Logika NKRI: London, Canberra, New York Mendukung Keutuhan NKRI?

Logika NKRI: London, Canberra, New York Mendukung Keutungan NKRI, kok Bukan Port Numbay, bukan Manokwari, bukan orang Papua, tetapi orang asing, negara asing, kota asing yang mendukung NKRI?

Lantas mereka mendukung keutuhan NKRI di Tanah mana dan atas bangsa mana?

Sesuatu yang sekali lagi, “Aneh tapi nyata!” Sungguh aneh, tetapi itu menjadi kenyataan dalam retorika dan logika politik NKRI. Pertanyaannya sekali lagi,

Masa yang menjajah NKRI, yang dijajah West Papua, tetapi yang mengakui London, Canberra, dll?

 Ah, yang benar aja, to mas, to mBak! Kok ngawur gitu lho!

Ngawurnya apa?

Pertama, ngawur karena yang menjajah bangsa dan Tanah Papua itu NKRI, tetapi NKRI selalu keliling dunia tanya, “Kamu mengakui nggak, penjajahan saya atas West Papua? Jadi, yang menjajah negara lain, yang dijajah negara lain, yang disuruh mengakui penjajahan negara lain?

Apa artinya drama ini?

Arti langsung dan paling sederhana ialah, bahwa NKRI sebenarnya “Tidak mengakui bahwa ia sedang menjajah dan menduduki Negara West Papua!” makanya dia harus lari ke sana-kemari minta konfirmasi.

Kedua, , ngawur karena “NKRI tidak tahu kalau West Papua itu ibukotanya Port Numbay, bukan London, bukan Canberra, bukan New York!”.

Kalau kita lihat perilaku Indonesia, yang menjajah West Papua dengan ibukota Port Numbay, tetapi sibuk bolak-balik London mempertanyakan status West Papua di dalam NKRI, maka dapa disimpulkan NKRI ada kena penyakit geger otak, salah ingatan, disorientasi, sehingga tidak tahu apa, di mana dan bagaimana?

Masa menanyakan “Apakah West Papua tetap di dalam NKRI kepada bangsa lain?“, Tanyakan saja dong kepada orang Papua, di West Papua. Kalau berani, “Lakukan referendum, tanyakan secara demokratis, kepada selurh Rakyat West Papua“. Katanya NKRI itu sebuah negara modern dan demokratis, kok bertanya tentang nasib sebuah bangsa dan wilayah West Papua kepada bangsa dan wilayah lain? Ini demokrasi jenis apa? Demokrasi keturunan dari mana?

Ketiga , ngawur karena dengan terus bertanya kepada negara luar tentang keutuhan NKRI, sebenarnya NKRI sedang menggenggam bara api di tangannya sendiri, dan pada akhirnya NKRI tidak akan sanggup lagi, karena tangannya akan terbakar kalau kelamaan.

“Politik tidak mengenal teman abadi dan mush abadi!” Ini slogan yang umum di Indonesia saat ini, bukan?

Apakah Indonesia punya antisipasi, kapan London, New York dan Canberra akan mengatakan “Indonsia angkat kaki dari Tanah Papua?” Ataukah NKRI berdoa dan berpuasa agar mereka tetap mengakui West Papua bagian dari NKRI sampai kiamat, sesuai rumus “NKRI Harga Mati”?

Kapan NKRI akan turun ke Tanah Papua, kepada bangsa Papua, dan bertanya secara jujur dan gentlemen, “Apakah West Papua bagian dari NKRI?” Kalau takut, jangan bikin diri berani tanya kepada orang lain.

Katanya “Suara Rakyat itu Suara Tuhan, lalu kenapa rakyat Papua tidak pernah ditanyai pertanyaan yang sama yang diajukan kepada negara-negara asing?” Takut malu kali ya? Ahhh, nggak usah malu-malu, kan udah ketahuan Anda berbohong!

Oh, ataukah “Suara London, Suara Canberra, dan Suara New York itu yang suara Tuhan?” Nah, kalau begitu, bagaimana kalau seandainya mereka ikut rumus tiada kawan abadi dan tiada mush abadi lalu bilang, “NKRI out from West Papua?”, kan akhirnya harus mengaku juga

 London, Canberra, New York TIDAK LAGI Mendukung Keutuhan NKRI, bukan?

Keempat, dan seterusnya cari sendiri aja deh, kokh kekurangan orang lain kita kasih tahu semua malah lama-lama kita balik memperbaiki mereka lagi! Konyol akhirnya!

Logika NKRI: London, Canberra, New York Mendukung Keutuhan NKRI? was originally published on PAPUAPost.com

Argumen NKRI: Ide Papua Merdeka Sudah Tidak Relevan Lagi

Kalau sudah tidak relevan lagi, maka apa yang tetap relevan “NKRI Harga Mati?” Sangat tendensius, rasis dan fascis? Mengapa Melayu-Indonesia boleh merdeka tetapi Melanesia-Papua sudah tidak relevan lagi bicara Papua Merdeka?

Sangat ketinggalan zaman dalam konsep berpikir, karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa, seperti ditulis sendiri oleh NKRI di dalam UUD 1945 mereka. Buktinya Inggris saja baru kemarin merdeka dari Uni Eropa. Merdeka bukan barang haram, bukan barang baru! Kalau haram, mengapa Indonesia merdeka dari Belanda? Kalau sudah bukan zamannya, mengapa Inggris sudah merdeka dari Uni Eropa, mengapa Skotlandia bicara referendum? Mengapa Irlandia Utara bicara referendum kemerdekaan? Siapa yang sudah tidak relevan: NKRI dengan segala dalilnya, ataukah ide Papua Merdeka?

Pada tahun 2000, pernah beredar di kalangan Aliansi Mahasiswa Papua (waktu itu organisasi Pemuda lain tidak ada di Tanah Papua), hanya ada TPN/OPM dan AMP.  Isu yang disebarkan oleh intelijen NKRI itu mengatakan bahwa akhir tahun 2000 ialah batas terakhir PBB berikan izin kepada seluruh bangsa di dunia untuk merdeka dari penjajahan. Kalau lewat dari tahun 2000, maka tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang akan didengarkan kalau berbicara kemerdekaan.

Akibatnya apa?

Theys Eluay dkk kebakaran jenggot! AMP kelabakan! TPN/OPM turun ke kota Port Numbay per tanggal 1 Desember 2000.

Ternyata apa? Enembalas tahun kemudian, tahun 2016, Inggris merdeka dari Uni Eropa. Ternyata pada tanggal 21 Mei 2006, Serbia dan Montenegro berpisah, karena Montenegro menyatakan diri merdeka.

Jadi, “Kapan tidak relevannya?” Siapa bilang “tidak relevan lagi?”

Bukankah ini sebuah retorika kampungan? Bukankah ini logika kanak-kanak? Apalagi, kalau ada orang Papua percaya degnan logika kanak-kanak dan kampungan ini, maka mereka lebih buruk daripada kampungan dan kanak-kanak.

Argumen NKRI: Ide Papua Merdeka Sudah Tidak Relevan Lagi was originally published on PAPUA MERDEKA! News

HUT OPM, HUT TPN/OPM atau HUT Proklamasi Kemerdekaan West Papua?

Baca semua berita yang dikeluarkan oleh kolonial NKRI, termasuk media terkemuka di Tanah Papua seperti Tabloid Jubi, Papua Pos, Bintang Papua dan Cenderawaasih Pos, setiap 1 Juli diturunkan judul “HUT OPM…”. Di media-media lainnya, ada yang mengeluarkan pernyataan “HUT TPN/OPM” dan “HUT TPN-PB”. Media yang dikelola oleh orang Papua sendiri menyatakan 1 Juli 1971 sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara West Papua.

Lalu ada yang bertanya, “Kalau begitu bagaimana dengan 1 Desember 1961″ yang sejak tahun 2000 dideklarasikan sebagai Hari Kemerdekaan West Papua?” Jawabannya sudah jelas disampaikan oleh berbagai media, 1 Desember 1961 ialah Hari Perkenalan dan Peresmian Nama Negara, Nama Bangsa dan Atribut Negara Lainnya seperti Lagu Kebangsaan, batas Wilayah dan Bendera Negara. Ini jelas-jelas bukan Hari Proklamasi Kemerdekaan.

Ada lagi pertanyaan lanjutan di sini, “Orang Papua menggunakan HUT Kemerdekaan West Papua, tetapi NKRI dan media antek mereka menggunakan istilah HUT OPM, apa artinya dan apa maksudnya?

PMNews menyadari penuh bahwa begitu manusia dirubah pola pikirnya dan disajikan dengan informasi yang selalu salah setiap saat, maka akhirnya kita menjadi terbiasa dengan yang salah dan menerima yang salah itu seolah-olah sebagai tidak salah, akhirnya bisa saja kita katakan yang salah tadi benar.

Pertanyaan berikut ialah, “Mengapa NKRI dan media anteknya gemar dan suka menggunakan OPM padahal orang Papua sendiri sudah lama tidak menggunakan OPM lagi?”

Seharusnya pertanyaan berikut yang secara pandai diperbincangkan dan ditelusuuri oleh orang Papua dan Organisasi Perjuangan Papua Merdeka  ialah “Siapa yang sebenarnya mencetuskan nama OPM dan kapan, dan di mana OPM mulai digunakan? Mengapa NKRI kok terus bertahan dengan media antek-anteknya menggunakan nama OPM, padalah orang Papua sudah punya ULMWP?” 

Orang Papua seharusnya pandai membaca apa yang dilihat, apa yang didengar, dari mana asalnya, kapan datangnya, dan di balik semua itu, apa tujuannya.

HUT OPM, HUT TPN/OPM atau HUT Proklamasi Kemerdekaan West Papua? was originally published on PAPUA MERDEKA! News

HAM Memburuk, Dewan Gereja Dunia Bentuk Delegasi ke Papua

Penulis: Prasasta Widiadi 13:01 WIB | Kamis, 30 Juni 2016

TRONDHEIM, SATUHARAPAN.COM – Dewan Gereja Dunia dalam pertemuan komite sentral di Trondheim, Norwegia yang baru saja selesai beberapa hari lalu merekomendasikan membentuk kontingen delegasi ekumenis internasional sebagai bentuk solidaritas melakukan kunjungan ke Provinsi Papua.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Selasa (28/6), di salah satu sesi di pertemuan komite sentral Dewan Gereja Dunia permintaan kunjungan solidaritas tersebut digelar dalam rangka melaksanakan ziarah keadilan dan perdamaian yang setiap hari digumuli dalam pokok-pokok doa Dewan Gereja Dunia.

Dalam pertemuan yang digelar di Trondheim, Norwegia antara 22-28 Juni 2016, selain memberi usulan tentang pembentukan kontingen untuk melakukan kunjungan ke Papua, komite sentral juga mengajak banyak pihak mendukung gereja anggota – khususnya Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua melalui Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Pasifik Gereja (PCC), dan Konferensi Kristen Asia (CCA) – agar mendoakan dan bertindak dalam mendukung kesaksian gereja dalam rangka terwujudnya keadilan dan perdamaian di kawasan itu.

Dalam catatan Dewan Gereja Dunia, dikatakan bahwa lembaga itu telah mengikuti proses yang terjadi di Papua sejak 1960-an atau beberapa tahun setelah Provinsi Papua menjadi bagian Indonesia. Dalam catatan lembaga ini, dari sekian banyak protes terhadap kebijakan pemerintah pada bulan Mei dan awal Juni tahun ini, lebih dari 3.000 orang berada dalam tahanan pemerintah Indonesia.

