O’Neill telah terjadi peristiwa-peristiwa yang kami bangsa Papu adi bagian barat menyebutnya sebagai “mujizat-mujizat” susulan, yang kami sebut sebagai perkembangan lanjutan sampai kepada Komunike MSG (Melanesian Spearhead Group) dan Resolusi PIF (Pacific Islands Forum), disusul dengan pembentukan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) dan PICWP (Pacific Islands Coalition for West Papua).

Hal kedua yang saya, Gen. Mathias Wenda sebagai orang tua catat adalah langkah yang terhormat O’Neill untuk menerapkan “politics of engagement”, bukan “politics of blame” atau “politics of pointing fingers”. “Politics of engagements” adalah pendekatan politik mutakhir, yang diterapkan oleh banyak pemimpin modern,  yang telah banyak membawa manfaat stabilitas kawasan dan kedamaian hidup.

Kami sebagai orang tua, yang memegang komando perjuangan kemerdekaan West Papua telah menekan dan memerintahkan kepada seluruh pejuang Papua Merdeka, atau perjuangan saya politik Papua Merdeka supaya mengikuti dan menindak-lanjuti pendekatan yang telah dengan jelas-jelas ditunjukkan oleh PM Peter O’Neill selama ini. Kami juga berdoa agar anak-anak pejuang Papua Merdeka akan mengikuti langkah PM O’Neill di masa lima tahun mendatang.

Tindakan gertak sambal, ancam-mengancam, emosional dan saling menuduh adalah cara-cara berkomunikasi nenek-moyang kita, yang kita juga warisi saat ini. Tetapi dalma konteks peta politik global dan kawasan, kita perlu dengan arif belajar dari peraban modern dalam cara kita berkomunikasi dan melakukan dialgoue. Langkah O’Neil’ akan terus kami dukung, sampai Papua Merdeka, berdaulat di luar NKRI.

Yang ketiga, selain mengikuti trend diplomasi dan politik modern, PM O’Neill selama ini mengedepankan kearifan lolak milik bangsa Papua, menggunakan pendekatan komunikasi dan komunikasi, yang dikenal di budaya Melayu sebagai Musyawarah untuk Mufakat. Saya harus akui, slogan “musyawarah untu mufakat” hanya ada dalam istilah dan kata-kata di Indonesia, akan tetapi hal ini nyata dan dipraktekkan oleh yang terhormat Peter O’Neill sendiri selama ini dan disaksikan oleh sekalian manusia di dunia.

Dalam surat ini, Gen. Wenda juga menyampaikan terimakasih kepada Peter O’Neill yang telah memberikan hak kepada bangsanya sendiri dari bagian barat pulaunya sendiri, untuk menjadi Warga Negarea Papua New Guinea. Sudah lama kita diberitahu oleh para penjajah bahwa orang West Papua itu pengungsi, orang asing, pendatang. Padahal kita semua tahu, bahwa semua orang pulau New Guinea ialah orang tuan-tanah di pulau ini. Padahal kita semua tahu bahwa para pendatang adalah orang Australia, orang Eropa, orang Melayu Indonesia dan Malysia, mereka itu pendatang, mereka itu mengungsi ke pulau kami untuk tebang-tebang kayu, gali-gali emas dan perak, bawa pergi semua kekayaan alam kami, menduduki tanah kami, menghabisi jumlah bangsa Papua, dan mengakhiri ras Melanesia.

Perjuangan Papua Merdeka saat ini dilakukan lewat ULMWP sebagai wadah politik. Walaupun badan ini masih berstatus Non-Governmental Organisation, kami terus mendorong agar status organisasi ini kami tingkatkan menjadi Provinsional Government of West Papua, sehingga dalam diskusi dan diplomasi regional, ULMWP bisa terlibat secara bertanggungjawab dan bermartabat, dan dapat mengikuti langkah-langkah PNG dalam melakukan dialogue dengan NKRI.

Kami laporkan dalam kesempatan ini tentang Peta Politik PAN Indonesia, atau disebut juga The Great Indonesia, yaitu sebuah wilayah mencakup Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, West Papua, Papua New Guinea dan Solomon Islands. Inilah yang mereka sebut sebagia “The Great Indonesia’ sebagaimana selalu dinyanyikan dalam National Anthem, “Great Indonesia”. Politik NKRi dan para politisi mereka tahu, Indonesia belum “Great” kalau seluruh pulau New Guinea belum dikuasai secara politik, ekonomi dan hukum.

Mereka selalu mengatakan seperti ini,

“If I can conquer occupy, , dominate, Papuans in West Papua and extract and take benefits of natural resources there, then what is the reason for anyone to suggest to me that I cannot do just the same in the whole Island?”

Bukan itu saja, mereka juga sering katakan kepada pemimpin di Australia, Amerika dan Eropa dengan menunjuk jari kepada teman kami di Papua New Guinea seperti ini,

“If PNG itself is failing in its national development, and becoming one of the poorest countries in the world, then what is the point giving the other half of the same island an independent status?. They are better off controlled by us, Australia shouldn’nt have gave them independent status in 1975. They are cannibals, they think and talk about wars and tribal battles better than thinking about running a modern nation-state”

Tetapi semua pihak tahu, yang terhormat Pter O’Neill tahu, kami di West Papua semua tahu, perjuangan ini bukan kami lakukan karena mereka Melayu dan kami Melanesia. Sama sekali tidak! Perjuangan ini kami lakukan, pertama-tama karena

“there is a sin committed by the Indonesians in running the so-called Act of Free Choice”. This is not just an error, it is a sin before God, Our Creator and Protector. They have lied to many parties involved in the act that all Papuans in West Papua chose to be happy with Indonesia. Which is a total lie.

Oleh karena itu, pertanyaan kita generasi ini ialah, “Apakah kita harus membiarkan sebuah perbuatan dosa terhadap sebuah bangsa dan sebuah ras ini menjadi sesuatu yang sudah berlalu dan dibarkan supaya dilupakan begitu saja? Bagaimana dengan pengalaman teman-teman Aborigine yang telah diduduki selama berabad-abad lamanya? Pernahkan mereka lupakan? Bagaimana pengalaman teman-teman kami di Selandia Baru dan Amerika Utara?

Bukan hanya dosa lama, setiap hari kita bangsa Papua terus berkurang jumlah, di satu sisi Indonesia setiap hari mengkampanyekan Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah orang Papua di tanah leluhur kita, di sisi lain mereka bunuh orang Papua secara terbuka dan yang terhormat Peter O’Neill bisa dapat informasi pembunuhan orang Papua hampir setiap hari. Itu berita-berita pembunuhan terbuka, dengan peluru tajam, dilakukan oleh aparat tentara dan polisi NKRi, disaksikan oleh banyak orang, dirawat dan dimandikan mayat-mayat mereka di rumah sakit dan di lapangan terbuka.

Yang terhormat PM Pter O’Neill juga telah baca banyak laporan hasil studi ilmiah yang menyebutkan penduduk Melanesia di bagian barat pulau New Guinea sudah akan punah dari tanah laluhurnya pada tahun 2030.

Apakah ini belum berarti bahwa bangsa Papua di pulau New Guinea timur juga akan terkena imbasnya? Saya tahu, bahwa PM Peter O’Neill adalah diplomat ulung Melanesia saat ini, dan pasti akan mengambil langkah-langkah.

Ada pepatah Melayu mengatakan begini, “Berani karena benar, takut karena salah”, artinya walaupun Indonesia mengancam bunuh kita, walaupun Indonesia meneror, walaupun Indonesia menekan, walau bagaimanapun, kalau kita benar, marilah kita berani.

Selama lebih dari 40 tahun ini, pemimpin di pulau New Guinea secara keseluruhan hidup dalam ketakutan. Gerakan gertak sambal, tindakan teror telah membuat bangsa Papua dihantui oleh rasa takut kalau-kalau Indonesia bisa bunuh kita. Yang terhormat Peter O’Neill sudah jelas-jelas menunjukkan sikap ‘tidak takut’, karena benar.

Kami dari Tentara Revolusi West Papua (West Papua Revolutionary Army) selalu berdoa dari hutan rimba New Guinea agar kiranya Tuhan melimpahkan akal budi, dan berkat, kekuatan dan kesehatan, untuk selalu menggali kearifan peninggalan nenek-moyang kita, dengan juga merangkul perkembangan yang terjadi belakangan ini dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, dalam hidup kita ini.

Apa yang akan kita jawab kepada anak-cucu kita nanti, kalau mereka bertanya kepada kita setelah kita mati, “Bapa/ Mama, apa yang telah kau lakukan untuk bangsamu, tanah leluhurnya, selama memagang kekuasaan yang dapat menentukan nasib bangsa dan tanah laluhur kami”, Apakah kami akan jawab, “Bapa/ Mama takut sama NKRI, Indonesia jahat dan kejam, bapa/ maka takut, jadi tidak bisa buat apa-apa?”

Sejarah hidup ini tidak hanya berakhir setelah kita dikuburkan, kita akan melanjutkannya di alam baka. Pekerjaan yang telah kita mulai 5 tahun terakhir akna terus kita lanjutkan sampai West Papua benar-benar merdeka, berdaulat di luar NKRI.

Saya sebagai Panglima Tertinggi Komando Revolusi WPRA, yang selama hampir 50 tahun bergerilya di hutan rimba New Guinea mengirimkan doa restu kepada mu Yang Mulia Perdana Menteri Papua New Guinea, Peter O’Neill dengan doa dan air mata, untuk terus berjuang untuk bangsamu dan tanah leluhurmu. Lupakan dan buang jauh-jauh batas-batas wilayah negara buatan para penjajah. Lihat dan baca kembali sejarah kehadiran dan keberadaan bangsa kami di pulau kami. Dan mereka akan datang dengan “Full Force” untuk mendorong dan menopangmu saat berarya dan melindungi-mu saat dibutuhkan. Ini hal yang nyata, pengalaman sehari-hari bagi saya, dan itu pasti juga menjadi pengalaman kita semua yang menentang kekuatan pendukung dan pemupuk terorisme terbesar sedunia, INDO-NESIA.

Saya mau sampaikan sebuah realitas yang mutlak, bukan realias “bayangan” atau realitas “cita-cita”, yaitu bahwa “INDONESIA” itu sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah wilayah tanah leluhur dan sebagai sebuah realias sosial-politik TIDAK PERNAH ADA di dunia saat ini. Yang ada ialah sebuah “imagined society”. Sebaliknya, Melanesia dan New Guinea ialah sebuah realitas mutlak, sebuah kodrat, sebuah dunia citaan Allah Bapa di Surga. Apakah dengan mendukung Indonesia ciptaan para penjajah kita melanggar dunia ciptaan Tuhan. Apakah dengan menyebut orang Papua di West Papua sebagai orang Indonesia kita secara sadar dan terbuka melanggar hukum penciptaan Allah?

Inonesia is not a final entity, it is just an “imagined community” as already stated many years ago many by Bennedict Anderson. We do not want to be scared of the imagined entity, a fictional nation-sate, a dream nation-state. Yes Indonesia is politically mapped in world political map, but Indonesia does not exist in God’s created map

Demikian dan salam hormat, demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Bapa Khalik Langit dan Bumi, nenek moyang, tanah leluhur, seluruh orang Melanesia yang pernah lahir dan yang akan lebir, yang telah meninggal dan yang masih hidup, atas nama segenap komunitas makhluk penghuni Pulau New Guinea,

Disampaikan di: Markas Pusat Pertahana
Pada Tanggal: 4 Agustus 2017

 

Mathias Wenda, Gen. WPRA
NBP: A.001076

 

 

 

Gen. WPRA Mathias Wenda, Selamat Terpilih Kembali menjadi Perdana Menteri Papua Timur was originally published on PAPUAPost.com

Pejuang Papua Merdeka yang Tinggal di Inggris dan Amerika Serikat Tidak Belajar dari BREXIT dan CALEXIT

Ada tiga peristiwa yang terjadi di Inggris dan Amerika Serikat, di mata-kepala sendiri, di dalam rumah, di mana dua tokoh Papua Merdeka, pimpinan ULMWP tinggal: yaitu BREXIT dan CALEXIT (California Exit),  ditambah dengan tuntutan referendum di Skotlandia. Secara khusus hari ini, 14 Maret 20017, terjadi sebuah peristiwa yang perlu kita catat, “Parlemen Inggris mengiyakan proses BREXIT secara hukum“. (Silahkan baca artikel: “Brexit bill: Parliament clears way for talks with EU“)

Dalam artikel ini tertulis topik utama sbb.:

Parliament has passed the Brexit bill, paving the way for the government to trigger Article 50 so the UK can leave the European Union.

The bill is expected to receive Royal Assent and become law on Tuesday.

Inggris sebagai negara satu-satunya di seluruh dunia, yang pertama-tama mengajarkan bangsa-bangsa jajahannya untuk melepaskan dirinya, merdeka dan berdiri sendiri, dan sebagai negara tua dalam sejarah manusia telah memberikan pelajaran yang sudah jelas, yaitu bahwa sebuah proses kemerdekaan atau keluar dari kesatuhan politik dan hukum yang sudah ada di dalam negara-bangsa, maka harus ditandai dengan tiga tanda penting

  1. Pertama, adalah ada keinginan dari rakyat itu sendiri, dan dalam hal ini keingingan rakyat di Tanah Papua dan di  Melanesia sudah jelas. ULMWP hadir dalam hali ini sebagai pembawa aspirasi bangsa Papua secara politik.
  2. Kedua, adalah keinginan itu harus-lah dirumuskan dan disahkan di dalam sebuah Perundang-Undangan, yang disahkan oleh parlemen yang resmi. Dalam hal ini West Papua sudah punya PNWP (Parlemen Nasional West Papua).Bangsa Papua harus punya Undang-Undang yang jelas, yang menjadi pedoman West Papua keluar dari NKRI, dan menjadi gambaran kepada dunia, dan terutama kepada pendukung Papua Merdeka dan penentang serta yang belum punya posisi untuk memberikan gambaran dan tawaran kepada mereka tentang “Apa arti Republik West Papua bagi Indonesia, Melanesia, Oceania, Pasifik Selatan dan bagi dunia semesta“. Undang-Undang Harus menjadi nakoda yang menyetir dan menggiring perjuangan Papua Merdeka, bukan kemauan pribadi, bukan mengeluhkan pelanggaran HAM, bukan kepentingan kelompok dan siapa mendapatkan jabatan apa.

    Dalam artikel PMNews tentang CALEXIT tertulis:
    “Kelompok pendukung kemerdekaan California menyerukan amandemen konstitusi. Usulan mereka yang bertajuk ” California Nationhood”, juga akan meminta pemilih untuk mencabut klausul yang menjelaskan Konstitusi AS sebagai “hukum tertinggi negeri”.”

    Di sini terlihat jelas, kemerdekaan California dari AS didahului dengna keinginan politik, lalu secara langsung mereka bicara tentang Udang-Undang Negara AS, dan peraturan yang bisa memberikan jalan kepada California untuk melepaskan diri dari AS.

    Dalam hasus Skotlandia, Undang-Undang Inggris memberikan kesempatan kepada wilayah jajahannya untuk melepaskan diri, tetapi harus melewati proses referendum, sama seperti Inggris sendiri menyelenggarakan referendum untuk keluar dari Uni Eropa.

    NKRI sudah punya Undang-Undang yang sudah memberikan lampu hijau kepada perjuangan kemerdekaan di dalam negara-bangsa Indonesia. Yang tidak jelas ialah West Papua sendiri tidak punya Undang-Undang.

  3. Ketiga, haruslah ada organisasi, kepemimpinan dan menejemen kenegaraan yang didasarkan atas Undang-Undang, tunduk kepada Undang-Undang, mengerti Undang-Undang dan siap menjalankan Undang-Undang. West Papua harus menunjukkan kepada dunia, bahwa West Papua sudah punya pemimpin negara yang mengerti dinamika politik dan politik-ekonomi Pasifik Selatan, ASEAN, ASIA dan OCEANIA. Pemimpin ULMWP harus hadir sebagai “selebritas politik” yang memberikan gambaran yang jelas dan yang mengundang dukungan masyarakat internasional. Pemimpipn ULMWP harus berhenti dari budaya “mengeluh” kepada Belanda, PBB dan Amerika Serikat atas peristiwa pelaksanaan Pepera 1969.ULMWP harus berhenti berbicara tentang kesalahan-kesalahan NKRI. ULMWP harus berbicara tentang “What is West Papua“. Jualan Papua Merdeka harus dikemas secara menarik dan mengundang para pembeli.

Yang terjadi dalam perjuangan Papua Merdeka JAUH berbeda, malahan bertentangan dengan budaya perjuangan kemerdekaan di era pascamodern. Kita masih bermain seolah-olah perjuangan kita ada di sera dekolonisasi. Padahal tahun 2000 ke depan ialah era pascamodern, era setelah modernisasi, yang harus dikelola secara berbeda.

Perbedaan utama dan pertama, ialah bahwa semua perjuangan kemerdekaan dari negara-bangsa yang sudah harus WAJIB pamempresentasikan Undang-Undang Negara yang jelas, yang daripadanya semua pihak, pendukung dan penentang akan bertemu, dan berpikir untuk memetik keuntungan masing-masing.

Pada saat Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) menjadi patokan perjuangan Papua Merdka, maka dunia internasional tidak akan bertanya lagi,

“Apakah West Papua sebenarnya mau merdeka atau hanya memprotes dna mengeluh karena pelanggaran HAM yang terjadi, kecemburuan sosial, masalah pribadi karena tidak diberikan jabatan di dalam NKRI?”

Kesan kecemburuan sosial dan orang West Papua berontak karena menuntut porsi lebih besar daripada sepelumnya sudah menjadi argumen NKRI dan elit politik Papindo sejak tahu 2000. Oleh karena itu, orang West Papua yang benar-benar berjuang untuk West Papua keluar dari NKRI (WPExit) haruslah menunjukkan kepada dunia dengan jelas, “Apa arti, dan mana wajah West Papua sebagai sebuah negara?”

Banyak negara pasti pesimis, West Papua akan menjadi negara bermanfaat bagi mereka setelah merdeka. Mereka memilih West Papua lebih baik di dalam NKRI. Alasan utamanya apa? Karena mereka mebandingkan dengan orang Melanesia lainnya di Papua New Guinea, Solomon Islands, dan seterusnya, dan mengatakan, kalau West Papua merdeka, paling-paling nanti sama saja dengan mereka, jadi sebaiknya tidak usah saja.

Pertimbangan pelanggaran HAM, pertimbangan Pepera 1969 yang penuh cacat hukum, cacat moral dan cacat prinsip demokrasi BUKANLAH hal-hal memakukan bagi PBB, NKRI, AS dan Belanda, karena mereka tahu, bahwa apa yang telah terjadi adalah yang terbaik untuk menghindari pengaruh Komunisme menyebar ke Pasifik Selatan, mereka tahu bahwa memberikan West Papua kepada NKRI ialah jalan terbaik waktu itu. Mereka tahu bahwa kalau West Papua mau merdeka hari ini, maka West Papua harus menyatakan sikap dan menunjukkan profile-nya yang jelas dan meyakinkan kepada dunia.

Tetapi apa yang telah dilakukan ULMWP selama ini?

ULMWP lakukan pertemuan-pertemuan tertutup. Mereka mengangkan Duta Besar di sana sini. ULWMP hanya memperjuangkan organisasi mana menjadi ketua, mana yang menjadi Sekretaris-Jenderal dan sebagainya, tanpa memikirkan

“Bagaimana caranya mempresentasikan perjuangan Papua Merdeka kepada dunia internasional, yang mendukung dan yang menentang, dan yang belm punya sikap terhadap perjuangan West Papua untuk melepaskan diri dari NKRI.”

