Selamat dan Sukses kepada PNWP, NRFPB dan WPNCL atas Sosialisasi ULMWP

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyampaikan

SELAMAT DAN SUKSES!

atas penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Workshop West Papua yang telah berlangsung di Republik Vanuatu akhir tahun lalu.

Selanjutnya dari Markas Pusat Pertahanan kami mengusulkan kepada organ politik dan perwakilan rakyat yang mensosialisasikan perkembangan politik dan diplomasi Papua Merdeka ini agar

  1. menyebarluaskan informasi perkembangan dimaksud kepada semua pihak, termasuk kepada pemerintah dan penduduk Indonesia di seluruh wilayah NKRI;
  2. membentuk pusat informasi dan sosialiasi di seluruh Tanah Papua dari Sorong sampai Samarai;
  3. menghadap pejabat NKRI di Tanah Papua dan Jakarta dengan tujuan melaporkan perkembangan yang sedang terjadi dengan tujuan melibatkan Pemerintah Indonesia agar mulai memberikan tanggapan terhadap perkembangan politik dan diplomasi yang sedang berkembang di kawasan Melanesia. Mengabaikan Indonesia dari permainan kita sama saja dengan mengabaikan fakta bahwa NKRI saat ini menduduki dan menjajah Tanah dan bangsa Papua. Baik Perdana Menteri Papua New Guinea maupun Menteri Luar Negerinya secara berulang-ualng telah sampaikan kepada media dan kita semua bahwa Indonesia harus dilibatkan dalam upaya diplomasi dan politik Papua Merdeka. Oleh karena itu, kita bangsa Papua dengan besar hati wajib membuka diri kepada masyarakat dan bangsa Indonesia dengan mensosialisasikan hasil Workshop West Papua di Vanuatu dan mengajak mereka bertukar-pikiran dan informasi dalam rangka membangun kerjasama dan saling-pengertian di antara kita sesuai dengan harapan dari orang Papua yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri PNG.TRWP telah menyimak sejumlah politisi Papua Merdeka menolak berkonsultasi dengan Indonesia. Kami menilai sikap seperti ini tidak bijak, dan tidak menunjukkan profesionalitas kita dalam berpolitik dan berdiplomasi. Saudara-saudara politisi dan diplomat Papua Merdeka seharusnya menunjukkan kedewasaan diri dalam berpolitik dan berdiplomasi dengan cara melibatkan Indonesia dalam keseluruhan proses lamaran ke MSG dan tindak-lanjut daripadanya.

    Perdana Menteri PNG, yaitu orang Papua di Timur pulau New Guinea telah katakan kita jalankan “politics of engagement” dengan Indonesia, yang artinya kita mengundang Indonesia untuk mau melibatkan diri dalam pentas politik antar-bangsa terkait isu-isu West Papua. Mengeluarkan Indonesia dari politik Melanesia sama saja dengan memandang masalah Papua ialah urusan dalam negeri Indonesia secara pribadi dan menyangkal PNG sebagai satu kesatuan Papua sama saja dengan meneguhkan kleim NKRI bahwa West Papua ialah bagian dari NKRI dan oleh karena itu, apapun yang dikatakan pemimpin Papua di Papua New Guinea tidak perlu diikuti oleh masyarakat Papua di West Papua.

Semua komponen perjuangan Papua Merdeka sudah bersatu Atas dasar persatuan ini, maka sudah waktunya kita mengundang Indonesia untuk terlibat dalam menjelaskan apa yang sedang terjadi di tanah leluhur bangsa Papua di pulau New Guinea bagian Barat sejak tahun 1960 sampai hari ini (tahun 2015).

 

Dikeluarkan di:                                                MPP TRWP

Pada tanggal:                                                  04 Maret 2015

 

 

Amunggut Tabi,  Lt. Gen. TRWP  Mathias Wenda, Gen. TRWP

BRN:A.001076                                    BRN: A.DF.001076

Selamat dan Sukses kepada PNWP, NRFPB dan WPNCL atas Sosialisasi ULMWP was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Sudah Jelas: Pdt . Albert Yoku itu Gembala Berbulu Serigala

Menanggapi berbagai kasus penembakan dan tanggapan yang datang dari berbagai pihak, PMNews menyempatkan diri menelepon langsung Panglima Tertinggi Komando Revolusi Tentara Revolusi West Papua, Gen. TRWP Mathias Wenda di Markas Pusat Pertahanan (MPP). Berbagai tanggapan dari dalam negeri dan luar negeri disampaikan. Gen. Wenda terfokus kepada berbagai tanggapan secara rentetan yang disampaikan oleh Ketua Sinode GKI Papua, Pdt. Albert Yoku. Secara langsung Gen. Wenda nyatakan,

Jangan tanyakan saya komentari semua tanggapan, saya mau nyatakan kepada orang Papua semua, baik gembala ataupun domba-domba di seluruh dunia, bahwa Pdt. Albert Yoku itu Serigala berbulu Domba, Gembala yang ditugaskan untuk mengamankan pembunuhan oleh sang serigala. Saya yakin, semua domba dalam pengembalaannya hari ini tidak sejahtera melihat sang Gembala berbulu Serigala terlibat politik praktis NKRI. Sangat memalukan. Dulu Gembala dari Gereja lain yang jadi serigala, sekarang GKI yang jadi serigala. Memalukan.