Dikatakan pula bahwa konflik di Provinsi Papua yang saat awal berdiri masih bernama Irian Jaya menelan korban ribuan orang sejak akhir 1960-an.

Di tengah laporan tentang situasi HAM yang memburuk di Papua Barat, pernyataan dukungan untuk Papua dikeluarkan pada tanggal 28 Juni selama hari penutupan untuk pertemuan di Trondheim, Norwegia, Komite Sentral Dewan Gereja Dunia (WCC),” demikian pernyataan Dewan Gereja Dunia pada laman resminya.

Pada Februari 2012, komite eksekutif Dewan Gereja Dunia membahas situasi di Provinsi Papua dalam sebuah pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan tentang militerisasi dan eksploitasi dalam skala besar terhadap sumber daya alam di Papua.

Selain itu Dewan Gereja Dunia mengamati bahwa di provinsi tersebut tampak berbagai masalah sosial. Di antaranya transmigrasi yang belum merata, kurangnya lapangan kerja dan kesempatan ekonomi bagi penduduk asli Papua. Di sisi lain, Dewan Gereja Dunia mendapati laporan dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKITP), yaitu masih seringnya terjadi pelanggaran HAM secara sistematis seperti penangkapan secara sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan, penindasan, kekerasan, pengekangan aspirasi penduduk asli Papua untuk menentukan nasib di tanah mereka sendiri.

Dewan Gereja Dunia juga mencatat bahwa Presiden Joko Widodo sering berjanji menghentikan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan pelanggaran HAM terhadap penduduk asli Papua oleh aparat keamanan Indonesia. Ia juga menjanjikan dialog, rekonsiliasi dan pembangunan di Provinsi Papua. Tetapi langkah tersebut belum cukup. Pelanggaran kebebasan berekspresi di Provinsi Papua dan pelanggaran HAM untuk berkumpul secara damai dilaporkan laporan setiap hari.

Keprihatinan terhadap Papua, tidak hanya ditunjukkan Dewan Gereja Dunia. Pada Maret 2016 sebuah komisi dari Gereja Katolik Brisbane, Australia melansir hasil temuan fakta-fakta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Temuan mereka mendesak campur tangan Perserikatan Bangsa-bangsa. Selain itu Gereja Katolik Keuskupan Brisbane mendesak upaya penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Dalam laporan setebal 24 halaman itu – yang dimuat di catholicleader.com.au – salah satu rekomendasi mereka adalah “mendesak negara-negara di kawasan Pasifik mengupayakan intervensi Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Sidang Umum PBB untuk melakukan investigasi independen,” demikian bunyi kutipan laporan tersebut. (oikoumene.org/catholicleader.com.au).

Editor : Eben E. Siadari

HAM Memburuk, Dewan Gereja Dunia Bentuk Delegasi ke Papua was originally published on PAPUAPost.com

Tokoh Papua Ingatkan Pemerintah Soal Pertemuan Solomon

Rabu, 29 Juni 2016, 15:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Gerakan Papua Optimis, Jimmy Demianus Ijie menyatakan pemerintah seharusnya tidak meremehkan pertemuan mengenai masalah Papua di Kepulauan Solomon pada 14-16 Juli 2016. “Jangan meremehkan gerakan semacam itu. Ini ancaman serius,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/6).

Pemerintah semestinya mengambil sejumlah langkah nyata dan strategis guna menjadi solusi komprehensif untuk menyelesaikan masalah Papua, terutama terkait manuver kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Papua di forum internasional. “Persoalan Papua saat ini bukan lagi hanya mencakup ranah domestik, tapi sudah lama menjadi isu internasional,” katanya.

Bahkan, kata Jimmy, berbagai upaya internasionalisasi seringkali membuat posisi Indonesia serba salah dalam menyikapi persoalan di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir kelompok-kelompok itu mengubah strategi dan tak menggunakan kekerasan, tapi melalui diplomasi.

“Sebagai bagian dari kepedulian kami kepada bangsa ini, kami minta pemerintah lebih serius urusi Papua,” kata Ketua DPRD Papua Barat 2004-2009 dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat 2009-2014 ini.

Karena itu, Jimmy meminta pemerintah mengantisipasi pertemuan di Solomon pada 14-16 Juli mendatang. “Jangan terlalu ‘over confidence,” katanya.

Dia mengatakan, pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan di Papua dengan membentuk tiga provinsi baru, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. “Soal Papua belajarlah dari Soekarno saat pembebasan Irian Barat. Di saat seru-serunya diplomasi pembebasan, Soekarno sudah berani mengumumkan pembentukan provinsi,” katanya.

Dia mempertanyakan mengapa sekarang pemerintah dan DPR tak berani menyatakan pembentukan Provini Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. “Memang pemekaran ada konsekuensinya soal anggaran, tapi semestinya tak berlaku untuk Papua yang luasnya tiga setengah kali Pulau Jawa,” katanya.

Dia mengatakan, pembentukan tiga provini baru di Papua sudah melalui proses panjang dan akan sangat penting untuk memacu perkembangan wilayah serta mempersempit gerakan yang dapat menggoyahkan NKRI. “Apa susahnya bentuk lima provinsi? Untuk Papua jangan hanya merasa terbebani anggaran. Uang bisa dicari. Tapi kehilangan kedaulatan tidak akan bisa kembali,” katanya.

Dia mengingatkan jajaran pemerintah agar jangan main-main dengan isu Papua dengan menganggap remeh persoalan Papua. “Jangan tonjolkan ego sektoral. Kita harus serius,” katanya.
Sumber : Antara

Tokoh Papua Ingatkan Pemerintah Soal Pertemuan Solomon was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Pepera 1969 di West Irian Sudah Final Karena Disahkan oleh PBB?

Retorika NKRI bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di West Irian Tahun 1969 adalah Final, terbantahkan secara otomatis dan tegas setelah fenomena internasional, terutama di wilayah kerajaan Inggris muncul isu-isu referendum dari politisi Scottish Natioanl Party di Skotlandia dan Irish Republican Party di Irlandia Utara, yang para politisinya mengatakan akan menyelenggarakan referendum untuk meminta pendapat rakyat di wilayah mereka, apakah keluar dari Inggris Raya ataukah tetap tinggal dengan Inggris Raya yang telah keluar dari Uni Eropa.

Selain keluarnya Inggris (Britain Exit – disingkat BREXIT) yang jelas-jelas merupakan referendum separatis dari Uni Eropa juga menunjukkan dengan gamplang dan tidak harus dijelaskan kepada siapapun bahwa referendum ialah sebuah proses demokratis di negara demokrasi untuk menentukan pendapat rakyat.

Referendum bukan barang haram, referendum adalah wajah dari demokrasi. Semua negara yang mengaku demokratis harus menyelenggarakan referendum untuk menentukan nasib masing-masing bangsa.

Politisi NKRI di Tanah Papua, Gubernur, para Bupati, DPRP dan para DPRD di Tanah Papua seharusnya sudah sejak awal-awal ini, menyambung gelombang referendum-referendum ini, mempersiapkan agenda-agenda seperti referendum untuk menentukan sikap rakyat Papua, secara khusus Orang Asli Papua terkait dengan berbagai isu, misalnya

  1. Sikap dukungan atau penolakan Orang Asli Papua terhadap UU Otsus Plus yang diajukan oleh Gubernur Lukas Enembe, Ketua DPRP dan Ketua MRP;
  2. Keberhasilan Otonomi Khusus di Tanah Papua sejak tahun 2001 hingga tahun 2016;
  3. Menerima/ Menolak Pendudukan NKRI di Tanah Papua.

Negara demokrasi, yang mengaku menjunjung tinggi HAM, yang mengaku menuju proses demokratisasi, secara otomatis, dan secara naluri pasti sadar bahwa referendum ialah bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi dalam menentukan pilihan rakyat.

Referendum bukan barang haram, referendum bukan agenda separatis, referendum ialah agenda demokrasi, agenda modernisasi, agenda peradaban, cara bermartabat dan beradab untuk mementukan nasib, bukan dengan saling membunuh, bukan dengan saling meneror dan mengintimidasi, tetapi dengan saling mempengaruhi opini rakyat sehingga rakyat menentukan nasib mereka sendiri.

Inggris telah disahkan oleh Uni Eropa sebagai Anggotanya, diakui oleh PBB sebagai anggota Uni Eropa. Skotlandia diakui sebagai anggota Kerajaan Inggris oleh PBB. PBB juga mengakui Irlandia Utara sebagai bagian dari Kerajaan Inggris. Tetapi pengakuan PBB, pengakuan Uni Eropa itu bukanlah “Suara Tuhan”.

“Suara Rakyat, Suara Tuhan”, dalam minggu lalu Suara Tuhan katakan Inggris keluar dari Uni Eropa, maka itu telah terjadi. Minggu lalu Suara Tuhan memunculkan wacana Irlandia Utara dan Skotlandia akan menyelenggarakan referendum untuk menentukan nasib sendiri, yaitu merdeka dari Kerajaan Britania Raya atau bergabung ke Uni Eropa, yang artinya memisahkan diri dari negara Induk Inggris.

Tuntutan referendum di Tanah Papua tidak dapat ditolak dengan alasan pengakuan PBB dan salah fatal kalau dikatakan separatis. Malahan sikap semacam itu menunjukkan dengan terang-benderak betapa ketidak-tahuan, dan kalau boleh lebih jelas, kebodohan kita, tentang hakikat demokrasi. Kkalau kita katakan “Pepera Sudah Final”, maka kita membodohi makna demokrasi bagi diri kita sendiri. Pepera tidak Final dengan alasan demokratis yang jelas bahwa rakyat West Papua tidak pernah menentukan nasibnya sendiri. Dan kalaupun sudah pernah, tidak harus berarti bahwa NKRI harga mati, karena setiap bangsa, setiap pulau, setiap rumpun yang ada di dalam NKRI berhak penuh untuk menentukan nasibnya sendiri. Pengakuan PBB tidak memaksa, tidak mengikat, tidak mematikan konsep Jawa NKRI sebagai sesuatu kodrat dari Tuhan yang diwahyukan yang harus ditaati mati-matian oleh semua wilayah jajahan NKRI.

Pepera 1969 di West Irian Sudah Final Karena Disahkan oleh PBB? was originally published on PAPUA MERDEKA! News

BREXIT Secara Otomatis dan Pasti Membatalkan Argumen NKRI Harga Mati dan Pepera Sudah Final

BREXIT menjadi tolak ukur secara global, di zaman ini, menunjukkan martabat dan identitas demokrasi sejati, yaitu “Suara Rakyat, Suara Tuhan” dan referendum untuk West Papua ialah pasti dan harus.

Betapapun pahitnya, betapapun negara tidak menerima, bepapapun mati harganya, betapapun sudah final, tetap, “Suara Rakyat, Suara Tuhan”, Suara Rakyat Dapat dan telah terbukti berulang-ulang menggugat realitas yang ada.

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Tanah Papua dari Sorong sampai Samarai, masyarakat Melanesia, bahwa slogan Partai Politik Penguasa Kolonial, Parta Demokrasi Indonesia “Suara Rakyat, Suara Tuhan” telah terbukti minggu ini, di mana Rakyat Inggris, yaitu “Suara Tuhan” telah memilih untuk Negara Kerajaan Inggris Raya Bersatu KELUAR dari kerajaan Eropa bernama Uni Eropa, atau Komisi Eropa.