Para pemimpin ULMWP harus berhenti dari pekerjaan, jabatan dan kegiatan-kegiatan sebagai Aktivis Papua Merdeka, dan menjadi Pemimpin Negara West Papua. Perjuangan Papua Merdeka harus dihentikan dari kegiatan-kegiatan aktivisme menjadi kegiatan-kegiatan kenegaraan, kegiatan-kegiatan formal konstitusional, kegiatan-kegiatan yang bisa dipahami dan mudah diterima oleh negara-negara bangsa lain di dunia.

Semoga saja! Tugas PMNews ialah memberitakan pencerakan, berbicara karena dan untuk KEBENARAN!

Pejuang Papua Merdeka yang Tinggal di Inggris dan Amerika Serikat Tidak Belajar dari BREXIT dan CALEXIT was originally published on PAPUAPost.com

Sudah Waktunya Papua Merdeka Dikelola secara Profesional, Budaya Aktivisme Papua Merdeka Harus Ditinggalkan

Dari wawancara sebelumnya menyangkut kiblat MSG-New York dan HAM-Geneva disebutkan oleh TRWP sbb:

Cuman sekarang kan orang Papua masih bertepuk dada dan bicara semangat, sementara permainan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari NKRI tidak dijalankan secara profesional, bukan?

Pernyataan “tidak dijalankan secara profesional” meng undang Papua Merdeka News (PMNews) menyempatkan diri bertanya ulang lagi lewat percakapan singkat kepada Sekretaris-Jenderal TRWP, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi. Berikut petikan percakapan dimaksud.

PMNews: Ada tambahan kata tidak profesional lagi, dalam percakapan sebelumnya. Ini sedikit mengganggu pemikiran PMNews. Apa maksudnya?

TRWP: Tidak profesional maksudnya sudah banyak kali kami sampaikan, diterbitkan di PMNews juga kan?

Coba baca tulisan dulu-dulu.

Orang bikin Yayasan di Kampung saja perlu pakai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD – ART). Orang Wamena dirikan Koperasi Unit Desa pasti akan susun AD – ART. Itu pasti, karena memang wajib. Tetapi kita menjadi heran, kok perjuangan Papua Merdeka tidak punya aturan main.Kalaupun ada, kita sebagai media perjuangan Papua Merdeka juta tidak tahu. Di media-media lain seperti milik ULMWPPNWP, KNPB, NRFPB tidak disiarkan sama sekali.

Dulu geenerasi pendahulu selama beberapa waktu pernah menggunakan semacam AD OPM, tetapi itu bukan aturan main yang lengkap untuk perjuangan kemerdekaan sebuah bangsa untuk mendirikan Negara-Bangsa. Itu mencantumkan garis-besar arah perjuangan. Dalam kenyataannya Papua Merdeka dijalankan TANPA aturan. Faktanya kita berjuang hanya bermodalkan kehendak kolektiv, keingingan bersama, walaupun bergerak masing-maing, dengan gaya dan program-nya masing-masing, asal nanti ketemu di titik tertentu.

PMNews: Apakah ini terkait dengan pengesahan Undang-Undang Revolusi West Papua?

TRWP: Itu salah satunya, bukan satu-satunya.

PMNews: Salah duanya?

TRWP: Salah duanya, kalau saja ada aturan main yang sudah ditentukan oleh ULMWP, maka mana itu aturannya? Tidak ada orang yang tahu, bukan?

Tiba-tiba satu orang Papua menjadi Dubes ULMWP untuk Solomon Islands, tiba-tiba ada Jubir ULMWP untuk Australia, tiba-tiba, dan tiba-tiba. Semua jadi perjuangan yang sulit ditebak dan sulit diukur maju sampai ke mana. Orang Jawa akan bilang kita,

“Ngawur, kalau tidak tahu berjuang untuk merdeka, jangan coba-coba!”

PMNews: Salah tiganya?

TRWP: Salah tiganya jawab sendiri. Kami sudah banyak diwawancarai oleh PMNews, dan sudah banyak menjawab banyak hal.

PMNews: Walaupun banyak sudah dikatakan, kok tidak pernah ada perubahan?

TRWP: Sekali lagi, kami tidak punya wewenang untuk mencampuri urusan politik. Itu alasan pertama. Yang kedua, itu tidak berarti kami mebiarkan perjuangan ini menjadi liar dan tidak terkendali, karena Komando Perjuangan Papua Merdeka tetap ada di tangan para Panglima Gerilyawan Papua Merdeka, baik atas nama TRWP ataupun nama-nama kelompok gerilyawan lain.

PMNews: Kelihatannya TRWP membiarkan kesalahan terjadi, lalu mau ambil alih perjuangan ini?

TRWP: Oh, itu tidak mungkin. Hanya orang gila bisa berpikiran begitu. Itu cara berpikir orang Melayo-Indos, jangan kita ter-kondisi-kan berpikir seperti mereka. Mari kita berpikir dan berbicara sebagai orang Melanesia. Jangan artinya apa yang tidak dinyatakan sebagai arti implisit dan dimasukkan ke dalam pemahanan sendiri yang justru merugikan perjuangan kita seperti itu.

Maksud TRWP tidak ada terselubung. Semuanya disampaikan seperti itu, berarti maksudnya juga seperti itu, jangan diartikan lagi. Kalau Melayo-Indos yang mengatakan maka kita masih harus mengartikannya.

PMNews: Minta maaf, kami tarik kembali pengartian tadi.

TRWP: Ya, kami berharap dan berdoa, semoga semua orang Papua di dalam ULMWP tidak diracuni oleh pemikiran-pemikiran seperti orang Malayo-Indos. Kami berharap para pimpinan politik Papua Merdeka memahami maksud kami, jeli membaca situasi, dan banyak berdoa dan berpuasa, karena hanya dengan begitu kita akan punya hikmat dan bijaksana, mengetahui apa kehendak Tuhan dan apa permainan dari Iblis lewat NKRI.

PMNews: Terimakasih banyak. Sekali lagi minta maaf atas salah-salah kata kami. Terimakasih.

TRWP: Sangat biasa, harus begitu. Terus berkarya, sampai Papua Merdeka, karena Papua Merdeka ialah Harga Hidup Bangsa Papua, bukan harga mati.

Sudah Waktunya Papua Merdeka Dikelola secara Profesional, Budaya Aktivisme Papua Merdeka Harus Ditinggalkan was originally published on PAPUAPost.com

TRWP TETAP pada Posisi Kiblat MSG – New York bukan HAM – Geneva

Banyak aktivis Papua Merdeka, banyak tokoh dan elit West Papua, baik di dalam OPM, maupun di dalam ULMWP, di luar negeri dan di dalam negeri, ramai-ramai mengkampanyekan Pelanggaran HAM di Tanah Papua sebagai “nilai jual” untuk menggalang dukungan Masyarakat Internasional, akan tetapi Tentara Revolusi West Papua (TRWP), lewat Sekretaris-Jenderal Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi mengakan,

TRWP TETAP pada Posisi Kiblat MSG – New York bukan HAM – Geneva

Pernyataan singkat ini disampaikan lewat pesan singkat yang dikirimkan kepada Papua Merdeka News (PMNews). Kemudian, PMNews menelepon dan berikut hasil percakapan singkat.

PMNews: Selamat sore.

TRWP: Selamat Sore. Terkait ditengan SMS tadi pagi?

PMNews: Ya, betul kami minta penjelasan lanjut. Kalau boleh!

TRWP: Ya, maksud kami kan sudah jelas, TRWP tetap berpandangan bahwa mengeluhkan tentang pelanggaran HAM di West Papua selama pendudukan NKRI menunjukkan kita ini bangsa tukang mengeluh, dan bangsa budak. Makanya TRWP mau mendidik bangsa Papua, tidak bermental budak. Kita harus merdeka dalam cara kita berpikir, memandang masa depan kita tidak dengan melihat masalah yang ditimbulkan NKRI, tetapi dengan melihat hal-hal yang lebih luas daripada itu.

PMNews: Apa maksudnya “hal-hal yang lebih luas daripada itu?”

TRWP: Kami tidak boleh bicara di sini. Ini bersifat strategis, jadi tidak harus ditanyakan seperti itu. Tetapi salah satu hal yang lebih luas adalah pemahaman kita tentang sistem kerja dan organisasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri. Kita harus tahu dan paham, belajar sistem kerja PBB, dan harus bertanya kepada diri sendiri,

“Kalau saya mau melepaskan diri dari NKRI, berarti saya berjuang menentang salah satu negara-bangsa anggota PBB. Oleh karena itu, apa taktik yang harus saya gunakan? Siapa yang harus berbicara tentang ngapa? Kalau saya berbicara tentang isu A, atau B, atau C, apa dampaknya? Kalau saya bicara isu A, atau B, atau C di tempat 1, atau 2, atau 3, maka dampaknya apa?”

Itu hal pertama, kemudian hal kedua, program kerja. Semua harus dirumuskan, semua harus dipetakan, semua harus dirancang. Berdasarkan rancangan itu, kita bergerak, dan kita harus menempatkan semua pemain dalam perjuangan Papua Merdeka, sama dengan cara main Persipura.

Jadi ada pemain belakang, ada pemain tengah, ada penjaga gawang dan ada penyerang.

Dan yang terpenting dari itu, yang ketiga, ialah kita harus tahu: Gawangnya ada di mana? Jangan sampai kita tendang ke gawang sendiri. Itu bukan pemain lagi, tetapi orang gila.

PMNews: Bukankah negara-negara MSG yang mengangkat isu HAM di Geneva baru-baru ini?

TRWP: Itu yang sudah disebutkan tadi. Pemainnya harus diatur, dan harus diketahui di mana letak gawangnya. Yang ketahuan sekarang kan semua jadi penjaga gawang, semua jadi pemain tengah, semua jadi striker. Persipura yang lahir dari belakang, Papua Merdeka yang lahir sejak setengah abad lalu belum juga belajar cara bermain.

Ah, lebih parah, parah sekali lagi ini. Catat baik: Semua jadi menejer dan pemain sekaligus. Jadi orang yang masuk main mereka juga menejernya, dan mereka juga pelatihnya.

Bayangkan Persipura kalau tampil seperti itu.

Di tanah Papua sendiri tentu saja banyak orang akan meneetawakan Persipura.

Ingat kita bermain di pentas politik global, di tengah bangsa-bangsa lain di muka Bumi. Cuman sekarang kan orang Papua masih bertepuk dada dan bicara semangat, sementara permainan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari NKRI tidak dijalankan secara profesional, bukan?

PMNews: Maksud TRWP ialah bahwa semua pejuang Papua Merdeka seharusnya datang ke New York, bukan ke Geneva, begitu?

TRWP: Sekarang kami mau tanya: Orang Papua maunya apa: mau selesaikan kasus-kasus HAM, lalu ikut jalur Jaringan Damai Papua (JDP) di bawah komando BIN-LIPI-Neles Tebay dan berdamai dengan NKRI, ataukah ikut cara kerja Timor Leste, tidak bicara soal HAM, tidak tunduk kepada program penyelesaian HAM, tetapi jalur yang tegas dan konsisten, di luar jalur HAM, tetap kepada tuntutan kemerdekaan?

Apa maksudnya orang pejuang Papua Merdeka lantas tiba-tiba digiring ke Geneva untuk bicara HAM? Kalau mau bicara HAM, ya bicara HAM saja, dan katakan kepada bangsa Papua, bahwa ULMWP adalah organisasi perjuangan HAM, jangan bawa-bawa isu Papua Merdeka ke dalamnya, sehingga orang West Papua dibakar semangatnya. Jangan menipu lagi dengan isu “West Papua sudah masuk ke meja PBB,” padahal kita ada di Geneva, bukan di New York.

Ini pembodohan politik. Ini cara kerja generasi Papua Merdeka lalu, era Jouwe, Messet, Kaisiepo dan Fransalbert Joku. Era sekarang jangan sama, sekali lagi, jangan putar lagu lama, jangan makan nasib basi.

PMNews: Apakah TRWP punya jaringan ke ULMWP dan organ pendukungnya untuk menyampaikan usulan ini?

TRWP: TRWP tidak boleh mencampuri urusan diplomasi dan politik. TRWP cukup bicara di media seperti PMNews dan lainnya. Kita tidak boleh terbiasa militer mencampuri urusan politik, sama seperti budaya negara-bangsa Indonesia. Kita harus mulai dengan memisahkan urusan militer dari urusan politik. Kalau-pun kami punya hubungan langsung kepada orang-orang ULMWP, kami tidak punya budaya “mengusulkan / menyarankan”. Budaya kami adalah “memerintahkan/ komando”, jadi dunianya sudah berbeda.

PMNews: Kalau begitu, kami berdoa, kiranya orang-orang ULMWP akan membaca hasil wawancara ini, dan akan memikirkan untuk strategi ke depan.

TRWP: Ya, kami hanya berharap dan berdoa. Tuhan bersama kita!

PMNews: Ya, Tuhan memberkati kita. Selamat sore.

TRWP: Selamat sore! Selamat berjuang! Papua Merdeka Harga Hidup Bangsa Papua!

TRWP TETAP pada Posisi Kiblat MSG – New York bukan HAM – Geneva was originally published on PAPUAPost.com

West Papua flag mural in Darwin remains intact despite criticism from Indonesian Consul

Independence activist Piter Elaby

Photo: West Papua independence activist Piter Elaby touches up a mural in Darwin’s CBD on Australia Day, 2016. (ABC News: Felicity James)

The Indonesian Consul to Darwin, Andre Siregar, has denied he pressured the owner of a wall to paint over a mural which features the West Papuan flag, but said he had reported its existence to Jakarta.

“It is something that we respect, we have to respect, but please note that it, itself is offensive to us,” Mr Siregar said.

Mr Siregar said as the Indonesian Government’s representative in Darwin he had conveyed Indonesia’s position on West Papua.

“Of course that is a flag of a separatist group — they want West Papua to be their own country,” Mr Siregar said.

“They ignore the 2.5 million Papuans who have gone to the election and voted, and the 3.9 million Papuans that live there.

“So as the government representative in Darwin I have conveyed this situation to the NT Government, [and] we don’t want them to be ill-informed.”

Mr Siregar told the ABC he was the last to find about the “external pressure” and urgency to remove the mural.

“I guess I found out last, that someone feels pressured, and someone wants their walls clean, someone had to choose someone to blame,” Mr Siregar said.

Mr Siregar said the building’s owner — Carlo Randazzo, the honorary Vice-Consul to Italy — had contacted him about the issue last week.

“He just said ‘we’re going to clean it up’, I said ‘it’s your wall, it’s your wall’ — and he just gave me some updates regarding where it’s been with those people who have painted on it,” Mr Siregar said.

“I’ve also casually spoken to Peter Styles about this, and he as the Minister for Multicultural Affairs, would take note of that. But again I have not really followed up on this discussion.”

Issue flared after ‘external pressure’

The issue of the large depiction of the West Papuan flag in the city’s centre flared after the artists who painted it in June 2015, were told to paint over it by an employee of Randazzo Properties.

The email to the artists cited “external pressures” as the reason for the sudden, urgent removal of the mural.

The mural itself also depicts the Aboriginal flag, and was painted as a symbol of solidarity between the two groups.

Mr Siregar said the Indonesian Consulate respected freedom of expression in Australia, and he had explained to visiting Indonesian officials the West Papuan flag mural did not necessarily reflect the position of Australians.

“Now after eight months there are many Territorians who also came to me and asked me ‘what’s with that flag?’,” Mr Siregar claimed.

Mr Siregar also said Indonesia was working at improving its human rights record.

“If there’s some concerns about human rights, as a developing country we’re all striving to make sure there’s no more human rights violations, even if there were violations, we are committed to rectifying those mistakes.”

West Papua flag mural in Darwin remains intact despite criticism from Indonesian Consul was originally published on PAPUAPost.com

FRI West Papua dan AMP aksi di 7 kota, dukung 7 negara Pasifik di Dewan HAM PBB

Jayapura, Jubi – Mendukung sikap tujuh negara Pasifik terhadap persoalan West Papua di Dewan HAM PBB, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi di beberapa kota di Indonesia, Jumat (3/3/2017)

“Kami memberikan dukungan terhadap tujuh negara Pasifik. Kami berharap, masalah-masalah Papua di antaranya pelanggaran HAM harus dimasukkan dalam sidang PBB,” demikian ujar Samsi coordinator aksi FRI West Papua di Jakarta via teleponnya kepada Jubi, Kamis (2/3/2017).

Menurut Ketua AMP Kota Yogyakarta, Abbi Douw kepada Herman Degei yang melaporkan untuk Jubi dari Yogyakarta (3/3) aksi berlangsung di setidaknya di 7 Kota di Jawa dan Maluku Utara. “Selain di Yogyakarta, hari ini aksi di beberapa kota lain di Indonesia seperti Semarang, Malang, Jakarta, Bandung, Pulau Taliabu, dan Ternate. Kalau di Pulau Taliabu (Maluku Utara) kemarin juga mereka turun aksi dan hari ini,” ungkapnya.

Aksi solidaritas tersebut menyusul pidato Menteri Kehakiman dan Pembangunan Masyarakat Vanuatu, H.E. Hon Ronald Kay Warsal, mewakili 7 Negara Pasifik meminta perhatian PBB atas situasi keseluruhan West Papua di hadapan Sidang Dewan HAM PBB ke-34, Rabu (1/3).

“Tuan Presiden, mencermati berbagai pelanggaran (HAM) dan lambatnya tindakan pemerintah Indonesia, kami serukan kepada Dewan HAM PBB untuk meminta Komisioner Tinggi HAM membuat laporan terpadu atas situasi aktual di West Papua,” ujar Warsal.

Dalam pernyataan sikapnya, FRI West Papua dan AMP menyoroti beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang menjadi fondasi sejarah bagi berbagai masalah pelanggaran HAM di Papua selanjutnya. Peristiwa pelanggaran HAM tersebut seperti Trikora 1961, New York Agreement 1962, dan Pepera 1969.

Sejak saat itulah, tulis mereka, dominasi militer terus menguat di Papua dan pelanggaran HAM seperti pembunuhan Arnold Ap, Thomas Wanggai, Theys Eluway, Mako Tabuni, dan berbagai kebijakan operasi militer (DOM) penangkapan, penembakan kilat dan penyiksaan adalah konsekuensi dari dominasi tersebut.

Mereka juga menyebut Kontrak Karya PT. Freeport sebagai pelanggaran HAM karena dilakukan sebelum Pepera 1969 sehingga bersifat ilegal.

Aksi di Yogyakarta dan Semarang

Di Yogyakarta, menurut laporan Herman E. Degei kepada Jubi, Jumat (4/3), AMP Komite Yogyakarta bersama FRI-West Papua menggelar aksi Mimbar Bebas di Bundaran UGM Yogyakarta.

“Aksi mimbar bebas yang digelar mulai pukul 10.00-11.35 WIB itu dijaga ketat oleh ratusan gabungan Aparat Keamanan, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Paguyuban Seksi Keamanan Kraton (FKPM Paksi Katon), juga Ormas Pemuda Pancasila Yogyakarta,” tulis Herman dalam pantauannya.

Bahkan, lanjutnya, sekitar pukul 11.09 WIB, seorang Mahasiswa Papua, Decki Derek Degei, nyaris direpresi oleh beberapa Ormas saat sedang menyebar selebaran aksi ke setiap pelintas jalan raya. Namun, Degei dilepaskan setelah Emanuel Gobai, Kuasa Hukum LBH Jogja bernegosiasi dengan pihak keamanan.