Berikut petikan wawancara.

PMNews: Selamat pagi dan selamat atas kesuksesan peristiwa bersejarah dalam perjuangan bangsa Papua yang baru-baru berakhir di Vanuatu, di mana Sdr. Okto Motte terpilih menjadi Sekjend, dan Sdr. Benny Wenda menjadi Jurubicara perjuangan Papua Merdeka.

TRWP: Selamat pagi. Saya perbaiki dulu pernyataan Anda. Okto Motte dan Benny Wenda itu tidak dipilih untuk perjuangan Papua Merdeka saja, tetapi tujuan utama ialah menyatukan semua bangsa Papua, ras Melanesia, baik yang ada di dalam negeri, yang ada di rimba, yang ada di luar negeri, dan di mana-pun. Kita semua punya. Jadi, bapak kasih nama itu organ dengan nama “Payung Identitas”. Itu payung identitas. Bapak sebenarnya sedikit tidak setuju dengan nama yang mereka kasih, karena tujuan payung itu bukan untuk memecah-belah ras Melanesia, tetapi tujuannya untuk menyatukan orang Papua Merah-Putih, orang Papua Bintang Kejora, orang Papua Bintang Empatbelas, orang Papua Bintang apa saja semua bersatu menjadi orang Melanesia dan datang kepada Indonesia dan MSG untuk melamar menjadi anggota MSG.

Jadi, organisasi yang berjuang untuk merdeka dari NKRI itu sudah ada, tidak diganti, tidak dirubah, tidak dilebur, tidak disatukan. Semua ada di tempat masing-masing, dengan tugas masing-masing.

Sekali lagi, mari orang Melanesia bersatu, mari NKRI kalau bilang NKRI hadir untuk memajukan Papua maka mari berikan fasilitas negara dan perlindungan kepada semua orang di Parlemen Nasional West Papua, Majels Rakyat Papua, DPRP yang ada di dua provinsi NKRI. Jokowi jangan hanya jago kandang, Jokowi saya tantang berani bermain di politik regional dan internasional secara laki-laki. Jangan hanya berani menjinakkan Prabowo waktu selesai Pemilu, sekarang buktikan permainan yang dinantikan orang Indonesia dengan memberikan fasilitas dan perlindungan kepada semua orang Papua di manapun kami berada untuk mendaftarkan diri menjadi anggota MSG.

PMNews:Fokus pertanyaan kami sebenarnya tadi terkait dengan pernyataan dan tanggapan dari berbagai pihak terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan NKRI di Tanah Papua pada kahir tahun ini.

TRWP: Jangan tanyakan saya komentari semua tanggapan, saya mau nyatakan kepada orang Papua semua, baik gembala ataupun domba-domba di seluruh dunia, bahwa Pdt. Albert Yoku itu Serigala berbulu Domba, Gembala yang ditugaskan untuk mengamankan pembunuhan oleh sang serigala. Saya yakin, semua domba dalam pengembalaannya hari ini tidak sejahtera melihat sang Gembala berbulu Serigala terlibat politik praktis NKRI. Sangat memalukan. Dulu Gembala dari Gereja lain yang jadi serigala, sekarang GKI yang jadi serigala. Memalukan.

Dulu saya say Herman Saut dan Ketua Sinode sebelumnya tidak sejahat gembala ini. Saya heran ini instruksi dari Ondoafinya Fransalbert Joku atau ini instruksi dari NKRI langsung. Ini mengindikasikan campurtangan Indonesia ke dalam sistem penggembalaan jemaat di Tanah Papua sangat kental. Kemarin-kan gereja lain yang dikekang, sekarang GKI yang dikekang.

Saya ini gembala, saya bukan gembala gereja, tetapi gembala perjuangan sebuah bangsa terjajah, jadi saya tahu saat serigala muncul bagaimana para domba berikan reaksi. Pasti Tuhan sedih melihat ini. Kemarin Tuhan sedih karena Serigala berbulu Gembala ada di gereja lain, sekarang Tuhan sedih kembali karena ada di dalam gereja GKI.

PMNews: Ini tuduhan sangat langsung dan antara sesama gembala apakah ini tidak membahayakan penggembalaan Bapak sebagai gembala dengan Pdt. Yoku sebagai gembala?

TRWP: Pdt. Yoku tidak memiliki sifat Yesus, Sang Gembala Agung. Saya pimpin perjuangan ini sebagai Panglima Tertinggi Komando Revolusi tetapi saya tunduk kepada Panglima Agung saya, Yesus Kristus sebagai Tokoh Revolusioner Semesta Sepanjang masa. Apakah Pdt. Yoku tunduk kepada Sang Gembala Agung? Mana buktinya?