Dampak dari “Suara Rakyat, Suara Tuhan” yang telah memenangkan BREXIT ialah usulan penyelenggaraan Referendum di Irlandia Utara dan Skotlan, salah dua dari paling tidak lima wilayah yang kini bersatu dan Inggris Raya Bersatu.

Dari peristiwa bersejarah dalam kehidupan manusia dan demokrasi sedunia ini menunjukkan pelajaran yang jelas.

Pelajaran yang pertama ialah bahwa benar terbukti, slogan Partai kolonial Indonesia PDI-P “Suara Rakyat, Suara Tuhan” memang benar-benar harus kita kawal dan kita lindungi dan kita tunduk kepadanya.

Kalau rakyat Papua menuntut referendum, ya itu hak mutlak “Suara Tuhan”, maka haruslah diberikan kepada bangsa Papua. PDI-P haris konsisten terhadap slogannya

Kedua, pernah tersebar isu buatan NKRI, bahwa sejak tahun 2000, pintu untuk negara baru merdeka telah tertutup dan Papua tidak akan berpeluang untuk merdeka, secara mentah-mentah dan di depan mata terbukti terbalik, Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, kapan-pun, di manapun, oleh siapapun.

Kalau NKRI benar-benar berbicara di pentas politik global bahwa dia telah mendemokratisasi negaranya, maka referendum dan hak berpendapat dari Orang Asli Papua ialah bagian tak terpisahkan dari demokrasi itu sendir, dan hasil daripada referendum itu harus diterima oleh baik kolonial maupun oleh bangsa Papua.

Ketiga, para pemuda Papua, semua organisasi masa dan penggerak didalam negeri teruskan perjuanganmu, suarakan referendum untuk Tanah Papua, dan desak NKRI tunduk kepada slogan partai penguasa hari ini “Suara Rakyat, Suara Tuhan”.

Pesan per email dikirim dari MPP TRWP, Vanimo, Papua New Guinea, Tanah Papua Sorong – Samarai

BREXIT Secara Otomatis dan Pasti Membatalkan Argumen NKRI Harga Mati dan Pepera Sudah Final was originally published on PAPUAPost.com

Lukas Enembe: Semua Yang Kerja di Papua Ini OPM

WENE-PAPUA – Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan keinginan orang Papua bukan main- main. Keinginan itu seperti bagaimana proteksi orang Papua dan ideologi orang Papua.

“Orang di Papua ini bukan berjuang karena masalah kemiskinan. Di halamannya saja ada emas kok. Dia berbicara soal ideologi. Ideologi ini ada didalam konsep yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua. karena kita yang tau persoalan. Karena semua yang kerja di Papua ini semua OPM. Tau permasalahan maksudnya,”

kata Gubernur Papua kepada pers di Jayapura beberapa waktu lalu.

Sebab menurutnya jika persoalan ini tidak kunjung diselesaikan maka masalah Papua tidak pernah akan selesai.

“Jadi jangan kalau tidak mendengar aspirasi kita tidak usah urus sudah. Kasih tinggal sudah. Bukan makan minum,”selanya.

Meski sebagai Gubernur mengatakan demikian, namun ini bisa saja hanya sebatas gertakan untuk Jakarta supaya Otsus Plus yang ditawarkan ke Jakarta diterima. Karena saat ditanya mengenai refendum masuk salah satu poin dalam draft Otsus Plus, gubernur mengatakan,“tidak ada itu kita sudah delete semua mengenai pasal yang berbicara kemerdekaan. Semua sudah kita coret. Yang tersisa hanyalah kebijakan anggaran di 28 sektor. Itu semuanya untuk kepentingan Papua,.”tuturnya.

Penulis : Maria Fabiola / Salam Papua
Editor : Admin

Lukas Enembe: Semua Yang Kerja di Papua Ini OPM was originally published on PAPUA MERDEKA! News

PM Papua Nugini Bertemu Sekjen PBB Bicarakan Referendum

Penulis: Eben E. Siadari 19:29 WIB | Minggu, 29 Mei 2016

Jayapura, Jubi – Mantan ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Bucthar Tabuni menyeruhkan rakyat Papua bersama KNPB sebagai media perlawanan melakukan gerakan damai di dalam kota-kota di tanah West Papua.

“Kita percaya, tidak perlu emosi dan anarkis,”ungkap Tabuni dari Inggris melalui sambungan telepon genggam yang dihubungkan ke pengeras suara kepada ribuan massa KNPB yang menghadiri ibadah sekaligus pengumuman deklarasi IPWP di anjungan Expo Waena, Kota Jayapura, Papua, Rabu (11/05/2016)

Kata dia, dirinya baru saja menhadiri pertemuan International Palementarian for West Papua (IPWP) pada 3 Me lalu. Pertemuan itu dihadiri sejumlah anggota parlemen dari berbagai negara, pemipin pemerintahm, termasuk pemimpin oposisi Inggris, Jeremy Corbyn menyatakan dukungan penentuan nasib sediri bagi rakyat West Papua.

“Pimpinan Partai Buruh, pemimpin oposisi, Jeremy Corbyn mendukung kita. Langkah selanjutnya kita umumkan dimana-mana melalui gerakan damai,”harapnya.

Kata, ketika semakin banyak dukungan, pemerintah Indonesia sedang melakukan provokasi terhadap rakyat Papua. Tetapi, ajak dia, Rakyat Papua harus mengambil pelajaran dari provokasi yang dikobarkan pemerintah Indonesia. Rakyat Papua harus semakin dewasa dalam perjuangan menentukan nasib sendiri.

“Kita harus belajar dari pengalaman. Kita harus semakin maju dari satu tahap ke tahap yang lebih maju dalam perlawanan,”ungkap pria yang masih berstatus Daftar Pencaharian Orang Polda Papua terkait demo 26 November 2013.

Kata dia, perlawanan damai itu demi menghindari pertumpahan darah. Tabuni tidak mau lagi ada korban dari pihak rakyat Papua. “Kita tidak mau ada gerakan penembakan lagi,”tegasnya.

Filep Karma yang turut mengahadiri ibadat itu menyuguhkan perjuangan Papua merdeka tidak boleh melalui pertumpahan darah. Pertumbahan darah hanya melahirkan kehidupan bangsa yang buruk bila Papua Merdeka.

“Kita tidak boleh merdeka dengan darah-darah,”ungkap pria mantan tahanan Politik Papua Merdeka ini orasi pendidikan politiknya di hadapan ribuan masa.

Ia mencontohkan kehidupan bangsa Indonesia yang pernah menempuh perjuangan berdarah. Indonesia berjuang dengan membunuh penjajah, orang Cina, orang Belanda, orang Jepang berdampak pada kehidupan bangsa tidak menentu.

“Perjuangan berdarah-darah itu hanya melahirkan kehidupan bangsa yang buruk,”tegasnya.(*)

PM Papua Nugini Bertemu Sekjen PBB Bicarakan Referendum was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Bougainville dan Papua New Guinea menetapkan target untuk referendum kemerdekaan

Presiden Bougainville John Momis dan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill telah sepakat untuk bekerja menuju 2019 referendum kemerdekaan, setelah pertemuan di Port Moresby minggu lalu.

Bougainville merupakan bagian otonom dari PNG dan berjuang perang saudara selama satu dekade dengan pemerintah nasional yang berakhir pada tahun 1999.

daerah harus memegang referendum kemerdekaan pada tahun 2020 di bawah ketentuan Perjanjian Perdamaian Bougainville, tetapi target baru belum final.

Presiden Momis mengatakan keputusan itu kickstarted proses perencanaan menjelang pemilihan bersejarah pada tanggal 15 Juni 2019.

“Dengan tanggal tersebut sekarang setuju, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengadakan referendum, dan waktu dan dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap langkah,” katanya kepada surat kabar Post Courier di PNG.

Pemerintah PNG juga telah berkomitmen untuk persiapan dana referendum, dan diharapkan keputusan akan menyebabkan pembuangan senjata penuh di Bougainville.

Beberapa fraksi di Bougainville memegang senjata mereka setelah konflik dalam kasus PNG tidak akan membiarkan referendum untuk melanjutkan, tapi Presiden Momis mengatakan kecurigaan mereka dapat merusak suara.

“Saya call now untuk pembuangan senjata lengkap … hanya kemudian Bougainville akan dapat menjadi referendum-siap. Perjanjian Perdamaian Bougainville mengharuskan referendum bebas dan adil,” katanya.

“Seharusnya tidak ada lagi keraguan di antara Bougainville apakah referendum akan diadakan.”

Sumber: http://mobile.abc.net.au/news/2016-05-23/bougainville-referendum-set-for-2019/7436566

Bougainville dan Papua New Guinea menetapkan target untuk referendum kemerdekaan was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Satukan Kekuatan Dana, Waktu, Tenaga: Mari Lihat Jauh Ke Depan

Jangan Berlama-Lama Lihat ke Belakang, karena Kita Sudah Berada di Era yang SaNGAT Menentukan

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua, Gen. TRWP Mathias Wenda mengeluarkan sebuah seruan kepada semua pihak di manapun Anda berada dengan judul pesan, “Satukan Kekuatan Dana, Waktu, Tenaga Lihat Ke Depan, Jangan Lama-Lama Lihat ke Belakang

General TRWP Wenda dari MPP dengan ini mengingatkan kepada segenap organiasi perjuangan, pemimpin dan aktivis Papua Merdeka bahwa:

  1. Pembentukan ULMWP telah terbentuk sebagai hasil dari upaya-upaya penyatuan yang memakan waktu, tenaga dan bahkan mengorbankan nyawa selama puluhan tahun. Ini kemenangan terbesar yang telah kita raih sebagai sebuah bangsa dan sebagai sebuah perjuangan menentang penjajahan.
  2. Dengan pembentukan ULMWP, maka telah disusul oleh menguatnya dukungan resmi dari hampir semua negara Melanesia;
  3. Sebagai sambutan dari perkembangan politik kawasan ini, maka telah diperkuat oleh peluncuran Kampanye Papua Merdeka menuntut Referendum baru-baru ini di ibukota Negara Inggris, London,
  4. Sebagai sambuta pula, negara-negara Afrika, komunitas LSM dan pemerhati kemanusiaan di seluruh dunia sudah memberikan dukungan doa, moril dan tenaga kapda perjuangan Papua Merdeka.

Atas perkembangan ini kita semua sudah sepatutnya menaikkan syukur kepada Tuhan, Bapa Pencipta, Pelindung dan Penolong bangsa Papua.

Dari bulan Mei 2016 ke depan, kita sudah berada di era perjuangan Papua Merdeka yang baru, yaitu era melihat ke depan, era memandang ke depan, bukan era melihat ke belakang, bukan menengok kepada sejarah lagi.