Setelah itu sempat terjadi adu mulut antara massa aksi dengan pihak Ormas. “Namun tak ada kekerasan fisik,” tulis Herman.

Di Semarang, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Semarang-Salatiga yang melakukan aksinya dari Patung Kuda Universitas Diponegoro Kota Semarang meyoroti soal PT. FI tersebut.

Koordinator aksi Zan Magay, mengatakan, “PT. FI milik negara imprealis Amerika melakukan kontrak karya secara sepihak antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 1967, pada waktu Papua masih wilayah sengketa,” ujarnya.

AMP Semarang-Salatiga dalam aksinya menyatakan tidak menghendaki PT. FI diperpanjang kontraknya. “Mahasiswa Papua menuntut agar ditutup. Karena PT. Freeport pembawa malapetaka bagi rakyat Papua,” ujar Magay.

Enam santri ikut ‘kawal’ aksi di Malang

Di Malang, seperti dilansir Merdeka.com (3/3) puluhan massa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan FRI West Papua sempat saling berhadapan dengan beberapa santri pondok pesantren di Balai Kota Malang berbendera merah putih, dengan pengawalan ketat pihak keamanan.

Massa AMP dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) membentangkan spanduk bertuliskan Aksi Bersama Mendukung Masalah Papua ke Dewan HAM PBB, Usir dan Tutup Freeport.

Juru bicara AMP dan FRI-West Papua, Wilson mengatakan, aksinya mewakili masyarakat Papua atas keresahan selama ini menyangkut eksploitasi SDA dan pelanggaran hak politik.

“Sumber daya alam milik masyarakat Papua, tapi sampai saat ini tidak dapat dinikmati masyarakat Papua,” kata Wilson dikutip merdeka.com, Jumat.


Sementara sebanyak enam orang yang menamakan diri santri Pondok Pesantren Yayasan Darul Hikmah Kebonsari Kota Malang bermaksud menghadang aksi AMP dan Fri West Papua tersebut. Mereka mengaku mengadang aksi yang dinilai mengancam disintegrasi bangsa itu.

Mereka mengawasi jalannya aksi dari awal hingga akhir. “Silakan kalau lebih jauh menghubungi pimpinan Pondok kami,” tegas Hadi Widiyanto, salah seorang santri tersebut. Dilansir Merdeka.com, para santri tersebut tampak membawa megaphone. Namun hingga aksi selesai tidak digunakan untuk berorasi.(*)

FRI West Papua dan AMP aksi di 7 kota, dukung 7 negara Pasifik di Dewan HAM PBB was originally published on PAPUAPost.com

Pacific nations want UN report on Papua

News.com.au – Seven Pacific island nations have called for a UN investigation into allegations of human rights abuses in Indonesia’s West Papua and Papua provinces, where a separatist movement has simmered for decades.

A statement to a session of the UN Human Rights Council in Geneva, read on behalf of the seven states by Vanuatu’s Justice Minister Ronald Warsal, accused Indonesia of serious human rights violations of indigenous Papuans including extrajudicial executions of activists and beatings and fatal shootings of peaceful protesters.

The statement called on the council to request a comprehensive report from the high commissioner for human rights and Indonesia’s co-operation in providing unfettered access to the two provinces, which independence supporters refer to collectively as West Papua.

Pacific island leaders angered Indonesia last year when they used their speeches to the UN General Assembly to criticise Indonesia’s rule in West Papua.

Jakarta accused them of interfering in Indonesia’s sovereignty and supporting groups that carry out armed attacks.

Warsal, who spoke on behalf of Vanuatu, Tonga, Palau, Tuvalu, the Marshall Islands, Nauru and the Solomon Islands, said they also wanted to highlight the Indonesian policy of encouraging the migration of Javanese and other ethnic groups, which has led to the dramatic outnumbering of indigenous Papuans in their own land.

The Indonesian government “has not been able to curtail or halt these various and widespread violations,” he said.

“Neither has that government been able to deliver justice for the victims.”

The Dutch colonisers of the Indonesian archipelago held onto West Papua when Indonesia became independent after World War II.

It became part of Indonesia following a UN-supervised referendum in 1969 that involved only a tiny proportion of the population and was criticised as a sham. Independence supporters want a second referendum.

The indigenous people of the two Papua provinces, which make up the western half of the island of New Guinea, are ethnically Melanesian and culturally distinct from the rest of Indonesia, the world’s most populous Muslim nation.

West Papua is home to the world’s largest gold mine by reserves, one of the world’s biggest copper mines and vast areas of virgin forest.

The government insists it is an indivisible part of the Indonesian state and is unlikely to make any concessions to separatists out of fear that could re-energise other dormant independence movements.

Pacific nations want UN report on Papua was originally published on PAPUAPost.com

Tujuh negara Pasifik tuntut PBB tangani keseluruhan situasi West Papua

H.E. Hon Ronald Kay Warsal, Menteri Kehakiman dan Pemabangunan Masyarakat Vanuatu, mewakili 7 Negara Pasifik meminta perhatian PBB atas situasi keseluruhan West Papua di hadapan Sidang Dewan HAM PBB ke-34 - IST

H.E. Hon Ronald Kay Warsal, Menteri Kehakiman dan Pemabangunan Masyarakat Vanuatu, mewakili 7 Negara Pasifik meminta perhatian PBB atas situasi keseluruhan West Papua di hadapan Sidang Dewan HAM PBB ke-34 – IST

Jayapura, Jubi Lambatnya tindakan nyata pemerintah Indonesia terhadap berbagai rekomendasi PBB dan laporan HAM terkait West Papua, membuat tujuh negara-negara Pasifik desak PBB tangani situasi West Papua secara menyeluruh melalui laporan terpadu terkait situasi sebenarnya di West Papua.

Tujuh negara yang tergabung dalam Koalisi Kepulauan Pasifik untuk West Papua (PCWP) itu, diwakili Vanuatu, kali ini menegaskan desakannya kepada Presiden Dewan HAM dihadapan Sidang ke-34 Dewan HAM PBB, Rabu (1/3/2017) di Jenewa, Swiss.

Mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon,Hon Ronald Kay Warsal, Menteri Kehakiman dan Pembangunan Komunitas Vanuatu, meminta Dewan HAM PBB memerintahkan Komisioner Tinggi HAM PBB agar membuat laporan terkonsolidasi terkait situasi sebenarnya West Papua.

“Tuan Presiden, mencermati berbagai pelanggaran (HAM) dan lambatnya tindakan pemerintah Indonesia, kami serukan kepada Dewan HAM PBB untuk meminta Komisioner Tinggi HAM membuat laporan terpadu atas situasi aktual di West Papua,” ujar Warsal.

Pasalnya, lanjut Warsal, beberapa pernyataan baru-baru ini dari pemegang mandat Dewan HAM PBB terkait pelanggaran HAM serius yang dilakukan Indonesia terhadap masyarakat asli Papua, tidak kunjung mendapat respon tindak lanjut dari Pemerintah Indonesia.

Pemegang mandat yang dimaksud adalah Pelapor Khusus PBB untuk promosi dan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi; Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berkumpul dan berorganisasi; Pelapor Khusus PBB untuk hak-hak masyarakat adat; Pelapor Khusus PBB untuk eksekusi sewenang-wenang dan diluar hukum; serta Pelapor Khusus PBB untuk penyiksaan dan berbagai tindakan tidak manusiawi lainnya.

“Kami juga meminta PBB menaruh perhatian pada pelanggaran HAM negara Indonesia lainnya di West Papua, termasuk komunikasi dari Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), yang merujuk pada pembunuhan dan penangkapan orang-orang Papua,” ujar Warsal.

PCWP juga menuntut perhatian Dewan HAM PBB terhadap sejumlah laporan lengkap terkait eksekusi aktivis dan penangkapan di luar hukum, pemukulan dan penembakan mematikan terhadap aksi-aksi damai, termasuk pelajar.

Situasi kekerasan terhadap perempuan Papua juga menjadi bagian yang dituntut PCWP untuk diperhatikan PBB.

Tahun lalu 7 negara Pasifik yang tergabung dalam PCWP ini juga angkat bicara terkait isu West Papua di Sidang Tahunan Majelis Umum PBB.

Sesalkan pemerintah Indonesia

Warsal secara khusus memberikan catatan negative terhadap kinerja pemerintah Indonesia dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di West Papua. Secara khusus mereka menekankan pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia di tiga wilayah West Papua: Wasior, Wamena dan Paniai yang sudah mendapat rekomendasi jelas dari KOMNAS HAM.

“Seharusnya sudah bisa dihukum menurut hukum Indonesia dan internasional,” tegas Warsal.

Pernyataan yang ditunggu-tunggu cukup banyak pendukung kemerdekaan Papua pengguna media sosial ini juga menggarisbawahi aspek pelanggaran HAM lainnya oleh pemerintah Indonesia yang menurut mereka telah terjadi puluhan tahun namun dibiarkan sampai saat ini, yaitu migrasi.

“Migrasi dari orang-orang non Papua ke West Papua telah mengarah pada penurunan dramatis prosentase populasi masyarakat asli Papua.”

Pemerintah Indonesia, menurut PCWP, hingga saat ini tidak dapat mengurangi atau menghentikan pelanggaran HAM yang beragam dan meluas tersebut. “Tidak ada tindakan segera yang dilakukan pemerintah untuk memberi keadilan pada korban, apalagi yang bertanggung jawba dan transparan.”

Mereka juga mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia sampai saat ini tidak mengumpulkan laporan periodic HAM yang menjadi norma internasional bagi seluruh anggota PBB.

Desakan terpadu

Kali ini PCWP meminta perhatian Dewan HAM PBB lebih menyeluruh, terpadu atau tidak parsial terhadap situasi pelanggaran HAM di Papua dengan memperhatikan seluruh prosedur dan perjanjian internasional yang relevan.

“Laporan Komisioner Tinggi harus memperhatikan informasi dari Perjanjian yang ada, Prosedur Khusus, dan Universal Periodic Review, termasuk laporan dari organisasi-organisasi regional dan internasional serta organisasi non-pemerintah, termasuk semua peraturan Internasional menyangkut HAM, konvensi-konvensi terkait, serta hak penentuan nasib sendiri,” tegas Warsal.

Mereka berharap laporan itu juga akan membuat rekomendasi tindakan untuk menghentikan pelanggaran HAM di Papua, serta akses penuh semua orang di West Papua yang diperlukan untuk pembuatan laporan terpadu tersebut.

“Tuan Presiden, sebagai penutup saya percaya bahwa tantangan-tantangan terkait West Papua harus dikembalikan menjadi agenda Perserikatan Bangsa Bangsa,” tegas Warsal di penghujung pidatonya.

Respon Koalisi Internasional untuk Papua

Sebelumnya, Koalisi Internasional untuk Papua (ICP) telah meminta Indonesia untuk membuka akses ke Papua Barat bagi wartawan internasional, pengamat independen, organisasi hak asasi manusia dan Palang Merah Internasional (ICRC).

ICP yang didukung Dewan Gereja Dunia (WCC)pada 22 Februari lalu di Pusat Ekumenis di Jenewa mendesak agar Indonesia mengakhiri kekerasan dan impunitas yang berlangsung di Papua.

Peter Prove, direktur Komisi Urusan Internasional WCC dari Gereja Urusan Internasional (UCLA) mengutip kata-kata Sekjen WCC, Rev. Dr Olav Fykse Tveit, yang mengunjungi Papua Barat pada tahun 2012, mengatakan bahwa ia sepenuhnya mendukung pernyataanRev. Dr Olav Fykse Tveit setelah kunjungan.

“Kami mendukung perjuangan hak asasi manusia rakyat Papua. Kami mendesak diakhirinya kekerasan yang sedang berlangsung dan impunitas. Selain itu, kami mendukung penegakkan keadilan sosial dan ekonomi melalui dialog serius dan proses politik yang konkrit yang berupaya mengatasi akar penyebab masalah ini,” kata Tveit, yang dikutip Peter Prove.

Dalam kesempatan yang sama, Rev. Francois Pihaate, sekretaris jenderal Konferensi Gereja-gereja Pasifik yang berbasis di Fiji, mengatakan gereja-gereja di wilayah tersebut sangat prihatin tentang kekerasan di Papua.

“Bagaimana kita sebagai gereja bisa tahu tentang apa yang terjadi di luar dunia kita sendiri? Itulah mengapa sebagai gereja, kita juga harus peduli terhadap apa yang terjadi di Papua Barat. Papua Barat itu bagian dari masyarakat Pasifik, sehingga komunitas Pasifik seharusnya menunjukkan solidaritas dan aksi,” kata Pihaate.

Denny Abdi, anggota misi Indonesia untuk PBB di Jenewa membantah data-data yang dipaparkan oleh ICP, yang menyebutkan hampir lima ribu orang ditangkap pada tahun 2016.

Namun dijelaskan oleh Veronica Koman, aktivis Papua Itu Kita dan pengacara publik, bahwa data-data itu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Penangkapan bukan hanya terjadi di Jayapura saja, tapi juga di Sentani, Merauke, Manokwari, Sorong, Kaimana, Menado, Timika dan Jawa.

“Di Jayapura saja, lebih dari 1000 orang ditangkap pada bulan Mei 2016,” kata Koman.(*)

Tujuh negara Pasifik tuntut PBB tangani keseluruhan situasi West Papua was originally published on PAPUAPost.com

Gen. WPRA Mathias Wenda: Lucifer and Freeport are One Clan, Both Must go to Hell

Indonesia and Freeport McMoran Copper & Gold Inc. has been very busy in recent years and months in relation with their differences in Freeport McMoran mining operations in West Papua that started in April 1967, two years ahead of the so-called fraudulent Act of Free Choice that given the right to Indonesia to occupy and benefit from her rich natureal resources.

Right now we are entering into 50 years of operations, and Indonesia starts to show its teeth, that it is not a baby anymore, it can bite its own food, no need its mother “USA” to feed. It has strong support from Russia at this very moment, and therefore, no USA involvement will be alright.

Indonesia is preparing its own national company to take over the mining operations in West Papua.

Papua Merdeka News (PMNews) asked by phone what Gen. WPRA Mathias Wenda is proposing in this kind of situation. PMNews expected Gen. Wenda to give his opinions on the latest developments, however, he simply repined,

Lucifer and Freeport are One Clan, Both Must go to Hell. Those who want to become part of it, who want to get something about from them, or from the current development, all will go to hell as well. West Papua as a state has no goal of building a prosperous and modern West Papua society, but we want our country to be based on our inheritted tribal wisdom, in order to nurture what we have, and to promote harmony among beings. This is far more important, very spiritual, and has long-term impacts rather than just talking about human affairs such as justice, peace, prosperity, security, and so on.

The root of money is the root of all sins, and Freeport and Indonesia are talking about money. Let us West Papuans get out from it, because we want to go to heaven, not to hell.

PMNews wanted to get more clear statement on the mining operations, whether or not WPRA would support any of the party if they wanted to meet him and talk about the future of the mining in the territory of hWest Papua that he had been fighting for since the last 40 years. Gen. Wenda repeated,

I told you. All those who love money, those who talk about money are the family of the lust, from the clan of the evil, who are heading towards a place called “hell”. I am fighting for peace and harmony, I do not want to be in their “hel”, so I will not answer your question as you want me to answer.

Gen. WPRA Mathias Wenda: Lucifer and Freeport are One Clan, Both Must go to Hell was originally published on PAPUAPost.com

Fokuskan Perjuangan di Kawasan Melanesia, Jangan Kita Terbawa Arus ke-Barat-Barat-an

Utusan Khusus Jenderal TPN/OPM Mathias Wenda dikirim ke Eropa pada tahun 1998 dan bergerilya di kota-kota di Eropa selama hampir 2 tahun, sebelum akhirnya dipanggil pulang tahun 2000 untuk mengikuti Kongres Rakyat Papua 2000 dan diutus kembali tahun 2001 – 2003.Tahun 2004 – 2006 diberi tugas lagi untuk melakukan gerilya kota-kota Melanesia. Utusan Khusus Mathias Wenda bertemu Senior OPM Andy Ayamiseba dan Senor Dr. OPM John Otto Ondawame di Port Vila, Republik Vanuatu. Para utusan disambut dengan sambutan militer oleh Dr. OPM Otto Ondawame di Lapangan terbang Internasional Port Vila.

Dalam perjalanan regilya kota-kota ini telah meninggalkan banyak sekali cerita yang tidak mudah dilupakan, terutama bagi para pasukan TPN/OPM di Markas Pusat Pertahanan. Banyak juga peristiwa bersejarah yang pernah terjadi. Salah satu hasil dari perjalanan ini ialah gagasan untuk memisahkan TPN dari OPM, dengan cara TPN memisahkan diri dari OPM dan salah dua hasil adalah memfokuskan perjuangan Papua Merdeka di kawasan Melanesia.

Peristiwa pemisahan diri TPN dari OPM terjadi pada tahun 2006 dalam Kongres TPN/OPM yang berlangsung di Markas Pusat TPN/OPM, dipimpin langsung oleh Jenderal TPN/OPM Mathias Wenda.

Dalam sidang itu, TPN memisahkan diri secara resmi dari OPM dan menamakan dirinya sebagai Tentara Revolusi West Papua.

Sedangkan perjuangan Papua Merdeka mulai tahun 2006 diarahkan ke kawasan Melanesia. Banyak pertemuan dengan para tokoh politik dilakukan berulang-ulang, secara undercover. Istilah TRWP ialah gerilya kota. Lobi-lobi pribadi telah dilakukan sejak tahun 2006 di Papua New Guinea. Sedangkan lobi-lobi di Vanuatu sudah berlangsung sejak 2004. Maksud lobi bukan lobi politik, tetapi lobi pendekatan adat mengingat masyarakat Melanesia sampai hari ini sampai besok-pun masih tetap masyarakat adat.

Pada tahun 2001, utusan khusus TPN/OPM bertemu dengan Mr. Mortimer, Sekretaris 1 dari Kofi Annan, Sekjen PBB di Geneva Swiss Waktu itu utusan Khusus TPN/OPM melakukan intervensi di Sidang Minority Rights Group, di mana Utusan Khusus TPN/OPM diangkat menjadi Chairman dari salah satu sidang di sana. Dalam pertemuan itu Utusan TPN/OPM bertemu dengan Direktur Utama Palang Merah Internasional untuk menyampaikan Protes atas Peristiwa Berdarah Mapenduma mengakhiri penyanderaan oleh Jenderal TPn/OPM Kelly Kwalik waktu itu.

Mr. Mortimer mengatakan kalimat-kalimat ini, sebagaimana diceritakan kepada PMNews:

  • Mortimer: Where are you from?
  • TPN/OPM: West Papua?
  • Mortimer: Where is West Papua?
  • TPN/OPM: It is nearby Australia?
  • Mortimer: What region is it? Middle East? Africa?
  • TPN/OPM: No. Oceania, South Pacific, Melanesia.
  • Mortimer:  How many Melanesian countries are there?
  • TPN/OPM: Four already Independent states, and three are still fighting.
  • Mortimer:  Ok. Good. Mr. Annan was the UN Staff during the Act of Free Choice. He knows what had happened when you were still children, he knows the history, he was part of the history of West Papua. You do not need to teach him about West Papua history. What you should do now is Go to your Melanesian states, mobile support from the four already independent states, and let them bring West Papua issue to the UN, not you. OK? I do not want to see your face here, from now, from this place, I do not want to see you anymore. You go to your people, mobile their support, and come back here, not here, but to New York, not yourself, but with your Melanesian leaders, presidents or prime ministers. That is the only way. Then you go to African countries.
    (Setelah mengatakan ini, di amengeluarkan tangannya dan katakan, mari keluarkan tanganmu) Lalu dia katakan
    Do you see the colour? My colour is different from your colour. Here we are just playing Mr. Annan is your colour, Melanesia is your colour, Africa is your colour. Just follow the colour, then you get the real outcome.
  • TPN/OPM: I realy thank you very much, on behalf of my heroes, my elders, my leaders and myself.
  • Mortimer: Off you go. Here is my Card, if anything happen to you, just email me, phone me right away.
  • TPN/OPM: Off, saya keluar dari sidang, angkat barang, dan pulang ke Tanah Papua, Papua New Guinea.