Kenapa NKRI yang bunuh rakyat tidak pernah dia kutuk? Rakyat Papua membalas kebrutalan NKRI, malah dia kutuk? Ingat, kutuk itidak boleh dikeluarkan sembarang, apalagi oleh sang gembala jemaat Tuhan, apalagi yang menjadi korban ialah orang Papua. Sang gembala harus tahu siapa yang menjadi korban dalam kasus-kasus di Tanah Papua.

Gembala Jemaat harus tahu dalam kasus hubungan NKRI-Papua ini siapa yang dikorbankan dan siapa yang mengorbankan; siapa yang menjadi serigala dan siapa yang menjadi gembala, siapa yang memangsa dan siapa yang dimangsa. Jangan marah kepada domba yang lari ke jurang lalu serigala ikut jatuh ke jurang lalu dibilang saya kutuk domba jatuh ke jurang karena itu menyebabkan serigala juga jatuh ke jurang. Ini gembala jahat! Saya tahu Tuhan sama-sama dengan saya, saya tahu Tuhan tidak senang melihat gembalanya disulap jadi serigala untuk kepentingan politik penjajah.

PMNews: Sulit Pada posisi sulit dalam hal ini, karena ….

TRWP: Stop dulu, kalian takut karena takut kepada Pdt., bukan? Jangan takut kepada Pendeta kalau dia sudah jelas menjadi serigala. Takutlah kepada Tuhan yang punya jemaat, yang telah bangun kerajaan di Tanah Papua, yang menamai Tanah ini sebagai Tanah Surgawi, Bumi Cenderawasih. Jangan main-main di atas tanah ini. Semua yang bermain-main akan lenyap. Tanah ini akan mengatasi mereka.

PMNews: Kami tertarik dengan serigala berbulu domba yang dulu, yang sudah diganti kata Bapak?

TRWP: Itu sudah bukan saatnya disebut, tidak perlu dibahas.

PMNews: Baik. Terimakasih banyak. Kami akan tanyakan besok tentang pernyataan Bapak di awal tadi tentang penangangkatan Motte dan Wenda. Untuk sekarang sekian dulu.

TRWP: Ya, baik. Terimakasih.

Sudah Jelas: Pdt . Albert Yoku itu Gembala Berbulu Serigala was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Orang Papua Sekarang Bersatu untuk Menyusun Program Kerja dan Langkah-Langkah

dari KNPB Facebook

Generasi Penerus Perjuangan Bangsa Papua

Menanggapi perkembangan terakhir yang terjadi di Port Vila, Vanuatu, Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat Jurubicaranya, Gen. Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan TRWP Menyatakan

“Worskhop ini lebih bertujuan untuk menyatukan program kerja dan langkah-langkah menuju kemerdekaan.”

Ketika ditanyakan pembentukan lembaga baru, Gen. Tabi menyatakan,

“Itu bukan organisasi, tetapi sebuah wadah koordinasi kerja, yang mengkoordinir semua elemen dan organisasi perjuangan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.”

Berikut petikan wawancara per telepon.

PMNews: Selamat pagi.

TRWP: Selamat pagi, selamat memasuki Hari Natal 2015, Selamat merayakan HUT Hari Kebangkitan Nasional I, Bangsa Papua.

PMNews: Selamat pagi. Terimakasih. Kami punya satu pertanyaan mengenai perkembangan yang terjadi di Vanuatu saat ini. Apa pendapat dari TRWP?

TRWP: Perkembangan yang terjadi saat ini sangat kami banggakan. Waktu-waktu penderitaan kami di rimba raya New Guinea akan diperpendek. Waktu itu semakin dekat. Kami hanya bersyukur kepada Tuhan, Pencipta dan Pelindung Tanah dan Manusia Papua.

PMNews: Kami maksud terkait penyatuan yang terjadi di Vanuatu. Semua organ perjuangan akan disatukan ke OPM atau WPNCL atau NFRPB, atau apa?

TRWP: Jangan salah baca. Worskhop ini lebih bertujuan untuk menyatukan program kerja dan langkah-langkah menuju kemerdekaan, bukan untuk menyatukan organisasi. Kita harus lihat Papua dan organisasi perjuangan dalam konteks “Papua” bukan dalam konteks dunia barat dan dunia modern. Kami di Papua ini terdiri dari 245 suku lebih, dengan segala sistem suku, adat dan organisasi sosial yang sekian jumlahnya juga. Jadi menyatukan kami semua ke dalam satu struktur akan makan waktu lebih lama daripada waktu yang kita butuhkan untuk mewujudkan Papua Merdeka.

Kita jangan lawan realitas suku-bangsa kita. Kita harus jalan atas koridor fakta adat-istiadat, dan berjalan di atas jembatan itu. Jangan keluar jalur.

PMNews: Maksudnya TRWP memandang banyak faksi dan organisasi perjuangan Papua Merdeka tidak menjadi masalah?