Gen. TRWP Mathias Wenda menyerukan

  1. Mari, kita mulai melayangkan pandangan jauh ke depan, ke masa West Papua tanpa NKRI, West Papua yang merdeka dan berdaulat, West Papua yang bertetangga dengan NKRI di bagian barat dan Papua New Guinea di sebelah Timur, West Papua yang NOL intimidasi, NOL teror, NOL marginalisasi, NOL pembunuhan atas bangsa Papua ras Melanesia;
  2. Mari kita gambarkan masa depan itu sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, seluas-luasnya, semampu-mampu kita.
  3. Beritakan kepada sekalian bangsa di seluruh Asia, terutama kepada warga negara Indonesia dan NKRI bahwa kemerdekaan West Papua adalah mutlak, penting karena kemerdekaan West Papua akan secara strategis memperkuat posisi tawar NKRI di kawasan, akan lebih mendekatkan Indonesia kepada pencapaian cita-cita kemerdekaan Indonesia: Masyarakat Adil dan Makmur karena West Papua akan memberikan sumbangan yang besar kepada NKRI sebagai negara tetangga terdekat daripada tetap mempertahankan West Papua tetapi kekayaan alam Papua dirampok asing dan meninggalkan Indonesia tetap tinggal sebagai macan ompong yang tidak dapat berkata, apalagi berbuat apa-apa;
  4. Maklumkan kepada umat manusia di muka Bumi bahwa kemerdekaan West Papua itu mutlak dan penting karena bermanfaat bagi umat manusia sedunia, bagi peradaban manusia, bagi keragaman budaya dan habitat planet Bumi, dan di atas semuanya, bagi keberlangsunngan kehidupan di planet Bumi.
  5. Tunjukkan kepada sesama Masyarakat Melanesia, bahwa kemerdekaan West Papua ialah kemerdekaan Melanesia dalam artian yang seutuhnya dan sebenarnya, dan bahwa sebuah kawasan Pasifik Selatan akan lebih bijak dikndalikan oleh kekuatan negara-negara Melanesia demi kelangsungan hidup manusia dan kehidupan di planet Bumi.

Sampaikan gagasan, tunjukkan teori dan pemikiran tentang West Papua sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat di tengah negara-negara bangsa lain di muka Bumi. Alm. Dortheys Hiyo Eluay sudah pernah sampaikan kepada salah satu wartawan di Indonesia tentang apa program pertama setelah Papua Merdeka. Theys Eluay katakan

Saya akan berkampanye ke seluruh dunia, mengusulkan agenda ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, membangun aliansi ke seluruh dunia untuk menutup semua pabrik-pabrik senjata dan diganti dengan pabrik makanan

Sekarang tertinggal pertanyaan buat generas muda Papua, “Apa gunanya Papua Merdeka bagi orang Papua, orang Melanesia, orang Indonesia, manusia, hewan, tumbuhan, planet Bumi?”

General TRWP Mathias Wenda menutup himbauannya dengan mengundang ULMWP, fungsionaris OPM dan para tokoh serta aktivis Papua Merdeka,

Kita baru saja telah berhasil dengan tuntas menyatukan perjuangan kita, selanjutnya kita harus satukan (1) doa kita (2) tenaga kita, (3) dana kita, dan setelah itu kita kaan satukan (4) cerita kita, sehingga dunia memperoleh informasi yang jelas tentang manfaat dan pentingnya kemerdekaan West Papua.

Mari kita lanjutkan pemberitaan tentang kabar-kabar buruk dari Tanah Papua dengan Kabar Baik dari Bumi Cenderawasih bahwa kemerdekaan West Papua mutlak dan penting bagi sekalian umat manusia, bagi peradaban pascamodern ini, dan bagi planet Bumi.

Satukan Kekuatan Dana, Waktu, Tenaga: Mari Lihat Jauh Ke Depan was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Sosialisme, Gereja dan Papua Merdeka Tidak Bertentangan

Lt. Gen. TRWP dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP TRWP) mengatakan opini tokoh Papua mempertentangkan Sosialisme dengan Gereja, Papua Merdeka dengan Sosialisme adalah keliru. Yang terjadi adalah sikap dan tindakan “tidak menerima” dan “menolak untuk sejalan dengan” ideologi dan pilihan politik mainstream, di mana gereja dan politik NKRI berada dalam kelas “mainstream”, karena itu menolak untuk sekata dan seirama dengan mainstream dianggap menentang penjajahan untuk mekerdekaan West Papua. Sampai di situ saja, jangan lanjut ke dalam, ke aspek filosofis dan ideologis sosialisme.

Berikut petikan kalimat demi kalimat sebagaimana disampaikan oleh Secretariat-General TRWP.

Gen. Tabi menyatakan,

Hal pertama yang harus dibedakan ialah bahwa sosialisme dalam pemahaman dan realisasi di dalam kehidupan orang Papua dan yang dicetuskan dan diharapkan terwujud di dunia barat tidak sama.

Yang terjadi di tengah orang Papua ialah “sikap dan tindakan “tidak menerima” dan “menolak untuk sejalan dengan” ideologi dan pilihan politik mainstream”. Sikap dan tindakan ini tentu saja berbeda dengan “menerima” dan menghayati ideologi politik sosialisme sebagai alat untuk melawan mainstram.

Alasan paling kuat karena sosialisme barat yang menganggap agama (yaitu Kristen, Islam, Hindu, BUdha) sebagai opium bagi manusia tidak dapat, dan pasti ditolak mentah-mentah oleh mayoritas orang Papua di Tanah Papua. Lebih jauh Masyarakat Melanesia pasti akan menolak dengan sangat tegas, bahkan perjuangan kemerdekaan West Papua dapat dikorbankan dalam rangka rangka menentang sosialisme barat di kawasan Melanesia.

Jadi, generasi muda yang menamakan dirinya Kiri Papua, Sosialis Papua, dan sejenisnya hanyalah berputar di alam impian mereka, sama persis dengan impian-impian Karl Marx, Lennin dan lain-lain yang sudah meninggal tanpa pernah mewujudkan atau gagal mewujudkan apa yang mereka sendiri impikan dan teorikan.

Karena pencetus ideologi sayap kiri tidak pernah mewujud-nyatakan ajaran mereka dalam sejarah hidup manusia, maka riwayat para Kiri Papua, Sosialis Papua akan sama saja.

Seperti disebutkan Dr. Benny Giay, selain Sosialisme juga ada Zionisme di Tanah Papua dalam http://www.satuharapan.com, selain sosialisme ada juga zionisme di Tanah Papua dengan nama kelompok Sion Kids. Sionisme menekankan kembalinya Tuhan Yesus ke Bukit Zion untuk mendirikan kerajaan-Nya, dengan demikian kiblat penyembahan dan fokus perhatiannya diarahkan kepada Zion sebagai sebuah lokasi geografis, bukan Tuhan Yesus atau Allah sebagai obyek Penyembahan Umat Beragama, atau orang Kristen.

Didasarkan atas paham Zionis inilah maka siapapun yang mngganggu atau menghalang-halangi bukit Zion dianggap sebagai musuh Raja yang akan kembali ke Bukit Zion karena Yesus katakan Ia akan kembali untuk memerintah di Bumi.

Sama dengan Sosialisme di kalangan pemuda Papua, Sion Kids di Tanah Papua bukanlah sebuah sikap dan tindakan Zionis seperti yang ada di Israel, tetapi lebih merupakan penolakan orang Papua terhadap NKRI, karena mereka tahu bahwa mayoritas rakyat Indonesia mendukung Palestina Merdeka, terlepas dari pendudukan Israel. Dengan mendukung Israel dan Zionist Israel, mereka merasa puas telah mendukung lawan NKRI.

Jadi, kedua-duanya merupakan sebuah sikap dan tindakan kontra NKRI, bukan sikap dan tindakan pro sosialis ataupun pro Israel per se.

Dalam surat yang terdiri dari tiga halaman penuh ini lebih lanjut Gen. Tabi melanjutkan sebagai berikut.

Ideologi dan filsafat yang mendasari sikap dan tindakan pemuda Papua dalam memperjuangkan kemerdekaan West Papua perlu diimbangi dengan rasionalisasi dan pemetaan konsep yang jelas tentang apa yang ditentangnya dan apa yang diperjuangkannya. Yang lebih penting ialah “apa yang diperjuangkan lewat perjuangan Papua Merdeka”.

Sikap dan tindakan pro sosialisme dan Sionisme muncul karena kekosongan konsep dan wacana strategis tentang nilai-nilai, filsafat dan teori yang diperjuangkan Papua Merdeka, tidak hanya sekedar menyalahkan NKRi atas Pepera yang tidak demokratis dan pelanggaran HAM selama pendudukannya.

Dengan dasar pemikiran ini, maka diserukan keapda seluruh masyarakat Papua di manapun kita berada bahwa kita harus mulai membaca konsep dan teori terkait Papua dan Melanesia yang telah ditulis oleh Antropolog, Sosiologi, Konservasionis dan pemikir teoretisi Papua Merdeka. Kalau tidak demikian maka perjuangan Papua Merdeka hanya akan berhenti kepada melawan mainstream dan melawan NKRI.

Menurut Gen. Tabi kembali menutup suratnya

Perlu dicatat sebuah realitas penting bahwa untuk orang Papua dan di antara orang Melanesia Sosialisme, Gereja dan Papua Merdeka tidak bertentangan dan idak saling menyerang. Yang terjadi adalah menolak untuk mengiuti kiblat dan kebijakan NKRI. Hanya sampai di situ, tidak lebih jauh dari situ. Para tokoh gereja, penganut politik mainstram dan orang Papua pada umumnya, yang harus kita lakukan ialah menyusun konsep dan mewacanakan apa warna kehidupan setelah Papua Merdeka dan apa yang sesungguhnya diperjuangkan oleh penduduk di bagian barat pulau terbesar kedua di Planet Bumi ini.

Sosialisme, Gereja dan Papua Merdeka Tidak Bertentangan was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Keanggotaan Penuh untuk ULMWP Dapat Dipertanggungjawabkan

Pres Perdana Menteri Kepulauan Solomon, May 17, 2016

Memberikan status keanggotaan penuh kepada Perserikatan Gerakan untuk Pembebasan West Papua (PGPWP) dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dapat dipertanggungjawabkan karena Indonesia telah memintakan keanggotaan ke blog regional ini hanya dalam rangka melindungi kepentinganya sendiri daripada terlibat dalam dialog tentang isu-isu pelanggaran HAM serius di West Papua.

Perdana Menteri Manasseh Sogavare menyatakan ini para Konperensi Pers di Honiara International Airport VIP Lounge kemarin dalam perjalanan pulang dari Vanuatu di mana ia berkesempatan bertemu dengan teman sejawat Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai dan satu delegasi dari para pemimpin United Liberation Front for West Papua (ULMWP) di samping isu pemenangan Pacific Games.

Salah satu isu yang dibahas antara para Perdana Menteri Melanesia ialah mosi yang akan diajukan oleh Perdana Menteri Salwai pada KTT Pemimpin MSG mendatang di Port Moresby, Papua New Guinea untuk memberikan keanggotaan penuh kepada ULMWP yang mana mendapatkan dukungan penuh dari PM Sogavare.

Dalam pertemuan antara PM Sogavare dan delegasi ULMWP, pihak ULMWP menyerahkan dua petisi untuk dipertimbangkan oleh Ketua MSG untuk diskusi pada KTT Pemimpin mendatang dan termasuk menaikkan status keanggotaan ULMWP di MSG dan permntaan untuk intervensi PBB ke West Papua untuk menetralisir tingkat genosida yang semakin meningkan dari waktu ke waktu.

Yang Mulia Sogavare menyampaikan dalam Konperensi Pers bahwa penolakan yang nyata dari Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini oleh para pemimpin Pacific Islands Forum di Port Moresby pada tahun 2015 unuk mengirimkan misi penemuan fakta ke West Papua dan juga penolakan Presiden Indonesia untuk bertemu dengan dirinya dalam kapasitasnya sebagai Ketua MSG menunjukkan dengan kepada posisi MSG terhadap isu West Papua memiliki dasar yang begitu kuat untuk menaikkan status keanggotaan ULMWP menjadi anggota penuh.