Semoga dari cerita singkat ini, membawa manfaat bagi kita.

Kita harus merasa kecil, merasa tidak berarti, merasa tidak ada arti sama sekali dari hari ke hari, maka Dia yang menciptakan kita, pahlawan yang mendahului kita, dan tanah leluhur kita akan mengangkat kita, menjadi pelayan.

Fokuskan Perjuangan di Kawasan Melanesia, Jangan Kita Terbawa Arus ke-Barat-Barat-an was originally published on PAPUAPost.com

Indonesia is losing Melanesia

Indonesia is losing MelanesiaVanuatu Dailypost –  – On Sunday last week, New Zealand-based analyst Jose Sousa-Santos commented on Twitter that “Indonesia’s attempt at buying support from the Pacific region seem to have little to no impact on Melanesia’s stance on [West] Papua.

”That’s one of those pesky observations that’s neither entirely right nor entirely wrong. The truth is: Indonesia is winning almost every battle… and still losing the fight.

Conventional wisdom used to be that Indonesia had built an impregnable firewall against Melanesian action in support of West Papuan independence. Its commercial and strategic relationship with Papua New Guinea is such that PNG’s foreign affairs establishment will frankly admit that their support for Indonesia’s territorial claims is axiomatic. Call it realpolitik or call it timidity, but they feel that the West Papuan independence doesn’t even bear contemplating.

Widespread grassroots support and its popularity among progressive up-and-comers such as Gary Juffa don’t seem to matter. As long as Jakarta holds the key to economic and military tranquillity, Port Moresby’s elites are content to toe the Indonesian line.

The situation in Suva is similar. Fiji First is naturally inclined is toward a more authoritarian approach to governance. And it seems that the military’s dominance of Fiji’s political landscape dovetails nicely with Indonesia’s power dynamic.

Many argue that Fiji’s relationship is largely mercenary. It wouldn’t flourish, they say, if the path to entente weren’t strewn with cash and development assistance. That’s probably true, but we can’t ignore the sincere cordiality between Fiji’s leadership and their Indonesian counterparts. The same seeds have been planted in Port Vila, but they haven’t take root.

Until recently, Indonesia’s ability to derail consensus in the Melanesian Spearhead Group has ensured that West Papuan independence leaders lacked even a toehold on the international stage. In the absence of international recognition and legitimacy, the Indonesian government was able to impose draconian restrictions on activists both domestically and internationally.

Perhaps the most notorious example was their alleged campaign to silence independence leader Benny Wenda, who fled Indonesia after facing what he claims were politically motivated charges designed to silence him. He was granted political asylum in the United Kingdom, but a subsequent red notice—usually reserved for terrorists and international criminals—made travel impossible.

In mid-2012, following an appeal by human rights organisation Fair Trials, Interpol admitted that Indonesia’s red notice against Mr Wenda was ‘predominantly political in nature’, and removed it.

Since then, however, activists have accused Indonesia of abusing anti-terrorism mechanisms to curtail Mr Wenda’s travels. A trip to the United States was cancelled at the last moment because American authorities refused to let him board his flight. It was alleged that an Indonesian complaint was the source of this refusal.

Independence supporters claim that Indonesian truculence has also led to Mr Wenda being barred from addressing the New Zealand parliament. His appearance at the Sydney opera house with human rights lawyer Jennifer Robinson received a standing ovation from the 2500 audience members… and an irate protest from Indonesian officials.

Not all of Indonesia’s efforts are overt. Numerous commentators made note of the fact that Vanuatu’s then-foreign minister Sato Kilman visited Jakarta immediately before his 2015 ouster of Prime Minister Joe Natuman. Mr Natuman, a lifelong supporter of West Papuan independence, was a stalwart backer of membership in the MSG for the United Liberation Movement for West Papua, or ULMWP. He was unseated bare weeks before the Honiara meeting that was to consider the question.

Mr Kilman, along with Indonesian officials, vehemently deny any behind-the-scenes collusion on West Papua.

But even with Vanuatu wavering, something happened at the June2015 Honiara meeting that surprised everyone. Solomon Islands PM Manasseh Sogavare stage-managed a diplomatic coup, a master class in Melanesian mediation.

In June of 2015, I wrote that the “Solomonic decision by the Melanesian Spearhead Group to cut the baby in half and boost the membership status of both the ULMWP and Indonesia is an example of the Melanesian political mind at work. Valuing collective peace over individual justice, group prosperity over individual advancement, and allowing unabashed self-interest to leaven the sincerity of the entire process, our leaders have placed their stamp on what just might be an indelible historical moment.

”Since then, the sub-regional dynamic has undergone a transformation. Mr Kilman’s administration suffered a collapse of unprecedented proportions following corruption charges against more than half of his government. The resulting public furore seems—for the moment at least— to have catalysed a backlash against venality and personal interest.

If the rumours are true, and Indonesia did have a hand in Mr Kilman’s palace coup, the tactic hasn’t worked since. A pair of no confidence motions—not very coincidentally on the eve of yet another MSG leaders’ summit—failed even to reach the debate stage.

Kanaky’s support for West Papuan Independence has never wavered, but given their semi-governmental status, and their staunch socialist platform, Jakarta would be hard pressed to find a lever it could usefully pull.

For his part, Sogavare has survived more than one attempt to topple him. Hi sown party leaders explicitly referenced his leadership on the West Papuan question when they tried to oust him by withdrawing their support.

In a masterful—and probably unlawful—manoeuvre, Mr Sogavare retained his hold on power by getting the othercoalition members to endorse him as their leader. His deft handling of the onslaught has raised him in the estimation of many observers of Melanesian politics. Some claim that his dodging and weaving has placed him in the first rank of Melanesia’s political pantheon.

In Vanuatu as well, once bitten is twice shy. Prime Minister Charlot Salwai raised eyebrows when he not only met with the ULMWP leadership, but accepted the salute of a contingent of freedom fighters in full military regalia. The meeting took place at the same moment as MSG foreign ministers met to consider rule changes that, if enacted, will almost inevitably result in full membership for the ULMWP.

The MSG has traditionally operated on consensus. If these rule changes pass muster, this will no longer be the case. It is a near certainty that Indonesia will do its utmost to avert this.

Mr Sogavare has demonstrated an inspired approach to the situation: If the MSG won’t stand for decolonisation in the Pacific, he asks, what is it good for? This rhetoric has become a chorus, with senior politicians in Vanuatu and Kanaky joining in.

Mr Sogavare is, in short, embarked on his own march to Selma. And he is willing to allow the MSG to suffer the slings and arrows of Indonesian opprobrium. He is, in short, willing to allow the MSG to die for their sins.

Whether we agree or not with the independence campaign, there is no denying the genius of Mr Sogavare’s ploy. His willingness to sacrifice the MSG for the cause takes away the one lever that Indonesia had in Melanesia.

His key role in orchestrating an end run around the Pacific Islands Forum’s wilful silence is another trademark move. When human rights concerns were simply glossed over in the communiqué, he and other orchestrated a chorus of calls for attention to the issue in the UN general assembly.

Manasseh Sogavare and his Pacific allies have found a strategy that is making the advancement of the West Papuan independence movement inexorable. As Ghandi demonstrated in India, as with Dr King’s campaign for civil rights showed again and again, anything less than defeat is a victory.

Without losing a single major battle, Indonesia is—slowly, so slowly—being forced from the board.

Indonesia is losing Melanesia was originally published on PAPUAPost.com

West Papua bai nonap kamap Full Memba blong MSG inap PNG na Fiji i oraitim

United Liberation Movement for West Papua bai em i nonap kamap full memba blong Melanesian Spearhead Group inap long ogeta 5-pela full memba nau ia i wanbel longen.

 Wamena protest march long West Papua long December (FWCP photo)
Dispela toktok i stap insait long mama agriment we i setim ap MSG we i tok olgeta lida imas gat consensus oa wanbel longen.
Solomon Islands, Vanuatu na ol FLNKS blong New Caledonia i laik long West Papua we i nau gat Observer status tasol, long kamap olsem full memba long MSG.
Tupela narapela memba, Papua New Guinea na Fiji ino wanbel long West Papua i kamap full memba.
Praim Minista blong Vanuatu Charlot Salwai na FLNKS Lida Victor Tutugoro ibin toktok long dispela isiu wantaim  Chairman blong MSG, Solomon Islands Praim Minista Manasseh Sogavare long Port Vila dispela wik.
Mr Sogavare i nau wok long raun igo long toktok wantaim ol MSG lida.

West Papua bai nonap kamap Full Memba blong MSG inap PNG na Fiji i oraitim was originally published on PAPUAPost.com

Sogavare: Para pemimpin MSG wajib hasilkan keputusan positif

Ketua MSG, Perdana Menteri Sogavare (tengah) bersama para pemimpin MSG, Perdana Menteri Charlot Salwai (kiri), dan Juru Bicara FLNKS Victor Tutugoro - IST

Ketua MSG, Perdana Menteri Sogavare (tengah) bersama para pemimpin MSG, Perdana Menteri Charlot Salwai (kiri), dan Juru Bicara FLNKS Victor Tutugoro – IST

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Manasseh Sogavare melakukan tur ke Vanuatu, Fiji dan PNG dalam rangka membangun konsensus dengan para pemimpin Melanesia lainnya terkait sejumlah isu penting dengan cara dialog dan persaudaraan Melanesia.

Menurutnya, dalam rilis yang dikeluarkan kantor Perdana Menteri Selasa (17/1/2017), tur tersebut menyusul pertemuan tingkat menteri Desember lalu di Port Vila, tur tersebut untuk membicarakan dua isu penting dengan para pemimpin MSG.

Isu pertama adalah restrukturisasi sekretariat MSG di Port Vila agar memastikan kesesuaiannya dengan prioritas-prioritas anggota MSG serta memberikan layanan mendesak pada warga MSG. Isu selanjutnya adalah Pedoman Keanggotaan.

Akhir tahun lalu pihak-pihak yang mendukung keanggotaan penuh ULMWP di MSG, seperti Pastor Allan Nafuki, Ketua Asosiasi  Free West Papua Vanuatu (VFWPA) mengaku kecewa karena para pemimpin MSG tidak memenuhi janji mereka mendorong keanggotaan penuh ULMWP pada di Port Vila akhir Desember lalu.

Sebelumnya, Nafuki pernah menyatakan Manasseh Sogavare mengatakan pada dirinya dengan maupun tanpa kehadiran PNG dan Fiji, KTT MSG Desember lalu akan tetap dilangsungkan dan menjamin masuknya ULMWP menjadi anggota penuh MSG.

Namun seperti diketahui, KTT para pemimpin yang berhak memutuskan status keanggotaan ternyata urung terjadi, dan pertemuan sebatas para menteri luar negeri anggota-anggota MSG membicarakan pedoman keanggotaan baru yang dibuat agar lebih berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Kemelanesiaan. Pedoman tersebut rencananya akan ditetapkan pada pertemuan KTT para pemimpin MSG yang hingga saat ini belum ditetapkan tanggal pelaksanaanya.

Tur Sogavare yang sedang berlangsung ke tiga negara anggota MSG tersebut hendak mendorong agar Pedoman Keanggotaan dan Aplikasi atas Keanggotaan Baru mendapat persetujuan.

“Kehendak saya semata-mata untuk memastikan agar Pedoman ini segera disetujui oleh para Pemimpin,” ujar Sogavare sambil mengingat kunjungan pertamanya yang berdampak positif dalam mendorong kesepemahaman terkait isu-isu di wilayah itu.

“Tujuan saya ingin mendorong dialog yang lebih sering antar pemimpin sehingga kita dapat membangun konsensus dan kesepemahaman terkait isu-isu penting di wilayah kita. Para pemimpin juga punya tanggung jawab lebih besar untuk pastikan keputusan-keputusan berdampak positif pada kehidupan warganya,” kata dia.

Sogavare mengapresiasi sambutan Perdana Menteri Vanuatu kepada delegasinya sejak tiba di Port Vila Minggu malam lalu. Pertemuan dengan Charlot Salwai dan juru bicara FLNKS Victor Tutugoro berlangsung Selasa.

Menurutnya kedua pemimpin beserta dirinya akan membangun level interaksi yang lebih erat dengan Perdana Menteri Fiji Bainimarama Jumat (20/1) dan Perdana Menteri PNG Peter O’Neill akhir Februari nanti.

Oleh sebab itu, delegasi Kepulauan Solomon dan Perdana Menteri Sogavare akan kembali ke Honiara, Kepulauan Solomon Minggu (22/1). Pertemuan dengan Peter O’Neil dipindah ke bulan Februari.

Ketua MSG akan membuat pernyataan hasil diskusinya dengan rekan-rekan MSG selama kunjungan putaran kedua, khususnya setelah menyelesaikan tur ke Port Moresby bulan depan. (*)

Sogavare: Para pemimpin MSG wajib hasilkan keputusan positif was originally published on PAPUAPost.com

Bicarakan keanggotaan West Papua, Sogavare mulai tur MSG

Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare saat bertemu pimpinan ULMWP di Honiara tahun lalu - Jubi/Victor Mambor

Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare saat bertemu pimpinan ULMWP di Honiara tahun lalu – Jubi/Victor Mambor

Jayapura, Jubi  – Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare memulai turnya ke Ibukota negara-negara anggota MSG, Jumat (13/1/2017).

Dilansir RNZI (13/1) Tur ini dilakukan Sogavare setelah gagalnya penyelenggaraan KTT para pemimpin MSG tahun lalu akibat perbedaan pandang bagaimana memposisikan diri terhadap isu West Papua.

Bulan lalu, beberapa menteri luar negeri negara-negara MSG bertemu di Port Vila dan membuat rekomendasi keanggotaan MSG, namun Frank Bainimarama , Perdana Menteri Fiji tidak hadir.

Kepulauan  Solomon dan Vanuatu selama ini yang terus membuka diri mengakomodir keanggotaan penuh West Papua di MSG sementara Fiji dan PNG menolaknya.

Indonesia yang menganggap West Papua adalah bagian Melanesia dari NKRI, sebagai anggota asosiasi berkeinginan mencegah ULMWP mendapatkan keanggotaan penuh di MSG.

Sogavare dijadwalkan bertemua Charlot Salwai, kolega politiknya di Port Vila serta juru bicara gerakan FLNKS Kaledonia Baru, Victor Tutugoro. DIa kemudian bertolak ke ke Suva, Fiji dan Port Moresby, PNG.

Menurut informasi kantor Perdana Menteri Kepulauan Solomon, melalui tur tersebut Sogavare juga akan mengajukan Revisi Kriteria status Keanggotaan Observer, Keanggotaan Associate dan Pedoman baru MSG kepada para pemimpin tersebut.

Perdana Menteri bersama delapan anggota delegasinya, termasuk sekretaris MSG, pejabat kementerian luar negeri dan perdagangan serta anggota kepolisian khusus akan kembali ke Honiara 26 Januari mendatang.(*)

Bicarakan keanggotaan West Papua, Sogavare mulai tur MSG was originally published on PAPUAPost.com

Nafuki kecewa MSG tak segera pastikan keanggotaan ULMWP

Jayapura, Jubi – Pastor Allan Nafuki, Ketua Organisasi Free West Papua Vanuatu, mengungkapkan kekecewaanya kepada para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) karena todak memenuhi janji mereka mendorong keanggotaan penuh ULMWP.

Namun demikian, seperti dikatakannya pada Daily Vanuatu, Sabtu (31/12/2016), dirinya tetap mengapresiasi sikap Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai yang tetap teguh tak berubah menegaskan dukungannya  terhadap West Papua.

Pimpinan Pertemuan Tingkat Menteri Urusan Luar Negeri di Port Vila minggu lalu, Milner Tozaka mengatakan pertemuan yang baru lalu itu memang tidak membahas baik keanggotaan Asosiate Indonesia maupun keanggotaan Peninjau ULMWP di MSG.

Pertemuan itu mengajukan pedoman baru atau rekomendasi untuk menetapkan syarat pemohon menjadi anggota MSG.
Pedoman baru ini akan dipertimbangkan oleh pertemua para Perdana Menteri MSG yang kemungkinan besar akan diselenggarakan Januari ini di Papua Nugini.

Namun Nafuki berpendapat seharusnya pertemuan itu tetap dilakukan di Vanuatu karena menurut dia para pemimpin tersebut telah membuat janji yang tampaknya belum berhasil mereka penuhi.

“Para pemimpin dan rakyat West Papua telah selesai menggelar karpet bagi para pemimpin MSG untuk dapat duduk diatasnya dan mendukung aplikasi kenggotaan penuh ULMWP di MSG,” ujar Nafuki.

Terpisah, ULMWP melalui Juru Bicara, Benny Wenda, sebelumnya dalam pesan natal dan tahun barunya sudah menegaskan bahwa perjuangan pengakuan hak penentuan nasib sendiri Papua sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak di tingkat internasional untuk menggelar referendum ulang dibawah pengawasan internasional.

Strategi ULMWP, dan juga tampak dari upaya-upaya Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) sudah semakin mengarah ke wilayah Mikronesia, Polinesia dan bahkan Afrika. Keanggotaan penuh MSG, bagi ULMWP, adalah salah satu jalan diantara jalan lainnya, guna mendukung kedaulatan politik West Papua.

Tekanan suara untuk mendesak dunia internasional serta  bersikap atas persoalan West Papua di Majelis Umum PBB, Dewan HAM PBB, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial badan PBB adalah jalan lainnya.(*)

Nafuki kecewa MSG tak segera pastikan keanggotaan ULMWP was originally published on PAPUAPost.com

Orang Kristen Indonesia Harus Pintar Berhitung, West Papua ialah Asset Jangka Menengah

Orang Kristen Indonesia Harus pintar berhitung, gunakan matematika logika politik yang rasional, bahwa West Papua ialah Asset Jangka Menengah yang Harus dan Wajib mereka investasikan untuk selamatkan diri dari ekstrimisme dan fundamentalisme Islam Indonesia. IIni bukan drama, bukan propaganda, apalagi spekulasi.

demikian kata Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi,  Sekretaris-Jenderal.

Karena ekstrimisme dan fundamentalisme Islam di dalam wilayah NKRI sudah semakin para, mengundang perhatian dari Tentara Revolusi West Papua, bidang komunikasi politik dan informasi, atau Sekretariat-Jenderal lewat Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi sebagai Sekretaris-Jenderal.

Lt. Gen. Tabi juga menyampaikan pesan dari Gen. TRWP Mathias Wenda bahwa umat Kristen di seluruh dunia saat ini mendokan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok atas penyaliban yang terjadi di Indonesia saat ini, menyusul banyak penderitaan yang didatangkan oleh orang Islam Indonesia sejak Indonesia merdeka. Penginjil sedunia, Franklin Graham, anak dari penginjil terkenal dari Gereja Baptis, Billy Graham telah menyerukan kepada semua orang Kristen di dunia, semua gereja di dunia juga sudah menyerukan lewat jaringan pokok doa, bahwa Ahok kita doakan, agar Yesus menyatakan kehendak-Nya dinyatakan kepada dunia, terutama kepada umat Islam Indonesia.