TRWP: Tepat! Kami para pejuang tidak pernah melihat fakta yang ada sebagai masalah, atau penghambat. Lihat saja kami punya banyak Panglima, banyak organisasi, tetapi kami tidak baku tembak di antara kami sendiri. Jadi, jangan berpandangan yang keliru. Jangan jadikan barang yang bukan masalah menjadi masalah.

PMNews: Kalau begitu, sebenarnya kenapa harus ada pertemuan ini? Kami dengar ada pembentukan wadah baru.

TRWP:  Itu bukan organisasi, tetapi sebuah wadah koordinasi kerja, yang mengkoordinir semua elemen dan organisasi perjuangan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.

Yang kita pejuang Papua Merdeka perlu saat ini ialah “koordinasi kerja” dan “penyatuan program kerja dan langkah-langkah kerja” menuju Papua Merdeka.

PMNews: Apakah itu artinya semua organisasi lain dihapus?

TRWP: Sudah jelas tadi saya katakan. Semua organisasi yang ada tidak akan pernah dihapus. Tidak boleh kita membiasakan diri mendirikan organisasi lalu bunuh orgasasi kami sendiri. Itu kebiasaan tidak produktif. Kita harus menjaga dan mendayagunakan semua organisasi perjuangan yang ada.

PMNews: Bagaimana dengan negara yang sudah didekalarasikan di Padang Bulan, dalam kongres yang mereka sebut KRP III?

TRWP: Negara bukan baru didirikan, negara sudah ada sejak 1 Desember 1961, dan dikukuhkan 1 Juli 2971, cuman belum ada pengakuan dari negara lain. Yang kekurangan selama ini ialah Pemerintah Revolusi dan Dewan Perwakilan. Jadi kami sudah punya Parlemen Nasional West Papua, kami tinggal tunggu membentuk pemerintahan, bekerjasama dengan pemberintah bentukan KRP III itu, dan semua pihak.

Kita harus membangun sejarah perjuangan yang logis dan jelas secara logika hukum. Jangan bikin negara di atas negara, sama seperti yang dibuat NKRI. Jangan anggap proklamasi tidak pernah ada dan membuat proklamasi baru. Itu cara-cara yang justru membuat masyarakat internasional akan menilai kita tidak tahu bernegara.

Jadi, semua terlibat, semua bersama, semua bersatu. Kami punya semboyan kan, “One People – One Soul”.

Semua, artinya semua orang Melanesia, dari dalam negeri, dari luar negeri, yang pro Papua Merdeka yang anti Papua Merdeka, semua perlu bersatu dalam satu barisan, yaitu Barisan Orang West Papua sebagai manusia Ras Melanesia, tanpa membeda-bedakan, tanpa harus menuduh dan saling menolak.

PMNews: Maksudnya semua pendukung Merah-Putih termasuk?

TRWP: Pendukung Merah-Putih itu orang mana? Mereka orang Melanesia toh? Jadi, sekarang ini kita orang Melanesia yang satukan agenda dan program kerja. Agenda pertama ialah mendaftarkan diri ke MSG, jadi itu yang kita kemukakan. Itu membangun kebersamaan kita. Kita harus mendaftarkan diri sebagai orang Melanesia, bukan sebagai orang Merah-Putih atau orang Papua Merdeka.

PMNews: Apakah orang Merah-Putih menentang Bintang Kejora?

TRWP: Siapa bilang mereka menentang Bintang Kejora? Yang mereka tentang ialah cara perjuangan, pendekatan perjuangan, strategi perjuangan. Tadi saya sudah bilang, orang Papua ini bermacam-macam suku, dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Ada yang senang perang, ada yang tidak memilik budaya perang. Jadi, kalau Papua Merdeka ialah pereang, maka itu membuat suku-suku lain menjadi tidak sejalan. Jadi, yang menimbulkan perbedaan ialah fakta latar-belakang kita.

Karena itu pertemuan ini membantu kita berkoordinasi dan menyatukan program dan langkah-langkah. Program pertama ialah mendaftarkan diri ke MSG. Itu sesuai dengan pesan Komunike MSG tahun 2013 dan tahun 2014.

PMNews: Terimakasih, kami sudah dapat penjelasan. Kami akan hubungi kalau ada perlu penjelasan. Terimakasih dan cukup sekian, kami mohon permisi.

TRWP: Selamat pagi. terimakasih. Kami selalu terbuka. Terimakasih.

Orang Papua Sekarang Bersatu untuk Menyusun Program Kerja dan Langkah-Langkah was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Detik Otsus Dihapus, Detik itu NKRI tidak Punya Dasar Hukum Menduduki Tanah Papua

Menanggapi rencana NKRI menghentikan Otsus atas tanah Papua yang telah diberlakukan sejak 2001 oleh Presiden Megawati Sukarnoputri waktu itu, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi atas nama Gen. TRWP Mathias Wenda dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyatakan,

“Detik Otsus dihapus, maka detik itu pula NKRI tidak punya Dasar Hukum untuk menduduki Tanah Papua. Dengan mencabut UU Otsus, maka secara otomatis mencabut dasar hukum NKRI tinggal di Tanah Papua, sama dengan NKRI keluar dari Tanah Papua“.