“Indonesia memberikan MSG tidak ada alternatif untuk membawakan isu-isu West Papua ke atas meja untuk dibahas, selain meningkatkan status West Papua dari Peninjau menjadi anggota penuh, sehingga para Pemimpin MSG dapat berdiskusi tentang isu-isu West Papua secara lebih strategis,”

katanya.

PM Sogavare bersikeras bahwa Indonesia akan terus-menerus menganggap remeh isu-isu HAM West Papua sampai ada kemungkinan Resolusi Perserikatan bangsa-Bangsa tentang West Papua dicapai di masa depan.

Dia katakan sebagai Ketua, MSG akan membawa hal-hal seperti ini sebagai isu-isu prioritas untuk disinggung.

Perdana Menteri katakan peristiwa-peristiwa terbaru tentang pelanggaran HAM di West Papua terus-menerus terjadi dan mengemuka, akan tetapi penolakan Presiden Republik Indonesia untuk bertemu di Jakarta untuk menyampaikan posisi MSG terhadap West Papua adalah indikasi yang jelas bahwa Indonesia punya alasan-alasan lain sehingga bergabung dengan MSG, lain daripada membahas isu-isu pelanggaran HAM di West Papua.

Dikatakannya sikap Presiden Indonesia yang tidak punya komitmen memberi jaminan kepada MSG untuk mengangkat hal ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disampaikan.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan ia tahu bahwa dengan mengatakan bahwa begitu ULMWP diberikan status Peninjau pada KTT MSG 2015, situasi tensi di West Papua telah menjadi lebih tinggi, menyebabkan penduduk pribumi saat ini sudah berada dalam kondisi terancam punah.

Minggu lalu, saat berada di Port Vila, Perdana Menteri Sogavare katakan penolakan Indonesia terhadap permintaannya untuk dialogue memberinya alasan kuat untuk membawa persoalan ini kembali ke MSG, menambahkan bahwa “Indonesia telah melintas batas, karena itu kita harus mengambil langkah-langkah yang lebih tegas.”

Keanggotaan Penuh untuk ULMWP Dapat Dipertanggungjawabkan was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Sogavare Dan Salwai Bertemu Bahas Beberapa Isu MSG, Termasuk ULMWP

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare dan rekannya Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai melangsungkan pertemuan untuk membahas beberapa isu paska ditundanya pertemuan para pemimpin Melanesia Spearhead Group yang sedianya dilakukan di Port Vila, Vanuatu. Pertemuan ini dilakukan di Port Vila, Vanuatu, Kamis (12/5/2016).

Dalam pertemuan ini keduanya juga membahas sikap Vanuatu yang kuat mendorong United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh MSG.

“Keputusan anda untuk mendukung gerakan ULMWP menyentuh hati saya dan saya mendukung sepenuhnya. Saya berharap bahwa rekan-rekan lainnya akan memberikan dukungan mereka pada agenda penting ini, ” kata Sogavare, dikutip dari rilis pers Kantor Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang diterima Jubi, Jumat (13/5/2016).

Sebaliknya, Perdana Menteri Salwai juga mengakui posisi pemerintah Kepulauan Solomon pada masalah Papua Barat dan jaminan dukungan dari Perdana Menteri Sogavare untuk peningkatan keanggotaan ULMWP di MSG.

Salwai mengatakan dia akan bertemu dengan juru bicara Front Pembebasan Kanak (FLNKS), Victor Tutugoro saat ia melakukan perjalanan ke Noumea minggu depan dalam upaya mengamankan dukungannya terhadap ULMWP.

Terhadap masalah penunjukan Amena Yauvoli dari Fiji sebagai Direktur Jenderal Sekretariat MSG, baik Sogavare maupun Salwai sepakat bahwa itu adalah masalah kecil dan tidak seharusnya dibesar-besarkan oleh pihak lain untuk melemahkan solidaritas MSG.

“Pemerintah saya menghormati keputusan yang telah diambil dalam kapasitas Sogavare sebagai ketua MSG untuk menunjuk Duta Besar Yauvoli sebagai Direktur Jenderal Sekretariat MSG.
Itu hanya maslaah proses pengangkatannya kami persoalkan setelah menjadi sorotan oposisi Vanuatu,” kata Perdana Menteri Salwai.

Salwai menambahkan Vanuatu akan terus mempertahankan nilai-nilai Melanesia dan kepentingan MSG dalam pengambilan setiap keputusan MSG.
“MSG adalah bayi kami dan kami akan terus mempertahankannya. Kami memiliki banyak kesamaan untuk diperjuangkan bersama sebagai saudara Melanesia,” kata Salwai.

Pertemuan para pemimpin MSG yang rencananya dilangsungkan pada awal bulan Mei ini telah dipindahkan pada akhir Mei atau awal Juni 2016. Meskipun tanggal pastinya belum tetap, pertemuan ini akan dilangsungkan di Port Moresby, Papua Nugini. (*)

Sogavare Dan Salwai Bertemu Bahas Beberapa Isu MSG, Termasuk ULMWP was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Yang Kita Lawan Bukan Indonesia, tetapi Tipu Daya, yaitu Iblis sebagai Bapa Segala Pendusta

Menanggapi perkembangan lagu-lagu yang diluncurkan oleh Benny Wenda bersama anggota Band Lucky Dube di Afrika Selatan ini, Lt. Gen. Amunggut Tabi menyebut sudah banyak beredar musik perjuangan Papua Merdeka, mulai dari Mambesak, Black Brothers, sampai Freedom Songs dan Lani Ndawe, kini sebuah prestasi politik besar diraih Benny Wenda dengan kerjasama antara Lucky Dube Band dan Benny Wenda.

Dalam SMS yang dikirimkan menyebutkan

Yang kita lawan bukan Indonesia saja, bukan NKRI sendiri, tetapi yang kita lawan iala tipu daya Indonesia dan penjajah di dunia ini. Tipu daya, menurut Kitab Suci Agama di dunia, selalu berasal dari satu oknum namanya Iblis sebagai Bapa dari semua pendusta.

Atas nama apapun, atas nama negara, atas nama demokrasi dan HAM, atas nama kesatuan dan persatuan, atas nama kerakusan kita sebagai mausia harus melawan tipu muslihat dan tipu daya. Kita kembali kepada hukum alam, bahwa ada hukum yang mengatur kehidupan ini.

Dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan, bersama para penyanyi terkenal di dunia, kita sudah memasuki era perjuangan global yang menyentuh “kemanusiaan”, bukan hanya menyentuh simpatisan karena sama-sama ras, sama-sama agama, sama-sama politik, tetapi ia sudah menjangkau lebih jauh, lebih dalam, lebih luas.

Menurut Tabi pula, musin berbicara kepada semua makhluk, tumbuhan, hewan, manusia, bahkwan roh-pun memahami, menikmati dan ikut dipengaruhi dan mempengaruhi musik. Tuhan senang dipuja-puji, manusia senang musik, tumbuhan dan hewan juga bernyanyi dan berdansa. Kehidpuan ini terdiri dari alunan musik, yang bernyanyi dalam irama, satu irama menurut hukum alam.

Oleh karena itu, lagu-lagu dan musik yang digabungkan oleh Benny Wenda bersama teman-teman dari South Afrika ini patut kita dukung dengan doa dan persatuan-kesatuan di antara orang Papua sendiri.

Semua orang Melanesia harus bersatu : pertama menyatukan pikiran, lalu menyatukan program perjuangan dan ketiga langkah-langkah perjuangan. Setelah semua pihak sudah membentuk dan menerima ULMWP sebagai payung organisasi perjuangan, maka sekarang saatnya memperkuat dukungan dari Melanesia, Afrika dan Karibea. Tiga kawasan ini mengerti apa artinya penjajahan, apa artinya perjuangan dan apa artinya musik.

Tabi mengatakan, “Tentu saja pendekatan perjuangan untuk kawasan Asia bukan dengan musik, tetapi ada pendekatan lain.” Ketika PMNews tanyakan apa pendekatan lain yang dimaksudkan untuk Asia, Tabi menolak menyebutkannya. Ia melanjutkan “Kita juga akan menggunakan pendekatan lain untuk Amerika Selatan (Latin).” tetapi menolak untuk mengatakan pendekatan itu namanya apa.

Dia akhir percakapan dengan SMS ini, Tabi kembali menyatakan,

“Yang kita lawan bukan Indonesia sebagai sebuah negara, tetapi Indonesia sebagai penipu dan pencuri, perampok dan pembunuh. Yang kita lawan ialah tipu daya, yaitu Iblis sebagai bapa segala pendusta di dunia. Kita berdiri di pihak kebenaran, dan kebenaran pasti akan menang, dan kia akan menjadi bagian dari kemenangan kebenaran itu!”

 

Yang Kita Lawan Bukan Indonesia, tetapi Tipu Daya, yaitu Iblis sebagai Bapa Segala Pendusta was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Bertemu Pemimpin Gereja Papua, Dubes AS Bahas Masalah HAM

Sabtu, 23 Januari 2016, 09:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Duta besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) Roberth O Blake, Sabtu pagi, bertemu dengan sejumlah pimpinan gereja Papua yang dikemas dalam acara makan pagi bersama di sebuah hotel setempat.

Dubes Blake bertemu dengan Ketua PGGP Socrates Sofyan Yoman, Ketua KINGMI Papua Pdt Benny Giay, wakil ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Yemima Krey dan Pdt Phill Erari (tokoh gereja Papua Barat).

Pertemuan itu berlangsung tertutup seperti diskusi sebelumnya antara Dubes Blake dengan aktivis/pegiat LSM Papua di sebuah restoran di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Selasa (19/1) malam.

Pdt Socrates Sofyan Yoman yang ditemui Antara setelah pertemuan itu usai mengaku ada sejumlah hal yang ingin diketahui oleh Dubes Blake terkait situasi kekinian di Papua. “Tadi, kami membicarakan sejumlah hal dengan Pak Dubes AS, di antaranya tentang penyelesaian HAM di Papua,” katanya.

Dubes Blake dan rombongan berada di Kabupaten dan Kota Jayapura sejak Selasa pekan ini dalam suatu kunjungan kerja. Selama lima hari di kedua daerah itu, Dubes Blake bertemu dengan sejumlah aktivis LSM, tokoh gereja, Kapolda Papua, Pangdam Cenderawasih dan Gubernur Papua.

Bertemu Pemimpin Gereja Papua, Dubes AS Bahas Masalah HAM was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Menko Polhukam : BIN akan Pantau Jurnalis Asing

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno – thepresidentpost.com

Jakarta, Jubi/Antara – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan, aparat Badan Intelijen Negara (BIN) akan memantau pergerakan jurnalis asing yang akan melakukan peliputan di Papua.

“BIN akan memantau pergerakan jurnalis asing yang diduga ditunggangi untuk mengganggu stabilitas keamanan di Papua,” kata Tedjo usai Seminar Nasional tentang Peluang, Tantangan, dan Hambatan Atas ‘Terbukanya Papua bagi Jurnalis Asing, di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Menurut dia, aparat intelijen sudah memiliki data dan pemetaannya tentang jurnalis asing tersebut.

Kendati demikian, aparat tidak akan mengawasi atau mengawal secara langsung para jurnalis asing yang melakukan peliputan. Jurnalis asing itu diharapkan melapor setiap akan melakukan peliputan di Papua, sehingga bila terjadi sesuatu pemerintah tak disalahkan.