Tabi melanjutkan

Orang Indonesia semuanya harus sadar, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tokoh Revolusi Semesta Sepanjang Masa, dan Yesus tidak pernah takut dengan apapun, Yesus tidak takut bukan karena dia punya Bom Atom atau Bom Nuklir, bukan karena dia mayoritas atau bisa sholat di tengah jalan, tetapi karena cinta-kasih dan kasih-sayang yang terkandung sebagai titik pusat dan titik temu pengajaran Yesus: Cintailah Tuhan Allah-mu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Revolusi yang sedang berlangsung di Tanah Papua, bukan revolusi multi-dimensi seperti maksud Sukarno, yang ternyata tipu besar, dan melahirkan kapitalisme yang mematikan. Revolusi West Papua berbasiskan Kasih Kristus, fundamental dan berbasiskan cinta kasih dan persaudaraan, revolusi mental-spiritual, bukan revolusi ekonomi, politik, hukum, dll seperti maksud pendiri NKRI.

Kwano selanjutnya katakan

Revolusi West Papua bukan untuk umat Kristen, tetapi Revolusi West Papua ialah sebuah proses perubahan fundamental untuk memupuk dan memelihara kebersamaan berdasarkan prinsip keseimbangan untuk harmony dalam kehidupan bersama. Negara West Papua mengutamakan keadilan, bukan mayoritas-minoritas, tidak ada pemerintahan dari mayoritas dan keadilan untuk minoritas, tetapi pemerintahan berdasarkan keadilan untuk harmoni kehidupan.

Itu artinya, semua orang Kristen yang diusir dari Indonesia akan diterima dengan lapang-dada di Negara West Papua secara seratus persen dan otomatis.

Tetapi ada syarat, mereka harus benar-benar merasa diusir dan terancam kehidupannya di Indonesia.

Akan tetapi, Tabi juga mengatakan bilamana umat Kristen Indonesia punya alternatif lain untuk melarikan diri dari pengejaran dan pembunuhan oleh Indonesia, ya itu dialkukan berdasarkan suara hati masing-masing. West Papua hanya memberikan tawaran kepada umat Kristen Indonesia untuk tahu sejak hari ini, menjelang perayaan Natal Tahun 2016 ini bahwa Hadiah Natal dari West Papua untuk Indonesia ialah

“Tawaran kepada Umat Kristen di Indonesia untuk mulai secara logis dan matematis berhitung, dan mencadangkan West Papua sebagai tempat pelarian yang aman dan terdekat dari serangan ekstrimis dan fundamentalis Indonesia”

 

 

Menurut surat dari TRWP ini, banyak orang Kristen di seluruh dunia, termasuk para gerilyawan Papua Merdeka sudah terusik dengan cara memperlakukan umat Kristen di Indonesia, hanya karena alasan agama mereka menjadi tidak berhal memimpin di dalam jabatan-jabatan publik, dan sangat menyesal bahwa Indonesia pernah ada di muka Bumi.

Let. Gen. Tabi menambahkan

Kami hanya memberikan tawaran terbuka. Dan tawaran ini berdasarkan cinta-kasih Kristus, agape, cinta kasih tanpa tumbal atau alasan imbalan apapun. Karena realitas politik NKRI jelas-jelas menunjukkan bahwa NKRI ialah negara tak layak bagi manusia non-Muslim. Yang masih merasa aman dan nikmat, ya itu hak Anda sliahkan nikmati diskriminasi, marginalisasi, dan terorisme. Apa artinya nasionalisme NKRI kalau nyawa dan agama minoritas jelas-jelas terancam dan tidak layak hadir di pos-pos publik NKRI? Sama saja bohong! menyedihkan dan mengecewakan bagi para pendukung NKRI yang selama ini memandang Indonesia toleran, ramah, rukun. Ternyata sandiwara wayang itu terbukti, semua hanya wayang, bukan realitas di dunia nyata.

Orang Kristen Indonesia Harus Pintar Berhitung, West Papua ialah Asset Jangka Menengah was originally published on PAPUAPost.com

Seruan Diskusi: Pelanggaran HAM dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bangsa Papua

image

Tuntutan Hak penentuan nasib sendiri adalah hak setiap orang dan setiap bangsa manapun. Hal ini telah dijamin oleh hukum internasional dan juga telah tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa “Kemerdekaan Itu Ialah Hak Segala Bangsa, Maka Penjajahan Di Atas Dunia Harus Dihapuskan”. Oleh karena itu, tuntutan hak penentuan nasib sendiri (The right of Self-determination) adalah mutlak diperjuangkan.

Bangsa West Papua harus menjadi penentu masa depan mereka sendiri, bukan penguasa kolonial, juga buka kapitalisme global. Bahwa tawaran paket politik kolonial melalui Otsus, Pemekaran, dan segala bentuk rupa adalah kebahagiaan semu. Sehingga tidak ada jalan lain bagi bangsa West Papua untuk melepaskan diri dari penindasan sistemik yang dilakukan oleh Indonesia kecuali menentukan nasib sendiri dengan jalan Referendum.

Sebagaimana yang sampaikan oleh Victor Conde (1999) bahwa “Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan suatu prinsip hukum internasional yang dapat ditemukan sebagai norma dalam berbagai perjanjian internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang memuat tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tertentu dan hak ini menyatakan bahwa semua negara (all states) atau bangsa (nation) mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki aturan internalnya sendiri; secara bebas untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri; dan untuk menggunakan sumber daya alam mereka yang dianggap cocok. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak dari suatu masyarakat kolektif tertentu seperti untuk menentukan masa depan politik dan ekonominya sendiri dari suatu bangsa, tunduk pada kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional”.

Persoalan akan penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua bukan lah hal yang baru, Namun hal ini telah dibuktikan oleh berbagai bangsa di dunia. Mereka telah memilih untuk mengatur segala persoalan bangsanya sendiri dengan jalan penentuan nasib sendiri. Kita dapat menemukan beberapa gerakan kemerdekaan, yang mengejar pemisahan seperti di sudan di wilayah Afrika, Kosovo di Eropa Timur, dan Tibet di kawasan Asia. Di Asia, perjuangan untuk penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua merupakan tuntutan mutlak yang harus dituntaskan, sebab itu hak dasar yang diakui oleh Dunia Internasional.


II. Tujuan Kegiatan

Memberikan suatu perspektik yang benar tentang kasus pelanggaran HAM di Papua serta membangun kesadaran khususnya kepada Rakyat Indonesia terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi Bangsa West Papua untuk merdeka.


III. Tema Kegiatan:

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Penetuan Nasib Sendiri”


IV. Waktu dan Tempat

Hari / Tanggal : Kamis 15 Desember 2016
Waktu : 14.00-18.00 WIB
Tempat : LBH Jakarta, Jalan Diponegoro No. 74 Menteng Jakarta Pusat
Thema : “Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Penetuan Nasib Sendiri”
Seruan Diskusi Di publikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia (Prodemokrasi) dan rakyat Papua Barat untuk mendorong Proses Hak Demokratic (Pembebasan Nasional) sebagai bentuk kepedulian Terhadap kemanusian Di Papua Barat. kami ucapkan banyak terimakasi.

Seruan Diskusi: Pelanggaran HAM dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bangsa Papua was originally published on PAPUAPost.com

Mathias Wenda: Pembentukan West Papua Government itu Wajib, Tidak Bisa DItawar-Tawar

Gen. TRWP Mathias Wenda, dari Markas Pusat Pertahanan, lewat Secretary-General yang bertugas sebagai penghubung urusan politik dari TRWP mengatakan

“Apa artinya berjuang untuk West Papua merdeka kalau semua tokoh Papua Merdeka hanya tipu-tipu main-main menjadi aktivis seumur hidup? Hanya Pembentukan Pemerintahan yang akan memberikan kepastian kepada dunia bahwa kita serius berjuang untuk kemerdekaan, bukan sekedar karena cemburu kurang makan dan kuran pembangunan seperti dalil NKRI.”

Berikut petikan wawancara dengan Papua Merdeka News (PMNews):

PMNews: Selamat malam, kami tujuan kami menelepon kali ini terkait dengan Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) yang sudah disahkan oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP). Apakah langkah selanjutnya?

TRWP: Langkah selanjutnya adalah pembentukan Pemerintahan West Papua, entah itu pemerintahan transisi, pemerintahan sementara, apapun namanya, yang terpenting Pemerintah harus ada.

PMNews: Dalam UURWP itu pasal tambahan memberikan tugas kepada ULMWP untuk membentuk Pemerintahan, dan pasal sebelumnya memberikan tugas kepada PNWP untuk mensahkan. PNWP sudah mensahkan, lalu ULMWP kenapa tidak mensahkan, sekarang sudah lewat batas waktu menurut UURWP?

TRWP: Ya, betul UURWP memberikan batas waktu untuk pembentukan pemerintahan, dan waktu sudah lewat. Menurut bahasa UURWP, sebenarnya jelas ULMWP sudah melanggar UURWP, pasti ada resikonya. Tetapi itu berarti PNWP perlu selamatkan ULMWP dengan mengamandemen dan memberikan waktu yang cukup kepada ULMWP untuk membentuk pemerintahan.

PMNews: Ada orang Papua yang berpendapat bahwa kita belum siap untuk membentuk pemerintahan, oleh karena itu berjuang dulu dengan ULMWP.

TRWP: Yang, ada orang Papua bukan, ada orang Papindo (Papua-Indonesia) dan ada orang lawan Papua Merdeka, memang mereka ingin tidak boleh ada pemerintahan Negara West Papua. Karena mereka tahu bahwa tanpa pemerintahan West Papua, maka perjuangan Papua Merdeka sama sekali bohong, mimpi siang bolong. Jadi, kalimat ini murni dari NKRI, bukan dari orang Papua,bukan?

PMNews: Yang kami maksud para pejuang Papua Merdeka sendiri yang tidak mau, yang ada dalam organ perjuangan Papua Merdeka, yang selama ini demo, yang selama ini keluar-masuk bicara Papua Merdeka, mereka yang tidak mau bentuk pemerintahan sekarang.

TRWP: Kami tahu, tetapi jangan kembangkan pertanyaan seperti ini. Semua orang Papua itu mau merdeka. Apa proses merdeka? Semua orang Papua sudah tahu. Yang terjadi saat ini adalah konsolidasi emosi dan egoisme pribadi satu-dua di dalam tubuh perjuangan dan di dalam organisasi yang berjuang untuk Papua Merdeka. Mereka tidak mewakili aspirasi rakyat Papua. Yang mereka katakan itu adalah suara Ego pribadi.

Kami dari TRWP masih menunggu waktu, Tuhan sebagai Tokoh Revolusioner Semesta Alam Sepanjang Masa akan menjamah hati dan nurani mereka semua yang bersuara seolah-olah seperti suara Papindo, sama dengan kemauan Indonesia, yaitu Pemerintah West Papua tidak boleh ada, kita berjuang saja dengan ULMWP.

“Tuhan Pencipta Langit dan Bumi, Pencipta Tanah Papua, dengarkanlah doa kami, ampunilah mereka yang belum tahu apa yang mereka perbuat. Yesus, Tokoh Revolusioner Semesta Alam Sepanjang Masa, nyatakan kuasa-Mu, teruskan mujizat-Mu yang satu kepada yang lain yang baru, kami siap menjunjung dan mengabarkan mujizat-mujizat-Mu itu sampai ke ujung-ujung Bumi.”

PMNews: Terimakasih untuk doa ini. Terimakasih untuk masukan dan nasehat.

TRWP: Jadi intinya semua orang Papua mau merdeka, terlepas dari NKRI. Itu yang perlu kita pupuk, kita pelihara, dan kita kembang-biakkan. Dan kita perlu kabarkan, bahwa untuk menuju kemerdekaan itu, perlu ada (1) Tanah Air; (2) Rakyat (3) Negara; dan atributnya  (4) Pengakuan Internasional; dan (5) pemerintahan untuk menjalankan negara itu.

Dalam adat orang Koteka, kalau seorang anak laki-laki tidak bisa bikin honai, tidak bisa bikin kebun, tidak boleh nikah/kawin. Sampai tua umurnya, kalau belum bisa, ya tunggu dulu. Nah, kalau perjuangan ini kalau hanya bicara bikin negara tetapi pemerintahan tidak ada, sama saja dengan anak yang selalu cerita perempuan kiri-kanan, siang-malam tetapi sebenarnya dia tidak tahu bikin honai, tidak tahu bikin kebun, tahunya hanya bicara-bicara di jalan. Kapan perempuan percaya kalau memang laki-laki macam ini bertanggung-jawab? Kapan masyarakat dunia dan NKRi percaya kalau kami memang benar-benar mau keluar dari NKRI?

Sama dengan itu, orang tua juga menunggu anak-nya kalau mau kawin/nikah, maka dia harus keluar dan bentuk keluarga sendiri. Itu baru tindakannya jelas. Kalau mau bikin keluarga tetapi masih mau tinggal dengan orang tua, maka itu bukan bikin keluarga namanya, itu disebut kawin masuk, jadi jangan disamakan. Negara West Papua bukan negara kawin-masuk, yaitu Federasi atau Otsus atau Otsus Plus di dalam NKRI, BUKAN!

West Papua ini mau kawin masuk ke dalam NKRi ataukah mau keluar dan merdeka, berdaulat?

Kalau mau merdeka dan berdaulat, otomatis, pasti, dan harus ada pemerintah Negara WestPapua, sehingga semua orang tahu jelas dan dengan pasti bahwa memang ULMWP, PNWP, KNPB, TPN OPM, NRFPB, WPIA, WPNA dan TRWP mau mendirikan negara di luar NKRI.

PMNews:  Terimakasih atas penjelasannya.

TRWP: Apa artinya berjuang untuk West Papua merdeka kalau semua tokoh Papua Merdeka hanya tipu-tipu main-main menjadi aktivis seumur hidup? Hanya Pembentukan Pemerintahan yang akan memberikan kepastian kepada dunia bahwa kita serius berjuang untuk kemerdekaan, bukan sekedar karena cemburu kurang makan dan kuran pembangunan seperti dalil NKRI

PMNews: Terimakasih.

Mathias Wenda: Pembentukan West Papua Government itu Wajib, Tidak Bisa DItawar-Tawar was originally published on PAPUAPost.com

PNG opposition leader calls for “honest” take on Papua

Don Polye Photo: SUPPLIED

Don Polye Photo: SUPPLIED

RNZ Papua New Guinea’s opposition leader says his country and Australia need to play a greater role in responding to human rights abuses in neighbouring West Papua.

Don Polye said basic human rights of West Papuans continue to be repressed by Indonesian authorities and security forces, requiring a more “honest” approach from neighbouring countries.

He said the problem had a set of direct consequences for PNG, yet its government continued to turn a blind eye to what was going on.

Mr Polye said recent remarks by Australia’s Foreign Minister Julie Bishop playing down reports of rights abuses in Papua were unfortunate.

“She said that there is not enough justification or evidence to show if there is any human rights abuse along the border between Papua New Guinea and Indonesia. I believe that Australia should assess the situation more closely, in partnership with Indonesia as well as with Papua New Guinea, to be honest about it and to look at the issues more carefully,” he said.

Mr Polye said as party to international conventions on human rights, PNG and Indonesia needed to engage more to address the situation in Papua.

He said that West Papuan calls for a legitimate self-determination process could no longer be ignored.

A need for meaningful dialogue at both international and bilateral level, he said, also required leadership from the Melanesian Spearhead Group.

However the MSG‘s full members – PNG, Fiji, Vanuatu, Solomon Islands and New Caledonia’s Kanaks – are divided over advancing the Papua issue.

Governments of PNG and Fiji in particular appear opposed to granting the United Liberation Movement for West Papua full membership in the group.

They also firmly support Indonesian territorial control over Papua.

Yet Mr Polye says the example of France in granting a self-determination referendum to its Melanesian territory of New Caledonia shows that the Papua question could be solved peacefully.

Cross border flow between Indonesia and Papua New Guinea.

Cross border flow between Indonesia and Papua New Guinea. Photo: RNZ / Johnny Blades

 

PNG opposition leader calls for “honest” take on Papua was originally published on PAPUAPost.com

Paulus Suryanta Ginting (Surya Anta), IPWP dan FRI West Papua

Sumber: https://www.facebook.com/surya.anta.1

FRI West Papua, Jakarta

FRI West Papua, Jakarta

1 Desember 2016 merupakan kali kedua saya di tangkap dan di represi saat aksi bersama-sama kawan-kawan West Papua. Kali pertama, saat berorasi di depan Istana Presiden, ketika aksi mendukung ILWP pada tanggal 11 Agustus 2011.

Represi kali ini lebih menyakitkan, pukulan, tendangan dan pentungan bertubi-tubi menyasar terutama bagian kepala, ketimbang 5 tahun lalu.

Ada cacian yang sama dari 2 kali penangkapan tersebut, yakni: “Penghianat Bangsa”.

Coba bagaimana itu perwira menengah dan prajurit rendahan meneriaki kami (orang Indonesia) yang membela West Papua sebagai “Penghianat Bangsa”.

Justru “Papa Minta Saham” itu lah pengkhianat bangsa. Pembunuh Theys Elluay itu lah pengkhianat bangsa. Para pembantai lebih dari 500.000 orang West Papua itu pengkhianat bangsa. Sementara Soeharto tidak kalian cap sebagai penghianat bangsa, padahal kurang lebih 2 juta orang mati karena dia. Freeport dia legitimasi kehadirannya di Papua meski belum ada undang-undangnya lewat Kontrak Karya 1967. Prabowo yang di duga menculik aktivis dan melenyapkan beberapa diantaranya, serta mengakibatkan banyak orang meninggal di Timor Leste kalian dukung jadi calon Presiden. Koruptor yang bergelimang kekayaan di atas kemiskinan rakyat jelata kalian biarkan. Bah!

Tahu kah kalian, kita berasal dari suku-suku yang berbeda-beda. Bahasa yang tak sama. Bahkan ras pun diantaranya berbeda.

Kebangsaan kita lahir karena melawan kolonialisme, melawan imperialisme, melawan fasisme dan melawan rasisme. Tanpa itu semua, tak ada kebangsaan Indonesia.

Pembangunan karakter kebangsaan yang adil, demokratis, setara, anti penindasan itu lah yang hendak kami luruskan dan perluas.

Sederhana, tidak ada yang istimewa, mendukung hak penentuan nasib sendiri untuk West Papua merupakan kewajiban kami menjalankan tugas-tugas demokratik sebagai orang kiri.

Dan seharusnya tugas ini dijalankan sepenuh hati oleh orang-orang yang mendaku dirinya sebagai demokratik. Tapi sayang, masih banyak yang demokratik setengah hati. Serta tak sedikit pula orang kiri yang kurang demokratik.

Bagi kami bersolidaritas terhadap West Papua memberikan pelajaran yakni membangkitkan keberanian melawan ketakutan serta pengorbanan yang begitu besar bagi perjuangan. Sesuatu yang bisa jadi semakin surut dalam gerakan kita. Sehingga seharusnya kami lah yang mengucapkan Terima Kasih.

Paulus Suryanta Ginting (Surya Anta), IPWP dan FRI West Papua was originally published on PAPUAPost.com

WPRA Extends Condolences for the Death of Our Hero: George Junus Aditjondro

Hari-hari Terakhir George Junus Aditjondro

George Junus Aditjondro

From the Central Command of West Papua Revolutionary Army, the Officers of the WPRA would like to officially

Extend Our Condolences

 

 

 

for the death of Our Great Hero from Indonesia, hero of freedom and truth.