Demikian dijawab lewat SMS menanggapi ringkasan SMS yang PMNews kirimkan kepada Markas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP.

Dilanjutkan dalam pesan pendek itu,

Demikian juga, begitu masa berlaku UU Otsus berakhir, maka status hukum West Papua di dalam NKRI harus berakhir, kecuali kalau NKRI mengeluarkan UU selain UU Otsus untuk memperpanjang masa pendudukannya atas tanah Papua. Jadi, UU Otsus bukan sekedar untuk membangun tanah dan bangsa Papua ras Melanesia di dalam kerangka NKRI, tetapi sekaligus sebagai Surat Kontrak yang berisi Hak Menduduki dan Menggarap serta mencari keuntungan dari Tanah Papua. Kontrak itu ditandangani oleh NKRI, dan diketahui oleh masyarakat internasional, tanpa keterlibatan bangsa Papua.

Selanjutnya dikatakan juga dalam sms berikutnya,

Oleh karena itu, orang Papua yang mau tetap mempertahankan UU Otsus ialah orang Papua yang pro-NKRI, yang kami sebut orang suku Papindo (Papua – Indonesia). Kalau orang Papua asli dan murni akan mengucap syukur kepada Tuhan kalau NKRI mau menghapus UU Otsus atas tanah Papua.

Akan tetapi di sisi lain, tetap mempertahankan Otsus juga lebih bagus, karena ujung-ujungnya pasti tetap menguntungkan perjuangan Papua Merdeka.

Jangan kita lupa bahwa hubungan negara-bangsa modern dengan masyarakat adat di seluruh dunia semuanya didasarkan atas produk hukum internasional yang dijadikan dasar bagi para penjajah untuk menduduki wilayah dan bangsa jajahannya. Termasuk NKRI menduduki West Papua atas dasar Perjanjian Roma dan Perjanjian New York tahun 1960-an. Kedua perjanjian ini ditindak-lanjuti dengan Pemberlakuan Otonomi Khusus 25 tahun, yang mulai dari tahun 1963 dan berakhir tahun 1988 (masih ingat Dr. Thom Wainggai memproklamirkan negara Melanesia Raya dengan alasan Otsus I NKRI di Tanah Papua berakhir pada saat ini). Dari tahun 1988 – 2001, status West Papua di dalam NKRI tidak memiliki dasar hukum apapun. Baru tahun 2001 ada dasar hukum UU Otsus No. 21/2001, yang akan berakhir 2026.

Akan tetapi itu semua tergantung perjuangan orang Papua, baik yang ada di dalam pemerintah NKRI sebagai pejabat kolonial Indonesia ataupun yang ada di luar pemerintah. Kalau semua orang Papua punya harga diri dan bermartabat sebagai manusia ciptaan Tuhan di tanah leluhurnya dan menghargai itu serta memperjuangkannya, maka bukan hal yang tidak mungkin, NKRI akan angkat kaki dari Tanah Papua, pada suatu saat. Hal itu pasti, tetapi kita tunggu waktu Tuhan.

Detik Otsus Dihapus, Detik itu NKRI tidak Punya Dasar Hukum Menduduki Tanah Papua was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Sekarang Bukan Otsus Minus Lagi, tetapi NON Otsus

Sejak wacana dan perjuangan para Papindo yang ditugaskan di jabatan Pemerintah kolonial NKRI seperti Gubernur, Ketua I, DPRP dan Ketua MRP ramai-ramai bersemangat memperjuangkan apa yang mereka sendiri beri nama “Otsus Plus”, PMNews dan Tentara Revolusi West Papua langsung menyatakan “Itu bukan Otsus Plus, tetapi Otsus Minus”.

Tetapi dalam perkembangannya, bukan Otsus Minus, apalagi Otsus Plus, yang dilahirkan justru Non-Otsus, yaitu Bumi Cenderawasih dalam hukum penjajah Indonesia kembali ke salah satu provinsi NKRI yang sama statusnya secara hukum dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pantas saja status Non-Otsus yang bakalan disandang provinsi di Tanah Papua ini mendapat tanggapan dari gubernur Papua Lukas Enembe dan mengeluarkan pernyataan “bargaining”, yang menurut PMNews akan sulit dipenuhi.

Gubernur Nyatakan, “Otsus boleh Dihapus asal Papua diberi Kewenangan” seperti dilansir BintangPapua.com tanggal 15 November 2015. Arti lain dari pernyataan gubernur ini ialah,

“Waduh, saya gagal memperjuangkan Otsus Plus di akhir pemerintahan SBY, sekarang di pemerintahan Joko Widodo saya bukan siapa-siapa, jadi perjuangan saya sudah saya nyatakan gagal total, dan sekarang malahan status Otsus mau dihapus, Megawati ini perempuan pembunuh para tokoh Papua, saya juga terancam. Jadi lebih lunak saya minta kewenangan ajalah, daripada nyawa saya menjadi taruhan gara-gara tuntut Otsus Plus atau Otsus seperti nasib pendahulu saya Theys Eluay dan Jaap Solossa yang terang-terangan dibunuh di depan mata semua orang.”