“Kita tidak ingin disebut memata-matai jurnalis asing yang bekerja mencari berita. Tetapi, kita tidak ingin terjadi sesuatu kepada jurnalis asing. Kalau melakukan peliputan di daerah konflik diharapkan melapor. Jangan sampai jurnalis asing yang melakukan tugas jurnalistiknya hilang di Papua, maka pemerintah Indonesia akan disalahkan,”

ujarnya.

Tedjo pun mempersilakan jurnalis asing untuk meliput di Papua asalkan beritanya berimbang dan tidak menimbulkan konflik.

Kebijakan Presiden Joko Widodo tentang keterbukaan bagi jurnalis ading di Papua merupakan kebijakan strategis. Bahkan, pernyataan Presiden Jokowi akan menimbulkan citra positif bagi Indonesia di mata Internasional.

“Ini dapat mengubah citra masyarakat Internasional tentang Papua yang selama ini seringkali dicitrakan secara negatif, seperti kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ini bisa dibuka, bahwa di Papua tak terjadi demikian,”

kata Menko Polhukam. (*)

Source: Diposkan oleh : Admin Jubi on May 26, 2015 at 20:25:11 WP [Editor : Victor Mambor] Sumber : Antara.com, TJ.

Menko Polhukam : BIN akan Pantau Jurnalis Asing was originally published on PAPUA MERDEKA! News

O’Neill Berharap Gubernur Enembe dan Atururi Berpartisipasi di MSG

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Papua Nugini (PNG), Peter O’Neill berharap Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat, Abraham Atururi bisa mewakili rakyat Papua dalam forum-forum Melanesia Spearhead Group (MSG).

Berbicara di Lowy Institute, Sydney hari Jumat (15/5/2015) pekan lalu, O’Neill menegaskan orang yang sah untuk mewakili rakyat West Papua saat ini adalah pemimpin yang dipilih dan itu adalah gubernur di provinsi Papua dan Papua Barat.

“Kami ingin suara yang satu di MSG untuk Papua Barat. Namun banyak kelompok yang mewakili berbagai kepentingan. Satu-satunya orang yang sah untuk mewakili rakyat West Papua saat ini adalah pemimpin yang dipilih dan itu adalah gubernur provinsi,”

kata O’Neill dalam forum tersebut.

Diwawancarai usai forum tersebut oleh ABC, O’Neill berharap bisa melakukan pendekatan yang sama dengan yang pernah dilakukan untuk Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), kelompok pro kemerdekaan Kanaki di Kaledonia baru.

“Karena itu kami ingin pemimpin yang representatif, yang dipilih oleh orang West Papua untuk datang dan berpartisipasi dalam forum MSG,” kata O’Neill.

Namun O’Neill mengaku hingga saat ini PNG tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Papua Barat.

“Kami tidak memiliki hubungan langsung dengan masalah ini, selain persoalan masyarakat di perbatasan. Karena itu hal ini sangat penting dan saya pikir ini adalah langkah besar yang dilakukan oleh presiden Indonesia untuk membuka peluang proses ini dimulai. Saya pikir kita harus mengambil keuntungan dari peluang ini dan dialog dengan mereka harus terus dilakukan dan melihat bagaimana kelanjutannya,”

lanjut O’Neill. (Victor Mambor)

Diposkan oleh : Victor Mambor on May 18, 2015 at 12:26:24 WP [Editor : -]
Sumber : TabloidJubi.com

O’Neill Berharap Gubernur Enembe dan Atururi Berpartisipasi di MSG was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Partai Kemerdekaan West Papua Dibentuk di Perth Australia

Kabar gembira bagi pendukung dan pemerhati Kampanya Papua Merdeka di manapun Anda berada.

Telah tersiar berita bahwa sebuah Partai Politik bernam “Partai Kemerdekaan West Papua” (Free West Papua Party), berkantor Pusat di Perth, Australia.

Paul Madden sebagai Ketua Partai Politik Kemerdekaan West Papua mendorong sebuah dukungan terbuka dari Australia secara politik untuk kemerdekaan West Papua karena diyakini bahwa kemerdekaan Timor Leste terwujud dengan dukungan Australia dan oleh karena itu Australia harus bangkit dan berbicara secara terbuka untuk kemerdekaan West Papua.

Para pemimpin ULMWP Oktovianus Motte sebagai Sekretaris Jenderal dan Benny Wenda sebagai Jurubicara dikabarkan telah mendoakan pembentukan Partai Politik ini.

Seperti pemberitaan yang telah diterjemahkan PMNews, Partai Politik Kemerdekaan Wset Papua bermaksud mengikuti Pemilihan Umum Federal yang akan diselenggarakan dalam waktu mendatang.

Sumbangan sebesar AUS$1 dikenakan sebagai biaya pendaftaran menjadi anggota partai baru ini. Dalam formulir ini dinyatakan bahwa siapa saja yang mau bergabung dengan partai baru ini harus mengakhiri keanggotaannya dengan partai politik lain.

Apa artinya dukungan ini?

Tentu saja semua ornag Papua, semua organisasi perjuangan orang Papua, semua orang Papua yang kini berada di Pemerintahan NKRI dan semua yang ada di gereja/ LMS, para tokoh agama dan tokoh adat, semua haruslah bersatu.

Dukungan untuk Papua Merdeka sudah bergulir sejak akhir tahun 2014 dan sampai saat ini masih terus mengalir. Banjir dukungan ini tidak akan bakalan terhenti, sampai tujuan dukungan terwujud: West Papua yang Merdeka dan Berdaulat di luar NKRI!

PMNews mengajak semua pihak yang memperjuangkan Papua Merdeka, pihak yang mendoakan, dan pihak yang tidak senang melihat pertumpahan darah terus terjadi di Tanah Papua.

Orang Papua harus menentukan Sikap yang Jelas saat ini

Entah kita sebagai pejabat negara Indonesia, rakyat biasa, pengurus di dalam LSM atau gereja, tokoh adat sudah saatnya untuk menunjukkan warna pikirannya, warna politiknya dengan baik.

Ada banyak pejabat NKRI di Tanah Papua berpikiran bahwa apa yang sedang mereka lakukan selama ini untuk membela kepentingan rakyat sehingga pada saat kemerdekaan West Papua turun, mereka-lah yang akan memegang peran penting dalam West Papua yang merdeka. Padahal tidak-lah demikian. Masa para pengurus NKRI secara otomatis menjadi pejabat negara West Papua? Di mana logika politiknya? Kalau Presiden NKRI orang Demokrat, maka calon gubernur dan Bupati dan Walikota dari Demokrat-lah yang menjadi tuan tanah dalam Pemilukada, kalau Jokowi menjadi Persiden, maka PDIP-lah yang duluan mencalonkan Bakal Calon-nya ke muka publik. Dalam NKRI saja partai politik penguasa menentukan siapa yang menjabat. Apalagi kalau bukan sekedar partai politik, tetapi konstelasi politik dan negara berubah, “Apakah Gubernur sekarang otomatis menjadi Presiden West Papua?”

Tunggu dulu.

Makanya sekarang-lah saatnya kita bergandengan tangan mendukung perjuangan ini, karena perjuangan ini kita semua, perjuangan orang Papua, perjuangan untuk melepaskan diri dari NKRI.

Para pejabat NKRI seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah, Kepala Desa, sudah harus berpikir apa yang yang menimpa kita begitu dukungan Australia dan rakyat Australia menjadi nyata dan akhirnya NKRI angkat kaki dari Bumi Cenderawasih.

 

Partai Kemerdekaan West Papua Dibentuk di Perth Australia was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Papua Sudah Bersatu: Apa Berikutnya?

Ini pertanyaan yang diajukan oleh semua yang bercita-cita dan mendukung perjuangan Papua Merdeka. Selama ini kami selalu dibuat kecewa dan dikendorkan semangat oleh fakta faksionaliasi di antara organisasi yang memperjuangkan satu aspirasi bernama: Papua Merdeka.

Faksionalisasi sebenarnya tidak menyebabkan pertentangangan dan cekcok di antara faksi, tetapi membuat energi, waktu dan sumberdaya yang tersalur melakui masing-masing faksi menjadi tersebar dan tidak terarah secara baik sehingga bangsa Papua dan bahkan para pejuang sendiri sulit membayangkan hasil kerja dan tindak-lanjut dari perjuangan yang sedang diperjuangkan.

Kini persoalan faksionalisasi sudah mati. Dengan pendirian ULMWP di Vanuatu pada Desember 2014 maka tidak ada satupun orang Papua yang bisa mengkleim diri sebagai satu-satunya dan menyalahkan yang lain sebagai organisasi atau tokoh palsu atau bayaran. Kita semua sudah sehati, sejiwa, senasib, sepenanggunggan, se-tujuan, sekata.

Buahnya sangat jelas: dukungan dari seluruh masyarakat dan negara-negara Melanesia sudah mengalir tak terbendung. Dukungan dari Arfika tidak dapat dibendung juga. Mengalir semuanya sesuai hukum alam: Di mana ada pelanggaran HAM, di situ akan disoroti oleh manusia beradab di seluruh dunia; di mana ada penipuan, pasti ketahuan boroknya dan akan diperbaiki oleh kebenaran.

Setelah dukungan tunggal dari Negara Republik Vanuatu dan rakyat Vanuatu, kini rakyat Fiji sudah menyatakan dukungan terbuka, disponsori oleh gereja-gereja. Dukungan dari rakyat Solomon Islands juga sudah jelas. Apalagi yang kurang, dukungan dari orang Papua sendiri, yaitu dari Papua New Guinea, baik pemerintah dan rakyat serta gereja dan LSM sudah jelas sudah tidak dapat dibendung lagi.

Dukungan yang sudah membanjir ini tentu saja tidak dapat dibendung atau dialihkan oleh siapapun, karena dukungan ini bukan berasal dari emosi rasialisme atau fasisme, tetapi ditimbulkan oleh belas-kasihan manusia yang satu terhadap manusia yang tertindas dan teraniaya, manusia yang saban hari menerima nasib maut di moncong senjata penjajah.

Lalu pertanyaan selanjutnya ialah: Apa yang harus dilakukan selanjutnya?

Papua Merdeka News mengusulkan kepada segenap organ perjuangan kemerdekaan West Papua hal-hal berikut:

Pertama, para tokoh kemerdekaan West Papua dan organ-organ yang terlibat dalam ULMWP selalu berkoordinasi, berkonsultasi dan saling mendukung, baik secara pribadi, organisasi, dalam urusan pribadi, organisasi; dalam bentuk doa, dukungan moral ataupun dukunga finansial. “Komunikasi” di antara semua pihak “setiap hari” menjadi kunci pada saat ini dalam kondisi ini, demi mempertahankan spirit dan kesatuan dan keutuhan yang telah terbangun, sehingga tidak dirusak/ dikoyak oleh lawan.

Kedua, organ perjuangan Papua Merdeka agar terus melakukan sosialisasi perjuangan Papua Merdeka dan menggalang dukungan sumberdaya dari seluruh orang Papua: baik pejabat, petani, siswa/ mahasiswa, penganggur, Merah-Putih, Bintang-Kejora, Otsus-Merdeka, semuanya memberikan sumbangan menurut kemauan, kelebihan/kekurangan dan menurut kerelaan dan tanggungjawab.