 

All West Papuan fighters in the jungle of New Guinea hereby acknowledge the great work he had done during his lifetime, especially for the oppressed and marginalised communities in Indonesia.

His death on December 10, 2016, the Day all humanity on Earth celebrate the Day for Human Rights in the world, he has completed his journey on this same day indicating how the Late George Junus Aditjondro and human rights cannot be separated from one another.

Since the rise of open support from Indonesia, led by Indonesian Young Democrat Surya Anta Ginting, the head of FRI West Papua, all heroes of West Papua independence movement, and all who are alive today, as well as those to come, are very happy that the Late George Junus Aditjondro is resting in peace after knowing that Young Indonesians are now lining up on his side, supporting the marginalised and coloniased peoples.

May he Rest In Peace, may his examples become our model in fight for justice and truth, in our lives.

Issued in: Central Command of West Papua Revolutionary Army

On Date: 11 December 2016

 

Secretariat-General

 

 

 

Amunggut Tabi, Lt. Gen
BRN: A.DF 018676

 

WPRA Extends Condolences for the Death of Our Hero: George Junus Aditjondro was originally published on PAPUAPost.com

Gen. TRWP Mathias Wenda: Sang Bintang Fajar Kini Terbit dari Barat!

Kemerdekaan ialah Hak Segala Bangsa: Papua, Batak, Betawi, Jawa, Sunda, Bugis…

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi Wset Papua (MPP-TRWP), lewat Sekretaris-Jenderal TRWP Lt. Gen. Amunggut Tabi, Gen. TRWP Mathias Wenda dengan ini pertama-tama mengucapkan Salam Jumpa! dan selamat bergabung dalam mebarakan Api Revolusi di seluruh rimba New Guinea dan di antara sekalian bangsa di wilayah Nusantara.

Sdr. Surya Anta dan teman-teman dari seluruh Indonesia, kami dari MPP TRWP menyatakan sambutan meriah dan menyatakan ini sebagai Hadiah HUT Kebangkitan Bangsa Papua I, dan sekaligus sebagai Bingkusan Natal bagi umat Kristian di Tanah Papua dan di seluruh Indonesia, dan bagi orang Melanesia, karena ini adalah sejarah, sebuah mujizat dan sebuah peristiwa, di mana kini, Bintang Fajar Terbit di Bagian Barat.

Peristiwa terbitnya Sang Bintang Fajar dari Barat akan menjadi pengetahuan unik, dan terkesan, akan dikenang sepanjang sejarah manusia, sepanjang manusia hidup di dunia ini. Tentu saja bangsa Indonesia selalu mengenang Sukarno sebagai proklamator. Bangsa Papua mengenal tokoh-tokohnya seperti Theys Eluay, Kelly Kwalik, Abdurrahman Wahid, Mako Tabuni, Elias Yikwa, Hans Bomay, Lukas Tabuni, SJ Roemkorem, Jacob Prai.

Bangsa Papua telah mencatat, dunia telah mencatat, Sdr Surya Anta adalah Surya yang terbit dari Barat, yang tidak dapat dipahami oleh akal sehat politik NKRI.

Apapun yang terjadi, kita patut bangga, kita patut bersyukur kepada nenek-moyang kita masing-masing, kepada para pendahulu kita, kepada para pahlawan, dan kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta dan segala makhluk, karena hanya dengan bantuan ilham dan pengertian itulah kita dapat mendudukkan diri sebagai sesama manusia dan membela sesama kalau ada perbuatan manusia yang tidak manusiawi dan melampaui batas-batas rasa kemanusiaan kita.

Apa selama ini terjadi di Tanah Papua ialah sebuah musibah kemanusiaan yang memalukan dan merendahkan tingkat pemahaman dan nalar kita sebagai manusia.

Hanya manusia yang benar-benar manusia, benar-benar terlepas dari apapun yang melekat kepada identitas tubuhnya-lah, yang akan merdeka untuk menyatakan benar kapada yang benar dan salah kepada yang salah, membela kebenaran sampai titik darah penghabisan. Bagi manusia yang terjajah oleh dogma, ideologi dan identitas duniawi yang sementara, ia akan tetap berada dalam kekangan dunia ciptaan yang membawa mimpi buruk bagi dirinya, keluarganya dan bangsanya.

Kita harus akhiri bersama penjajahan ini, dan setiap bangsa di dalam NKRI harus merdeka dan berdaulat, bersama-sama sebagai sesama umat manusia, bertetangga sebagai bangsa, mengikuti langkah Timor Leste.

 

Dikeluarkan di: MPP TRWP

Pada Tanggal: 2 Desember 2016

an. Panglima,

 

 

Amunggut Tabi, Lt.Gen TRWP
BRN: A.DF 018676

 

 

Gen. TRWP Mathias Wenda: Sang Bintang Fajar Kini Terbit dari Barat! was originally published on PAPUAPost.com

13 Organisasi Internasional Dukung Papua Merdeka

TabloidWani.com – Kuala Lumpur — 13 organisasi internasional dan delapan kelompok dari Indonesia menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.

Seperti dilansir dari malaysiakini.com, hari Kamis (1/12), solidaritas 21 organisasi tersebut menyatakan menolak segala bentuk intervensi imperialis dalam proses perjuangan demokrasi di Papua Barat.
“Solidaritas kami dengan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari perjuangan melawan imperialisme dan koorporasi internasional yang akan mendukung praktik perampasan tanah penjajahan di Papua Barat,” tulis pernyataan itu.

“Kami juga mendesak orang-orang di seluruh dunia untuk mengkonsolidasikan upaya untuk memperluas solidaritas dengan perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri,” lanjut pernyataan itu.

Dalam pernyataan bersama itu, 21 organisasi itu menyampaikan lima point tuntutan kepada pemerintah Indonesia.

  1. Menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri rakyat Papua Barat, termasuk memegang referendum untuk memutuskan masa depan Papua Barat.
  2. Berhenti melakukan represi terhadap rakyat Papua Barat yang menyuarakan permintaan atas penentuan nasib sendiri.
  3. Lindungi hak untuk kebebasan informasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan kebebasan berpikir bagi masyarakat Papua.
  4. Meningkatkan kehidupan rakyat Papua Barat dengan memberikan pendidikan gratis, kesehatan universal dan transportasi publik yang terjangkau.
  5. Menolak politik rasial yang dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia terhadap rakyat Papua Barat.
    Menurut pernyataan bersama itu, sampai hari Kamis (1/12), orang-orang Papua Barat terus menghadapi intimidasi, penindasan dan kekejaman oleh pemerintah Indonesia.

“Tahun ini saja, ribuan telah ditangkap karena menyuarakan tuntutan mereka untuk menentukan nasib sendiri dan referendum kemerdekaan,” tulis pernyataan itu.

13 organisasi internasional tersebut di antaranya:

  1. The Socialist Party of Malaysia (PSM) – Malaysia
  2. Oppressed People’s Network (Shout) – Malaysia
  3. Youth Solidarity Malaysia (SAMM) – Malaysia
  4. Awami Workers Party – Pakistan
  5. Partido Lakas ng Masa (PLM) – Philippines
  6. socialist Alliance – Australia
  7. Anticapitaliste Nouveau Party (NPA) – France
  8. Pioneer – Hong Kong
  9. Globalization Monitor – Hong Kong
  10. Socialist Popular Alliance Party – Egypt
  11. Asia Monitor Resource Centre (AMRC)
  12. Committee for Asian Women (CAW) Fourth International

Kemudian delapan kelompok dari Indonesia di antaranya:

  1. Partai Pembebasan Rakyat (PPR) – Indonesia
  2. Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) – Indonesia
  3. Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) – Indonesia
  4. Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI) – Indonesia
  5. Asosiasi Solidaritas.net – Indonesia
  6. Lingkar Studi Sosialis – Indonesia
  7. States Culture Society Indonesia (earth) – Indonesia
  8. Society JUBI, Jayapura, West Papua – Indonesia

13 Organisasi Internasional Dukung Papua Merdeka was originally published on PAPUAPost.com

Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) Kota Sinjai, Sulawesi Selatan

FRI West Papua Kota Binjau Sulawesi Selatan

FRI West Papua Kota Binjau Sulawesi Selatan

(01/12/16) Malam ini tepatnya jam 19.00 WITA perempatan jendral sudirman kota sinjai puluhan mahasiswa dan pemuda melakukan aksi demonstrasi mendukung kemerdekaan bangsa papua. Gerakan ini tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Kota Sinjai. Aksi demonstrasi ini dilakukan dengan membakar lilin, orasi , baca puisi dan buka baju.
Ada empat tuntutan dalam aksi kali ini:
1. Berikan hak demokratis papua menentukan nasib sendiri,
2. Hentikan pelanggaran HAM dan tarik militer dari Tanah Papua,
3. Tolak perampasan tanah di Sukamulya,
4. Bebaskan kawan kami yang ditangkap!

“Kami melakukan aksi malam karena kami ingin memperlihatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita hidup dalam kehidupan bangsa gelap. Dan kenapa kita membakar lilin untuk membuktikan bahwa masih sedikit cahaya untuk kemajuan serta membuka baju. Karena realitanya sekarang demokrasi dan hak asasi manusia kita ditelanjangi oleh militer”,

ungkap Pacul korlap aksi demonstrasi.

Aksi demonstrasi ini berlangsung sekitar kurang lebih dua jam dengan ditutup dengan menyanyikan lagu darah juang serta doa bersama sebagai bukti berkabung terhadap kematian demokrasi dan hak asasi manusia di negara indonesia.

Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) Kota Sinjai, Sulawesi Selatan was originally published on PAPUAPost.com

Menuntut NKRI Selesaikan Soal HAM Papua sama dengan Minta Ikan Terbang ke Udara

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi kembali memprotes wacana dan pandangan pejuangan Papua Merdeka  Khususnya tokoh Papua Merdeka yang pernah ditahan dan dipenjarakan oleh NKRi mentuntut supaya NKRI menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang pernah dilakukan penjajah Indonesia terhadap orang Papua.

Tabi mengatakan,

Bagaimana bisa mengharapkan, dan memaksa ikan terbang ke udara? Masing-masing makhluk punya habitat, masing-masing negara punya kemampuan dan ketidak-mampuan. DNA NKRI tidak sanggup menyelesaikan pelanggaran HAM, jadi memaksa NKRI menyelesaikan kasus-kasus HAM, di mana saja di Indonesia, tidak bisa pernah diselesaikan, jangankan kasus-kasus HAM di Papua.

Berikut wawancara singkat.

PMNews: Belakangan ini sudah ramai ada Tim Pencari Fakta, ada tuntutan penyesaian kasus-kasus HAM disampaikan oleh tokoh Papua Merdeka, ada wacana dialog, ada Tim Pencari Fakta bentukan pemerintah kolonial Indonesia dan ada Tim Pencari Fakta Komnas HAM, ada Time Pencari Fakta Gereja, ramai, tetapi semuanya tidak melaporkan hasil yang jelas.

Amunggut Tabi (TRWP): Minta maaf, kami tidak punya keahlian atau tugas yang kami emban untuk bicara pelanggaran HAM. Tanya kepada Tokoh Gereja atau orang-orang LSM.

PMNews: Ya benar, kami sangat paham. Minta maaf, tetapi ada tokoh Papua Merdeka yang sekarang ini sudah ramai minta Jakarta untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM. Itu sebabnya kami minta tanggapan.

TRWP: OK jelas sekarang. Tetapi prinsipnya masih tetap, kami tidak punya kewenangan bicara masalah HAM. Cuman kami mau kasih tahu, “Jangan paksa ikan terbang, dan jangan paksa burung menyelam dan tinggal di dalam air. Itu kesalahan fatal.”

PMNews: Maksudnya mohon diperjelas.

TRWP: Ada beberapa negara di dunia, seperti Inggris dan Perancis, Jerman dan Swedia, dan lain sebagainya, mereka sudah dewasa berdemokrais, atau dengan ilustrasi tadi, mereka sudah bisa menjadi ikan dan pada waktu yang sama sudah bisa menjadi burung. Jadi kalau ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, maka pasti akan diselidiki, walaupun akhirnya negara harus bayar denda, walaupun akhirnya negara harus minta maaf, walaupun akhirnya ada resiko yang menimpa negara atau pemerintah secara institusi.

Hal itu tidak akan pernah terjadi di pemerintahan negara-negara berkembang. Jangankan Indonesia, Malaysia dan Singapura yang terlihat seperti lebih demokratis saja masih belum bisa melakukan apa yang dituntut orang Papua. Itu sebabnya kita bilang “Bagaimana bisa mengharapkan, dan memaksa ikan terbang ke udara?”

PMNews: Kalau kita tidak menuntut, siapa yang nanti menuntut?

TRWP: Setelah NKRI angkat kaki dari WestPapua, Negara West Papua yang akan tuntut kepada Negara KRI. Kesalahan Negara dituntut ganti-rugi atau permintaan maaf oleh Negara West Papua.

Jadi, biarkan masyarakat sipil bicara tentang pelanggaran HAM, walaupun kami tahu tidak akan ada penyelesaian. Pejuang Papua Merdeka fokus kepada agenda-agenda perjuangan Papua Merdeka dalam payung ULMWP.

PMNews: Ada dua hal muncul dari kalimat tadi. Pertama, biarkan masyarakat sipil bicara tentang HAM, dan kedua pejuang Papua Merdeka fokus kepada agenda ULMWP. Jadi apa agenda ULMWP sekarang?

TRWP: Untuk ULMWP, tanyakan kepada ULMWP, ada Motte dan Ada Benny Wenda, mereka yang bisa jawab agenda mereka sekarang apa? Hanya berputar-putar menunggu diterima menjadi anggota MSG atau ada agenda lain yang harus dijalankan oleh berbagai organisasi perjuangan dan para tokoh Papua Merdeka baik di luar negeri dan di dalam negeri.

Kita tidak punya platform dan program perjuangan Papua Merdeka sebagai Roadmap yang jelas. Masing-masing masih jalan seperti kebiasaan orang Papua di desa dan kampung. Padahal hari ini kita bermain di tingkat internasional.

Kalau untuk masyarakat sipil Papua, kami kasih tahu saja, NKRI tidak akan menyelesaikan itu pelanggaran HAM, tetapi daripada tidak ada pekerjaan, silahkan saja sibuk minta ini dan minta itu dari NKRI. Kami jamin, tidak akan dikasih apa-apa dari Jakarta.

Jakarta ada di Tanah Papua bukan untuk memberi, tetapi untuk mengambil.

Catat itu baik. Hafal itu di luar kepala sebelum berpikir, berharap atau bertindak meminta apa-apa kepada NKRI

PMNews: Terimakasih banyak atas waktu dan nasehat. Apakah ada saran penutup?

TRWP: Semua anak-anak bangsa Papua, semua pejuang Papua Merdeka, semua tokoh Papua Merdeka, semua orang Papua, kami harus sadar, sesadar-sadarnya, dan menerima realitas yang sebenarnya, bahwa kiblat perjuangan Papua Merdeka bukan menjaring angin ke Asia, tetapi ke Pasifik Selatan, bukan ke Melayo-Indos, tetapi ke Melanesia.

Hapus mimpi-mimpi kemerdekaan West Papua di dalam NKRI dan oleh NKRI. Buang ke tong sampah penyelesaian HAM oleh NKRI.

Kita tidak punya kekuatan apa-apa menuntut NKRI dengan kekuatan negara dan tentara terbesar di kawasan ASEAN untuk tunduk kepada masyarakat tradisional terisolir, suku-suku yang tidak ada hitungannya dalam hitungan negara-bangsa modern.

NKRI tidak punya belas-kasihan. NKRI sebuah negara, tujuan  utama negara bukan untuk melindungi HAM. Jadi, otak kita harus di-bolak-balik. Jangan salah berpikir. Jalan salah sangka.

Mari berkiblat ke Melanesia. Kita bukan sendirian di planet Bumi. Kita punya teman-teman yang sudah menukung kita. Mari kita menuntut penyelesaian pelanggaran HAM kepada PNG, kepada Solomon Islands, kepada Vanuatu, kepada Fiji, dan MSG sudah memberikan forum resmi kepada kita.

Kok, ada lagi orang Papua yang masih berkiblat Melayo-Indos? Itu mereka-mereka yang kita sebut Papindo, mereka Papua di kulit, tetapi NKRI darah mereka.

Menuntut NKRI Selesaikan Soal HAM Papua sama dengan Minta Ikan Terbang ke Udara was originally published on PAPUAPost.com

Berdoa Jutaan Kali, NKRI Tidak Akan Pernah Menebus Dosa-Dosanya atas Bangsa Papua

Menanggapi berbagai pemberitaan di media-media kolonial Indonesia dan berbagai jaringan aktifis Papua Merdeka, yang menuntut Presiden Kolonial NKRI Joko Widodo menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM Papua dan membandingkan peliputan media Indonesia terhadap pembunuhan terhada Wayang Mirna Solihin yang dilakukan oleh Jessica Kulama Wongso, jugra kritikan dan harapan-harapan dari organisasi LSM Indonesia Indonesia seperti Setara, Kontras, LBH dan lembaga milik kolonial Inodnesia seperti Komnas HAM, maka dari Kantor Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi West Papua, Lt. Gen. Amunggut Tabi mengatakan,

Orang Papua harus belajar kembali, doa orang Papua tidak dijawab Tuhan karena dua alasan: pertama karena salah berdoa, dan kedua karena jawaban ditunda, belum waktunya. Dan dalam hubungan NKRI – West Papua, jawaban salah berdoa lebih tepat. Biar berdoa jutaan kali, NKRI tidak akan pernah menebus dosa-dosanya atas bangsa Papua.

Mendengar pernyataan itu, PMNews kembali menggali lagi, supaya bila mungkin disebutkan sumber-sumber berita atau para pribadi yang mengharapkan kebaikan atau perbaikan datang dari NKRI, tetapi Gen. Tabi menolak, dan mengatakan, “Kalian semua kan bisa memonitor sendiri media semua terbuka sekarang, tidak sama seperti era orde baru kolonial Indonesia.”

Kemudian PMNews menyebutkan beberapa ungkapan atau ucapan oleh para tokoh Papua, dan lalu Gen. Tabi menggapinya sebagai berikut.

Ada orang Papua katakan bahwa biar pun 1000 kali presiden kolonial NKRI Joko Widodo mengunjuni Papua, tidak akan merubah nasib orang Papua? Apa tanggapannya?

Sangat benar! Itu pasti Orang Asli Papua yang bicara.

Ada orang Papua juga yang bilang, tidak ada orang Papua yang minta Papua Merdeka?

Oh, itu maksudnya yang dibilang oleh Lukas Enembe, gubernur kolonial NKRI, bukan? Ya, dia juga takut dong. Semua orang Papua, biar anggota TNI/ Polri, biar anggota BIN, biar menteri atau gubernur, siapapun, di dalam MKRI, pasti, ya, pasti di dalam nurani terdalam punya pertanyaan ini, “Kapan saya dibunuh NKRI?” itu ada, jadi semua yang dikatakan pejabat kolonial NKRI, oleh orang Papua, itu semua dalam rangka jaga-jaga diri dan nyawa.

Itu bukan karena disogok atau dibayar Indonesia. Itu karena rasa takut. Ya, masuk akal. Siapa orang Papua yang rela dibunuh karena alasan kita dilahirkan sebagai orang Papua, karena kita yang dilahirkan sebagia orang Papua menjabat sebagai pejabat kolonial sudah lama dijadikan dasar untuk berbagai macam hal-hal mematikan di tanah ini. Kita sudah belajar banyak, tidak perlu diragukan dan dipertanyakan.