Terlihat sepertinya Gubernur Provinsi Papua lupa apa yang diucapkannya saat meluncurkan dan memperjuangkan Otsus Plus beberapa bulan lalu. Ucapannya masih segar di telingan kita semua. Saat Otsus mau dihapus, semua perjuangan Otsus Plus dianggap tidak pernah ada. Padahal perjuangan yang dia luncurkan begitu menjadi Gubernur itu merupakan pertaruhan harga dirinya sebagai gubernur pertama dari Pegunungan Tengah Tanah Papua. Banyak dana, tenaga, waktu yang sudah dikuras habis-habisan. Tetapi cukup mengejutkan, Jakarta menganggapnya tidak ada apa-apanya, sama halnya Papua juga menganggapnya seolah-olah sepertinya tidak pernah terjadi apa-apa dengan Otsus.

Tiba-tiba begitu mendengar wacana penghapusan Otsus, Gubernur Papua langsung minta kewenangan. Padahal Gubernur lupa bahwa “Justru Kewenangan itu yang Mau diambil”, bukan Otsusnya. Otsus menekankan kewenangan entah dalam bentuk distribution of power atau delegation of power, yang jelas Otonomi berbicara tentang “kewenangan”.

Lalu kita bertanya, “Bagaimana caranya kewenangan tanpa Otsus?” Atau pertanyaan lain, “Apakah ada kewenangan di luar Otsus?” Tentu saja, Otsus dihapus berarti sama dengan kewenangan diambil. Itu sudah otomatis, itu pasti, dan itu konsekuensi logis secara hukum. Tidak bisa kita katakan Otonomi Boleh dihapus tetapi Kewenangan diberikan. Secara logika politik hukum tidak pas, karena dalam politik hukum, begitu UU Otsus dicabut, maka sudah termaktub di dalamnya kewenangan juga diambil kembali, bukan diberikan.

Yang harus dilakukan pemerintah Provinsi di Tanah Papua saat ini bukannya menyerah dan menuntut kewenangan yang sudah pasti terambil, tetapi bersiteguh mempertahanan dan memperjuangkan Otsus Plus yang merupakan inisiativ Gubernur kolonial di Tanah Papua dengan menyatakan bahwa Otsus boleh dihapus tetapi Otsus Plus tetap diperjuangkan sehingga rakyat Papua melihat betapa pejabat kolonial di Tanah Papua membela dan konsisten dengan perjuangan mereka, dan berharap kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya di bawah kepemimpinan mereka. Kalau tidak, kepercayaan yang selama ini dirayakan pasti menguap dan akibatnya rakyat Papua akan mengembara di belantara kebingungan mencari solusi menurut cara dan pendekatan mereka masing-masing.

Kalau itu yang terjadi, maka Papua Merdeka sudah pasti dan harus menjadi pilihan kita semua sebagai solusi yang tepat dan final, tidak bisa ditawar-tawar lagi dengan alasan apapun juga. Selama ini Ketua I DPRP, Ketua MRP dan Gubernur Papua menyatakan Papua perlu orang yang punya hati dan membangun dengan hati itu menjadi buyar, menjadi kampanye politik belaka, menjadi tidak ada hubungan dengan hasil kerja nyata di lapangan. Memang demikian karena kegagalan Otsus Plus sudah pasti memalukan, tetapi sangat memalukan lagi dengan pencabutan Otsus di depan mata dan dari tangan para pemimpin asal pegunungan Tengah Papua. Dalam istilah kasar, para Kepala Suku Pegunungan Tengah sudah pasti akan menyuruh kalian

“Lepas koteka, kenakan Sali/ Tali saja, karena nyata-nyata kalian gagal total memperjuangkan aspirasi dan hak bangsa Papua di dalam NKRI!”

Sekarang Bukan Otsus Minus Lagi, tetapi NON Otsus was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Indonesia Menghindar dari Isu Papua di Pasifik

Diposkan oleh :  on March 5, 2015 at 22:33:47 WP, Jubi

Jayapura, Jubi – Meski kunjungan Menteri Luar (Menlu) Negeri Indonesia, Retno Marsudi ke Papua Nugini (PNG), Kepulauan Solomon dan Fiji bertujuan mempererat hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara tersebut, namun tak bisa dipungkiri, isu Papua Barat menjadi agenda lain dalam kunjungan ini. Baik di pihak Indonesia maupun di pihak PNG, Kepulauan Solomon dan Fiji.