Ketiga, Membentuk sebuah wadah bernama “West Papua Trust Fund”, yang dikelola oleh sebuah badan bernama Pundi Revolusi West Papua sehingga wadah ini memobilisasi, menganggarkan, mengorganisir, mempertanggungjawabkan dan mengatur pemanfaatan dana perjuangan Papua Merdeka.

Keempat, agenda perjuangan dipersatukan. Sudah jelas, agenda perjuangan Papua Merdeka sudah disatukan secara otomatis pada saat ULWP dibentuk. Akan tetapi ULWP sebagai sebuah organisasi perlu pertama-tama (1) membuka kantor sekretariat; kemudian kantor dimaksud diisi oleh para pekerja/ fungsionaris; dan selanjutnya mengorganisir semua kampanye Papua Merdeka secara terpusat. (2) Setelah ada kantor, maka mengatur kantor-kantor diplomasi untuk melobi negara-negara di seluruh dunia mendukung Papua Merdeka serta (3) menyusun rencana perjuangan jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah.

Semua orang tahu, bahwa perjuangan Papua Merdeka selalu bersifat faksional dan panas-panas tahi ayam. Kini salah satu sifat sudah dimatikan. Kini tunggu kita matikan sifat yang lain, “panas-panas tahi ayam” dengan empat saran di atas.

Semoga bermanfaat.

Papua Sudah Bersatu: Apa Berikutnya? was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Ada Peluang OPM Gugat PEPERA 1969 Mewujudkan Refrendum

Jayapura, Jubi – “Agenda perjuangan kami masih tetap menuntut referendum. Agenda perjuangan penentuan nasib sendiri melalui mekanisme internasional itu solusi terakhir bagi Rakyat West Papua,” kata ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Agust Kossay kepada penulis, melalui telepon genggamnya, pertengahan Februari 2014.

Gerakan rakyat Papua menuntut refredum mengemuka melalui pembentukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 2008 bertepatan dengan peluncuran International Lawyers for West Papua (ILWP) di Inggris. Gerakan sipil kota ini berhasil memobilisasi ribuan masa rakyat. Kampanye tertutup hingga terbuka meluas ke seluruh wilayah Papua walaupun kini militer dan polisi sudah membatasi gerakan mobilisasi massa para aktivis muda yang radikal ini.

Pembatasan itu tidak membatasi kampanye mereka. Suara mereka masih menggema di jalan-jalan, di kampung-kampung di seluruh wilayah Papua. “Refredum…” teriak orator kemudian dibalas massa aksi “yes” hingga berulang kali setiap kali ada aksi mobilisasi massa dalam jumlah besar maupun kecil. Tembok-tembok di kota Jayapura tidak sulit kita temukan kata “Refredum”. Kata itu kiranya menjadi familiar di kalangan akar rumput.

Gerakan perjuangan yang kebanyakan digalang anak muda ini menjadi perhatian khusus aparat negara, sorotan media pemberitaan dan perbincangan publik dan kalangan aktivis Papua Merdeka. Sebagian aktivis Papua, kelompok pro integrasi dan pemerintah Indonesia memastikan kampanye referendum satu agenda yang tidak mungkin dan tidak boleh terjadi dengan beragam alasan.

Aktivis pro Papua merdeka beralasan Papua belum masuk ke dewan dekolonisasi PBB. Banyak pertanyaan, apa prosesnya dan sebagainya mempersoalkannya? Karena itu, sejumlah kelompok yang kebetulan bergabung atau berafiliasi dengan faksi politik Papua Merdeka yang lain terang-terangan menentang agenda referedum. Referedum dilihat sebagai agenda yang tidak mungkin dan sulit membawa Papua lepas dari Indonesia.

Kemudian, kelompok pro Indonesia mengatakan referedum suatu yang mustahil. Status Papua sudah final, menjadi bagian integral dari NKRI melalui PEPERA 1969. Catatan hasil PEPERA pada 19 November 1969 dengan nomor 2054 menjadi intrumen mereka mengatakan masalah Papua sudah final. Karena itu, gerakan sipil pro integrasi muncul untuk mempertahankan status final itu. Barisan Merah Putih (BPM) dan mungkin Lembaga Mis Reclaserring Indonesia (LMRI) bagian dari itu. “Kami akan rekrut 9.000 anggota di seluruh Papua,” kata Komando LMRI Imam Safey kepada penulis dalam satu wawancara di Waena, Kota Jayapura.

Gerakan pro Integrasi itu tentunya mendapat dukungan pemerintah pusat melalui kekuatan militer. Pemerintah Jakarta memasok ribuan pasukan ke Papua memback-up pasukan yang ada di Papua. Puluhan orang Papua pro kemerdekaan dan warga sipil menjadi korban, termasuk puluhan anggota KNPB yang terang-terangan kampanye referedum. Sebagian dari mereka menjadi tahanan politik di seluruh wilayah Papua, misalnya Jayapura, Nabire dan Jayawijaya.

Puluhan anggota KNPB ditangkap, ditahan, diinterogasi, dianiya, diadili, dipenjarakan dan bahkan dibunuh. Kata Agust Kossay, 29 anggota KNPB tewas di tangan TNI/POLRI Indonesia. Mereka tertembak saat melaksanakan aksi damai maupun tidak melakukan aksi, tertembak mati karena sudah ditargetkan seblumnya dengan kecurigaan dan kebencian, namun mereka tidak pernah mundur dengan slogannya “Lawan. Kita harus mengahiri. Referedum Solusi untuk Papua”.

Kata Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, upaya negara melalui militer mempertahankan Papua dengan kekerasan itu membuka jalan menjawab aspirasi aktivis Papua yang menuntut refrredum. Korban yang terus berjatuhan bisa mengundang reaksi dunia internasional yang sudah berkoar-koar di beberapa negara. Reaksi itu bisa datang melalui berbagai cara, tergantung situasi Papua dalam kekuasaan Indonesia. Indonesia jahat atau tidak, menentukan campur tangan asing.

“Mungkinkan Papua akan lepas seperti Timor Timur melalui suatu referendum? Peluang itu bukan tidak mungkin,” kata mantan kepala Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI periode 2011-2013 ini dalam bukunya, “Jangan lepas Papua,Mencermati Pelaksaan Operasi Militer di Papua, Sebuah Kajian Hukum Humaniter dan Hukum HAM”.

Bagaimana proses referedum yang kebanyakan orang mengatakan tidak mungkin itu menjadi mungkin dan bisa memerdekan Papua? Apakah Papua bisa mengikuti Jejak Timor-Timur yang menentukan Nasib Sendiri melalui mekanisme Refrendum? Kata Jenderal, peluang itu sangat terbuka, tergantung sikap Indonesia dan respon orang Papua, terutama aktivis Papua Merdeka terhadap tindakan Indonesia yang kian nampak pelanggaran HAMnya.

Katanya, referedum bisa berjalan lancar dengan cara mengugat PEPERA 1969. Aktivis Papua bukan negara, tentunya tidak bisa mengugat, namun dengan alasan ada pelanggaran HAM, negara-negara lain bisa saja membantu orang Papua mengugat PEPERA. Negara-negara yang konsen terhadap isu HAM dan negara-negara yang menjadi basis diplomasi aktivis Papua bisa mengugatnya.

Kata Jenderal yang mendalami ilmu hukum HAM ini, ada dua kelompok negara yang berpotensi besar membantu Papua mengugat PEPERA. Pertama, negara-negara kecil yang selama ini sudah menunjukan sikap mendukung Papua. Negara-negara itu tentunya negara-negara kecil di kawasan Pasific dan Afrika yang selama ini menyuarakan pelanggaran HAM. Negara-negara itu antara lain Vanuatu, Nauru, Fiji, Samoa, Kepulauan Salomon dan sejumlah negara Afrika seperti Anggola, Saotome dan Mozambik.

Negara-negara ini bisa saja membantu gugat PEPERA namun potensinya sangat kecil. Karena, menggugat hingga menyelenggarakan refredum itu membutuhka biaya yang tidak sedikit. “Sebagai negara mereka bisa mengajukan gugatan tetapi negara-negara kecil ini tidak mungkin mendukung pembiayaannya,” tulis mantan Jendral bintang dua ini dalam buku yang mencerahkan dan buku suatu pengakuan seorang militer terhadap pelanggaran HAM di Papua ini.

Kedua, Negara-negara besar yang memiliki anggaran besar. Negara-negara besar ini bisa membantu Papua dengan dua kepentingan. Kepentingan membela kemanusiaan manusia Papua dan kepentingan sumber ekonomi di Papua. Negara-negara ini sangat berkepentingan. Mereka bisa menyokong aktivis Papua, mengajukan gugatan dan menyelengarakan refredum.

“…yang perlu diwaspadai adalah negara-negara kaya yang memiliki kepentingan tertentu terhadap Papua dan Indonesia, misalnya untuk alasan ekonomi. Apa lagi sejumlah kalangan menyebutkan bahwa LSM-LSM di AS, Inggris, Kanada, Australia, Belanda, Irlandia, Belgia…, makin banyak yang memberikan dukungan kepada OPM,”

katanya.

Karena itu, mantan Kepala Intelijen Negara ini mengingatkan pemerintah, terutama alat Negara yang berusaha mempertahankan Papua melalui tindakan bersenjata harus waspada. Negara harus merubah pendekatan, bukan membantah dengan alasan regulasi nasional. Alasan hukum nasional itu sulit dijadikan tameng bila berhadapan dengan negara luar yang berpegang teguh pada hukum Internasional dan HAM.

Pihak luar yang berpegang teguh pada hukum Internasional dan hukum HAM bisa saja menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM. Kalau itu yang terjadi, sekali lagi kata jenderal bukan tidak mungkin Papua mengikuti jejak Timor Timur. Karena itu, kata sang Jenderal, pemerintah perlu evaluasi pengiriman pasukan dan evaluasi UU TNI.

Pernyataan jenderal ini sesuguhnya menginpirasi kedua belah pihak. OPM maupun pemerintah Indonesia untuk bertindak mewujudkan tujuannya. Pemerintah yang ingin mempertahankan Papua dengan konsep Papua bagian dari NKRI harus melaksanakan usulan jenderal untuk mengevaluasi dan mengubah pendekatan terhadap gerakan Papua merdeka atau semuanya melalui dialog Jakarta Papua yang di perjuangkan Jaringan Damai Papua (JDP).

Kemudian, kalau usulan itu tidak diterima dan dilakukan, proses yang disampaikan sang jenderal, bagaimana mengugat PEPERA dan Refrendum itu dapat dimanfaatkan aktivis Papua Merdeka. Aktivis Papua bisa saja melakukan pemantauan pelanggaran HAM, melaporkan, mengudang simpati negara-negara yang dimaksud membantu proses. “Bukan hal yang tidak mungkin,” katanya. (Mawel Benny)

Source: Jubi , Diposkan oleh : Benny Mawel on March 16, 2015 at 17:31:24 WP [Editor : Victor Mambor]

Ada Peluang OPM Gugat PEPERA 1969 Mewujudkan Refrendum was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Orang Papua Sekarang Bersatu untuk Menyusun Program Kerja dan Langkah-Langkah

dari KNPB Facebook

Generasi Penerus Perjuangan Bangsa Papua

Menanggapi perkembangan terakhir yang terjadi di Port Vila, Vanuatu, Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat Jurubicaranya, Gen. Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan TRWP Menyatakan

“Worskhop ini lebih bertujuan untuk menyatukan program kerja dan langkah-langkah menuju kemerdekaan.”