Ada lagi orang Papua yang bilang, kok berita tentang peracunan dan pembunuhan yang dilakukan Jessica Kulama Wongso terhadap Wayang Myrna Solihin kok disiarkan siang-malam, sebanyak lebih dari 20 kali diliput, tetapi kok media kolonial Indonesia tidak sekalipun meliput berbagai pelanggaran HAM oleh NKRI di Tanah Papua?

Oh, itu yang dibilang Phillip Karma. Kami mengundang Phillip Karma untuk berdoa seribu kali, satu juta kali, supaya NKRi bertobat. Pasti tidak dijawab. Karena apa? Karena itu salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Masa mengharapkan media kolonial menyiarkan korban dari bangsa jajahan di wilayah jajahan. Salah besar kalau Pak Karma msih punya harapan KRI akhirnya akan selesaikan masalah Papua. Itu kesalahan fatal. Seharusnya semua pejuang Papua Merdeka menaruh harapan kepada saudara-saudara sebangsa di Papua New Guinea, satu ras di Melanesia, daripada mengharapkan matahari terbit dari barat dan terbenam di timur.

Ada juga orang Papua yang menuntut Joko Widodo, presiden kolonial NKRI untuk tidak melulu kunjungi Papua tetapi selesaikan kasus-kasus HAM di Tanah Papua.

Itu harapan dari ELSAM, Lembaga HAM di Manokwari, Ketua-Ketua Sinode Kingmi, GIDI dan Baptis, GKI, dan lembaga-lembaga HAM di Tanah Papua. Harapan kosong! Salah berharap! Sama dengan salah berdoa tadi. Pertama orang Papua harus jawab dulu alasan NKRI menginvasi secara militer per 19 Desember 1961 dan menduduki tanah Papua sejak 1963 lewat UNTEA dan disahkan 1969 oleh PBB.

Alasannya bukan karena mereka mau bangun Papua. Mereka tergiur oleh kekayaan alam, Tanah Papua, bukan bangsa Papua.

Jokowi sebagai presiden Kolonial NKRi datang ke Papua tidak ada hubungan dengan orang Papua, apalagi HAM Papua. Hubungannya adalah kekayaan alam Papua. Dia sedang pulang-pergi memberikan arahan langsung dari muka ke muka kepada agen-agen ring satu di Tanah Papua membicarakan bagaimana mempercepat proses pengerukan hasil Bumi Tanah Papua, sehingga beberapa tahun ke depan saat mereka keluar dari Tanah Papua maka kekayaan yang tertinggal sudah ampas-ampas saja, semua yang mereka mau ambil sebagian besar sudah terjarah.

Sekarang kami mau tanya hal yang penting, terkait perjuangan Papua Merdeka. Kebanyakan lembaga Orang Asli Papua menuntut referendum, atau dialgoue kepada Jakarta, bagaimana ini?

Prinsipnya masih sama. Sama saja. Seharusnya tidak usah tanya, karena sudah jelas tadi.

Tujuan NKRI menginvasi secara militer, dan menduduki secara militer, ialah menguras dan menjarah kekayaan alam Papua. Titik di situ. Jadi tidak ada tujuan lain. Apa hubungan tujuan mereka ada di Tanah Papua dengan tuntutan orang Papua? Tidak ada, malahan merugikan kolonial, bukan?

Jaringan Damai Papua (JDP) bersama Dr. Neles Tebay yang minta dialogue dan tuntutan Pak Karma, tokoh Papua yang mina referendum, kedua-duanya tidak akan dipenuhi NKRI, karena bertabrakan langsung dengan tujuan kehadiran dan keberadaan NKRI sebagai penguasa kolonial di atas Tanah Papua.

Sekali lagi, harapan itu yang salah. Kita harapkan, kita berdoa agar NKRI berdialog, supaya NKRI memberikan kesempatan referendum kepada bangsa Papua itu yang salah.

Sekarang pemikiran kami semakin tersudut: tuntut penuntasan kasus-kasus HAM sulit; tuntut referendum susah, tuntut dialogue juga salah. Semua pemikiran-pemikiran cemerlang dari tokoh Papua sudah tersudut. Apa kira-kira arahan dari MPP TRWP?

Paradigma kita harus kita rombak. Cara kita berpikir dalam hungungan West Papua – NKRI harus kita rombak habis. Pertama, kita harus yakin dan petakan bahwa West Papua ialah wilayah jajahan NKRI, dan Indonesia ialah penjajah, bukan pemerintah, tetapi penguasa.

Siapa saja menyebut NKRI dengan istilah pemerintah Indonesia, berarti dari awal paradigma berpikir dalam hubungan NKRI – West Papua sudah salah.

Kalau sudah salah, pasti tuntutan juga salah.

Yang kedua, berdasarkan terms of reference atas dasar paradigma berpikir kita tadi, maka kita harus menuntut hal-hal apa saja yang bisa dikerjaka oleh NKRI. Sekali lagi, kita minta apa yang bisa dilakukan NKRI. Kalau meminta hal-hal yang di luar kemampuan NKRI, maka pasti mereka tidak akan menanggapinya.

Yang ketiga, kalau kita menuntut, kita juga dari hatinurani yang terdalam, harus punya jawaban bahwa tuntutan kita akan diberikan. Kalau masih ada ‘keraguan’ dalam hatinurani, maka kita harus sesuaikan diri dan tuntutan kita dengan kata-kata hatinurani.Kalau kita dari awal salah menuntut, jangan kecewa kalau tidak dijawab atau tidak terpenuhi.

Dari tiga saran ini semakin membuat kita menjadi sulit melihat jalan keluar?

Tidak usah terlalu rumit. Kita orang Melanesia, kita bukan hadir ke Bumi sebagai orang Melanesia tunggal. Kita harus percaya diri, bangga kepada diri sendiri, percaya kepada diri sendiri, dan sandarkan kepada kemampuan sendiri. Itu modal pemberian Tuhan, sejak penciptaan, bukan buatan NKRI, bukan frame Amerika Serikat bukan atas persetujuan Australia. Realitas kodrat kita orang Melanesia.

Nah, dunia kita di situ. Identitas kita di situ. Realitas kodrat kita itu. Jadi, kita bangun segala-sesuatu dari situ. Untuk mengkleim sebuah identitas, kita harus punya dasar pemikiran, paradigma yang benar, lalu dari situ kita mengejar apa yang kita anggap salah. Dasar pemikiran harus benar dan tepat. Kita harus punya pemikiran yang murni didaasrkan atas jatidiri kita sebagai orang Melanesia. Jangan membangun sebuah perjuangan, jangan merancang hal-hal berdasarkan kebencian kepada Indonesia, kedongkolan kepada NKRI, tetapi atas dasar realitas mutlak, ciptaan Tuhan semesta alam.

Apa masih bingung?

Mulai ada titik terang. Jadi, titik awalnya ialah “berdiri sebagia orang Melansia”, dan kemduian “bekerja dengan orang-orang Melanesia”. Tetapi kita bicara soal hubungan Melanesia dengan Indonesia?

Itu yang kami maksudkan.

Kapan? Berapa kali? Siapa pejuang Papua Merdeka atau tokoh Papua yang meminta dan menuntut Perdana Menteri PNG, Perdana Menteri Vanuatu, Perdana Menteri Solomon Islands, untuk datang membantu West Papua?

Kalau sudah pernah ada, siapa dan kapan itu pernah ada?

Kalau sudah salah alamat, jangan berharap surat Permohonn Anda akan dibalas, ya, namanya salah alamaat kok.

 

Berdoa Jutaan Kali, NKRI Tidak Akan Pernah Menebus Dosa-Dosanya atas Bangsa Papua was originally published on PAPUAPost.com

Indonesia Inomane Mbanogop: Kinendop Yarogo, Yabume Unggwino

Dalam pesan singkat yang baru saja PMNews terima disambung dengan komunikasi per telepon, Gen. TRWP Mathias Wenda kembali mengulangi anjurannya mengulangi apa yang telah disampaikannya, “Indonesia Inomane Mbanogop: Kinendop Yarogo, Yabume Unggwino”, yang artinya “Jangan balas pantun Indonesia, kerjakan apa yang mau Anda kerjakan”.

Artinya, dalam budaya Jawa-Melayu dikenal pepatah “Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu”, yaitu kerjakanlah terus apa yang mau dikerjalan, jalani terus apa yang mau dijalani, laksanakan apa yang mau dilaksanakan, fokus kepada target, tujuan dan program kegiatan sendiri, jangan terganggu oleh hasutan, pernyataan, perbuatan lawan, perbuatan penjajah jangan ditanggapi, jangan dipikirkan, jangan diseriusi.

Sisah pekerjaan yang harus diselesaikan bangsa Papua hadi ini ialah

  1. ULMWP menindak-lanjuti amanat UURWP, yang sudah disahkan oleh PNWP
  2. PNWP menyusun berbagai peraturan pemerintah dau Undang-Undang sesuai dengan amanat UURWP yang sudah disahkannya
  3. ULMWP untuk segera membuat Program Kerja, lengkap dengan Anggaran Belanja sehingga orang Papua tahu framework kerja ULMWP untuk mencapai Papua Merdeka.
  4. Rakyat Papua untuk berdoa, berpuasa dan mengumpulkan dana-dana revolusi untuk mendukung rencana-rencana yang akan dikeluar

Selain itu juga disarankan oleh Gen. Wenda bahwa kendali bola perjuangan Papua Merdeka harus kita ambil, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain, apalagi ke tangan penjajah. Saat ini NKRI sudah mulai mencap semua organ perjuangan di dalam negeri sebagai teroris, dan yang jelas ULMWP bukan teroris, oleh karena itu, mari kita pakai hatinurani, pakai pikrian rasional, demi kepentingan bangsa dan tanah air.

Terakhir dari pernyataanya yang panjang-lebar, Gen. Wenda mengamanatkan, “Kinendop yarino”, berlututlah, tanam kaki dan melangkah, bekerja-lah untuk mencapai cita-cita.

Ditanyakan apa tanggapannya atas langkah-langkah Jokowi hari ini dan kemarin, Wenda mengatakan,

“Coba datang seribu kali juga bisa, setiap hari Jokowi tinggal di Papua juga bisa, apakah itu akan menggantikan naywa orang Papua yang sudah mati? Apa arti kunjungan itu? Hanya tutup malu, karena sudah terlanjur malu! Mau salahkan orde baru, mau salahkan orde lama, mau salahkan orde reformasi? Itu langkah tutup malu, jangan lihat dari sisi yang salah.

Indonesia Inomane Mbanogop: Kinendop Yarogo, Yabume Unggwino was originally published on PAPUAPost.com

PBB Setujui Hak Menentukan Nasib Sendiri Sahara Barat

Penulis: Eben E. Siadari 14:33 WIB | Selasa, 11 Oktober 2016

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Komite Politik dan Dekolonisasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau yang lebih dikenal sebagai Komite Keempat, kemarin (10/10) menerima resolusi yang menegaskan kembali hak rakyat Saharawi untuk menentukan nasib sendiri.

Resolusi, yang diadopsi pada akhir dari beberapa hari debat di PBB tentang dekolonisasi, menegaskan dukungan Majelis Umum PBB terhadap proses perundingan yang diprakarsai oleh Dewan Keamanan PBB untuk solusi politik yang adil, langgeng dan dapat diterima bersama serta memastikan hak rakyat Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri.

Resolusi yang diajukan oleh 25 negara, termasuk Aljazair, itu menyambut upaya yang dilakukan oleh Sekjen PBB dan utusan pribadinya untuk Sahara Barat, Christopher Ross, untuk mengadakan kembali perundingan yang ditangguhkan pada tahun 2012.

Sebagaimana dilaporkan oleh Sahara Press Service, resolusi yang diadopsi dengan konsensus itu mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam konflik (Front Polisario dan Maroko) dan negara-negara di wilayah itu untuk bekerja sama penuh dengan utusan PBB.

Resolusi tersebut telah mengambil ide-ide PBB yang jelas dan besar tentang penyelesaian konflik Sahara Barat, yang terdiri dari dukungan terhadap peluncuran kembali perundingan antara Front Polisario dan Maroko, serta upaya mediasi yang dilakukan oleh Christopher Ross.

Delegasi dari negara-negara yang mengambil bagian dalam debat Komite Keempat tentang dekolonisasi, menyatakan dukungan besar untuk hak orang Saharawi dalam menentukan nasib sendiri. Mereka menyerukan dimulainya kembali perundingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Editor : Eben E. Siadari

PBB Setujui Hak Menentukan Nasib Sendiri Sahara Barat was originally published on PAPUAPost.com

Tujuan Papua Merdeka BUKAN Adil dan Makmur, tetapi untuk Keselarasan Hidup yang Abadi

Tujuan Papua Merdeka menurut Lt. Gen Amunggut Tabi, bukan seperti cita-cita kemerdekaan Indonesia atau negara lain di dunia seperti untuk “kehidupan yang adil dan makmur”, untuk “perdamaian dan kebahagiaan, untuk kesejahteraan”, untuk penegakkan hak asasi manusia dan berbagai cita-cita yang berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan manusia.

Menurut Tabi,

“Kita mau bikin negara di era abad ke-21, jadi kita sudah harus lupakan keadilan, kedamaian, kestabilan politik, kesejahteraan, adil dan makmur dan sejenisnya. Semua yang hanya berhubungna dengan kepentingan manusia, melupakan kepentingan makhluk lain harus dibuang jauh-jauh dari sekarang. UU Revolusi West Papua sudah mengajarkan kita pelajaran baru buat semua manusia di dunia, bahwa Undang-Undang Manusia harus mengakui dan mengharga serta melindungi keberadaan dan hak-hak dari semua makhluk, termasuk hak-hak manusia”

Dalam Ayat 2, Pasal 1, Bab I. Prinsip-Prinsip Dasar dari UU Revolusi West Papua mengatakan sbb.

Rakyat ialah komunitas makhluk yang terdiri dari manusia, penguasa alam, makhluk roh, hewan, tumbuhan, dan benda alam.

Dalam hali ni berarti bahwa rakyat di dalam Negara West Papua ialah “komunitas makhluk”, bukan manusia, bukan penduduk, bukan suku, bukan marga, tetapi “komunitas”, “kelompok-kelompok makhluk.” Dan kelompokl-kelompok itu disebutkan

  1. manusia, yaitu makhluk penduduk manusia
  2. penguasa alam, yaitu makhluk setengah manusia dan setengah roh yang orang Papua sudah tahu menghuni dan menguasai alam Papua, antara lain seperti “Erimbo”, “Kweya’nakwe”, “Putri Papua“, Ikan “Numbay”, dan sebagainya.
  3. makhluk roh ialah Sang Ilahi Pencipta dan Pelindung Langit dan Bumi, roh nenek-moyang, roh makhluk lain;
  4. hewan disebut juga sebagai fauna, yaitu makhluk hewan selain manusia
  5. tumbuhan dalam bahasa ilmiah disebut flora, yaitu tumbuh-tumbuhan; dan
  6. benda alam, contohnya seperti batu (termasuk emas, perak, batu akik dsb.), kayu, tanah, air, dsb.

Dengan demikian jelas bagi kita bahwa penduduk Negara West Papua tidak hanya manusia, tetapi “komunitas makhluk”, yaitu sebuah pandangan pasca-modern yang harus kita sambut dan wacanakan, karena dampaknya ialah “keselarasan hidup”, yaitu hidup yang nikmat, hidup yang penuh dengan keceriaan, hidup seperti yang pernah dinikmati oleh nenek-moyang kita.

Keselarasan hidup yang kita maksudkan ialah kehidupan yang bersahabat dengan alam, yang dampaknya ialah Negara West Papua didirikan untuk menyelamatkan pulau New Guinea agar tetap menjadi paru-paru dunia, sehingga membantu kehdupan ini berlanjut, yaitu kehidupan yang lama di planet Bumi.

Tujuan Papua Merdeka BUKAN Adil dan Makmur, tetapi untuk Keselarasan Hidup yang Abadi was originally published on PAPUAPost.com

Tuduhan NKRI terhadap Negara Pasifik Selatan dan Tanggapan Indonesia (4)

Dalam tuduhannya, Indonesia mengatakan beberapa hal yang patut dicatat

pernyataan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bermotif politik yang bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis di provinsi-provinsi yang telah terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan. <Indonesia Menuduh Solomon Punya Motif Politik Angkat Isu Papua>

Pertama, Indonesia menuduh Solomon Islands dan koleganya di Pasifik Selatan “tidak memiliki itikad baik”; kedua “bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis”;  ketiga “menghasut kekacauan politik”, keempat, “kekerasan publik dan serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan”.


Keempat, Indonesia menuduh intervensi enam negara Pasifik Selatan terkait isu pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri ditanggapi dilakukan oleh kelompok perjuangan Papua Merdeka sebagai “serangan teroris bersenjata”, yang dilakukan “terhadap warga sipli dan personel keamanan”.

Kita telah lihat berkali-kali, apa yang terjadi di kota Jayapura, waktu Musa Tabuni masih hidup. waktu itu turis asing ditembak mati. Tukang ojek dibunuh. Di Puncak Jaya tukang ojek atau guru honorer dibunuh. DI Nduga dan Lanny Jaya pekerja perusahaan dibunuh. Di Nabire, Dogiyai, Sugapa, penduduk sipil ditembak mati, masih anak-anak sekolah SMA-pun ditembak mati.

Apalagi di Timika, pembunuhan demi pembunuhan terus terjadi, silih berganti. Ada yang digiring ke arah perang suku, ada pula yang digiring ke TPN/OPM.

Apakah semua ini terjadi oleh Tentara Revolusi West Papua atau OPM? atau TPN/OPM atau TPN PB?

Sama sekali tidak. Kalau Komando Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Pemka di bawah komando Jend TPN/OPM Mathias Wenda sejak tahu 2006 telah berubah tugas, fungsi dan kegiatannya menjadi sebuah organisasi militer profesional, yang bekerja seratus persen untuk kemerdekaan West Papua, dengan mengedepankan Front Perjuangan Papua Merdeka lewat jalur politik dan diplomasi.

Nggoliar Tabuni sudah tahu saat ini siapa penyebab banyak masalah di Puncak Jaya dan Puncak Papua dan sekitarnya.

Semua tertata-rapih, semua dibawah komando, semua mendengarkan perimtah dan komando dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Semua organ dan organiassi perjuangan bangsa Papua sudah tahu, siapa itu OPM, siapa pembentuk dan pemberi nama OPM? Siapa TPN/OPM, dan siapa berkepentingan TPN/OPM harus ada di Tanah Papua. Orang Papua tahu siapa ibukandung terorisme di Tanah Papua.

Hari ini, paling tidak sejak tahun 2006, perjuangan Papua Merdeka telah beroperasi secara profesional, tidak ada baku tembak sama sekali., Kalau ada, itu jelas dan pasti disebabkan oleh agen-agen NKRI, untuk kepentingan mereka. Teroris yang ada di Tanah Papua itu TPN/OPM bentukan NKRI, OPM piaraan NKRI, TPB PB eksis karena dibiayai NKRI. Kalau yang murni tidak akan menembak orang sembarang, kami pejuang Papua Merdeka sudah tahu itu sejak penerangan dan pemisahan organisasi politik dari organisasi militer tahun 2006.

Maka itu kalau masih ada TPN/OPM tembak orang sembarang di Tanah Papua, itu pasti NKRI.