Media PNG, Fiji maupun Kepulauan Solomon melaporkan bahwa kunjungan Menlu Indonesia di negara mereka erat kaitannya dengan aplikasi baru keanggotaan MSG yang diajukan oleh UMLWP tanggal 5 Februari lalu. Meski isu ini tak muncul secara terbuka, namun O’Neill, Perdana Menteri PNG pada akhirnya mengakui bahwa ia meminta Indonesia untuk mendukung Papua Barat menjadi anggota MSG.

Namun perhatian utama dari kunjungan ini, ternyata bukan tentang hubungan kerjasama Indonesia dengan tiga negara tersebut ataupun aplikasi Papua Barat ke MSG. Media di Pasifik menyoroti sikap dari Menlu Indonesia maupun pemerintah negara yang dikunjungi yang melarang pertanyaan wartawan tentang Papua Barat.

Beberapa wartawan PNG, saat dihubungi Jubi usai sesi konferensi pers, Jumat (27/2/2015) mengatakan mereka dilarang bertanya soal Papua saat sesi konferensi pers, baik oleh pihak Menlu Indonesia maupun Menlu PNG sendiri. Larangan ini dibenarkan oleh Alexander Rheeney, Presiden Dewan Media PNG.

“Faktanya, departemen luar negeri PNG memberikan instruksi kepada wartawan untuk tidak bertanya tentang Papua dalam sesi konferensi pers. Ini sangat disayangkan,” kata Rheeney saat dihubungi Jubi, Rabu (4/3/2015).

Rheeney menambahkan, ia telah mengajukan permintaan klarifikasi kepada departemen luar negeri PNG dan menunggu kesempatan untuk mendapatkan klarifikasi dari Menlu PNG, Rimbink Pato.

“Persoalan Papua Barat akan terus menjadi masalah yang menarik perhatian bukan saja PNG atau anggota MSG saja. Tapi juga negara-negara di Pasifik dan bahkan dunia,”

tambah Rheeney.

Sementara kantor Perdana Menteri (PM) PNG, Peter O’Neill, menanggapi pertanyaan wartawan mengenai larangan bertanya tentang Papua, mengatakan pihaknya memahami bahwa kedua menlu hanya menyampaikan pernyataan pers saja, dan kemudian memberikan kesempatan wawancara “door stop” untuk delegasi media mereka sendiri.

“Ini sering terjadi dalam pertemuan bilateral, kadang-kadang karena karena preferensi bahasa atau protokol isu-isu internasional sering lebih mengemuka daripada isi pertemuan bilateral itu sendiri,”

kata juru bicara kantor PM PNG seperti dikutip The Guardian.

Tak hanya di PNG, di Kepulauan Solomon, bahkan undangan kepada wartawan untuk menghadiri pertemuan antara Menlu Indonesia dengan Menlu Kepulauan Solomon dibatalkan secara sepihak.
“Hanya beberapa menit sebelum pertemuan dimulai, kami diberitahu bahwa kami tak diundang menghadiri pertemuan itu,” kata Ofani Eremae, editor Solomon Star kepada Jubi.

Eremae menyesalkan pembatalan tersebut. Menurutnya, rekan-rekan sesama wartawan di Kepulauan Solomon berpandangan, kunjungan seorang menteri harusnya terbuka pada media.

“Saya yakin, ia (Menlu Indonesia-Red) sedang menghindari pertanyaan tentang Papua Barat,” kata Eremae .

Sementara dalam kunjungan Menlu Indonesia di Fiji, Titi Gabi, direktur Pacific Freedom Forum kepada Jubi mengatakan wartawan Fiji juga tak diberikan kesempatan untuk bertanya tentang Papua.
“Pertanyaan tentang Papua Barat diijinkan di Jakarta, mengapa tidak diijinkan di Port Moresby, Honiara dan Suva?” tanya Gabi.

Ditambahkan oleh Gabi, laporan larangan pada wartawan untuk bertanya tentang Papua Barat dalam sebuah sesi konferensi pers adalah salah satu contoh Indonesia sedang menghindar dari akuntabilitas tentang Papua Barat.

Larangan pada wartawan ini juga mengundang reaksi dari organisasi wartawan Indonesia juga. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Arfi Bambani, dalam siaran pers bersama International Federation of Journalist (IFJ) mengatakan AJI menyesalkan tindakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang menolak akses informasi tentang Papua.

“Ini bisa memperluas informasi yang salah tentang Papua dan menciptakan kekhawatiran lebih lanjut mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Pembungkaman juga memperkuat fakta ada penyimpangan di Papua, bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia dan pembungkaman kebebasan berbicara,”

kata Sekjen AJI Indonesia.

Wakil Direktur IFJ Asia Pasifik, Jane Worthington menambahkan bahwa membatasi pertanyaan ada wartawan adalah “serangan” pada kebebasan berekspresi dan juga hak publik atas informasi.

AJI dan IFJ mengakui Papua tetap menjadi perhatian dalam hal pelanggaran hak asasi manusia serta pembatasan represif pada wartawan lokal dan asing yang mencoba untuk membuat liputan di Papua. Dua organisasi wartawan ini menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses informasi tentang Papua dan mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pembatasan informasi hanya menciptakan spekulasi negatif di mata masyarakat global.