Ketika ditanyakan pembentukan lembaga baru, Gen. Tabi menyatakan,

“Itu bukan organisasi, tetapi sebuah wadah koordinasi kerja, yang mengkoordinir semua elemen dan organisasi perjuangan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.”

Berikut petikan wawancara per telepon.

PMNews: Selamat pagi.

TRWP: Selamat pagi, selamat memasuki Hari Natal 2015, Selamat merayakan HUT Hari Kebangkitan Nasional I, Bangsa Papua.

PMNews: Selamat pagi. Terimakasih. Kami punya satu pertanyaan mengenai perkembangan yang terjadi di Vanuatu saat ini. Apa pendapat dari TRWP?

TRWP: Perkembangan yang terjadi saat ini sangat kami banggakan. Waktu-waktu penderitaan kami di rimba raya New Guinea akan diperpendek. Waktu itu semakin dekat. Kami hanya bersyukur kepada Tuhan, Pencipta dan Pelindung Tanah dan Manusia Papua.

PMNews: Kami maksud terkait penyatuan yang terjadi di Vanuatu. Semua organ perjuangan akan disatukan ke OPM atau WPNCL atau NFRPB, atau apa?

TRWP: Jangan salah baca. Worskhop ini lebih bertujuan untuk menyatukan program kerja dan langkah-langkah menuju kemerdekaan, bukan untuk menyatukan organisasi. Kita harus lihat Papua dan organisasi perjuangan dalam konteks “Papua” bukan dalam konteks dunia barat dan dunia modern. Kami di Papua ini terdiri dari 245 suku lebih, dengan segala sistem suku, adat dan organisasi sosial yang sekian jumlahnya juga. Jadi menyatukan kami semua ke dalam satu struktur akan makan waktu lebih lama daripada waktu yang kita butuhkan untuk mewujudkan Papua Merdeka.

Kita jangan lawan realitas suku-bangsa kita. Kita harus jalan atas koridor fakta adat-istiadat, dan berjalan di atas jembatan itu. Jangan keluar jalur.

PMNews: Maksudnya TRWP memandang banyak faksi dan organisasi perjuangan Papua Merdeka tidak menjadi masalah?

TRWP: Tepat! Kami para pejuang tidak pernah melihat fakta yang ada sebagai masalah, atau penghambat. Lihat saja kami punya banyak Panglima, banyak organisasi, tetapi kami tidak baku tembak di antara kami sendiri. Jadi, jangan berpandangan yang keliru. Jangan jadikan barang yang bukan masalah menjadi masalah.

PMNews: Kalau begitu, sebenarnya kenapa harus ada pertemuan ini? Kami dengar ada pembentukan wadah baru.

TRWP:  Itu bukan organisasi, tetapi sebuah wadah koordinasi kerja, yang mengkoordinir semua elemen dan organisasi perjuangan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.

Yang kita pejuang Papua Merdeka perlu saat ini ialah “koordinasi kerja” dan “penyatuan program kerja dan langkah-langkah kerja” menuju Papua Merdeka.

PMNews: Apakah itu artinya semua organisasi lain dihapus?

TRWP: Sudah jelas tadi saya katakan. Semua organisasi yang ada tidak akan pernah dihapus. Tidak boleh kita membiasakan diri mendirikan organisasi lalu bunuh orgasasi kami sendiri. Itu kebiasaan tidak produktif. Kita harus menjaga dan mendayagunakan semua organisasi perjuangan yang ada.

PMNews: Bagaimana dengan negara yang sudah didekalarasikan di Padang Bulan, dalam kongres yang mereka sebut KRP III?

TRWP: Negara bukan baru didirikan, negara sudah ada sejak 1 Desember 1961, dan dikukuhkan 1 Juli 2971, cuman belum ada pengakuan dari negara lain. Yang kekurangan selama ini ialah Pemerintah Revolusi dan Dewan Perwakilan. Jadi kami sudah punya Parlemen Nasional West Papua, kami tinggal tunggu membentuk pemerintahan, bekerjasama dengan pemberintah bentukan KRP III itu, dan semua pihak.

Kita harus membangun sejarah perjuangan yang logis dan jelas secara logika hukum. Jangan bikin negara di atas negara, sama seperti yang dibuat NKRI. Jangan anggap proklamasi tidak pernah ada dan membuat proklamasi baru. Itu cara-cara yang justru membuat masyarakat internasional akan menilai kita tidak tahu bernegara.

Jadi, semua terlibat, semua bersama, semua bersatu. Kami punya semboyan kan, “One People – One Soul”.

Semua, artinya semua orang Melanesia, dari dalam negeri, dari luar negeri, yang pro Papua Merdeka yang anti Papua Merdeka, semua perlu bersatu dalam satu barisan, yaitu Barisan Orang West Papua sebagai manusia Ras Melanesia, tanpa membeda-bedakan, tanpa harus menuduh dan saling menolak.

PMNews: Maksudnya semua pendukung Merah-Putih termasuk?

TRWP: Pendukung Merah-Putih itu orang mana? Mereka orang Melanesia toh? Jadi, sekarang ini kita orang Melanesia yang satukan agenda dan program kerja. Agenda pertama ialah mendaftarkan diri ke MSG, jadi itu yang kita kemukakan. Itu membangun kebersamaan kita. Kita harus mendaftarkan diri sebagai orang Melanesia, bukan sebagai orang Merah-Putih atau orang Papua Merdeka.

PMNews: Apakah orang Merah-Putih menentang Bintang Kejora?

TRWP: Siapa bilang mereka menentang Bintang Kejora? Yang mereka tentang ialah cara perjuangan, pendekatan perjuangan, strategi perjuangan. Tadi saya sudah bilang, orang Papua ini bermacam-macam suku, dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Ada yang senang perang, ada yang tidak memilik budaya perang. Jadi, kalau Papua Merdeka ialah pereang, maka itu membuat suku-suku lain menjadi tidak sejalan. Jadi, yang menimbulkan perbedaan ialah fakta latar-belakang kita.

Karena itu pertemuan ini membantu kita berkoordinasi dan menyatukan program dan langkah-langkah. Program pertama ialah mendaftarkan diri ke MSG. Itu sesuai dengan pesan Komunike MSG tahun 2013 dan tahun 2014.

PMNews: Terimakasih, kami sudah dapat penjelasan. Kami akan hubungi kalau ada perlu penjelasan. Terimakasih dan cukup sekian, kami mohon permisi.

TRWP: Selamat pagi. terimakasih. Kami selalu terbuka. Terimakasih.

Orang Papua Sekarang Bersatu untuk Menyusun Program Kerja dan Langkah-Langkah was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Bishops want West Papuans to join inter-governmental body

Federation of Catholic Bishops’ Conferences of Oceania say West Papuans should be a part of the Melanesian Spearhead Group

Catholic bishops from the Pacific region have voiced their support for the West Papuan people’s desire to participate in the inter-governmental Melanesian Spearhead Group.

“[The West Papuans] seek what every family and culture seeks: respect of personal and communal dignity, free expression of one’s aspirations and good neighborly relations,” said the Federation of Catholic Bishops’ Conferences of Oceania in a statement.

The Melanesian Spearhead Group (MSG) is made up of Melanesian states of Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands and Vanuatu, and the Kanak and Socialist National Liberation Front of New Caledonia.

Indonesia was recognized as an associate member of the MSG last year but West Papua‘s independence movement has not been allowed to join the group. They have been granted observer status.

“Political boundaries can never contain or control ethnic relationships and so we urge governments to support the West Papuan people’s desire to participate fully in the Melanesian Spearhead Group,” said the bishops.

“Blocked participation in MSG is a wound in the side of all Melanesians. For West Papuans, the MSG is a natural place of collaboration and a potential source of deeper regional understanding,” they said.

Dignity for West Papuans was a focus issue for the executive committee of the Federation of Catholic Bishops’ Conferences of Oceania in Australia, New Zealand, Papua New Guinea and Pacific Islands at meeting in Port Moresby this week meeting.

Bishops want West Papuans to join inter-governmental body was originally published on PAPUAPost.com

Many West Papuans Are Marrying Indonesians While Blaming NKRI for Genocide

Many West Papuans are beings sent out from West Papua, while many Indonesians are being brought in to West Papua to study at the universities. West Papua has two major universities, the first one is Cenderawasih University in Papua Province and the second one is University of Papua in Papua Barat Province. There are also many private universities, run by church organisations and Papuan foundations. These universities are already enough, and even more than enough for Papuan students.

All high school graduates, of course the native Papuans only, can be easily enter universities in West Papua.

This policy can avoid many young Papuan generations meeting Indonesian youths in their Islands, and finally become friends, close friends and marrying them.

To date, we can note easily, many government officials in Papua and Papua Barat provinces have married Indonesian ladies. Vice Governor of Papua, Klemen Tinal dan the Governor of Papua Barat Abraham Atururi are both married to Indonesian ladies.Our famous and first highlander Doctoral degree holder, the Rev. Dr. Benny Giay is married to Indonesian woman, the first one passed away, and then married again to another Indonesian woman. The ULMWP Secretary-Genaral Octo Motte is not married to a Melanesian lady, but an Indonesian.

The are two types of Genocide is happening here in West Papua. The first one is the clever way Indonesian in carrying out genocide. I want to call this systematically and strategically planned genocide. The second one is what I call “self-genocidal act”. We cannot blamce anybody for this type of genocide, because we make our own rational choice to wipe out our own race. And the impact of both types of genocides are forever. We cannot undo this type of genocide, i.e., genocide by wiping out a race by marrying cross-race or generally called mixed marriages.

Right now we have “Special Autonomy Law”, which clearly defines “Orang Asli Papua” (Papuan Natives) non-natives. The term “orang Asli” clearly means those Papuans who are born from a mother and a father from Papuan ancestry, a Melanesian race. However, recently, we have read articles from various so-called intellectuals from West Papua defining “Orang Asli Papua” including Carmel Budiardjo from England and George J. Aditjondro from Indonesia. It becomes confusing when academics try to define something, because they have their bains working in their head defining what is “Orang Asli Papua” and what is non-native Papuans based on their own interests. The worse thing is those Papuans who are married to and bear children with non-Papuans are now trying to re-define the definition of “Orang Asli Papua or shortly called OAP”.

In a long term, we will come up with OAP, half-Papuan and non-Papuan.

There is still debate on whether or not a Papuan father and an Indonesian mother is also called “native Papuan”. What about a Papuan mother and an Indonesian mother? Are they native Papuan or OAP? What about an Australian father and a Papuan mother? What about a Dutch mother and a Papuan father? What about a Papuan father and an American mother?

We Melanesians in West Papua should now from now on think about marrying our own man and woman. If we West Papuans find there is no man or woman suitable for us, then let us not go to Indonesia to find one, but let us go to Melanesia instead. We have our own race here, start from Sorong all the way to Suva, Fiji. Let us find out man and woman from our own race. Our Melanesian race is decreasing, the first one because Indonesians are wiping out Melanesan race systematically and structurally, openly and undercover operations. But we Melanesians ourselves are also carrying out self-genocide. Both genocides rapidly reduces the number of “OAP” in West Papua. Let us now wake up! Let us do!, not only talk about Papua and Melanesia. Let us be truthful about who we love and who we fight for. What about those who love the Indonesians and marry them, but speak for Papuans?

Many West Papuans Are Marrying Indonesians While Blaming NKRI for Genocide was originally published on PAPUAPost.com