Yang mau supaya Tanah Papua kacau. Yang mau supaya orang Papua mati. Yang mau supaya TPN/OPM menjadi teroris adalah NKRI, bukan?

Tetapi jebakan NKRI meleset! NKRI kalah 100 langkah!

TRWP tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk menembak orang sejak tahun 2006. Kalau masih ada itu, maka itu pasti buatan NKRI. Masa maling teriak maling?

Masa teroris menuduh teroris?

Siapa yang mengebom Cafe di Bali, Cafe di Jakarta dan di Timur Tengah? Itukan teroris kelahiran Inodnesia, bukan?

Tanah Papua itu tanah damai, bangsa Papua mencari kedamaian! Kami anti terorisme! Yang suka terorisme, pelaku terorisme, yang melahirkan teroris, yang memelihara dan mempersenjatai teroris adalah NKRI.

Semua orang di seluruh dunia tahu, Indonesia-pun pura-pura tidak tahu, kalau yang berjuangan di Tanah Papua itu bukan teroris, tetapi para pejuang kemerdekaan West Papua. Gen. Mathias Wenda dan para gerilyawan serta perwira di seluruh Tanah Papua, ULMWP, KNPB, DeMMAK, NRFPB, PNWP, AMP, PDP semuanya memperjuangkan kemerdekaan West Papua SECARA DAMAI, dan yang selama ini menginginkan dan mengupayakan kekerasan ialah NKRI.

Dunia tidak buta! Semua orang tahu, NKRI ialah teroris, pembunuh, perampok, pencuri, penjarah di Tanah Papua. Oleh karena itu intervensi negara asing atas nama kemanusiaan adalah jalan satu-satunya untuk menghentikan terorisme neara Indonesia atas bangsa Papua.

Tuduhan NKRI terhadap Negara Pasifik Selatan dan Tanggapan Indonesia (4) was originally published on PAPUAPost.com

Solomon Islands Repeats Call for Independent Assessment of West Papua

SolomonTimesOnline – The Solomon Islands representative in Geneva, Switzerland, has repeated calls for Indonesia to allow a UN Special Rapporteur on Freedom of Expression to visit West Papua and Papua Provinces.

Minister Councilor at the Solomon Islands Mission in Geneva, Switzerland, Barrett Salato made the call at the start of the 33rd Human Rights Council Meeting in Geneva on Monday this week.

Mr. Salato highlighted a “worrying trend by the Member States resisting human rights scrutiny by the work of the Council.”

“More unsettling is the fact that some large democracies who profess to uphold universal human rights values are evading scrutiny on their domestic human rights practices by shielding such practices behind the principle of non-interference.”

Mr Salato says that the Solomon Islands share the view that protecting human rights of all people requires collective responsibilities and continues to condemn violations of human rights whenever it occurs.

Solomon Islands Repeats Call for Independent Assessment of West Papua was originally published on PAPUAPost.com

Pidato Presiden Nauru di PBB Angkat Isu Pelanggaran HAM yang Sedang Terjadi di Papua

Presiden Nauru, Baron Divavesi Waqa (Foto: UN Photo/Cia Pak)

Presiden Nauru, Baron Divavesi Waqa (Foto: UN Photo/Cia Pak)

New York, Tabloid-WANI — Seperti sudah diperkirakan sebelumnya, Presiden Republik Nauru, Baron Divavesi Waqa, mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua saat berpidato pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New Yok, (21/9).

Dalam salah satu bagian pidatonya, ia mengatakan negaranya sangat prihatin dengan situasi di Papua, terkait dengan tuduhan pelanggaran HAM di sana. “Nauru sangat prihatin dengan situasi di Papua (Barat) termasuk adanya tuduhan pelanggaran HAM,” kata dia, yang juga disiarkan oleh televisi internet PBB. Oleh karena itu, kata dia, Nauru menekankan perlunya dilaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Pacific Islands Forum (PIF) pada pertemuan pemimpinnya di Republik Federasi Mikronesia belum lama itu. Rekomendasi itu adalah tentang perlunya dialog yang konstruktif dengan pemerintah Indonesia tentang Papua. Berikut ini Video pidato Presiden Nauru di PBB

Di bagian lain pidatonya, ia juga menyinggung soal Korea Utara. Menurut dia, Nauru juga prihatin dengan meningkatnya tensi yang diprovokasi oleh tindakan Korea Utara. “Wilayah Pasifik sudah mengalami terlalu banyak kekerasan dan penderitaan pada abad 20 dan tidak bisa membiarkan bencana perang kembali lagi. Tidak ada tempat di dunia yang berkelanjutan untuk proliferasi nuklir,” kata lanjut dia.

Presiden Nauru juga bersuara tentang Taiwan, yang menurutnya adalah teman dekat negaranya. Ia menyerukan agar 23 juta penduduk Taiwan juga menikmati hak-hak dasar yang diatur dalam Piagam PBB. “Taiwan telah memberikan kontribusi kepada Majelis Kesehatan Dunia dan International Civil Aviation Organization (ICAO).

Negara ini juga mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan membantu untuk memimpin jalan ke ekonomi rendah karbon. Taiwan adalah pemangku kepentingan utama di dalam masyarakat internasional. Dan kita harus melakukan upaya untuk mengatur partisipasi mereka di seluruh sistem PBB, sehingga semua negara anggota dapat memperoleh manfaat dari kontribusi substansialnya,” kata dia.
Sebelumnya, dalam salah satu butir komunike bersama PIF, dimana Nauru menjadi salah satu anggotanya, isu pelanggaran HAM Papua disebut meskipun forum ini menganggap hal itu merupakan isu sensitif. “Para pemimpin (PIF) mengakui sensitivitas isu Papua dan setuju bahwa tuduhan pelanggaran HAM di Papua tetap menjadi agenda mereka. Para pemimpin juga menyepakati pentingnya dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait dengan isu ini,” demikian bunyi salah satu butir komunike.

Baca ini: Solomon dan Nauru Tekan Pemerintah Indonesia di dua Badan PBB PIF adalah forum beranggotakan 16 negara dan wilayah di Pasifik, terdiri dari Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Selandia Baru, Niue, Papau, Papua New Guinea, Republic of Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu.

Dalam pertemuan PIF pekan lalu, anggotanya bertambah dua lagi dengan disahkannya keanggotaan French Polynesia dan New Caledonia. Selain di PIF, Nauru juga baru-baru ini ikut bergabung dengan kelompok negara-negara Pasifik yang peduli pada nasib Papua, yaitu Pacific Island Coalition for West Papua (PICWP).

Koalisi yang dipimpin oleh PM Solomon Islands ini, bertujuan untuk menggalang dukungan negara-negara Pasifik untuk menyerukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melakukan intervensi atas pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri bagi Papua. Anggota awal PICWP terdiri dari Pemerintah Kepulauan Solomon, Pemerintah Vanuatu, kelompok Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste(FLNKS), Pemerintah Tuvalu, Republik Nauru, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pasifik, Pacific Islands Association Non Govermental Organization (PIANGO).

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2016/09/pidato-presiden-nauru-di-pbb-angkat-isu-pelanggaran-ham-yang-sedang-terjadi-di-papua.html

Pidato Presiden Nauru di PBB Angkat Isu Pelanggaran HAM yang Sedang Terjadi di Papua was originally published on PAPUAPost.com

Presiden Marshall Islands Minta PBB Selidiki Kasus Pelanggaran HAM di Papua

Presiden Marshall Islands Minta PBB Selidiki Kasus Pelanggaran HAM di Papua

Presiden Marshall Islands, Hilda C.Heine (Foto: UN Photo/Cia Pak)

New York, Tabloid-WANI — Setelah Presiden Nauru mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua saat berpidato pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York (22/9), satu lagi kepala negara Pasifik juga menyuarakan hal yang sama di forum yang sama.

Ketika mendapat kesempatan berpidato, Presiden Marshall Islands, Hilda C.Heine, menyerukan agar Dewan HAM PBB membentuk investigasi independen dan kredibel atas pelanggaran HAM di Papua.

Ia menyerukan hal itu karena menurut dia, HAM sangat penting bagi negaranya.

“Karena pentingnya HAM bagi negara kami, saya meminta Dewan HAM PBB untuk menginisiasi investigasi yang kredibel dan independen atas pelanggaran HAM di Papua (Barat),” kata dia, di akhir pidatonya.

Marshall Islands atau Republik Kepulauan Marshall adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian barat. Negara ini berbatasan dengan Republik Nauru dan Kiribati di sebelah selatan, Mikronesia di barat, dan Pulau Wake di utara.

Wilayah ini awalnya ditemukan oleh penjelajah Spanyol tetapi kapten Inggris John Marshall yang mengunjuginya pada 1788 lah yang menamainya sebagai pulah Marshall. kepulauan ini dinamakan menurut namanya.

Jepang menguasai kepulauan ini pada Perang Dunia I berdasarkan mandat Liga Bangsa-Bangsa. Namun, pada 1944 saat Perang Dunia II, Amerika Serikat menyerbu kepulauan ini dan memasukkannya ke dalam Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik (Trust Territory of the Pacific Islands).

Setelah perang berakhir, AS mulai melaksanakan beberapa uji coba nuklir di Kep. Marshall yang berlanjut hingga 1960-an. Akibatnya, banyak penduduk Marshall yang terkena efek tingkat radiasi tinggi sehingga klaim kompensasi masih berlangsung hingga kini.

Pada 1979, Republik Kepulauan Marshall didirikan dan sebuah perjanjian Compact of Free Association dengan AS ditandatangani, yang mulai berlaku pada 1986.

Negara ini tergolong kecil, sama dengan sebagian besar negara kepulauan lainnya di Pasifik. Luas perairannya 750.000 mil persegi (1.900.000 km2) sedangkan luas daratan hanya 70 mil persegi (180 km2). Kendati demikian, di PBB suara mereka diperhitungkan sama dengan anggota lainnya.

Marshall Islands adalah salah satu negara yang telah ikut menyatakan dukungan kepada Koalisi Pulau Pasifik untuk Papua atau Pacific Islands Coalition for West Papua (PICWP) atau Koalisi Pasifik untuk Papua Barat. Koalisi yang diinisiasi oleh Presiden Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, ini bertujuan untuk menggalang dukungan negara-negara Pasifik untuk menyerukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melakukan intervensi atas pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri bagi Papua.

Anggota awal PICWP terdiri dari Pemerintah Kepulauan Solomon, Pemerintah Vanuatu, kelompok Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pasifik, Pacific Islands Association Non Govermental Organization (PIANGO).

Selanjutnya dalam pertemuan mereka di Aloha, Honolulu, pada hari 2 September lalu, dukungan terhadap koalisi ini bertambah dengan bergabungnya dua negara Pasifik lain, yaitu Pemerintah Tuvalu dan Republik Nauru. Belakangan dukungan pun bertambah lagi yaitu dari Kerajaan Tonga dan Republik Kepulauan Marshall.

Korea Utara dan Taiwan Di bagian lain pidatonya, Heine mengatakan negaranya akan melanjutkan ratifikasi kesepakatan tentang HAM PBB menjadi undang-undang pada sidang parlemen medatang. “Sebagian dari kesepakatan ini telah tercermin dalam konstitusi kami,” kata dia.

Dalam kaitan itu pula, ia menyerukan agar PBBI mengakui peranan Taiwan sebagai salah satu pemangku kepentingan kunci dan berperan penting dalam urusan global. “Saya menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendukung Taiwan dan upaya-upaya negara itu dalam dialog dan stabilitas perdamaian regional dan global,” kata dia.

“PBB harus memberikan komitmen yang lebih besar untuk menjamin pengakuan atas hak-hak dasar Taiwan untuk berpartisipasi di berbagai mekanisme, rapat dan aktivitas badan-badan khusus PBB, atas kontribusinya dalam bekerja sama dengan kita,” lanjut dia.

Di bagian lain pidatonya, Heine juga mendesak Korea Utara untuk menghentikan percobaan nuklir sampai tercapai perlucutan senjata nuklir. Tanggapan Indonesia Sementara itu Indonesia belum memberikan tanggapan atas hal ini. Wakil Presiden Jusuf Kalla, dijadwalkan akan berbicara di Sidang Umum PBB pada hari Kamis (23/9) sore waktu setempat.

Sumber: http://www.tabloid-wani.com

Presiden Marshall Islands Minta PBB Selidiki Kasus Pelanggaran HAM di Papua was originally published on PAPUAPost.com

Welcome West Papua Transitional Constitution Called “Undang-Undang Revolusi West Papua”

Papua Merdeka News (PMNews) welcomes the legal instrument for West Papua independence movement called “Undang-Undang Revolusi West PapuaUURWP” (or West Papua Revolution/ Transitional Constitution) that helps organise and establish legal basis for the struggle for Independence of West Papua as a sovereign nation-state in near future.

After being proposed by various organisations fighting for West Papua independence, including proposal from the West Papua Revolutionary Army (WPRA) as mentioned previously, the West Papua National Parliament (Nieuw Guinea Raad) Chairperson, Buchtar Tabuni has released a what the PNWP Calls “Undang-Undang Revolusi West Papua” (UURWP) that has taken into force since the day it is passed by the parliament.

Since 13 September 2016 the Revolutionary Constitution by WPRA has taken into force, and since 19 September 2016 the same constitution is legally endorsed by West Papua National Parliament and has taken into force on the same day of its signing by the Parliament Chairperson

There is only one task as the order of the Constitution to be carried out right now, according to the PNWP office, i.e., the formation of West Papua Provisional Government or West Papua Transitional Government based on the Constitution that has been issued by the parliament.

According to the constitution, three months (30) days have been given by the constitution (1) for West Papua National Parliament to Legally Sign the Constitution and (2) for the Parliament to order the ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) as the political/executive body to form a West Papua Transitional Government. Only within days, PNWP has signed the Constitution, which means it remains one more mandate to be fulfilled by the ULMWP, i.e., to form the provisional government.

According to the Secretariat-General of West Papua Revolutionary Army (WPRA), and the office of West Papua National Parliament,

It is important to notice that the Constitution Officially Declares “Tok Pisin” as the Official Language of West Papua Revolution.

From the Collective Editorial Board of West Papua Online News Group,

We Welcome the West Papua Revolution Constitution,

the legal basis that will lead the United Liberation Movement for West Papua to form a Transitional Government, a constitution that will guard the West Papua Independence Movement, until Indonesia colonial power is out from Melanesian soil.

Welcome West Papua Transitional Constitution Called “Undang-Undang Revolusi West Papua” was originally published on PAPUAPost.com

Gen. TRWP Mathias Wenda: Undang-Undang Revolusi West Papua telah Diterbitkan

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) disiarkan lewat Kantor Sekretariat-Jenderal bahwa Panglima Tertinggi Komando Revolusi telah menerbitkan sebuah “Undang-Undang Revolusi West Papua‘ dengan Surat Keputusan yang akan segera diumumkan kepada seluruh dunia.

Menurut pesan singkat yang diterima PMNews dari MPP TRWP menyatakan Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) mulai berlaku sejak tanggal 13 September 2016.

Diberitahukan per SMS dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua bahwa Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua, Gen. TRWP Mathias Wenda telah menanda-tangani Undang-Undang Revolusi Wset Papua baru-baru ini, sehingag dengan demikian akan mulai berlaku sejak tanggal 13 September 2016, yaitu tepat pada hari Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Masyarakat Adat dikeluarkan dalam Sidang Umum PBB di New York tahun 2007 lsalu.

Ada pesan penting yang disampaikan dalam pesan singkat ini, yaitu bahwa “Dengan terbitnya Surat Keputusan tentang UU Revolusi West Papua” maka secara otomatis, demi hukum gugurlah semua hukum kolonial/ asing yang pernah berlaku di atas Tanah Leluhur bangsa Papua, wilayah kedaulatan udara, laut, dan darat Negara Republik West Papua yang saat ini diperjuangkan pengakuannya lewat ULMWP sebagai lembaga eksekutiv dan PNWP sebagai lembaga legislatif.

Pesan kedua menyampaikan bahwa UURWP ini kemudiian harus disahkan oleh Parlemen Nasional West Papua dengan batasan waktu yang telah diberikan sejak tanggal diberlakukan dan kemudian agar ULMWP seabgai wadah politik eksekuter langkah-langkah Revolusi agar menerapkan UURWP dimaksud dalam memperjuangkan kemerdekaan West Papua.

Gen. TRWP Mathias Wenda: Undang-Undang Revolusi West Papua telah Diterbitkan was originally published on PAPUAPost.com

Status

Urgent!! Mohon Solidaritas, Advokasi dan Peliputan: Mahasiswa Papua Surabaya Dikepung

Image may contain: textSedang berlangsung pengepungan asrama Kamasan Mahasiswa Papua di Surabaya oleh aparat Tentara, Satpol PP dan Ormas Reaksioner. Sejak sore tadi beberapa puluh aparat Tentara dan Satpol PP telah melakukan pengrusakan terhadap pagar Asrama Kamasan Mahasiswa Papua Surabaya. Pihak aparat dan satpol memaksa para mahasiswa untuk memasang bendera merah putih dan menuduh bendera merah putih yang telah dipasang di luar pagar asrama dirusak oleh mahasiswa-mahasiswa Papua.

Saat ini jumlah aparat semakin bertambah disertai dengan pertambahan jumlah massa Ormas yang melakukan ancaman dengan teriakan-teriakan rasis seperti “Monyet, Babi, binatang, Anjing. Kamu Jangan Keluar, Sa tunggu kamu disini. Sampe Jam 12 kamu jangan keluar.”

Setelah melakukan pengrusakan pagar asrama Tentara dan Satpol PP melempari asrama dari luar yang mengakibatkan jendela-jendela asrama pecah. Aparat Tentara, Satpol PP, dan ormas-ormas reaksioner sudah menutup jalan masuk menuju asrama. Dan dalam waktu dekat akan dikhawatirkan mereka akan mendobrak masuk asrama.

Untuk komunikasi yang lebih lanjut silahkan menghubungi:
Doly: 0812-2632-5859
Alin: 0821-9963-6278

Source: Facebook.com

Urgent!! Mohon Solidaritas, Advokasi dan Peliputan: Mahasiswa Papua Surabaya Dikepung was originally published on PAPUAPost.com

Status

Izaac Hindom vs. Ismail: “Saya Ada Urus Rakyatmu!”

Waktu Izaac Hindom jadi Gubernur Irian Jaya, suatu ketika beliau dapat telepon dari Gubernur Jawa Tengah. Ismail mengeluh karena ada beberapa mahasiswa asal Irian Jaya yang berkelahi.

Bapa Hindom, sesudah mendengar dengan seksama keluhan koleganya, menjawab, “Mohon maaf Bapa Gubernur, belakangan ini saya sibuk sekali, sehingga tidak sempat mengurus anak-anak saya itu.”

Gubernur Ismail dengan takzim bertanya, “Sibuk apakah Pak Gub?”

Hindom menjawab, “Saya sibuk mengurus anak-anak Bapak, belasan ribu jumlahnya. Mereka datang sebagai transmigran. Harus disiapkan tanah, penginapan sementara, makanan, air bersih, sekolah, tenaga perawat ….”

Gubernur Jawa Tengah terdiam.

Bapa Hindom menyambung, “Jadi, tolonglah Bapa Gubernur mengurus anak-anak saya seperti saya dengan penuh kasih mengurus anak-anak Bapa yang pindah ke banyak tempat di Irian ini.”

_(Copas Status FB BRONAL DEIKME)_

Izaac Hindom vs. Ismail: “Saya Ada Urus Rakyatmu!” was originally published on PAPUAPost.com