Menjelang dan saat kunjungan Menlu Indonesia ke tiga negara anggota MSG, serta Australia dan Selandia Baru, media-media di Pasifik memberitakan dukungan rakyat negara-negara tersebut baik pada aplikasi Papua Barat untuk menjadi anggota MSG, penyelesaian persoalan HAM hingga kemerdekaan Papua Barat.

Di Suva, Fiji, Ecumenical Centre for Research, Education and Advocacy (ECREA) meluncurkan petisi dukungan pada perjuangan rakyat Papua Barat. Sebelumnya, rakyat Fiji telah menunjukkan dukungan mereka pada Papua Barat melalui aksi solidaritas di Suva, akhir bulan Februari yang dilanjutkan dengan aksi long march. Demikian juga di Honiara, Kepulauan Solomon. Free West Papua Movement’ in Solomon Islands melakukan aksi damai selama kunjungan Menlu Indonesia di ibu kota negara itu. (Victor Mambor)

Indonesia Menghindar dari Isu Papua di Pasifik was originally published on PAPUA MERDEKA! News

SOLPAP Bosan dengan Pansus Bentukan DPRP

Source: Jum’at, 06 Maret 2015 01:30, BinPa

mama-mama saat demo beberapa waktu laluJAYAPURA – Adanya rencana DPRP akan membentuk sejumlah Pansus, termasuk Pansus pembangunan pasar mama-mama Pedagang asli Papua, mendapat tanggapan pesimis dari Sekretaris Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) Robert Jitmau. Ia menyatakan, SOLPAP sebagai wadah  penghimpun Pedagang Asli Papua menilai tidak ada itikat baik dari Eksekutif dan Legislatif untuk segera membangun Pasar Permanen bagi Mama-mama Pedagang Asli Papua. Pansus bentukan DPRP pun dinilai tidak serius, bahkan tidak ada hasilnya. “Sampai sekarang apa yang dikerjakan Pansus DPRP,” kata Robert Jitmau mempertanyakan kerja Pansus Pasar Mama Papua.

Robert  yang ditemu Bintang Papua, Kamis (5/3) mengatakan, eksekutif dan legislatif jangan hanya ambil sikap ketika ada aksi dilakukan para Mama-mama pedagang, namun kemudian masalah didiamkan lagi.

Kalau benar DPRP akan kembali membentuk Pansus Pasar Mama-mama, SOLPAP meminta agar dilibatkan dalam Pansus yang akan dibentuk DPRP. 

“Kami tidak mau Pansus Pasar bentukan DPRP itu kerja sembunyi-sembunyi, kami ini sudah bosan dengan pansus-pansus, kalau pansus tidak jelas, tolong DPRP jangan bentuk Pansus omong kosong, kami sudah tidak percaya kerja pansus Pasar Mama-mama”, ujar Robert Jitmau.

Menurut Robert, eksekutif bersama legislatif Papua seharusnya sadar dalam mencermati keseriusan Pemerintah pusat seperti diutarakan Presiden Jokowi dalam kunjungannya 2014 lalu bahwa Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah yang mengeksekusi semua kebijakan pembangunan pro rakyat termasuk pembangunan Pasar Mama-mama Papua yang sudah direspon Presiden bahkan Presiden telah meletakan batu pertama pembangunan Pasar Mama Papua.

Pemerintah daerah seharusnya segera mengeksekusi respon Presiden tersebut, Pemda harusnya melakukan pembebasan lahan Dambri, itu tugas Pemda. Robert menegaskan, Gubernur Papua jangan hanya mengumbar visis misi Papua bangkit mandiri sejahtera, tetapi sarana prasarana untuk mencapai Papua bangkit mandiri sejahtera itu tidak dilaksanakan. Pembangunan Pasar  Permanen bagi Pedagang Asli Papua merupakan wujud visi misi Papua bangkit mandiri sejahtera, itu hal konkrit menterjemahkan Papua bangkit mandiri sejahtera, ujarnya.
Dia menyingung, Gubernur jangan hanya cepat keluarkan uang untuk KNPI,  cepat keluarkan uang untuk PON, untuk Raimuna, sementara pembangunan Pasar yang nyata-nyata sesuai visi misinya ditaruh kebelakang.

Lebih lanjut Robert Jitmau mengulang penyampaian Presiden bahwa, Pemerintah Daerah harus memperhatikan kebutuhan rakyat, kebutuhan rakyat diutamakan. Presiden juga menegaskan ada sanksi pengurangan anggaran   APBN apabila Pemerintah Daerah tidak merespon kebutuhan rakyat. Pemerintah Pusat juga memberikan bantuan  untuk pembangunan Pasar Mama Papua senilai 15 miliar selanjutnya dana pembangunan Pasar Mama Papua itu  ditambah dari anggaran Pemda Provinsi Papua. (ven/don/l03)

SOLPAP Bosan dengan Pansus Bentukan DPRP was originally published on PAPUA MERDEKA! News